KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

KPK: Kita Bangun Smart Building!

Posted: 17 Jan 2013 11:45 AM PST

KPK: Kita Bangun Smart Building!

Penulis : Icha Rastika | Jumat, 18 Januari 2013 | 02:20 WIB

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sejumlah tahanan Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, seperti Hartati Murdaya (kedua dari kiri), Neneng Sri Wahyuni (berkerudung), dan Miranda Goeltom (kanan), Kamis (17/1), diungsikan sementara ke lobi Gedung KPK karena ruang tahanan kebanjiran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memiliki gedung baru sedikit demi sedikit mulai terealisasi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, proses tender proyek gedung baru KPK sudah selesai.

"Tahun ini pembuatan pondasi. Tender sudah selesai," kata Bambang di Jakarta, Kamis (17/1/2013).

Dari proses tender tersebut, kata Bambang, terpilihlah perusahaan rekanan yang dianggap tidak memiliki konflik kepentingan dengan KPK. Bambang juga mengatakan, pihaknya sudah memiliki tim konsultan bangunan. Tim ini akan mendesain perencanaan gedung.

Menurutnya, KPK akan merancang gedung baru yang menerapkan sistem smart building. Salah satu cirinya, ungkap Bambang, gedung tersebut akan efektif dan efisien dalam penggunaan energi. "Misalnya, listrik mati kalau enggak ada orang, lalu sistem sekuriti, termasuk sistem penyimpanan arsip," ujarnya.

Gedung baru tersebut diharapkan dapat lebih baik dibandingkan Gedung KPK yang ada saat ini. Sejak pagi tadi, Gedung KPK yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said Jakarta, sebagiannya terendam air. Air dari jalanan meluap hingga masuk ke basement Gedung KPK, tempat para tersangka ditahan.

Aliran listrik pun dipadamkan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akibat banjir tersebut. Akibatnya, perangkat kerja dan sistem di Gedung KPK lumpuh sehingga sebagian pegawai dipulangkan.

Kegiatan pemeriksaan juga tidak berjalan hari ini. Adapun gedung baru KPK akan dibangun di atas lahan seluas 8.294 meter persegi di Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Lahan tersebut milik negara, yang dipinjamkan kepada KPK. Rencananya, gedung baru akan dibangun dengan kapasitas yang mampu menampung minimal 1.000 pegawai KPK.

Editor :

Glori K. Wadrianto

Ketua MPR Tak Optimistis Masalah Banjir Bisa Rampung

Posted: 17 Jan 2013 10:27 AM PST

Ketua MPR Tak Optimistis Masalah Banjir Bisa Rampung

Penulis : Sandro Gatra | Jumat, 18 Januari 2013 | 01:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas mengaku kurang optimistis jika berbagai permasalahan di DKI Jakarta, salah satunya banjir dapat diselesaikan jika penanganannya hanya bersifat konvensional. Menurut Taufiq, perlu langkah fundamental untuk mengatasinya.

"Salah satunya mempertimbangkan kembali dengan sungguh-sungguh opsi memindahkan ibu kota negara ke daerah lain yang memenuhi syarat, baik secara geografis, geopolitik, maupun sosioekonomis," kata Taufiq di Jakarta, Kamis (17/1/2013).

Taufiq mengatakan, salah satu daerah yang pernah ditawarkan untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

"Bisa juga daerah lainnya asal memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi ibu kota negara. Keputusan pemindahan ibu kota negara ini tentu bukan hanya tanggungjawab pemerintah bersama DPR, tetapi juga perlu dukungan seluruh rakyat Indonesia," kata politisi senior PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir akibat hujan deras maupun air kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Salah satunya "jantung" ibu kota, yakni Jalan Sudirman-Thamrin. Aktifitas akhirnya lumpuh lantaran jalan tak bisa dilewati. Bahkan, air masuk ke dalam perkantoran.

Editor :

Glori K. Wadrianto

Prabowo : Rakyat Capek dengan Koruptor

Posted: 17 Jan 2013 09:24 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto ke daerah-daerah membuatnya mendapat masukan langsung dari masyarakat.

"Rakyat capek dengan koruptor," tandasnya di depan ratusan pengurus Partai Gerindra dari seluruh Indonesia yang sedang berkumpul di Jakarta untuk rapat kerja nasional, Kamis (17/1/2013).

Ia mengatakan, rakyat juga sudah lelah dengan kehebohan yang ditimbulkan oleh elit. Oleh karena itu, ia menegaskan, tujuan Gerindra adalah untuk membuat perubahan.

