KOMPAS.com - Nasional |
- DPR Malah Turunkan Belanja Negara untuk Pembangunan
- Mencermati Dugaan Konspirasi APBN
- Puan: Pertemuan Dengan Presiden Tak Bicara Politik
- Puan: Taufiq-Mega Ibarat Sepasang Sayap, Selalu Bersama
- Di Ulang Tahun Ayahnya, Puan Maharani Berlinang Air Mata
- Ulang Tahun ke-70, Taufiq Kiemas Banjir Ucapan Selamat
- Jokowi: Selamat Ulang Tahun, Pak Taufiq Kiemas
- Kemitraan Polri-KPK Penuh Liku
| DPR Malah Turunkan Belanja Negara untuk Pembangunan Posted: 31 Dec 2012 06:47 AM PST Korupsi DPR Malah Turunkan Belanja Negara untuk Pembangunan Penulis : Khaerudin | Senin, 31 Desember 2012 | 21:34 WIB KOMPAS/HERU SRI KUMORO Ilustrasi JAKARTA, KOMPAS.com- Keanehan dalam fungsi penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat saat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama pemerintah, sebenarnya dapat terlihat setiap tahun. Salah satunya adalah saat DPR membahas mata anggaran belanja negara untuk pengeluaran pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, pemerintah mengusulkan pengeluaran pembangunan sebesar Rp 477,5 triliun. Tetapi setelah dibahas bersama DPR, jumlah pengeluaran pembangunan justru berkurang menjadi Rp 456,6 triliun. Menurut Koordinator Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, keanehan ini sebenarnya teramat nyata terlihat karena giliran membahas RAPBN untuk pengeluaran pembangunan, DPR menguranginya. Akan tetapi setelah APBN disahkan, dan pada pertengahan tahun, DPR membahas APBN-Perubahan, barulah pengeluaran pembangunan kembali meningkat. Dalam APBN-P 2012, pengeluaran pembangunan menjadi Rp 521 triliun. "DPR baru mengubah pengeluaran pembangunan di APBN-P. Kenapa dilakukan saat pembahasan APBN-P, padahal kan waktunya mepet, menjelang akhir tahun anggaran. Inilah anehnya. Makanya banyak sekali proyek-proyek fiktif. Bahkan proyek-proyek yang dikorupsi ini, kebanyakan karena dapat anggaran saat APBN-P. Ini menjadi modus kecurangan dalam pembahasan anggaran," kata Sebastian. Menurut dia, seandainya tak berniat curang, seharusnya nilai pengeluaran pembangunan sudah sejak RAPBN dibahas, sudah dinaikkan oleh DPR. Apalagi pengeluaran pembangunan adalah untuk kepentingan publik. Ini berbeda ketika DPR membahas belanja rutin untuk pegawai. Justru awalnya pemerintah mengajukan pengeluaran rutin (belanja pegawai) dalam APBN 2012 sebesar Rp 476,6 triliun. Tetapi setelah dibahas bersama DPR, nilainya malah melonjak menjadi Rp 508 triliun. Editor : Marcus Suprihadi |
| Mencermati Dugaan Konspirasi APBN Posted: 31 Dec 2012 06:16 AM PST Korupsi Mencermati Dugaan Konspirasi APBN Penulis : Khaerudin | Senin, 31 Desember 2012 | 20:52 WIB JAKARTA, KOMPAS.com- Hampir setiap tahun pembahasan anggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah diduga penuh konspirasi. Tak terkecuali tahun 2012. Banyak hal aneh jika item dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikritisi. Koordinator Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengungkapkan, salah satu yang menjadi sorotan masyarakat terhadap kinerja DPR adalah fungsi penganggaran (bujeting) yang mereka miliki. Sebastian mengatakan, dengan hanya mencermati postur APBN 2012, akan muncul sejumlah pertanyaan dan sinyalemen tentang dugaan konspirasi dalam pembahasannya. Sebastian mencontohkan, penerimaan negara yang diajukan pemerintah dalam APBN 2012 adalah Rp 1.292,9 triliun. "Setelah dibahas bersama DPR, penerimaan negara membengkak menjadi Rp 1.311,3 triliun. Artinya ada, tambahan penerimaan negara sebesar Rp 18,4 triliun. Pola seperti ini terus terjadi setiap tahun, setiap kali pembahasan APBN. Pemerintah mengajukan asumsi penerimaan, terus setelah dibahas bersama DPR, angkanya bertambah," kata Sebastian di Jakarta, Senin (31/12). Lantas apa yang aneh? Sebastian mengatakan, pemerintah seperti sengaja tidak melaporkan semua penerimaan negara secara jujur saat menyusun RAPBN. "Pemerintah dan DPR disinyalir sengaja menutupi fakta soal penerimaan negara yang sesungguhnya. Karena ini bisa digunakan sebagai alat tawar menawar kepentingan dengan DPR," kata Sebastian. Editor : Marcus Suprihadi |
