KOMPAS.com - Nasional |
- Rahmawati Ragukan Kemampuan Jokowi Jadi Capres
- PDI-P Belum Tentukan Capres untuk 2014
- PDI-P Berencana Tak Jadi Oposisi pada 2014
- Pramugari Korban Pemukulan Panen Dukungan di Twitter
- RUU Pembantu Rumah Tangga Harus Diperbaiki
- Partai Koalisi Pasti "Kecipratan" Untung Program BLSM
- Depak PKS, SBY Pasti Berhitung
- "Tifatul Kan Pembantu Presiden, Wajar Berbeda dengan Partai"
| Rahmawati Ragukan Kemampuan Jokowi Jadi Capres Posted: 06 Jun 2013 03:59 PM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Rahmawati Soekarnoputri, calon presiden (capres) 2014 tak harus tua karena anak muda pun jadi. Persoalannya, seorang capres tak cukup hanya menonjol karena performanya, tetapi juga harus kuat pemikirannya. Saat ditemui di sela-sela peringatan ulang tahun Bung Karno di rumahnya, Jakarta, Kamis (6/6/2013), Rahmawati mengaku belum memberikan penilaian karena nama-nama yang sekarang muncul belum memberi visi misi. "Saya tidak menekankan tua apa mudanya. Tetapi, performa, pemikiran diperlukan. Kalau dikatakan tua, tidak jelas orientasinya dan disorientasi membawa bangsa ini enggak jelas ke mana, percuma dong," tuturnya. Menurut Rahmawati, capres lebih baik yang muda, militan, progresif, dan memiliki pemikiran revolusioner. Namun, tidak lantas Rahmawati langsung setuju dengan munculnya Joko Widodo (Jokowi) yang digadang bakal maju sebagai capres. "Dengan segala hormat, Pak Jokowi kan memang populer. Untuk menilai apakah dia akan membawa pikiran-pikiran besar untuk kemajuan ke depan, itu tidak gampang," papar Rahmawati. "Sekarang kan Pak Jokowi memimpin DKI. Tapi, memimpin negara tidak seperti memimpin Jakarta, sangat kompleks. Kompleksitasnya besar sekali memimpin negara," ujarnya. Sementara ketika ditanya soal kans keponakannya, Puan Maharani, menjadi capres, Rahmawati menjawab diplomatis. "Kalau boleh, saya pribadi berkomentar Puan masih belum mature," katanya. (Yogi Gustaman/Tribunnews) Editor : Bambang Priyo Jatmiko |
| PDI-P Belum Tentukan Capres untuk 2014 Posted: 06 Jun 2013 02:45 PM PDT
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sangat ambisius memenangi pemilu presiden pada 2014. Kaderisasi terus digenjot sekaligus menjaring sosok yang paling layak diusung menjadi calon presiden. Politisi PDI-P, Maruarar Sirait, mengatakan, ada syarat mutlak yang harus dimiliki setiap calon presiden dari partainya, yakni berintegritas untuk mampu menyelesaikan tiga permasalahan bangsa. Permasalahan pertama terkait dengan ekonomi. Anggota Komisi XI DPR ini menilai masalah ekonomi tidak sebatas menjaga pertumbuhannya, tetapi juga berkeadilan dan merata. Permasalahan kedua menyangkut soal hukum. PDI-P, kata Maruarar, menginginkan calon presiden yang mampu membangun hukum adil ke bawah dan runcing ke atas. "Ketiga soal pluralisme karena saat ini begitu banyak masalah kebinekaan," kata Maruarar, di Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2013). Menurut dia, pilpres mendatang harus dapat melahirkan sosok presiden yang mampu menyelesaikan itu. Sebab, jika tidak, kerugiannya menjadi berlipat, dari sisi waktu, energi, dan biaya. "Sikap PDI-P sampai hari ini belum menentukan dan membicarakan. Saat ini kami ingin lakukan kaderisasi dan fokus memenangi pilkada," ujar Maruarar. Editor : Bambang Priyo Jatmiko |
| PDI-P Berencana Tak Jadi Oposisi pada 2014 Posted: 06 Jun 2013 02:18 PM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Maruarar Sirait, mengatakan bahwa ada waktu di mana pihaknya berhenti sebagai partai oposisi. Waktu tersebut, menurut dia, hanya bisa datang saat partainya memenangi pemilu presiden pada waktu terdekat. Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, pada periode sebelumnya PDI-P sempat ditawari bergabung bersama koalisi partai pendukung pemerintah. Namun, akhirnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk menjadi oposisi. "Nanti ada momentum PDI-P akan berhenti menjadi partai oposisi. Makanya kita buktikan menjadi pemenang di Pilpres 2014," kata Ara, di Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2013). Terkait itu, anggota Komisi XI DPR ini bersyukur saat mengetahui beberapa hasil survei yang menempatkan beberapa tokoh PDI-P di urutan teratas. Menurut dia, hasil survei itu sinyal positif untuk bertarung pada 2014. "Banyak yang menawari (koalisi), bahkan berebut. Tetapi Bu Mega memilih untuk di luar, tertawa dan menangis bersama rakyat di luar," ujarnya. Editor : Bambang Priyo Jatmiko |
