KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional


Presiden: Cegah Benturan Antar Perdaban Dunia

Posted: 07 Jun 2013 03:19 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap Indonesia siap menghadapi kemungkinan benturan antarperadaban di tengah situasi dunia yang terus berubah. Sebagai langkah antisipasi, Presiden berharap semua pihak mengedepankan dialog, sikap moderat, dan menjunjung tinggi toleransi.

Hal itu dikatakan Presiden saat acara Isra Mi'raj di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam. Isra Mi'raj itu dihadiri Wakil Presiden Boediono, jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, para duta besar negara sahabat, dan tamu undangan lain.

"Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, alhamdullilah, pada prinsipnya kita telah mampu mewujudkan harmoni antara Islam, demokrasi, dan modernitas. Banyak harapan dari kalangan dunia agar kita tampil paling depan dalam membangun tatanan kehidupan seperti ini," kata Presiden.

Presiden juga menyinggung konflik yang terus berlangsung di Suriah. Semua pihak tidak ingin konflik tersebut bereskalasi menjadi perang saudara yang berkepanjangan. Untuk itu, Presiden berharap ada solusi dalam pertemuan di Jenewa dalam waktu dekat. Forum nanti mempertemukan semua pihak yang bertikai di Suriah.

"Mari kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini momentum untuk memantapkan kerukunan umat beragama, membangkitkan semangat kebersamaan dan toleransi, serta memupuk rasa persaudaraan. Mari kita lindungi bangsa kita dari semua bentuk radikalisme dan anarkisme," pungkas Presiden.

Editor : Hindra

Presiden: Perbedaan Paham Tak Boleh Cederai Kerukunan

Posted: 07 Jun 2013 03:11 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan seluruh rakyat untuk menjaga kerukunan, baik antarumat beragama maupun sesama saudara seiman. Presiden mengingatkan itu lantaran ada perbedaan paham dan penafsiran bahkan di kalangan umat seagama.

Presiden mengkhususkan perbedaan pandangan dan paham di antara umat Islam. Dalam perbedaan paham tersebut, kata Presiden, tidak boleh memaksakan paham yang diyakininya kepada pihak lain sehingga mencederai kerukunan.

"Apalagi dengan kekerasan. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya perbedaan adalah rahmat. Bila kita sadari makna persatuan dalam kebhinekaan dan kita sadari perbedaan adalah rahmat, maka tidak perlu ada konflik dan permusuhan antara mayoritas dan minoritas," kata Presiden saat acara Isra Mi'raj di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam.

Isra Mi'raj itu dihadiri anggota jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, para duta besar negara sahabat, dan tamu undangan lain.

Presiden juga kembali mengingatkan agar semua pihak ikut membangun tata pemerintahan yang baik, mengembangkan partisipasi politik yang lebih luas, menghormati tatanan hukum, melindungi HAM, dan menegakkan keadilan sosial.

"Kita harus mengedepankan kehidupan demokrasi yang santun dan berakhlak mulia. Kita harus terus menerus memerangi korupsi seraya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," kata Presiden.

Editor : Hindra

Gubernur Riau Lolos Lagi dari Jumat Keramat

Posted: 07 Jun 2013 02:27 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Riau Rusli Zainal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap Pekan Olahraga Nasional dan korupsi kehutanan selama sekitar 22 jam, Jumat (31/5/2013). Seusai diperiksa, Rusli tidak langsung ditahan.

"Penyidik menganggap belum perlu menahan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Rusli meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 20.00 dengan didampingi pengacaranya, Rudy Alfonso, dan sejumlah anggota stafnya. Kepada wartawan, Rusli mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik KPK seputar PON, khususnya mengenai sistem penganggaran dan perencanaan ajang olahraga nasional tersebut.

"Ya, tadi melengkapi berkas PON saja, pertanyaan-pertanyaan PON, bagaimana sistem penganggaran, kemudian perencanaan," kata Rusli.

Ini merupakan kali kedua Rusli diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan pertama berlangsung pada Jumat pekan lalu. Pekan lalu, KPK tidak menahan Rusli dengan alasan penyidik belum merasa perlu melakukan langkah tersebut. KPK menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 soal PON Riau.

Rusli diduga menerima suap untuk meloloskan pembahasan perda itu. Terkait pembahasan perda yang sama, Rusli juga diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau. Selain itu, KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2001 sampai 2006.