| Puan: Pertemuan Dengan Presiden Tak Bicara Politik Posted: 31 Dec 2012 03:08 AM PST Puan: Pertemuan Dengan Presiden Tak Bicara Politik Penulis : Dian Maharani | Senin, 31 Desember 2012 | 17:40 WIB JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Puan Maharani menegaskan, pertemuannya dan Taufiq Kiemas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Rabu (26/12/2012) lalu sama sekali tidak membahas soal politik, khususnya untuk membuka koalisi dengan Partai Demokrat pada Pemilihan Presiden 2014. Ia mengatakan, kedatangannya sekedar untuk silaturahmi dan memberikan buku Biografi Taufiq berjudul "Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam". Buku itu pun diluncurkan hari ini sekaligus untuk memperingati hari ulang tahunnya yang ke-70. "Kunjungan saya dengan Pak Taufiq beberapa waktu lalu bertemu Presiden SBY itu murni kunjungan silahturahmi. Pak Taufiq ingin menyerahkan buku yang diluncurkan hari ini secara pribadi pada Presiden. Jadi kepada Presiden kami datang tidak bicara politik. Kami tetap konsisten tidak akan masuk pemerintahan karena kami akan menunggu sampai 2014," terangnya seusai Perayaan Ulang Tahun Taufiq ke- 70 tahun di Balai Kartini, Jakarta, Senin (31/12/2012) Puan mengatakan saat ini dirinya tak mau berandai-andai untuk menentukan koalisi pada Pilpres 2014 mendatang. PDI-P sendiri saat ini belum menentukan calon yang akan maju di 2014. "Saya tidak mau berandai-andai karena belum ada keputusan siapa yang kemudian akan meneruskan. Yang pasti tidak ada kolaisi yang abadi, kita lihat saja bagaimana Pemilu legislatif 2014 karena untuk maju Pilpres 2014 tentu saja kita tidak sendiri tapi harus dilakukan dengan partai politik yang lain," terangnya. |
| Puan: Taufiq-Mega Ibarat Sepasang Sayap, Selalu Bersama Posted: 31 Dec 2012 01:35 AM PST JAKARTA, KOMPAS.com – Puan Maharani mengisahkan sedikit perjalanan kedua orangtuanya, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas pada perayaan ulang tahun Taufiq ke-70 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (31/12/2012). Puan mengatakan, ayahnya yang Ketua Majelis Permusyawaratan Rakya (MPR) itu selalu mendukung Mega ketika terjun ke dunia politik. "Saya ingat ketika Ibu Mega terjun di politik, banyak yang meragukan. Pak Taufiq selalu ada di samping, mendukung Bu Mega dan, alhamdulillah, beliau bisa menjadi satu-satunya pemimpin wanita di Indonesia," ucap Puan. Hal yang sama dilakukan Mega itu ketika Taufiq harus dirawat di rumah sakit. Mega setia mendampingi Taufiq selama berminggu-minggu. "Kondisi Pak Taufik tidak baik, Ibu Mega selalu ada mendampinginya. Bahkan saat dirawat di rumah sakit di Singapura. Ibu Mega tiga minggu di sana tidak pulang," terang Puan. Menurut Puan, kedua orangtuanya memiliki cita-cita yang sama untuk menjaga keutuhan Negara Indonesia. Namun, keduanya tak pernah saling berbicara soal politik. Taufiq dikatakannya sebagai sosok yang ekspresif dan egaliter, sementara Mega sosok yang introvert dan tidak banyak bicara. "Kami bertiga, saya dengan kakak saya melihat bahwa orang tua kami adalah dua sosok yang unik. Mereka tidak pernah bicara politik satu sama lain," kata Puan. Dengan mata berkaca-kaca, ia juga menceritakan bagaimana semangat kedua orangtuanya yang tak pernah padam. Mereka berdua pun menjadi panutan bagi Puan dalam dunia politik Bagi Puan, kedua orangtuanya ibarat sepasang sayap yang selalu terbang bersama. Keduanya merupakan kesatuan dwi tunggal yang saling menopang, melengkapi, dan mendukung satu sama lain. Bahkan berjuang untuk mencapai cita-cita yang sama. "Pada salah satu ungkapan Bung Karno, saya ibaratkan mereka seperti dua sayap burung yang selau bersama untuk menerbangkan burung itu terbang tinggi," ucapnya. |
