KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Fadli Zon: Pemisahan Pusat Pemerintahan dan Bisnis, Solusi Alternatif

Posted: 18 Jan 2013 06:59 AM PST

Fadli Zon: Pemisahan Pusat Pemerintahan dan Bisnis, Solusi Alternatif

Penulis : BNJ | Jumat, 18 Januari 2013 | 21:42 WIB

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (kanan) bersama Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani membentangkan spanduk penolakan Gerindra terhadap pembangunan gedung baru DPR seusai pembacaan sikap Partai Gerindra di Ruang Wartawan, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/1). Gerindra menganggap belum perlu membangun gedung senilai sekitar Rp 1,3 triliun tersebut dan lebih baik anggarannya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir Jakarta telah melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan bisnis dua hari ini. Perlu kebijakan lebih strategis ke depan agar dampak kerugian banjir di ibukota tak terulang. Kerugian kini diperkirakan mencapai 1.5 rupiah miliar per jam.

"Wacana lama yang perlu dikaji adalah pemindahan ibukota ke daerah baru. Namun, perlu kajian mendalam agar lokasi baru benar-benar mendukung," kata Fadli Zon dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (18/1/2013).

Menurut Fadli, Presiden Soekarno tahun 1957 pernah menggagas ibukota dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Soekarno memandang Jakarta tak akan mampu menampung sekaligus pusat pemerintah dan bisnis.

Palangkaraya dipilih selain Kalimantan sebagai pulau terbesar, juga posisinya berada di tengah gugus pulau Indonesia. "Begitupun Presiden Soeharto pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Bogor, dengan akses yang tak terlalu jauh dari Jakarta," katanya.

Ide pemindahan ibukota ini sangat realistis untuk mengurangi beban aktivitas di Jakarta. Tapi tentu perlu diteliti untung ruginya. Sebagai contoh, kata Fadli Zon, Malaysia memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya.

"Di Putra Jaya semua gedung pemerintahan terintegrasi dalam satu komplek area. Ini memudahkan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Menurut Fadli, untuk merealisasikan pemisahan tersebut, para ahli harus membantu pemerintah pusat menentukan daerah baru pusat pemerintahan. Jakarta bisa menjadi pusat bisnis, dan daerah baru nanti menjadi pusat pemerintahan.

"Tentu daerah baru nanti bisa dicari yang mudah aksesnya dan lingkungannya mendukung," katanya.

Dengan pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, Jakarta bisa menjadi kota yang sehat, manusiawi, dan resiko kerugian pun lebih kecil ketika terjadi musibah serupa.

Keterpilihan Kriteria Utama Caleg Golkar

Posted: 18 Jan 2013 06:27 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar lebih mengutamakan keterpilihan, ketimbang kriteria bebas dari masalah hukum untuk menyeleksi calon-calon legislatif pada Pemilu 2014. Padahal, masyarakat mengharapkan caleg yang ditawarkan partai-partai politik, bukanlah politisi busuk apalagi korup.

"Kami akan memilih caleg terbaik. Pemilihan caleg diputus secara internal dan kriterianya tidak tertulis untuk publik, tapi ini taruhan untuk memenangkan pemilu sehingga otomatis kader yang bisa menang di daerahnya yang dipilih," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, Jumat (18/1/2013) di Jakarta.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ahmadi Noor Supit menambahkan, selain sesuai persyaratan yang diatur perundang-undangan, caleg harus sudah menjadi kader minimal lima tahun berturut-turut, dan mengisi surat kesediaan menjadi caleg.

Setelah surat kesediaan ini dikembalikan, barulah seleksi calon legislatif dilakukan, dengan menilai antara lain prestasi, pendidikan, keterpilihan.

Menurut Noor Supit, salah satu kriteria yang paling besar bobotnya adalah keterpilihan. Salah satu instrumen untuk menilainya adalah survei yang diterapkan untuk semua calon pada Februari 2013.