| Pramugari Korban Pemukulan Panen Dukungan di Twitter Posted: 06 Jun 2013 01:08 PM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Pramugari yang menjadi korban pemukulan pejabat Pemprov Bangka Belitung mendapatkan dukungan dari pengguna Twitter . Dukungan terus bermunculan melalui #DukungFebry. Dukungan antara lain dari aktivis Fadjroel Rachman di akun @fadjroeL yang menulis, "Saya memakai ava #dukungFEBRY untuk melawan kekerasan dan arogansi pejabat," tulisnya. Sementara itu, aktivis antikorupsi Ilian Deta menulis dukungannya di akun @illiandeta "PEJABAT AROGAN!!! Zakaria Umarhadi Kepala BKPMD Babel yg Mukul Pramugari Sriwijaya Air #dukungFEBRY Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pramugari menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan pejabat Pemprov Provinsi Bangka Belitung hanya karena ia meminta pelaku untuk mematikan ponsel saat pesawat akan mengudara. Pramugari maskapai penerbangan Sriwijaya Air bernama Febriyani pun melaporkan tindakan Zakaria Umarhadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah Provinsi Bangka Belitung, itu ke Polsek Pangkalan Baru, Bangka, Rabu (5/6/2013) pukul 20.00 WIB. Pramugari yang akrab disapa Febby ini mengaku dua kali dipukul Zakaria. Ia menduga pemukulan dilakukan karena ia menegur Zakaria supaya mematikan ponselnya di dalam pesawat yang hendak lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bangka Belitung. Editor : Bambang Priyo Jatmiko |
| RUU Pembantu Rumah Tangga Harus Diperbaiki Posted: 06 Jun 2013 08:36 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Nurul Arifin, menilai Rancangan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga (RUU PRT) yang sedang dibahas di Badan Legislasi DPR masih harus diperbaiki. Menurut dia, RUU tersebut bisa merusak tatanan kekerabatan dan sistem sosial yang telah mengakar di Indonesia. Nurul mengungkapkan, RUU itu seharusnya bukan ditujukan untuk rumah tangga yang mempekerjakan PRT, melainkan untuk mengatur penyedia jasa pekerja rumah tangga. Sementara RUU PRT dinilainya terlalu menitikberatkan pada materi dan cenderung liberal. "Saya berharap kita tetap berpijak pada nilai dan tradisi masyarakat kita, kegotongroyongan, bukan tradisi liberal yang menitikberatkan pada materialisme," kata Nurul dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Kamis (6/6/2013). Anggota Komisi II DPR ini menegaskan, PRT bukanlah pekerja seperti buruh industri yang hanya mengandalkan tenaga, pikiran, dan keahlian. Lebih dari itu, kata Nurul, PRT adalah pekerja yang masuk ke dalam rumah dan menjadi bagian dari keluarga yang mempekerjakannya. Nurul berpendapat, RUU PRT juga tak perlu mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sebab, persoalan itu telah diatur dalam undang-undang lain dengan jelas dan gamblang. "RUU (PRT) ini menghadap-hadapkan perempuan dan perempuan. RUU ini lebih cocok diberikan kepada penyalur pekerja rumah tangga," ujarnya. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| Partai Koalisi Pasti "Kecipratan" Untung Program BLSM Posted: 06 Jun 2013 05:58 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Semua partai politik yang ada dalam gerbong koalisi akan "kecipratan" keuntungan dari program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program ini merupakan salah satu dari kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diputuskan pemerintah dalam waktu dekat. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Sudjito berpendapat, tak mungkin DPR menyetujui anggaran untuk BLSM bila tak memiliki keuntungan di belakangnya. Apalagi, memasuki tahun politik, semua partai mencoba menarik simpati publik dengan berbagai cara. "Itu biasa dalam politik. Partai akan memanfaatkan ini (BLSM), parlemen juga ikut memainkan, tidak mungkin kalau tidak kecipratan, pasti ada," kata Arie, kepada Kompas.com, Kamis (6/6/2013). Ia mengimbau agar masyarakat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya pada pemilihan umum 2014 nanti. Pasalnya, pemerintah dan partai koalisi mengklaim pemberian kompensasi itu merupakan upaya membantu meringankan beban masyarakat. "Pengalaman sejauh ini, dana BLSM itu akan dianggap sebagai 'balsem', sebagai pengobat dari masalah BBM ini. Dilematis dan rentan dipolitisir," ujarnya. Berikut hasil rapat Komisi VIII yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria: I. Komisi VIII dapat memahami dan menyetujui penjelasan Sekjen dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial atas usulan APBN-P pada program BLSM selama lima bulan sebesar Rp 12.009.172.750.000 (dua belas triliun sembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan rincian: II. Komisi VIII meminta kepada Sekretaris Jenderal dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos agar pelaksanaan BLSM tahun 2013 memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa pandangan dan pendapat anggota, antara lain: III. Komisi VIII meminta kepada Kemensos untuk melengkapi data penerima BLSM selambat-lambatnya pada akhir juni 2013. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| Depak PKS, SBY Pasti Berhitung Posted: 06 Jun 2013 05:20 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Sudjito menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan perhitungan matang untuk mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari barisan koalisi. Ia memprediksi, keputusan mendepak PKS atau tidak akan dilakukan menjelang Pemilu 2014. "Mendepak (PKS) saat ini agak berat kalau tidak ada suatu alasan atau kasus yang besar," kata Arie, kepada Kompas.com, Kamis (6/6/2013). Ari mengungkapkan, sikap PKS yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi belum bisa dijadikan alasan kuat untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. Apalagi, dari internal PKS sendiri belum satu suara soal ini. Para pengurus PKS baik di pusat mau pun daerah sebagian besar gencar menyuarakan penolakan. Akan tetapi, petinggi PKS yang duduk di kabinet, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring secara terang-terangan mendukung rencana pemerintah. Sebagai komandan Sekretariat Gabungan (Setgab), kata Ari, Partai Demokrat juga mengikuti dinamika di tubuh PKS. Menurutnya, Presiden SBY yang juga menjabat Ketua Umum DPP Demokrat akan lebih solid menentukan nasib PKS menjelang pemilu. "Saat pemilu sudah gambling, Partai Demokrat akan lebih solid. PKS ini kan lagi bermanuver karena ingin mengembalikan citranya, tapi belum tentu berhasil," ujarnya. Sikap PKS yang menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM menimbulkan reaksi dari partai koalisi. Ada yang menilai, PKS tak konsisten karena sebelumnya menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada pemerintah. Tak hanya kali ini PKS mengambil sikap berbeda dengan partai koalisi yang tergabung di Sekretariat Gabungan. Dalam beberapa keputusan, PKS juga berbeda dengan kesepakatan koalisi. Desakan agar PKS didisiplinkan hingga dikeluarkan dari koalisi sempat dilontarkan oleh sejumlah elit parpol koalisi. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| "Tifatul Kan Pembantu Presiden, Wajar Berbeda dengan Partai" Posted: 06 Jun 2013 04:36 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, sikap berbeda yang disampaikan anggota Majelis Syuro Tifatul Sembiring, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, adalah hal yang wajar. Tifatul menyatakan mendukung rencana pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap ini berbeda dengan PKS yang gencar menyatakan penolakan. "Indonesia bersistem presidensial. Wajar, kalau Pak Tifatul sebagai pembantu presiden mendukung kenaikan BBM. Tidak ada sikap yang berbeda di PKS," ujar Mahfudz, Kamis (6/6/2013). Ia mengungkapkan, apa yang disampaikannya meneruskan respons Presiden PKS Anis Matta menanggapi pernyataan Tifatul. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR asal Fraksi PKS, Sohibul Iman. Ia menilai, sebagai pembantu presiden, wajar jika Tifatul memiliki sikap yang berbeda dengan partai. Selain itu, menurutnya, sikap PKS terkait rencana kenaikan harga BBM belum final. Sohibul mengungkapkan, perbedaan pendapat di internal PKS dipicu hasil rapat badan pekerja Majelis Syuro yang menyatakan sikap PKS harus bersama logika publik. Pernyataan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. "Intinya sikap fraksi kan belum final, masih dalam proses pembahasan. Wajar jika Pak Tifatul berbeda pendapat. PKS harus bersama logika publik, ada yang mengartikan publik menolak, ada juga yang mengartikan publik tak peduli (harga BBM naik) yang penting dapat bantuan (kompensasi)," ujar Sohibul. Sebelumnya, PKS gencar menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Berbagai spanduk penolakan dipasang di sejumlah wilayah Ibu Kota dan daerah di Tanah Air. Di tengah gencarnya sikap penolakan, Tifatul Sembiring secara terang-terangan menyampaikan sikapnya mendukung pemerintah menaikkan harga BBM. Sebagai Menkominfo, ia menyatakan akan menyosialisasikan kebijakan pemerintah tersebut. Tifatul juga didapuk sebagai Sekretaris Tim Sosialisasi Kenaikan Harga BBM. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment