KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional


Demokrat Sangsi Anas akan Ikut Konvensi

Posted: 05 Jun 2013 07:43 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyangsikan kabar yang menyebutkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan ikut dalam bursa konvensi calon presiden partainya. Sutan mempertanyakan siapa pihak yang mengundang Anas.

"Bagaimana Anas bisa ikut? Siapa yang mengundang dia? Kan harus diundang dulu dong," kata Sutan di Kompleks Parlemen, Rabu (5/6/2013). Anggota Komisi VII DPR ini melihat hingga saat ini belum ada pengurus partainya yang berkomunikasi dengan Anas.

Sutan menuturkan tim seleksi dalam membuka pendaftaran tidak menerapkan prinsip benar-benar terbuka. "Melainkan semi tertutup," kata Sutan.

Konvensi Partai Demokrat, kata Sutan, harus disyaratkan orang-orang yang memang diminta untuk mendaftar. "Saat ini tim seleksi kan tengah dibentuk. Mereka akan melihat tokoh mana saja yang bagus, dan diajak untuk mendaftar," ujar dia.

Sebelumnya, dukungan agar Anas maju dalam konvensi capres Partai Demokrat dilontarkan mantan Wakil Direktur Eksekutif partai itu, M Rahmad. Menurut dia, Anas masih memiliki dukungan di internal Partai Demokrat untuk maju sebagai capres.

"Banyak desakan dari bawah (pengurus daerah dan cabang) agar Anas ikut konvensi. Ketika didesak, Anas tersenyum. Jadi, kami memahaminya senyuman itu positif," ujar Rahmad, saat dihubungi, Rabu (5/6/2013). Dia mengungkapkan saat ini Anas masih mempertimbangkan opsi ikut dalam konvensi yang digelar Partai Demokrat.

Anas, kata Rahmad, khawatir konvensi hanya akan dijadikan siasat bagi mantan partainya itu. "Konvensi Demokrat ini beneran atau hanya siasat mengambil energi politik untuk mendongkrak Partai Demokrat. Kalau konvensi betulan, senyuman Anas itu rasanya bermakna positif," kata dia.

Seperti diketahui, Partai Demokrat akan melakukan konvensi untuk menjaring calon Presiden. Konvensi bersifat semi terbuka dengan artian siapa pun bisa mendaftar namun tetap diseleksi melalui sistem survei. Partai ini akan menggunakan tiga lembaga survei untuk menakar tingkat elektabilitas tiap kandidat.

Editor : Palupi Annisa Auliani

BLSM Rp 12 T Disetujui DPR

Posted: 05 Jun 2013 07:07 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan anggaran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) senilai Rp 12 triliun yang diajukan Kementerian Sosial. Dana BLSM ini merupakan bagian kompensasi dari rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Persetujuan itu dilakukan setelah Komisi VIII melakukan rapat dengar pendapat pada Rabu (5/6/2013) selama tiga jam dengan Sekertariat Jenderal Kementerian Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, serta dari PT Pos  Indonesia. Adapun berikut hasil rapat tersebut seperti yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad zakaria selaku pimpinan rapat.

I. Komisi VIII dapat memahami dan menyetujui penjelasan Sekjen dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial atas usulan APBN-P pada program BLSM selama lima bulan sebesar Rp 12.009.172.750.000 (dua belas triliun sembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan rincian:
a)  Bantuan tunai Rp 150.000 x 15.530.897 orang x 5 bulan = Rp 11.648.172.750.000
b)  Safeguarding sebesar Rp 361.000.000.000 untuk kebutuhan:
     1) Imbal jasa PT Pos 2 tahap x Rp 9.000 =  Rp 279.556.146.000
     2) Percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos = Rp 70.463.679.689
     3) Operasional koordinasi = Rp 10.980.174.31
Komisi VIII memberikan catatan kepada Kementerian Sosial untuk memastikan akurasi data penerima BLSM, meningkatkan sosialisasi program dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dalam teknis pelaksanaan BLSM.