| Di Ulang Tahun Ayahnya, Puan Maharani Berlinang Air Mata Posted: 31 Dec 2012 01:19 AM PST Di Ulang Tahun Ayahnya, Puan Maharani Berlinang Air Mata Penulis : Dian Maharani | Senin, 31 Desember 2012 | 15:53 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Puan Maharani, putri dari pasangan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas, tak kuasa menahan air matanya saat menceritakan sosok ayahnya. Cerita itu disampaikan pada perayaan HUT ke-70 tahun Taufiq di Balai Kartini, Jakarta, Senin (31/12/2012). Puan mengatakan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu memiliki cita-cita besar untuk bangsa Indonesia. "Pak Taufiq punya satu cita-cita besar kenapa beliau menjadi ketua MPR. Tapi, perjalanan pencalonan ketua MPR tidak begitu baik," ujarnya. Selain itu, menurut Puan, seiring bertambahnya usia kedua orangtuanya, semangat mereka tak pernah kendur untuk mencapai cita-cita tersebut. Puan pun menjadikan Taufiq dan Mega sebagai panutannya di dunia politik. "Cita-cita Pak Taufiq dan Bu Mega sampai sekarang tidak mengendur. Tetap punya cita-cita. Tetap semangat dan selalu ingin berjuang," katanya. Saat berlinang air mata, Puan mengatakan, dirinya selalu menangis ketika membicarakan sosok kedua orangtuanya. Kini, puan mengaku akan terus mensosialisasikan 4 pilar dalam kehidupan bebangsa dan bernegara. "Saya berharap kita semua, seluruh rakyat, bisa bawa empat pilar ini jadi pegangan hidup kita menuju masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini," ujarnya. Perayaan HUT Taufiq di balai Kartini sendiri berlangsung meriah. Sejumlah pejabat pemerintahan, politisi, tokoh-tokoh nasional, hingga duta besar negara sahabat hadir memberi ucapan selamat padanya. Turut hadir diantaranya Ketua DPR RI Marzuki Alie, Akbar Tandjung, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie. Ada pula mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Dewan Pembina Partai Gerinda Prabowo Subianto, dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. Ucapan selamat juga datang dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. |
| Ulang Tahun ke-70, Taufiq Kiemas Banjir Ucapan Selamat Posted: 30 Dec 2012 11:30 PM PST JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas merayakan ulang tahun ke-70 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (31/12/2012). Sang istri, Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan turut mendampingi bersama putri mereka, Puan Maharani. Dalam sambutannya, Taufiq bersyukur karena telah diberi panjang umur dan dapat mengenal banyak orang. "Saya diberikan karya Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalinan hubungan kemanusiaan, persaudaraan dengan berbagai kalangan di Tanah Air. Baik dari kalangan masyarakat bawah sampai atas. Baik kalangan pemerintah, politisi, militer, akademisi, agamawan dan sebagainya," ujarnya. Sejumlah pejabat pemerintahan, politisi, tokoh-tokoh nasional, hingga duta besar negara sahabat hadir memberi ucapan selamat padanya. Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto mengaku mengenal Taufiq sebagai sosok yang bersahabat. Hal itu pun dapat dilihat dari banyaknya tamu undangan yang hadir. Balai Kartini pun dihiasi sejumlah karangan bungan ucapan selamat untuk Taufiq. "Taufiq Kiemas seorang yang bersahabat dengan semua kalangan," ujar Prabowo. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang juga hadir di acara tersebut, mengaku, banyak belajar dari Taufiq. "Saya kan junior. Banyak sekali belajar kepada Pak Taufik, banyak sekali,"ujarnya. Apa yang dipelajari Jokowi dari politisi senior PDI Perjuangan itu? Menurutnya, Taufiq banyak memberikan pelajaran terkait komunikasi politik. Hal ini kemudian digunakan Jokowi dalam melakukan pendekatan terhadap sesama politisi maupun masyarakat. "Terutama masalah komunikasi politik, saya banyak belajar pada Pak Taufiq," kata Jokowi. Para tokoh yang turut hadir dalam perayaan ulang tahun Taufiq Kiemas, di antaranya, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Akbar Tandjung, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Presiden ke-3 RI BJ Habibie, mantan Ketua MK Jimly Assidiqi, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. Perayaan ulang tahun ini sekaligus peluncuran buku biografi Taufiq Kiemas "Gelora Kebangsaan yang Tak Kunjung Padam". Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| Jokowi: Selamat Ulang Tahun, Pak Taufiq Kiemas Posted: 30 Dec 2012 08:24 PM PST Jokowi: Selamat Ulang Tahun, Pak Taufiq Kiemas Penulis : Kurnia Sari Aziza | Senin, 31 Desember 2012 | 11:05 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan menghadiri perayaan ulang tahun ke-70 Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas, Senin (31/12/2012), di Balai Kartini, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.30 WIB. Menurut Jokowi, Taufiq Kiemas adalah pribadi yang tegas. "Selamat ulang tahun yang ke-70 untuk Pak Taufiq Kiemas. Beliau adalah orang yang teas," kata Jokowi. Selain merayakan ulang tahun, Taufiq Kiemas, suami Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu, juga meluncurkan bukunya yang berjudul "Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam". Sebelumnya, Taufiq telah memberikan buku terbarunya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Sebelumnya, Taufiq mengungkapkan bahwa buku itu mengulas perjalanan hidupnya sejak kecil hingga saat ini. Dari perjalanan hidupnya, yang sangat terkesan adalah saat tinggal di Yogyakarta. Ia bercerita tentang kisah hidupnya saat kecil dan ayahnya yang merupakan seorang tentara. "Ini merupakan buku mengenai kisah hidup saya," kata Taufiq Kiemas, seusai memberikan buku "Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam" kepada Wapres Boediono, di Jakarta, Rabu (26/12/2012). Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| Kemitraan Polri-KPK Penuh Liku Posted: 30 Dec 2012 07:38 PM PST Oleh FERRY SANTOSO KOMPAS.com - Tahap kedua (2010-2014) dalam strategi besar Polri 2005-2025 menuju Kepolisian Negara RI yang mandiri, profesional, dan dipercaya masyarakat adalah membangun kemitraan (partnership building). Polri ditantang untuk dapat membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan. Saat ini, upaya Polri membangun kemitraan benar- benar diuji. Bagaimana Polri membangun kemitraan dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung? Terkait kasus-kasus konflik sosial, bagaimana pula jajaran Polri menjalin komunikasi dan membangun relasi dengan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat lokal, seperti tokoh masyarakat atau berbagai kelompok rentan, sebagai upaya mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan? Dalam lima bulan terakhir, publik dipertontonkan bagaimana kemitraan atau hubungan antara Polri dan KPK yang terkesan kurang harmonis. Relasi Polri dan KPK dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ibarat jalan panjang yang berliku-liku dan terjal. Ada "sengketa" kewenangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Ada "drama" upaya penangkapan terhadap penyidik