Editor : Hindra

Salim Segaf: PKS Belum Tolak BBM Naik

Posted: 07 Jun 2013 01:42 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera, Salim Segaf Al Jufrie mengatakan, hingga saat ini tidak ada keputusan resmi partai yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Salim, penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi hanya merupakan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dan individu kader.

Menurut Salim, Majelis Syuro belum mengambil keputusan terkait kebijakan BBM ataupun keberadaan PKS di koalisi pemerintahan, begitu pula Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) yang merupakan forum tertinggi partai.

"Kalau keputusannya di Majelis Syuro belum ada. Di DPTP sampai sekarang belum berkumpul. Kalau yang didengar-dengar, itu sikap DPP atau sebagian kader saja. Jadi kalau muncul dari DPTP, itu yang benar," kata Salim di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam.

Salim menambahkan, dalam pertemuan DPTP terakhir, tidak ada keputusan menolak kenaikan harga BBM ataupun keluar koalisi pemerintahan. Pekan depan, kata dia, memang akan ada pertemuan Majelis Syuro yang kemungkinan akan membahas masalah BBM.

Dikatakan Salim, sebagai Menteri Sosial, ia memastikan akan terus melakukan sosialisasi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat. Apalagi, kata dia, program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) telah disetujui sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, maka sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Para petinggi PKS sudah menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan. Bahkan, telah dipasang spanduk berisi penolakan kenaikan harga BBM, di jalan-jalan di Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan "BBM naik harga rakyat menderita. Tolak sekarang juga." Di spanduk itu juga terdapat lambang PKS.

Editor : Hindra

Empat Orang Tes DNA untuk Pelaku Bom Poso

Posted: 07 Jun 2013 01:02 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak empat orang mengaku kenal dengan pelaku bom bunuh diri di halaman Markas Polres Poso, Sulawesi Tengah. Mereka yang diduga sebagai keluarga pria itu telah menjalani tes DNA. Hasil tes itu akan digunakan sebagai sampel pembanding.

"Empat orang sudah diambil darahnya untuk dijadikan sampel dan dikirim ke Mabes Polri. Selanjutnya dipergunakan untuk diperiksa, dibandingkan dengan sampel darah yang ada milik pelaku," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Identifikasi lebih lanjut akan dilakukan tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri. Agus tak dapat memastikan kapan hasil tes DNA tersebut diketahui. Jika cocok dengan DNA pelaku, maka polisi dapat mengetahui jati diri pelaku.

"Itu masih perlu waktu lagi untuk bisa memastikan keidentikannya," kata Agus.

Empat orang tersebut mengaku kenal dengan pelaku setelah polisi menyebar foto wajah pelaku yang masih dapat dikenali dengan jelas. Pria tersebut berusia 30 tahun-40 tahun dan tinggi badan 165-170 cm. Pelaku memiliki kulit sawo matang dan rambut lurus berwarna hitam. Untuk mengungkap identitas pelaku dan jaringan terornya, polisi juga menelusurinya dari motor yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Diduga, motor tersebut hasil curian.

Diberitakan sebelumnya, aksi bom bunuh diri terjadi di antara pos jaga Mapolres Poso dan masjid, Senin (3/6/2013) pukul 08.03 Wita. Pelaku menerobos masuk Mapolres Poso dan sempat dihentikan petugas. Bom pun meledak sebanyak dua kali saat pelaku mengendarai motornya. Motor dan tubuh pelaku hancur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Pelaku diduga menggunakan "bom tupperware" atau bom yang diletakkan dalam wadah plastik. Pelaku diduga kelompok teroris Poso pimpinan Santoso yang saat ini masih buron. Polisi juga mendalami keterkaitan eksekutor bom bunuh diri itu dengan Basri alias Bagong alias Ayas, narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ampana, Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah, April lalu.

Editor : Hindra

KPU Wajibkan Caleg Laporkan Dana Kampanye

Posted: 07 Jun 2013 12:42 PM PDT

  • Penulis :
  • Dani Prabowo
  • Jumat, 7 Juni 2013 | 19:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan agar setiap caleg yang akan bertarung saat Pemilu 2014 melaporkan pengeluaran dana kampanyenya. Kewajiban itu nantinya akan diatur di dalam peraturan KPU terkait dana kampanye. Saat ini, peraturan itu tengah digodok oleh KPU.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, laporan dana kampanye caleg tersebut dilampirkan bersamaan dengan laporan dana kampanye parpol yang diserahkan ke KPU. "Kami pun akan mengatur bahwa laporan parpol juga harus memuat laporan pengeluaran dari masing-masing calonnya (caleg)," kata Hadar di Badan Pengawas Pemilu, Jumat (7/6/2013).