II. Komisi VIII meminta kepada Sekretaris Jenderal dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos agar pelaksanaan BLSM tahun 2013 memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa pandangan dan pendapat anggota, antara lain:
a) memperketat pengawasan dan pengendalian penyaluran BLSM agar tepat sasaran dan mencegah terjadi
penyimpangan.
b) menyusun langkah-langkah dan pemetaan antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi dapat menghambat pelaksanaan BLSM.
c) memastikan bahwa penerima manfaat BLSM adalah masyarakat yang terkena dampak langsung kenaikan BBM.
d) melibatkan berbagai pihak untuk mempermudah penyaluran dan pelayanan bagi penerima manfaat pelaksanaan program BLSM.

III. Komisi VIII meminta kepada Kemensos untuk melengkapi data penerima BLSM selambat-lambatnya pada akhir juni 2013.

Editor : Palupi Annisa Auliani

Tahun Ini, Tank dari Rusia Perkuat Marinir TNI AL

Posted: 05 Jun 2013 04:32 PM PDT

BATAM, KOMPAS.com Sebanyak 37 unit tank BMP-3F asal Rusia untuk Korps Marinir akan tiba tahun ini. Puluhan tank itu akan menjadi armada kekuatan baru TNI AL selain kapal perang buatan dalam dan luar negeri.

"Marinir sudah mendapatkan 17 unit tank BMP-3F dan akhir tahun ini akan ditambah lagi 37 unit. Tahun depan, sejumlah pesanan alat utama sistem senjata (alutsista) akan terus datang lagi," kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio, di Batam, Rabu (5/6/2013). Seluruh peralatan tersebut, ujar dia, akan datang secara bertahap.

Berbicara seusai peletakan batu pertama pembangunan Batalyon Marinir 10 di Pulau Setokok Kota Batam, Marsetio mengatakan, Markas Besar TNI AL telah memesan sejumlah peralatan tempur dari dalam maupun luar negeri. Di antara peralatan tersebut adalah tiga kapal selam dari Korea Selatan, empat tank jenis landing ship tank buatan PT PAL, kapal cepat rudal buatan Palindo Marine Batam, dan kapal fregat dari Inggris. "Selain itu, masih ada kapal hidrografi, 11 helikopter antikapal selam, dan kapal latih Kadet AAL pengganti KRI Dewaruci," papar Marsetio.

Sebelumnya, dalam latihan gabungan TNI di Situbondo, Jawa Timur, pada 2-5 Mei 2013, Marsetio berjanji akan menyusun kekuatan tempur TNI AL, baik untuk kapal marinir maupun pangkalan udara secara bertahap sesuai program kekuatan pokok minimum. Pada latihan ini, TNI AL mengerahkan 42 kapal perang dari berbagai jenis, tank amfibi, helikopter, pesawat Cassa dan Bolcow, serta roket dan meriam dengan melibatkan sekitar 6.500 personel TNI AL.

Sumber : ANT

Editor : Palupi Annisa Auliani

Jika Ada Iuran, Nasdem Siap Bubar

Posted: 05 Jun 2013 03:49 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan, partainya tidak akan menjadikan wakilnya yang nanti terpilih sebagai anggota DPR menjadi mesin ATM partai. Jika terbukti ada anggota Fraksi Partai Nasdem yang memberikan iuran ke partai, dia akan membubarkan partainya.

"Tidak akan ada iuran (anggota DPR). Jika terjadi, kami siap membubarkan diri," kata Paloh saat jumpa pers di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (5/6/2013).

Pimpinan partai sekaligus bos dari Media Group tersebut mengatakan, partainya telah belajar dari kekurangan dan kelebihan partai politik yang telah eksis sebelumnya di parlemen. Menurutnya, kewajiban anggota Dewan untuk menyetor uang ke partai politik justru membebani kader di parlemen.

"Semua menyangkut etika berpolitik. Kalau kami ulangi masalah yang sama, apa bedanya Nasdem dengan parpol lain," tandasnya.

Menurut Paloh, kebijakan itu menjadi kelebihan Nasdem ketimbang partai lain. Kebijakan itu diambil setelah partainya mempelajari pola kerja partai politik yang mewajibkan setiap perwakilannya di DPR untuk menyetorkan iuran wajib setiap bulan.

"Kami benar-benar ingin belajar dari kekurangan dan kelebihan partai yang sudah eksis sebelumnya. (Untuk itu) kami harus meyakinkan konstituen pemilih, kebijakan anggota parlemen sebagai ATM parpol tidak terjadi di Nasdem," tegasnya.

Editor : Hindra

Kakanwil Yogya: Lewat Telekonferensi, Saksi Cebongan Bisa Lebih Terbuka

Posted: 05 Jun 2013 03:35 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Rusdianto tak mempermasalahkan jika saksi kasus penembakan di Lapas Cebongan menjalani sidang melalui telekonferensi. Menurut dia, hal itu dapat membuat saksi mampu memberi keterangan secara lebih terbuka.

"Dengan cara itu kelihatannya akan memudahkan mereka, membuat mereka terbuka memberikan kesaksian karena tidak ada tekanan psikologis. Mereka ada di lapas. Jadi tidak melihat tersangkanya. Kita harap mereka lebih terbuka," ujar Rusdi di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).

Rusdi menceritakan, dia pernah berbincang-bincang dengan tahanan yang menyaksikan penembakan tersebut. Mereka terlihat cemas dan ketakutan. "Mereka ini kan tahanan. Artinya mereka juga punya perkara diri sendiri. Perkara yang dia hadapi dan dia juga harus sidang di pengadilan ini belum rampung. Kemudian dia harus jadi saksi sidang yang lain," terangnya.

Saksi-saksi tersebut terdiri dari 31 tahanan Lapas Cebongan, Sleman, DIY dan 11 petugas lapas. Mereka akan bersaksi untuk 12 anggota Kopassus yang menjadi tersangka pembunuhan empat tahanan Lapas Cebongan. Sidang di peradilan militer rencananya akan digelar pada Juni ini. Sejauh ini para saksi telah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), baik fisik maupun psikis.

LPSK sudah menyurati Ketua Muda Peradilan Militer MA agar mengizinkan 42 saksi kasus Cebongan memberi kesaksian melalui telekonferensi atau tidak duduk di ruang sidang.

Editor : Hindra

Hilmi Mungkin Diperiksa dalam Persidangan

Posted: 05 Jun 2013 03:27 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin dalam persidangan tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq. Persidangan Luthfi dijadwalkan dimulai sekitar pertengahan Juni 2013.

"Kalau jaksa perlu, dihadirkan, tapi kepentingan memanggil Hilmi tentu berkaitan dengan pemeriksaan LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa Hilmi beberapa kali sebagai saksi untuk Luthfi maupun orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Seusai diperiksa di KPK beberapa waktu lalu, Hilmi mengaku diperdengarkan bukti rekaman pembicaraan. Di antara rekaman-rekaman itu, ada rekaman antara Fathanah dan anaknya, Ridwan Hakim. Rekaman itu berisi percakapan soal permintaan uang oleh seseorang untuk "engkong" yang diduga merujuk kepada Hilmi.

Pengacara Hilmi, Zainuddin Paru, juga mengatakan ada percakapan Fathanah yang mengaku sudah berhadapan dengan Ridwan. Namun, menurut Paru, Fathanah hanya mencatut nama Ridwan. Hilmi juga mengatakan bahwa rekaman yang diperdengarkan KPK kepadanya itu hanya gertakan.

Sementara menurut Johan, KPK akan menunjukkan bukti-bukti yang dimilikinya itu dalam persidangan nantinya, termasuk jika ada bukti terkait aliran dana ke petinggi PKS yang lain. "Nanti publik akan tahu sejauh mana bukti-bukti yang dimiliki KPK. Publik bisa melihat secara langsung. Bukti-bukti yang dimiliki KPK juga akan dilihat hakim," ungkap Johan.

KPK menetapkan Luthfi dan Fathanah sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji dari Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Pemberian itu diduga berkaitan dengan upaya untuk menambah kuota impor daging sapi bagi perusahaan tersebut. Dalam pengembangannya, KPK menjerat Luthfi dan Fathanah dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun Fathanah hampir dipastikan menjalani sidang perdana pada waktu yang hampir bersamaan dengan Luthfi. Menurut Johan, tim jaksa KPK nantinya akan menggabungkan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam satu berkas. "Jadi, dakwaan LHI (Luthfi Hasan Ishaaq) dan AF (Ahmad Fathanah) ini akumulasi, TPPU (pencucian uang), dan TPK (tindak pidana korupsi," ucap Johan.

Editor : Hindra

Dakwa Luthfi, KPK Punya Bukti Kuat

Posted: 05 Jun 2013 02:27 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki bukti yang menguatkan tuduhan terhadap mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq. Bukti-bukti tersebut akan dipaparkan tim jaksa KPK dalam persidangan Luthfi yang dimulai sekitar pertengahan Juni nanti.

"Nanti publik akan tahu sejauh mana bukti-bukti yang dimiliki KPK. Publik bisa melihat secara langsung bukti-bukti yang dimiliki KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (5/6/2013).

KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi. Kini, tim jaksa KPK tengah menyusun surat dakwaan Luthfi. Johan mengatakan, surat dakwaan Luthfi merupakan gabungan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Surat itu akan djadikan satu berkas.

"Kalau sama TPPU, nanti akan diakumulasikan juga tuntutannya. Mengenai berapa tuntutannya, saya belum tahu," ujar Johan.

Dia melanjutkan, KPK akan memaparkan semua bukti yang dimiliki terkait Luthfi, termasuk jika ada bukti aliran dana ke petinggi PKS yang lain. "Tentu kita paparkan bukti-bukti terkait terdakwa," ujar Johan saat ditanya apakah ada bukti terkait aliran dana ke petinggi PKS lain dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, Luthfi diduga bersama-sama orang dekatnya, Ahmad Fathanah, menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama. Pemberian itu diduga berkaitan dengan upaya untuk menambah kuota impor daging sapi bagi perusahaan tersebut.

Dalam pengembangannya, KPK menjerat Luthfi dan Fathanah dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun Fathanah kemungkinan akan menjalani sidang perdana pada waktu yang hampir bersamaan dengan Luthfi, yakni pertengahan Juni nanti.

Editor : Hindra

Jika Ditendang, PKS Akan Untung Besar

Posted: 05 Jun 2013 01:53 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Perbedaan sikap antara Partai Keadilan Sejahtera dan anggota koalisi parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi terus berlanjut. PKS pun terancam dikeluarkan Sekretariat Gabungan.

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, mengatakan, jika PKS didepak dari koalisi Setgab, maka partai dakwah ini akan mereguk kemenangan besar pada Pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, rakyat sudah dipastikan akan memilih partai yang dinilai dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.

"Pemilih akan menaruh hormat atas ketegasan sikap PKS yang konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan siap kehilangan posisi di kabinet demi membela rakyat," kata Said melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Rabu (5/6/2013).

Keuntungan lain, kata Said, PKS bisa sedikit bernapas lega karena masyarakat akan melupakan prahara kasus korupsi yang tengah menerjang mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Tak menutup kemungkinan, elektabilitas PKS di 2014 akan sedikit terdorong akibat sikap PKS yang tidak pro terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Bisa saja begitu. Sepanjang mereka konsisten pada sikapnya menentang penaikan harga BBM, dan didukung oleh kasus LHI beserta orang-orang di lingkaran PKS yang tengah diproses KPK cepat selesai," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono berharap, Presiden SBY bisa menegakkan disiplin di internal koalisi. Ia mengatakan, seharusnya tidak boleh ada perbedaan sikap parpol koalisi ketika sudah menjadi keputusan pemerintah.

"Menurut saya, penegakan disiplin penting. Kalau enggak, tidak ada manfaatnya kita bergabung kalau kayak gini terus," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Ia berpendapat, PKS seharusnya mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terlebih lagi, kata dia, kenaikan harga BBM sudah menjadi kesepakatan politik pemerintah.

"Sebaiknya kesepakatan apa pun yang kita sepakati dengan cara demokratis tinggal dilaksanakanlah. Saya berharap satu bahasa, kompak," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Sementara itu, desakan dari elite Partai Demokrat lebih keras lagi. Wakil Ketua Umum DPP Nurhayati Ali Assegaf meminta PKS tidak merongrong pemerintah hanya untuk menarik simpati masyarakat.

"Koalisi itu kan dengan niat baik, kesamaan visi, bukan sebaliknya merongrong pemerintah di saat rakyat memerlukan bantuan," katanya, seusai menghadiri rapat Setgab di rumah dinas Wakil Presiden Boediono di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam.

Editor : Hindra

No comments:

Post a Comment