KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

KPK : Belum Ada Tersangka Baru Century

Posted: 16 Jan 2013 08:26 AM PST

Korupsi

KPK : Belum Ada Tersangka Baru Century

Penulis : Khaerudin | Rabu, 16 Januari 2013 | 23:09 WIB

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ilustrasi

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan hingga saat ini masih belum ada lagi tersangka baru di kasus dugaan korupsi pemberian dana talangan Bank Century.

KPK baru menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka di kasus ini. Sementara untuk mantan Deputi Gubernur BI lainya, Siti Ch Fadjrijah, menurut KPK bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum dalam kasus pemberian dana talangan Bank Century.

Saat ini kondisi Siti masih sakit dan belum dapat diperiksa KPK. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, belum ada tersangka baru di kasus Century saat ditanya perkembangan penyidikan. "Belum ada tersangka baru," ujar Abraham di Jakarta, Rabu (16/1/2013).

Namun, Abraham mengatakan, KPK terus mendalami kasus Century. Soal pemeriksaan terhadap Budi sebagai tersangka, Abraham mengatakan, KPK belum menjadwalkannya.

Editor :

Tjahja Gunawan Diredja

Kopassus Libatkan Menwa dalam Ekspedisi NKRI

Posted: 16 Jan 2013 08:26 AM PST

Kopassus Libatkan Menwa dalam Ekspedisi NKRI

Penulis : Tjahja Gunawan Diredja | Rabu, 16 Januari 2013 | 23:09 WIB

Kompas/Agus Mulyadi

Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus), akan melibatkan Resimen Mahasiswa (Menwa) dalam ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Koridor Sulawesi yang akan dilaksanakan tahun 2013.

Hal itu disampaikan Danjen Kopassus, Mayjen TNI Agus Sutomo, ketika menerima Menwa yang dipimpin Komandan Komando Nasional (Dankonas) Menwa Indonesia, Riza Patria, di Jakarta, Rabu (16/1/2013).

Pada kesempatan itu, Agus Sutomo berpesan kepada Menwa, agar ke depan bisa lebih meningkatkan lagi sinergisitas dalam pembinaan potensi Menwa dalam bela negara.

Selain itu, Danjen juga  mengharapkan Menwa  selalu mengasah  ilmu pengetahuan yang didapat saat belajar, dengan mengaplikasikan  melakukan pengabdian kepada masyarakat dan mengolah keprajuritan dengan berjiwa keperwiraan, kesatria serta kepemimpinan, seperti semboyannya "Widya Castrena Dharma Siddha".

Danjen juga mendukung sepenuhnya  rencana pelaksanaan acara Kursus Pelaksana Pimpinan  (Suskapin) Menwa Angkatan 34, dan Rapat Komando Nasional ( Rakomnas) Menwa Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Mei  di Kopassus.

Dalam kesempatan itu Dankonas Menwa Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Kopassus, dan pelibatan Menwa sebagai peserta Ekspedisi Khatulistiwa 2012 dan Ekspedisi NKRI 2013 Koridor Sulawesi yang akan datang.

Dalam pertemuan tersebut, Danjen didampingi Wadanjen Kopassus Brigjen TNI Jaswandi, dan Asintel Danjen Kopassus.

Kepercayaan Publik AS ke KPU Tinggi

Posted: 16 Jan 2013 07:22 AM PST

Kepercayaan Publik AS ke KPU Negaranya Tinggi

Rabu, 16 Januari 2013 | 22:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepercayaan publik Amerika Serikat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) negaranya tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada penerapan sistem pencoblosan elektronik (electronic vote) yang berlaku di negara itu.

Publik AS memercayai kerahasiaan pilihannya pada sistem jaringan internet yang relatif rentan akan eror dan manipulasi.

Demikian disampaikan komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, ketika menyampaikan kepada Kompas.com mengenai kunjungan Ketua KPU Amerika Allen W beserta pengacara pemilu Amerika, Mathew Anderson, ke kantor KPU di Jakarta, Rabu (16/1/2013) siang.

Kunjungan ini bersifat tertutup sehingga tiada wartawan yang dapat langsung meliput.

Dari Ferry juga diketahui, yang menyambut kehadiran Allen dan Mathew adalah Ketua KPU bersama empat komisioner KPU.  

Ketika ditanya soal kasus 17 parpol tak lulus verifikasi yang menggugat hasil verifikasi KPU, Ferry mengatakan, ini merupakan gambaran rendahnya kepercayaan publik kepada KPU.

"Kepercayaan publik Indonesia kepada KPU tidak setinggi publik AS. Verifikasi yang sudah prosedural saja masih memunculkan polemik," kata Ferry. (K03)

Ical: Jelas, Status Kantor DPP Golkar

Posted: 16 Jan 2013 06:17 AM PST

Ical: Jelas, Status Kantor DPP Golkar

Penulis : Sandro Gatra | Rabu, 16 Januari 2013 | 20:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, status kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, adalah milik sendiri. Aset yang awalnya milik negara tersebut telah pindah pemilik sejak 2004.

Kepada wartawan, Ical menunjukkan surat dari Sekretariat Negara tertanggal 16 April 2004. Surat itu berisi klarifikasi atas status kantor di Jalan Taman Anggrek Nelly Murni, Slipi. Surat itu menjawab surat dari Golkar pada 31 Maret 2004. Surat ditandatangani Kepala Biro Umum Setneg ketika itu, Taufik S.

Dalam surat itu disebutkan bahwa tanah dan bangunan sudah diserahkan dari Sekretariat Negara kepada Ketua Umum DPP Golkar pada 19 Juni 1991. Tindak lanjut penyerahan yakni diterbitkan keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 17 Tahun 1991 tentang penghapusan dari daftar inventaris kekayaan negara.

"Jadi, sudah jelas bagaimana status tanah dan bangunan," kata Ical di kantor DPP Golkar.

Seperti diberitakan, status kantor DPP Golkar itu mencuat setelah Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan status tanah dan bangunan DPP Golkar. Hal itu dipertanyakan ketika rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2014.

Yusril mengatakan, sekretariat parpol harus gedung milik sendiri, pinjam pakai, atau sewa. Hal itu, kata Yusril, tertuang dalam peraturan pemilu. "Nah ini kapan (Golkar) sewa? Coba buktikan. Semua aset negara itu harus terdaftar di Kementerian Keuangan," ucapnya.

Adnan Buyung Nasution Menjadi Kuasa Hukum KPU

Posted: 16 Jan 2013 06:17 AM PST

Jelang Pemilu

Adnan Buyung Nasution Menjadi Kuasa Hukum KPU

Rabu, 16 Januari 2013 | 21:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengamankan penyelenggaraan pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menandatangani Memorandum of Understanding antara KPU dan Polri di Kantor KPU, Rabu (16/1/2013). Selain itu, KPU telah menunjuk pengacara senior Adnan Buyung Nasution sebagai kuasa hukum.

Hadir sebagai penandatangan MoU adalah Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Ketua KPU Husni Kamil Manik. MoU yang memiliki 16 pasal ini mengatur hal-hal seperti pengamanan terhadap penyelenggaraan pemilu, terhadap kantor, aset, dan personil KPU, serta terhadap logistik pemilu.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, MoU ini menjadi acuan dilaksanakannya langkah pengamananan yang akan diambil Polri. Pengalaman pelaksanaan pemilu tahun 2009 dan pemilu kepala daerah memperlihatkan besarnya peluang eskalasi suhu politik yang dapat berujung kepada tindak kekerasan.

Para partisan satu calon atau satu partai rentan bentrok dengan partisan pendukung calon atau partai lainnya. Untuk itu, Sigit mengatakan, KPU memerlukan bantuan Polri dalam mengamankan jalannya penyelenggaraan pemilu.