KPU, kata Hadar, khawatir adanya kemungkinan penggunaan dana kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas. Terlebih, saat ini sistem pemilu yang diterapkan adalah proporsional terbuka. Sistem ini membuat setiap caleg bertarung bebas untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan caleg lain.

"Kita tidak mungkin hanya mengacu sistem yang hanya mengandalkan laporan dana kampanye dari parpolnya saja. Ada sebagian nanti yang (sumber dananya) gelap dan dari situ justru pelaporannya banyak," ucapnya.

Meski mewajibkan, Hadar mengatakan, KPU tidak akan memberikan sanksi apa pun kepada caleg yang tidak melampirkan laporan pengeluaran dana kampanye. "Wajib, tapi sanksi tidak ada. Kami hanya akan mengumumkan nama-nama caleg yang tidak menyerahkan laporan ke publik. Biar publik yang menilainya nanti," kata Hadar.

Editor : Hindra

KPK Gelar Rekonstruksi Penyerahan Uang ke Bupati Mandailing Natal

Posted: 07 Jun 2013 12:24 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rekonstruksi atau reka ulang kasus dugaan pemberian suap kepada Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara, Jumat (7/6/2013). Reka ulang dilakukan di dua tempat, yakni di kantor sebuah bank di kawasan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara, serta di kantor tersangka Surung Panjaitan di Jalan Bima Sakti, Medan.

"Tim penyidik KPK berada di Medan untuk melakukan rekonstruksi. Jadi tadi pagi jam 10.00, ada rekonstruksi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Rekonstruksi ini dilakukan untuk melihat gambaran lebih utuh proses dugaan pemberian suap kepada Hidayat. Selain melakukan rekonstruksi, KPK hari ini memeriksa seorang karyawan yang bekerja di perusahaan Surung.

Dalam kasus pemberian suap ini, KPK menetapkan tiga tersangka. Selain Hidayat dan Surung, KPK menjerat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Khairil Anwar. Khairil dan Hidayat diduga menerima hadiah uang atau janji dari Surung.

Dugaan sementara, Hidayat menjanjikan proyek Bantuan Dana Bawahan (BDB) kepada Surung selaku kontraktor. Atas proyek yang dijanjikan tersebut, Hidayat diduga meminta sejumlah imbalan atau komitmen fee.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

PKS Bantah Pasang Spanduk Turunkan SBY-Boediono

Posted: 07 Jun 2013 12:20 PM PDT

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6), memberikan keterangan terkait ketidakhadiran PKS dalam rapat Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah tentang rencana kenaikan harga BBM. Abdul Hakim beralasan, ketidakhadiran PKS dalam rapat itu karena ada perubahan mendadak dari daftar undangan hadir yang disampaikan protokol Kantor Wakil Presiden kepada PKS. | KOMPAS/Hendra A Setyawan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim membantah partainya menyebarkan spanduk provokatif untuk menurunkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menegaskan, spanduk-spanduk yang dipasang PKS hanya berisi penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam pernyataan tertulisnya, Hakim menyesalkan adanya provokasi terhadap spanduk yang dipasang partainya. 

"Kami tegaskan, sikap PKS konsisten pada penolakan kenaikan BBM dan kesejahteraan rakyat. Tidak melebar pada isu politik lain seperti menurunkan pemerintah SBY-Boediono ataupun yang lainnya," kata Hakim, Jumat (7/6/2013).

Ia mengungkapkan, bila ada spanduk-spanduk yang mengatasnamakan PKS dan memuat pesan menurunkan pemerintahan, dipastikan itu bukan dari partainya. Hakim juga mempersoalkan adanya penertiban terhadap spanduk-spanduk yang dianggap provokatif.

"Sikap yang kami sosialisasikan kepada masyarakat fokus pada penolakan kenaikan BBM demi kesejahteraan rakyat. Mari kita fokuskan perdebatan perlu tidaknya kenaikan BBM pada implikasi bagi rakyat banyak. Bukan pada isu-isu politis," ujarnya.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

No comments:

Post a Comment