KPK Komisaris Novel Baswedan yang diduga melakukan tindak penganiayaan. Juga ada "penarikan" penyidik Polri yang bertugas di KPK. Energi anak bangsa seperti terkuras untuk menyelesaikan hubungan Polri dan KPK yang disharmonis. Setelah terkatung- katung lebih dari dua bulan, akhirnya, orang nomor satu di negeri ini pun angkat bicara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya tegas memerintahkan Polri untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus hukum dugaan korupsi simulator mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri kepada KPK (Kompas, 9/10). Sangat disayangkan, lembaga besar, seperti KPK dan Polri, harus "perang dingin" dalam menangani suatu kasus dugaan korupsi. Padahal, seharusnya lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri, termasuk Kejaksaan Agung, bergandengan tangan untuk memberantas korupsi. Ketiga lembaga besar penegak hukum itu juga seharusnya memberi contoh pengembangan sistem yang transparan dan akuntabel di lembaga masing-masing. Menghancurkan Mengapa institusi penegak hukum, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung, perlu bersinergi menindak kejahatan atau tindak pidana korupsi? Korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti kekebalan tubuh secara pelan-pelan yang dapat bermuara pada kematian. Korupsi jelas menggerogoti suatu bangsa sehingga nasib bangsa dapat menjadi babak belur. Dalam laporan Transparency International (TI) 2012 disebutkan, dengan melihat indeks persepsi korupsi (corruption perceptions index/CPI) 2012, jelas bahwa korupsi merupakan ancaman terhadap kemanusiaan. Korupsi menghancurkan kehidupan manusia serta merusak negara dan institusi. Korupsi juga dapat membangkitkan kemarahan masyarakat yang berpotensi mengancam stabilitas dan menambah konflik kekerasan. Dari 178 negara yang disurvei TI pada 2012, terungkap bahwa dua pertiga dari jumlah negara (178 negara) yang disurvei itu memiliki skor di bawah 50. Skor 0 menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi (highly corrupt) dan skor 100 menunjukkan tingkat korupsi yang rendah (very clean). Fakta bahwa dua pertiga negara yang disurvei itu memiliki skor di bawah 50 menunjukkan korupsi merupakan masalah yang serius. Dalam laporan CPI TI 2012 terlihat juga Indonesia masuk urutan ke-118 dengan skor 32. Pada 2011, Indonesia masuk urutan ke-100 dengan skor 3,0. Pada survei 2011, skor yang ditentukan adalah 0 (highly corrupt) sampai 10 (very clean). Dengan angka itu, Indonesia sebenarnya dapat dinilai "mundur" dalam upaya pemberantasan korupsi. Indonesia berada di bawah negara-negara seperti Timor Leste, Nigeria, dan Guatemala dengan masing-masing skor 113, Filipina dengan skor 105, dan Malaysia dengan skor 54. Lalu, bagaimana Polri sebagai institusi penegak hukum yang besar di negeri ini dapat berkontribusi lebih besar dalam memberantas korupsi? Selain tetap harus bermitra dengan lembaga penegak hukum lain, Polri tentu perlu menunjukkan aksi-aksi yang konkret dalam pemberantasan korupsi. Aksi-aksi konkret itu tentu tidak hanya sekadar menggelar kampanye antikorupsi. Secara internal, Polri memang terus mengampanyekan antikorupsi sebagai salah satu upaya membangkitkan kesadaran terhadap bahaya korupsi. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna mengungkapkan, Polri sudah lama mengampanyekan gerakan antikorupsi. Anggota Polri diwajibkan menggunakan pin yang bertuliskan "Pelayanan Prima, Anti KKN dan Kekerasan" di dada. Bahkan, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo telah mengeluarkan "maklumat" tentang pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam maklumat itu, antara lain disebutkan semua anggota Polri dalam kapasitas sebagai bawahan harus berani secara etis mengingatkan, mencegah, dan menolak perintah atasan yang bernuansa KKN. Selain itu, semua pimpinan Polri di semua level juga wajib menunjukkan tampilan anti-KKN dan memberikan teladan, bersifat melayani, berperan sebagai konsultan dan penjamin kualitas (quality assurance). Aksi konkret lain yang perlu ditunjukkan kepada publik, antara lain, kinerja Polri dalam menindak kejahatan korupsi dan menjerat tersangka dari berbagai kalangan, seperti pejabat daerah, pejabat kementerian, atau lembaga negara. Akan tetapi, dalam satu tahun terakhir, yaitu 2012, belum terlihat penanganan kasus dugaan korupsi besar oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang patut dibanggakan. Sebagai contoh, penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah. Penanganan kasus itu terkesan berjalan di tempat. Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman pernah mengungkapkan, Fadilah menjadi tersangka perkara korupsi pengadaan alat kesehatan pada 2005 dengan nilai Rp 15 miliar. Potensi kerugian negara sekitar Rp 6,1 miliar (Kompas, 18/4). Jika Polri berkomitmen memberantas korupsi, prestasi besar seharusnya juga dapat ditunjukkan dengan menyidik kasus-kasus korupsi yang "besar" dan menjerat para tersangka, seperti yang dilakukan KPK. Bahkan, Polri dapat menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut secara konsisten kepada masyarakat melalui peran media massa. Sutarman mengungkapkan, Bareskrim Polri, termasuk polda, sebenarnya banyak mengusut kasus dugaan korupsi. Namun, pengusutan kasus-kasus itu tidak terekspos ke media massa. Sebagai gambaran, menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto, pada 2012, Polri telah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi sebanyak 1.023 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 542 kasus sudah disidik. Berkas penyidikan yang sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, menurut Agus Rianto, sebanyak 463 kasus. Penyidikan yang dihentikan karena dinilai tak cukup bukti sebanyak 35 kasus. Sembilan kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dari kasus dugaan korupsi yang sudah ditangani itu, ungkap Agus, potensi kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Barang bukti yang dikembalikan mencapai Rp 211 miliar. Meski cukup banyak penanganan kasus korupsi oleh Polri, berbagai kalangan tetap meragukan kinerja Polri dalam penanganan kasus korupsi. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, Polri belum memiliki kemauan yang kuat dalam penindakan kasus korupsi, terutama yang sarat dengan konflik kepentingan. Karena itu, para penegak hukum di jajaran Polri sebagai lembaga yang besar dan kuat memang perlu memiliki kemauan dan tekad kuat. Tanpa itu, lembaga besar dan kuat pun tidak banyak bermanfaat. Dalam suatu acara sarasehan budaya, Wakil Jaksa Agung Darmono mengungkapkan, untuk menyelesaikan atau menangani korupsi diperlukan dua hal yang besar, yaitu tenaga yang besar dan kemauan yang besar. Tenaga itu adalah lembaga penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan, maupun KPK. Namun, tenaga besar saja tidak cukup menangani masalah korupsi. "Tanpa kemauan, tenaga yang besar tak ada artinya," tuturnya. Dengan langkah konkret dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi, diharapkan Polri semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat, seperti yang dicanangkan dalam tahap pertama (2005-2009) grand strategy Polri, yaitu membangun kepercayaan masyarakat (trust building). Berita terkait dinamika hubungan Polri dan KPK dapat diikuti dalam topik: Ikuti juga catatan akhir tahun bidang politik, hukum, dan keamanan dalam topik: Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment