KOMPAS.com - Nasional |
- Surya Paloh Minta Nasdem Tetap Solid
- KPK : Tak Ada Pengunduran Diri Penyidik
- Surya Paloh Bantah Ambisius Jadi Ketum
- Ketua Partai Nasdem Jawa Barat Juga Mengundurkan Diri
- Sebanyak 11 TKI Dipulangkan dari Yordania
- Lagi, 1 Penyidik KPK Kembali ke Polri
- Meutya Hafid Bantah Pindah ke Partai Nasdem
- Periksa Neneng, KPK Gali Aliran Dana Hambalang ke Grup Permai
| Surya Paloh Minta Nasdem Tetap Solid Posted: 21 Jan 2013 08:36 AM PST Konflik Partai Nasdem Surya Paloh Minta Nasdem Tetap Solid Senin, 21 Januari 2013 | 23:07 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Surya Paloh meminta para kader untuk tetap solid. Hal ini disampaikan di tengah-tengah konflik internal partai yang berbuntut pengunduran diri sejumlah pejabat teras partai termuda tersebut, di antaranya Ketua Dewan Pakar Hary Tanoesoedibjo. "Kesolidan partai ini untuk memenangi Pemilu 2014," kata Surya Paloh kepada para wartawan, Senin (21/1/2013) di Jakarta. Kendati demikian, Partai Nasdem bukanlah partai yang tergantung pada sosok tertentu. Surya Paloh menilai, pengunduran diri Hary Tanoe tidak akan menjadi masalah besar untuk partai tersebut. "Jangankan Pak Hary Tanoe yang mundur. Saya yang mendirikan partai ini mundur pun tak harus jadi kendala bagi partai," kata Surya Paloh. Pria kelahiran Aceh itu menegaskan, penting bagi partainya untuk merombak struktur pengurus mengingat partai ini terbilang masih sangat hijau dalam politik Indonesia. Berita terkait dapat diikuti dalam topik: |
| KPK : Tak Ada Pengunduran Diri Penyidik Posted: 21 Jan 2013 08:36 AM PST KPK : Tak Ada Pengunduran Diri Penyidik Penulis : Khaerudin | Senin, 21 Januari 2013 | 23:15 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membantah ada pengunduran diri penyidiknya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyatakan, yang ada adalah seorang penyidik telah habis masa tugasnya dan tak diperpanjang lagi. Penyidik yang telah habis masa tugasnya adalah Syamsul Huda yang telah menjalankan masa bekerjanya di KPK selama empat tahun. "Kolega Syamsul bukan mundur tapi habis masa tugasnya atau dan tidak mau diperpanjang," kata Bambang kepada Kompas di Jakarta, Senin (21/1/2013) malam. Bambang mengatakan, KPK sangat menghormati pilihan Syamsul untuk tak memperpanjang masa tugasnya. Bambang memastikan tak ada pekerjaan yang terganggu dengan habisnya masa tugas Syamsul. " Penyidik KPK lainnya, baik yang alih fungsi, penyidik internal KPK dan yang berasal dari instansi kepolisian masih semangat menjalankan tugas dan kewajibannya," ujarnya. |
| Surya Paloh Bantah Ambisius Jadi Ketum Posted: 21 Jan 2013 08:05 AM PST Konflik Partai Nasdem Surya Paloh Bantah Ambisius Jadi Ketum Senin, 21 Januari 2013 | 22:45 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya tak berambisi menjadi ketua umum. Surya Paloh mengaku hanya melakukan yang terbaik untuk partai, bangsa, dan negara. "Kalau partai memang membutuhkan saya menjadi ketua DPW di kabupaten/kota, saya akan ikuti, sepanjang itu kepentingan partai," kata Surya Paloh kepada para wartawan di Jakarta, Senin (21/1/2013). Hal ini disampaikan Surya Paloh terkait pengunduran diri Ketua Dewan Pakar Hary Tanoesoedibjo. Hary Tanoe mengundurkan diri lantaran Surya Paloh ingin menjadi ketua umum. Pemimpin Partai Nasdem yang mundur juga, di antaranya, Sekjen Ahmad Rofiq. Terkait pengunduran diri itu, Surya paloh mengatakan terkejut. "Saya tidak berpikir (mereka) mengundurkan diri. Tapi setelah mengundurkan diri, saya harus bilang apa? Saya menghargainya," ujarnya. Dikatakan Surya Paloh, agenda pergantian pengurus di tubuh partainya sudah dibicarakan dalam rapat internal pengurus. Saat itu, kata bos Media Group itu, semua pembicaraan menunjukkan kemufakatan alias tidak ada perdebatan. "Suasana yang ada cukup harmoni. Tidak ada hal di sini yang tidak boleh ditanya pada siapapun," ujarnya. Berita terkait dapat diikuti dalam topik: |