Adapun kader yang bermasalah dengan hukum, tambahnya, diperkirakan tidak mencalonkan diri. "Kelihatannya sudah ada kesadaran untuk tidak mencalonkan diri. Berat juga kan. Kalau sudah tercela, mana mungkin terpilih," tuturnya.

Namun, dalam dalam paripurna rapat pimpinan nasional Partai Golkar 29 Oktober 2012, banyak fungsionaris yang menentang kriteria caleg berekam jejak baik. Akhirnya, bebas dari masalah hukum tidak menjadi kriteria dalam pencalegan Partai Golkar.

Dalam jumpa pers seusai penutupan rapimnas, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie hanya mengatakan, kriteria prestasi disiplin loyalitas dan tidak tercela (PDLT), tetap menjadi kriteria caleg, tetapi dengan perkecualian-perkecualian (Kompas, 31 Oktober 2012).

Terkait platform dan program yang akan disampaikan dalam kampanye, menurut Priyo, tim pengkajian dan tim ahli sudah dibentuk untuk mempersiapkannya. Akademisi dan ahli juga diundang untuk memberi masukan, tetapi dipilih oleh tim tersebut.

"Sejak tahun pertama kepengurusan ini , (penyiapan platform) sudah mulai. Sampai sekarang masih dimatangkan. Tahun 2013 ini pemantapan untuk Golkar," ujarnya.

Yusril: PBB Mungkin Ajukan Gugatan ke MK

Posted: 18 Jan 2013 05:40 AM PST

Partai Politik

Yusril: PBB Mungkin Ajukan Gugatan ke MK

Jumat, 18 Januari 2013 | 19:55 WIB

K03

Adnan Buyung Nasution (Kuasa Hukum KPU) berbincang dengan Yusril Ihza Mahendra (Ketua Dewan Syuro PBB) di Kantor Bawaslu. PBB menggugat hasil keputusan KPU yang tidak meloloskan partainya sebagai peserta pemilu 2014.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) menghadiri sidang mediasi pada Jumat (18/1/2013) pagi. PBB yang diwakili Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra, tidak dapat menerima surat keputusan KPU, yang tidak meloloskan PBB ini sebagai peserta pemilu.

Verifikasi faktual, menurut Yusril, dilakukan dengan tidak cermat. Bagi Yusril, penetapan 10 partai peserta pemilu belum bersifat final.

"Jumlah 10 parpol belum final. Masih ada proses hukum  yang akan menentukan partai peserta pemilu," ujarnya.

Yusril menambahkan, tidak menutup kemungkinan PBB akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan dasar perkara persengketaan pemilihan umum.

Sementara itu, Denny Tewu, Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS), menyatakan KPU mendiskriminasi partainya. Hal ini disampaikan Denny ketika sidang mediasi, Jumat siang.

Denny mengatakan, KPU melakukan verifikasi faktual dengan tidak langsung mengecek ke kediaman anggota PDS. Selain itu, PDS hanya diberi waktu 23 hari untuk persiapan verifikasi faktual.

"Kami merasa didiskrimanasi KPU. Kami hanya dapat 23 hari. Partai lain 58 hari untuk persiapan verifikasi faktual," ujarnya.

Menanggapi gugatan mediasi ini, Kuasa Hukum KPU Adnan Buyung Nasution mengatakan, peluang gugatan mediasi berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara cukup besar. "Peluang itu besar. KPU sudah bekerja dengan mengedepankan prinsip fairness ," katanya. (K03)

Politisi Busuk dan Pengangguran Politik

Posted: 18 Jan 2013 04:53 AM PST

KOMPAS.com - Pemilihan umum adalah saluran paling konstitusional bagi seseorang atau sekelompok orang untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Namun, ketika uang sangat berkuasa, popularitas kerap menjadi penentu dan masyarakat pun kerap terlenakan oleh pandangan jangka pendek. Saat itulah terbuka peluang politisi yang sebenarnya tak layak.

Nyaris setiap menjelang pemilu, kampanye antipolitisi busuk mengemuka. Harapannya, tentu saja agar rakyat pemilih tak membiarkan politikus yang tak bermutu kembali menguasai jabatan publik. Menjelang Pemilu 2004, misalnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir gerakan antipolitikus busuk. Politikus jenis itu adalah kebalikan dari politikus yang amanah, yakni politikus yang tidak pernah korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, tidak terlibat dalam perusakan lingkungan, tak pernah melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tak terlibat narkotika.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pada 2013 berencana memublikasikan rapor anggota DPR yang bisa menjadi acuan penilaian kinerja para wakil rakyat. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan isu antipolitikus busuk ini akan mewarnai sekitar setahun ke depan.

Gerakan memangkas politikus busuk tidak mudah dan jelas tak bisa sembarangan. Data yang digunakan mesti sahih, dengan variabel yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Itupun bukan jaminan bebas masalah. Pelabelan politikus bermasalah, kemudian mengampanyekannya, rawan digugat dengan delik pencemaran nama baik. Jika data yang dipakai keliru, konsekuensinya bisa lebih panjang lagi.

Tak semua politikus bisa berlapang dada seperti AM Fatwa. Menjelang Pemilu 2004, sejumlah organisasi non-pemerintah pernah mendeklarasikan Gerakan Nasional Jangan Pilih Politisi Busuk. Namun, sempat ada masalah ketika ICW keliru menyebut politikus Partai Amanat Nasional tersebut sebagai salah seorang anggota DPR yang terlibat korupsi. Fatwa mengadukan ICW ke Polda Metro Jaya. Kasus ini berhenti setelah ICW mengaku keliru dan meminta maaf (Kompas, 30 Juni 2005).

Formappi tampaknya akan melebarkan definisi politikus busuk. Mengutip Koordinator Formappi Sebastian Salang, politikus busuk termasuk juga anggota legislatif yang malas menghadiri sidang dan turun ke daerah pemilihan serta yang tidak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat konstituen (Kompas, 3 Januari 2013).

Terkait dengan kinerja politikus, sosiolog Ignas Kleden menyebut istilah pengangguran politik (Masyarakat dan Negara, 2004). Pengangguran politik terjadi karena tingkah laku politik yang tidak produktif dan malahan menimbulkan kegelisahan dan kebingungan di masyarakat. Menurut Kleden, faktor pengangguran politik lebih disebabkan oleh kualifikasi para politikus yang menduduki posisi penting bukan karena keterampilan dan kompetensi, melainkan lebih karena dukungan kuat dari konstituen politik yang mereka wakili.

Direktur Pusat Studi dan Kajian Hukum Indonesia Ronald Rofiandri berpendapat, politikus seharusnya bukan penganggur. Bahkan, ketika mau total, mereka dengan sendirinya akan kewalahan dengan kompleksitas aspirasi dan suara.

Setiap politikus punya keterampilan dan kompetensi yang bisa diukur. Tinggal bagaimana konstituen menentukan kepada siapa mereka akan menyerahkan kepercayaan. Jika sudah begitu, akankah politikus busuk dan/atau penganggur politik masih mendapat tempat pada Pemilu 2014?

Selengkapnya, ikuti di topik pilihan:
GELIAT POLITIK JELANG 2014

Roy Suryo Membagikan Sembako

Posted: 18 Jan 2013 04:53 AM PST

Blusukan Menpora

Roy Suryo Membagikan Sembako

Jumat, 18 Januari 2013 | 19:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengunjungi masyarakat korban bencana banjir di Tomang, Jakarta Barat, Jumat (18/1/2013).

Dalam kunjungan itu, Roy membagikan sembako, obat-obatan, dan selimut kepada korban banjir. Selanjutnya Roy bersama rombongan berjalan kaki menerjang ketinggian air yang hampir mencapai 50 sentimeter untuk menyusuri beberapa lorong di kelurahan itu.