"Peluang terjadinya intimidasi dan kekerasan kepada KPU besar. Peluang bentrok juga besar. Penyelenggaraan pemilu perlu pengamanan dari Polri.," kata Sigit.

Terkait dilayangkannya gugatan ke Bawaslu oleh Aliansi Partai Politik Penegak Konstitusi Indonesia (AP3KI) atas keputusan verifikasi faktual KPU, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, KPU telah menyiapkan kuasa hukum. Tidak tanggung-tanggung, kuasa hukum itu adalah Adnan Buyung Nasution. "Pengacara telah kita siapkan untuk jikalau sengketa ini berujung ke pengadilan," kata Sigit. (K03)

Editor :

Tjahja Gunawan Diredja

Polri Siap Tanggung Jawab Penindakan Terorisme

Posted: 16 Jan 2013 06:02 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, semua penanganan terorisme oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah sesuai prosedur. Polri pun siap mempertanggungjawabkan secara hukum jika dinilai tidak sesuai prosedur dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Semua yang kita lakukan sesuai prosedur dan kita siap mempertanggungjawabkan secara hukum," ujar Timur di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).

Hal tersebut dikatakan Timur menanggapi pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa ada beberapa penangkapan oleh Densus dengan menembak mati pada seseorang yang belum terbukti secara hukum terlibat kasus terorisme. Komnas HAM mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja Densus 88.

Timur menjelaskan, kepolisian telah melakukan langkah pencegahan hingga pendekatan pada masyarakat. Kapolri bersama Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono sebelumnya juga menyambangi Poso yang belakangan terjadi aksi teror. Dalam hal penanganan terorisme, Timur menegaskan harus dilakukan sinergi oleh berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat.

"Jadi semua kita lakukan sinergi. Masyarakat kita ajak semuanya. Penegakan hukum, ya kita proses. Tentu semua bermuara di pengadilan," terang Timur.

Di samping itu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius mengatakan Komnas HAM dapat memaparkan hasil investigasi pada kepolisian untuk dapat dilakukan koreksi.

"Kita membuka diri terhadap koreksi-koreksi. Dilaporkan pada kita saja agar sama-sama kita koreksi di mana kesalahannya dan apa benar demikian," terang Suhardi.

Untuk diketahui, Ketua Tim Penanganan Tindak Terorisme di Poso Siane Indriani sebelumnya memaparkan hasil investigasi Komnas HAM di Poso. Komnas HAM mengaku memperoleh fakta atas tindakan berlebihan yang dilaksanakan aparat kepolisian. Salah satunya saat penangkapan Khalid Tumbingo pada 3 November 2012 di Sekolah Dasar kawasan Kayamanya, Poso.

"Kita mendapatkan bukti-bukti kejadian di Kayamaya tidak sesuai prosedur pada penembakan mati terhadap Khalid. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan tidak ada perlawanan dari terduga teroris tersebut," ujar Siane.

Khalid merupakan pegawai sipil yang sehari-hari bekerja sebagai polisi hutan di Kementrian Kehutanan. Siane menambahkan, saat itu penangkapan Kholid disaksikan beberapa siswa SD. Ia pun mengaku memiliki bukti video yang direkam warga saat penangkapan tersebut.

Untuk diketahui pula, saat Kholid diketahui tewas, warga setempat melakukan unjuk rasa. Warga tak terima Kholid dianggap teroris tanpa pembuktian secara hukum terlebih dahulu. Warga yang berunjuk rasa itu pun ditangkap dan diperiksa hingga malam hari.

Menurut Siane, penindakan terorisme di Poso juga sarat kepentingan pihak-pihak tertentu. Polisi pun diminta melakukan pendekatan persuasif agar dapat dipercaya bisa memberikan rasa aman masyarakat Poso.

Ical: Golkar Bangga jika Kader Pindah Parpol

Posted: 16 Jan 2013 05:30 AM PST

Ical: Golkar Bangga jika Kader Pindah Parpol

Penulis : Sandro Gatra | Rabu, 16 Januari 2013 | 19:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical mengatakan, pihaknya tak akan terganggu jika ada kader Golkar yang pindah ke partai politik lain untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2014. Pasalnya, kata Ical, Golkar memiliki jutaan kader.

"Semua kader kualitasnya baik. Selanjutnya, kader Golkar yang tidak lagi menjadi anggota, Golkar tidak alami kekalahan karena ada kader baru yang mengisi," kata Ical seusai rapat internal DPP Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (16/1/2013).

Bahkan, Ical menyebut bahwa pihaknya bangga jika ada kader Golkar yang pindah gerbong. Pasalnya, kata dia, selama ini kader Golkar yang pindah kemudian menjadi pemimpin di partai baru. Ical tak menyebut siapa saja kader yang dimaksud.

"Jika ada yang ingin membesarkan partai lain, kami bangga karena dipakai partai lain. Setiap kali kader pindah ke partai lain, yah selalu jadi pimpinan. Itulah yang menyebabkan bangga atas kualitas kader. Kalau seluruh partai dipimpin (bekas) kader Golkar, alangkah bangganya Partai Golkar," kata bakal calon Presiden 2014 itu.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Yorrys Raweyai menyebut tidak ada politisi Golkar di DPR yang akan pindah parpol untuk maju lagi dalam Pileg 2014 . Menurut dia, yang ada hanya sekitar empat politisi Golkar yang tak mau lagi maju lantaran umur.

"Mereka tetap sebagai anggota Partai Golkar, cuma tidak mau dicalonkan kembali," kata Yorrys.

Timwas Century Ingin Panggil Pihak Ancora

Posted: 16 Jan 2013 05:30 AM PST

Skandal Century

Timwas Century Ingin Panggil Pihak Ancora

Penulis : Sandro Gatra | Rabu, 16 Januari 2013 | 20:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pengawas Bank Century berencana memanggil pihak grup Ancora terkait kasus Bank Century. Hal itu terungkap dalam rapat internal Timwas Century di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2013).

Wakil Ketua DPR Anis Matta yang memimpin rapat internal mengatakan, timwas ingin mendengarkan terlebih dulu penjelasan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief. Keduanya akan dipanggil pekan depan.

"Kita lihat hasilnya apakah masih perlu memanggil atau tidak pihak Ancora," kata Anis seusai rapat.

Anis mengatakan, rencana pemanggilan pihak Ancora itu atas permintaan mayoritas fraksi. Meski tak keberatan, kata dia, Fraksi Partai Demokrat lebih berharap timwas Century fokus kepada pengawasan penanganan di institusi penegak hukum.

Dikatakan Anis, timwas juga sepakat kembali memanggil pihak Lembaga Penjamin Simpanan dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait penyelesaian dana nasabah PT Antaboga Delta Securitas.

Dalam rapat itu, tambah Anis, muncul pula permintaan pemanggilan kembali pihak-pihak yang sudah pernah dipanggil DPR seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Nama-nama itu akan diputuskan dipanggil atau tidak dalam pertemuan ke depan. Kalau dipandang perlu akan dipanggil," pungkas Anis.

Seperti diberitakan, aliran dana Century disebut-sebut mengalir ke PT Ghara Nusa Utama yang sebagian sahamnya dimiliki oleh PT Ancora Land dan PT Uni Menara Komunikasi, dua perusahaan milik Gita Wirjawan.

Gita membantahnya. Menurut dia, alegasi (mendakwa orang lain melakukan tindakan kriminal) dalam aliran dana terhadap afiliasi grup Ancora tidak betul. Justru afiliasi grup Ancora mengeluarkan dana dan tidak menerima aliran dana seperti diberitakan.

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)