| Ketua Partai Nasdem Jawa Barat Juga Mengundurkan Diri Posted: 21 Jan 2013 07:34 AM PST BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua DPW Partai Nasional Demokrat Jawa Barat Rustam Efendi mengundurkan diri dari partai tersebut setelah Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Hary Tanoesoedibjo mengundurkan diri dari partai yang menawarkan konsep restorasi itu. "Saya juga mengundurkan diri per Senin ini karena bagi saya sudah tidak ada harapan lagi. Jadi setelah Pak HT (Hary Tanoesoedibjo) mundur itu ibarat tsunami bagi kami," kata Rustam Efendi ketika dihubungi melalui telepon, Senin (21/1/2013) malam. Orang muda terdegradasi dan dipaksa untuk mundur dari partai ini. Ia mengatakan, alasan pengunduran dirinya ialah karena Partai Nasdem dinilainya sudah tidak sejalan dengan visi dan misi awal. "Selama ini semangat perubahan yang saya bangun selama dua tahun di Jabar yakni salah satunya akan memprioritaskan kaum muda, itu tidak ada. Janjinya itu akan memprioritaskan 70 persen orang muda. Tapi seperti tadi yang saya lihat di televisi, orang muda terdegradasi dan dipaksa untuk mundur dari partai ini," kata dia. Rustam mengaku, ada sedikit perbedaan alasan dengan Hary Tanoesoedibjo soal pengunduran dirinya dari Nasdem. Selain kecewa dengan keadaan situasi di internal pusat, Rustam mengaku tertekan oleh perintah pusat yang berbeda dengan yang telah disepakati sebelumnya. "Saya juga kecewa, saya tertekan, awal komitmennya mengatakan begini, kok kenyataannya begitu," keluh Rustam. Selain itu, alasan lain atas keputusan mundur itu, yakni untuk menjaga citra dan nama baiknya. "Daripada nanti ada yang menyuruh saya untuk mundur, lebih baik saya mundur dari sekarang. Orang sekelas pak Hari Tanu saja dibegitukan, apalagi macam saya ini," singgung Rustam. Ia menilai bahwa salah satu alasan mundurnya bos MNC itu di pengurus Nasdem pusat karena terjadi penyerobotan yang seharusnya tidak dilakukan. "Kalau menurut saya, dalam berpolitik itu tetap harus memakai etika, jangan main serobot saja. Ini kan tokoh-tokoh muda diserobot begitu saja sama yang lebih tua. Dulu kami berjuang keras memperjuangkan partai ini, tapi kenapa kenyataannya malah jadi begini? Terlebih lagi sudah dinyatakan lolos oleh KPU, meskipun partai baru," beber Rustam. Rustam tidak menginginkan cara-cara tidak etis seperti ini menjalar ke pelosok di Jawa Barat. "Cukup sampai di sini saja. Saya tidak ingin kalau Jawa Barat ikut terbawa imbasnya," tegasnya. Rustam menegaskan, keputusan mundur dari Nasdem itu sudah bulat, tidak bisa di ganggu gugat. Menurutnya, keputusan ini bukan karena mengikuti keputusan Har, tetapi sudah ada niat dari sebelumnya. Dia sudah memantau peta politik di Nasdem pusat sejak jauh-jauh hari. Kendati mundur, namun Rustam belum mengajukan surat permohonan mundur itu secara resmi ke Partai Nasdem. "Keputusan ini sudah saya pertimbangkan sejak jauh-jauh hari, tidak ada paksaan dan perintah dari siapapun. Surat pengunduran diri akan saya buat dan saya ajukan dalam waktu dekat," katanya. Bagaimana penilaian terhadap Surya Paloh? "Ya, itu tadi. Saya tidak mau membicarakan orang lain, yang pasti sudah cukup sampai di sini," tegasnya. Rustam mengimbau tokoh-tokoh Partai NasDem di Jawa Barat agar tetap semangat dan terus berjuang, apalagi Pemilu 2014 tidak lama lagi digelar. Rustam menyebutkan, jabatan Ketua DPW Nasdem akan segera diserahkan ke Sekretaris DPW NasDem Jawa Barat, Agus Suparman. Dihubungi secara terpisah, Agus Suparman menyatakan siap mengisi kekosongan tersebut. "Ya, saya siap," tegas Agus. Agus mengaku bahwa kemunduran bos MNC itu sudah terdengar sejak seminggu yang lalu. "Sebetulnya saya tidak mengharapkan kejadian seperti ini, tapi sekarang sudah begini, ya mau bagaimana lagi," katanya. Meski demikian, Agus menyatakan akan membawa Nasdem menjadi lebih baik. Agus meyakinkan bahwa kisruh yang terjadi di pusat itu tidak akan menjalar ke Jawa Barat. "Saya akan lakukan konsolidasi secepatnya, agar hal ini tidak meracuni solidaritas tokoh-tokoh Nasdem di Jabar," pungkasnya. |