Perubahan agar kekayaan negara bisa dinikmati oleh rakyat. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang bersih. 

"Saya sebenarnya risih, nama saya teriakin-teriakan. Tapi kalau rakyat butuh pelayan, saya siap," katanya.

Ia mengatakan, Partai Gerindra saat ini membuka pendaftaran bagi orang-orang yang ingin ikut serta berkontribusi pada negara dan bangsa.

Untuk itu, Prabowo Subianto mewanti-wanti agar para kader Partai Gerindra tidak bekerja demi kerabat, kelompok, atau uang.

"Kalau seperti itu, silakan cari partai lain," katanya tegas. Dalam acara syukuran atas masuknya Partai Gerindra sebagai partai peserta pemilu itu, Prabowo menutup pidatonya dengan memberi hormat pada seluruh hadirin yang hadir.

"Saya harus memberi hormat, atas keberhasilan semuanya kita bisa masuk," katanya.

Editor :

Tjahja Gunawan Diredja

PKS Protes Tak Boleh Bikin Posko Bencana

Posted: 17 Jan 2013 09:08 AM PST

Bantuan Banjir

PKS Protes Tak Boleh Bikin Posko Bencana

Penulis : Khaerudin | Kamis, 17 Januari 2013 | 23:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com-  Partai Keadilan Sejahtera memprotes larangan partai politik maupun organisasi kemasyarakatan mendirikan posko di lokasi banjir.

Larangan mendirikan posko bencana dinilai patut dicurigai hanya diboncengi oleh kepentingan partai tertentu saja.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Indra mengaku, partainya sejak dulu terbiasa membantu masyarakat yang terkena dampak bencana seperti banjir dengan membuat posko.

Namun ketika PKS dilarang membuat posko di lokasi bencana banjir Jakarta, Indra pun mempertanyakan larangan tersebut.

"Pembuatan posko bantuan oleh PKS bukanlah dalam rangka kampanye, tapi sudah sangat biasa kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Insya Allah tidak ada kegiatan penyampaian atau menawarkan visi misi seperti diatur dalam UU Pemilu," kata Indra di Jakarta, Kamis (17/1/2013).

Indra merasa aneh, jika kemudian sekarang partainya dilarang mendirikan posko di daerah bencana banjir di Jakarta.

"Kalau pihak pemerintah daerah atau pihak lain melarang PKS membantu masyarakat yang sedang butuh bantuan seperti korban banjir, tsunami, gempa bumi atau gunung meletus, saya khawatir justru korban akan marah pada yang melarangnya," kata Indra.

Editor :

Tjahja Gunawan Diredja

Sejumlah Kementerian Pulangkan Pegawai

Posted: 17 Jan 2013 08:52 AM PST

Dampak Banjir

Sejumlah Kementerian Pulangkan Pegawai

Kamis, 17 Januari 2013 | 23:23 WIB

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Ilustrasi: Banjir di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (17/1/2013). Banjir tersebut mengakibatkan akses Jalan Jenderal Sudirman - MH Thamrin lumpuh.

TERKAIT:

 JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kantor Kementerian mengijinkan pegawainya untuk pulang lebih awal dan ada juga yang tidak masuk kantor karena terhambatnya akses menuju kantor akibat ruas jalan tergenang banjir.

Kantor Kementerian dimaksud adalah kantor Kementerian yang berada di jalan seperi Jalan M.H. Thamrin, Sudirman, dan Medan Merdeka Barat.

Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) telah memulangkan pegawainya pukul 09.00. Alasannya, listrik di kedua kantor ini padam sehingga aktivitas bekerja tidak mungkin berjalan.

Arief Darmawan, Perekayasa Madya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berkantor di komplek Kemenristek, mengatakan pasca padam listrik, kantor sempat menggunakan generator selama satu jam.

"Kantor pakai generator selama satu jam. Tapi setelah itu padam lagi karena bahan bakar habis," katanya.

Pada Kamis sore (17/1/2013, ketinggian air di depan kedua kantor Kementerian itu terpantau sekitar 80 cm.

Air berasal dari luapan kali kecil yang memisahkan kantor Kemenag dan Kemenristek. Kedua kantor ini terletak di Jalan Thamrin , perempatan Kebon Sirih.

Perempatan Kebon Sirih merupakan salah satu wilayah dengan ruas jalan terendam banjir tertinggi di sekitar Jalan Thamrin.

Di depan kantor, tampak anak-anak berenang karena ketinggian banjir memungkinkan hal itu. Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengalami hal sama. Bahkan, aktivitas normal di MK baru dimulai Senin depan.

Pihak Keamanan MK mengatakan Kamis pagi air sempat memasuki halaman MK. Tetapi sekitar pukul 10.30, air sudah surut.

Sejumlah kantor Kementerian yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat juga tampak sepi. Pegawai pulang lebih awal dan banyak yang tidak datang ke kantor. (K03)

Editor :

Tjahja Gunawan Diredja

Prabowo Apresiasi Jokowi

Posted: 17 Jan 2013 08:52 AM PST

Penanganan Banjir

Prabowo Apresiasi Jokowi

Penulis : Edna C Pattisina | Kamis, 17 Januari 2013 | 23:27 WIB


 JAKARTA, KOMPAS.com-  Terkait dengan banjir yang melanda Jakarta, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan apresiasi pada Gubernur DKI Joko Widodo terkait rencananya membangun deep tunel.

"Rencana terowongan dari gubernur itu masuk akal, kanal-kanal juga harus dipercepat," kata Prabowo usai acara syukuran Partai Gerindra jadi peserta pemilu, Kamis (17/1/2013).

Menurut Prabowo, banjir tersebut adalah akibat dari kerusakan hutan dan memang ada perubahan iklim dunia.

Hal ini menjadi perhatiannya juga ketika berkunjung ke China baru-baru ini yang mengalami kondisi cuaca yang ekstrim.

Menurut Prabowo, solusi harus bersifat menyeluruh. Solusi ini mencakup perencanaan tata ruang dan infrastruktur.

Tentang wacana dipindahkannya ibukota Jakarta, menurut Prabowo, harus dilakukan kajian untuk membuka kemungkinan itu.

Editor :

Tjahja Gunawan Diredja

KPK Perpanjang Pencegahan Emir Moeis

Posted: 17 Jan 2013 08:36 AM PST

Korupsi

KPK Perpanjang Pencegahan Emir Moeis

Penulis : Khaerudin | Kamis, 17 Januari 2013 | 23:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Tarahan, Lampung, Izedrik Emir Moeis.

Pencegahan terhadap Emir dilakukan untuk masa enam bulan ke depan. Ini adalah masa pencegahan kedua buat Emir.

Sebelumnya, KPK telah mencegah Emir bepergian ke luar negeri sejak tanggal 23 Juli tahun lalu.

Saat itu surat permintaan pencegahan dari KPK ke Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terhadap Emir, sudah disertai keterangan bahwa status politikus PDI-P tersebut adalah tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Tarahan.

"EM (Emir Moeis) baru saja diperpanjang masa pencegahannya. Pimpinan KPK sudah setuju memperpanjang pencegahan terhadap EM," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis (17/1/2013).

Namun meski pencegahan untuk masa enam bulan keduanya telah dilakukan, KPK masih belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Emir.

Menurut Bambang, KPK baru memeriksa saksi-saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan PLTU Tarahan.

"Biasanya kan juga begitu, walaupun tersangkanya belum diperiksa, tetapi saksi-saksinya kan sudah. Tersangka biasanya belakangan," kata Bambang.

Editor :

Tjahja Gunawan Diredja

Roy Suryo Ikut-ikutan "Blusukan" ke Lokasi Banjir

Posted: 17 Jan 2013 07:17 AM PST

Kegiatan Menteri

Roy Suryo Ikut-ikutan 'Blusukan' ke Lokasi Banjir

Penulis : Wisnu Aji Dewabrata | Kamis, 17 Januari 2013 | 21:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS,com — Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan blusukan untuk bertatap muka secara langsung dengan warga, Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru ditunjuk, Roy Suryo, juga tidak mau ketinggalan.

Roy Suryo yang lebih dikenal sebagai pakar telematika itu ikut-ikutan blusukan ke lokasi banjir di Kampung Melayu, Kamis (17/1/2013).

Roy Suryo mengatakan, sebagai Menpora, ia merasa perlu turun ke lapangan untuk melihat dampak banjir dan bantuan yang telah disalurkan kepada para korban. Ia ingin melihat sejauh mana peran pemuda dalam membantu para korban banjir.

"Di Kampung Melayu, saya melihat sejumlah posko banjir telah didirikan oleh organisasi pemuda. Selain itu, sebagai menteri yang termuda di kabinet, saya harus turun ke lapangan. Namun, sebelumnya saya sudah berusaha menghubungi menteri-menteri yang lain, termasuk Menko Kesra Agung Laksono," kata Roy Suryo yang sebelumnya adalah anggota Komisi I DPR itu.

Editor :

Tjahja Gunawan Diredja
at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)