Menurut Roy, hari ini adalah kunjungan kedua di lapangan sejak dilantik menjadi Menpora. Kemarin, dia mengunjungi korban banjir di Kampung Melayu.

"Semua kita diharapkan membantu Presiden dan Gubenur DKI untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta," pintanya. (K07)

Editor :

Tjahja Gunawan Diredja

Anggodo Dipindahkan ke LP Sukamiskin

Posted: 18 Jan 2013 04:37 AM PST

Anggodo Dipindahkan ke LP Sukamiskin

Penulis : Didit Putra Erlangga Rahardjo | Jumat, 18 Januari 2013 | 19:07 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com -- Terpidana 10 tahun kasus penyuapan Anggodo Widjojo tiba di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/1/2013). Dia dipindahkan dari tempat penahanan sebelumnya, yakni LP Salemba, Jakarta.

Anggodo datang pada pukul 18.20 menggunakan kendaraan dari LP Salemba. Dia yang menggunakan baju putih langsung turun dan berjalan masuk melalui gerbang LP Sukamiskin.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, I Wayan Kusmianta Dusak, Anggodo termasuk dalam rombongan narapidana koruptor yang dipindah ke LP Sukamiskin.

"Ada 15 napi dari Cipinang dan dan 3 napi dari Salemba yang rencananya datang hari ini," kata Dusak.

Selain Anggodo, Dusak menyebut nama Wafid Muharram, terpidana kasus Hambalang yang direncanakan datang Jumat malam.

Pertanda dari Digulungnya Celana Presiden

Posted: 18 Jan 2013 04:37 AM PST

KOMPAS.com - Banyak bukti untuk menunjukkan makin parahnya banjir Jakarta. Salah satunya adalah melihat peristiwa yang terjadi di Istana Kepresidenan Jakarta, 10 tahun terakhir.

Kamis (17/1/2013) pukul 10.30, Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner dijadwalkan tiba di Istana Merdeka. Namun, jadwal dimundurkan karena sampai pukul 11.00 Istana masih tergenang. Ketinggian genangan di depan Istana Merdeka dan Jalan Merdeka Barat mencapai 40 sentimeter. Jalan ini sedianya dilewati iring-iringan sedan Presiden Argentina menuju Istana. Dengan genangan setinggi itu, tak satu jenis sedan pun berani melintasinya, apalagi membawa tamu negara.

Akibat hujan deras yang Rabu malam mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya, drainase di luar dan di dalam Istana meluap dan berarak masuk Istana, Kamis pagi. Selain di Jalan Merdeka Utara dan Jalan Merdeka Barat, genangan air berwarna coklat masuk ke halaman rumput di dalam Istana, tempat patung-patung telanjang dari perunggu diletakkan. Genangannya mencapai 40 sentimeter. Halaman ini memisahkan Masjid Istana, Wisma Negara, Istana Merdeka, dan Istana Negara.

Sekitar satu jam sebelum jadwal menerima Presiden Argentina, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan celana digulung selutut turun ke genangan di halaman Istana. Dengan celana digulung juga, sejumlah pejabat, seperti Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menemani. Marty ada di Istana sejak pagi untuk persiapan menyambut kunjungan kenegaraan ini.

Karena genangan yang merendam halaman Istana ini, kedatangan Presiden Argentina diundur. Saat genangan di jalan yang dilintasi menuju Istana Merdeka surut, sekitar pukul 11.30, Presiden Argentina diterima di Istana Merdeka.

Kemarin, Jakarta praktis lumpuh. Sungai-sungai meluap karena curah hujan yang tinggi di sekitar Jakarta ataupun di wilayah hulu sungai. Jalan utama, seperti Jalan MH Thamrin, tergenang. Istana terkepung banjir. Untuk masalah Istana terkepung banjir, memang bukan kemarin saja.

Genangan sebelumnya

Awal Februari 2002, hujan deras mengguyur Jakarta berhari-hari. Permukiman di sekitar sungai di Jakarta terendam berhari-hari hingga 2 meter. Mungkin karena lelah rumah mereka kebanjiran berhari-hari, puluhan warga Kampung Melayu mendatangi Pintu Air Manggarai. Kepada petugas yang menjaga, mereka memaksa pintu aliran air yang mengarah ke Ciliwung Kota dibuka.

"Genangan air di tempat kami tetap tidak mau turun. Harus adil dong, pintu yang ke sini (Kali Ciliwung Kota) yang mengalir ke Kramat, Istiqlal, hingga ke Kota juga harus dibuka. Makanya, pintu air ke Istana Negara itu harus dibuka. Bukan ditutup saja dan malah dijaga aparat," ucap Heri, warga Jalan Tanah Rendah, RT 002 RW 008, Kampung Melayu, saat itu.

Setelah dibuka, halaman Istana tergenang hingga 25 sentimeter. Air juga menggenangi Dukuh Atas, Pasar Baru, Glodok, Kota, Jalan MH Thamrin, Budi Kemuliaan, Sudirman, Kebon Sirih, Medan Merdeka, Jatibaru, Sabang, dan Menteng.

Awal Februari 2008, Jalan MH Thamrin juga tergenang. Karena genangan ini, Presiden Yudhoyono yang akan ke Istana turun dari sedan pindah ke kendaraan yang lebih tinggi. Sedan yang ditinggalkan mogok dan diderek menuju Istana. Saat itu, genangan tidak masuk Istana. Namun, ini bukan pertanda penanganan banjir Jakarta membaik. Digulungnya celana Presiden kemarin adalah buktinya.

Mau sampai kapan banjir Jakarta dibiarkan makin parah? Kesadaran sudah ada dan selalu diperbarui setiap banjir tiba. Tidak mungkin kita hanya sadar saja. 

Selengkapnya, ikuti perkembangan banjir di Jakarta di topik pilihan:
BANJIR RENDAM JAKARTA

JK Terkenang Kantor Presiden ...

Posted: 18 Jan 2013 04:06 AM PST

JK Terkenang Kantor Presiden ...

Penulis : Sandro Gatra | Jumat, 18 Januari 2013 | 18:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden 2004-2009 Jusuf Kalla atau akrab disapa JK bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (18/1/2013). Seusai bertemu Presiden, JK meluangkan waktu untuk menyampaikan apa saja yang dibicarakan.

JK lalu berdiri di podium yang biasa dipakai untuk jumpa pers. JK tak langsung menjelaskan poin-poin pertemuan, namun sedikit nostalgia. "Saya agak lama juga enggak berdiri di sini. Tiga tahun," kata JK disambut tawa wartawan.

Sewaktu masih menjabat wapres, JK kerap mendampingi Presiden ketika menggelar jumpa pers di Kantor Presiden. Setelah meladeni pertanyaan wartawan terkait pertemuan dengan Presiden SBY maupun isu lain, wartawan pun sempat menyinggung perihal pemilu presiden 2014.

JK hanya memastikan tidak ada pembicaraan perihal pemilu 2014 dengan Presiden. Ketika disinggung terkait rencana dirinya maju dalam Pilpres 2014, politisi Partai Golkar itu enggan berkomentar. "Ndak, ndak," kata JK sambil tersenyum.

Selama ini, JK dinilai oleh berbagai pihak masih layak untuk maju dalam Pilpres 2014. Meski tak tegas, JK pun kerap memberi isyarat kesediaanya diusung kembali dalam Pilpres dengan kendaraan parpol lain. Pasalnya, Golkar sudah menetapkan Ketua Umumnya Aburizal Bakrie alias Ical sebagai bakal capres.

"Kalau Anda butuh, kita maju lah. Anda butuh enggak? Terserah Anda lah," kata JK pada Oktober 2012.

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)