| Sebanyak 11 TKI Dipulangkan dari Yordania Posted: 21 Jan 2013 06:31 AM PST Sebanyak 11 TKI Dipulangkan dari Yordania Penulis : Eny Prihtiyani | Senin, 21 Januari 2013 | 21:18 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang Januari ini, KBRI Yordania telah memulangkan 11 tenaga kerja Indonesia dari negara tersebut. Empat TKI di antaranya merupakan TKI illegal, sementara sisanya adalah TKI yang kabur dari majikan karena berbagai alasan. Dalam siaran pers hari ini, Senin (21/1/2013), KBRI Yordania menjelaskan empat TKI illegal yang dipulangkan awalnya datang ke kantor dan meminta bantuan untuk dipulangkan ke Indonesia. "Keberadaan mereka di Yordania antara 3-6 tahun, sementara mereka bekerja pada majikan resminya selama 3 sampai 18 bulan," jelas Satgas KBRI Yordania. Ketujuh orang WNI lainnya adalah mereka yang bekerja pada majikan resmi dan kabur dari rumah majikan dengan berbagai alasan antara lain gaji yang tidak dibayarkan, beban kerja terlalu berat, majikan ringan tangan dan tempramental, maupun diperlakukan secara semena-mena dan yang pasti mereka mempunyai notifikasi kepolisian pada data keimigrasian Pemerintah Yordania karena mereka kabur dari rumah majikan mereka. Berdasarkan catatan KBRI Yordania, selama tahun 2012 WNI yang berhasil direpatriasi berjumlah 683 orang. |
| Lagi, 1 Penyidik KPK Kembali ke Polri Posted: 21 Jan 2013 06:31 AM PST Lagi, 1 Penyidik KPK Kembali ke Polri Penulis : Icha Rastika | Senin, 21 Januari 2013 | 21:18 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, seorang penyidik asal Polri memutuskan kembali ke institusi asalnya, Kepolisian. Hal ini diputuskan setelah masa tugas SH, demikian inisial penyidik tersebut, berakhir. "Habis masa tugasnya. Yang bersangkutan tidak mau diperpanjang lagi," kata Abraham melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Senin (21/1/2013). Berdasarkan informasi dari KPK, penyidik tersebut berinisial SH. Dia sudah bertugas selama empat tahun di KPK. SH merupakan penyidik yang menangani kasus dugaan suap kepengurusan hak guna usaha (HGU) lahan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan pengusaha Hartati Murdaya Poo dan Bupati Buol (sekarang mantan) Amran Batalipu. Mundurnya SH ini menambah panjang daftar penyidik yang meninggalkan KPK. Awal Desember lalu, dua penyidik mengundurkan diri dengan alasan ingin berkarir di Kepolisian. November lalu, enam penyidik juga memilih mundur dari KPK. Belum lagi, 13 penyidik yang tidak diperpanjang masa tugasnya di KPK. Kemudian sekitar September lalu, Kepolisian juga tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya. Untuk mengatasi masalah ini, KPK merekrut penyidiknya sendiri. Sebanyak 26 penyidik baru yang terpilih dari seleksi penyelidik, mulai bekerja Januari ini. Berita terkait dapat diikuti dalam topik: |
| Meutya Hafid Bantah Pindah ke Partai Nasdem Posted: 21 Jan 2013 06:15 AM PST JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid menampik kabar yang menyebutkan mantan jurnalis televisi itu akan bergabung dengan Partai Nasdem. Meutya menyatakan dirinya tidak akan pindah partai dan mengaku ingin lebih fokus menjalani tugasnya sebagai anggota dewan. "Tugas dan posisi saya saat ini sebagai anggota DPR belum selesai. Saya ingin fokus menjalankan amanah konstitusi yang diberikan kepada saya. Dengan demikian tidak betul dugaan saya pindah partai," ujar Meutya, Senin (21/1/2013), di Jakarta. Ia mengatakan dalam waktu kurang dari 1,5 tahun, ia berharap bisa fokus dan meminta agar isu soal perpindahaan partai segera hilang. Meutya mengaku memang memiliki kedekatan historis dengan Nasdem. Pada 1 Februari 2010 silam, Meutya ikut serta membangun organisasi massa Nasdem bersama Surya Paloh. Ia menilai sosok Paloh layaknya orang tua dan juga mentor baginya. "Mereka yang tergabung dalam ormas maupun Partai Nasdem pun banyak yang merupakan sahabat-sahabat saya. Tapi untuk partai, saya harus tegas, hitam putih, bahwa untuk menyelesaikan amanah sebagai anggota DPR, saya tidak mungkin pindah partai," imbuh Meutya. Pernyataannya ini, lanjut Meutya, tidak ada sangkut pautnya dengan kisruh yang hinggap di tubuh Nasdem. "Pernyataan saya ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan kisruh di tubuh Nasdem. Kebetulan saja jika waktunya bersamaan," tutur anggota Korwil Sumatera dan Balitbang Partai Golkar itu. Beberapa anggota Fraksi Partai Golkar di DPR dikabarkan akan beralih partai. Beberapa politisi itu diisukan bergabung ke Partai Nasdem. Hal ini pun diakui oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Nurul Arifin, Senin (14/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan. "Ada (yang ke Nasdem) tapi belum tahu angkanya. Terutama mereka yang ikut membangun partai Nasdem," ucap Nurul. Menurut Nurul, para politisi Golkar jika nantinya sudah tetap masuk dalan daftart caleg sementara (DCS) di partai lain, maka Golkar akan otomatis melakukan pergantian antar waktu (PAW). Dengan pergantian antar waktu, kursi kosong di DPR yang ditinggalkan politisi Golkar itu akan diisi kader Golkar lainnya. Namun, perpindahan partai ini dibantah langsung Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto. "Tidak benar, itu dia (Nurul) hanya salah ucap saja. Anggota kami 100 persen tetap mencalonkan diri lagi melalui Golkar," ucap Setya. |
| Periksa Neneng, KPK Gali Aliran Dana Hambalang ke Grup Permai Posted: 21 Jan 2013 05:44 AM PST JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara (sekarang Grup Permai) Neneng Sri Wahyuni terkait penyelidikan aliran dana proyek Hambalang, Senin (21/1/2013). Neneng yang juga berstatus terdakwa pada kasus dugaan korupsi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu dimintai keterangan selama kurang lebih enam jam. "Dimintai keterangan terkait penyelidikan Hambalang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta. Seusai dimintai keterangan, Neneng enggan berkomentar kepada wartawan. Informasi dari KPK menyebutkan, Neneng dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara (Grup Permai). Dia dianggap tahu mengenai aliran dana Hambalang yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. KPK tengah menyelidiki aliran dana ke penyelenggara negara yang berkaitan dengan proyek Hambalang. Terkait aliran dana ini, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga bos Grup Permai, Muhammad Nazaruddin, pernah mengungkapkan ada uang Grup Permai yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010. Menurut Nazaruddin, uang yang mengalir ke Kongres untuk pemenangan Anas Urbaningrum tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi proyek-proyek pemerintah, di antaranya proyek Hambalang. Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis, saat bersaksi dalam persidangan beberapa waktu lalu, mengatakan, uang dari perusahaan Nazaruddin itu mengalir ke mana-mana, salah satunya ke Kongres Partai Demokrat di Bandung, sebanyak Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS. Sebagian uang tersebut berasal dari fee yang didapat perusahaan-perusahaan milik Nazaruddin dalam permainan tender proyek pemerintah. Yulianis juga mengungkapkan, selain ke Anas, ada uang yang mengalir ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (sekarang mantan). Uang tersebut, kata Yulianis, diberikan oleh Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri, salah satu anak perusahaan Grup Permai. Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan dua tersangka, yakni Andi Mallarangeng dengan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, namun justru merugikan keuangan negara. Di samping melengkapi berkas dua tersangka, KPK membuka penyelidikan baru yang mengusut aliran dana Hambalang ke penyelenggara negara. Sejauh ini belum ada tersangka dari penyelidikan aliran dana tersebut. Selengkapnya terkait perkembangan kasus ini dapat dibaca di "Skandal Proyek Hambalang" |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment