KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

LBH Adukan Dirut ASDP ke Komnas HAM

Posted: 20 Jan 2013 09:12 AM PST

LBH Adukan Dirut ASDP ke Komnas HAM

Penulis : Suhartono | Minggu, 20 Januari 2013 | 23:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli T Rajagukguk, Senin (21/1/2013) siang akan mengadukan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (PT ASDP) Indonesia Ferry ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT ASDP Indonesia Ferry dinilai melakukan pemberangusan terhadap serikat pekerja.

"Pemberangusan atau union busting terhadap serikat pekerja PT ASDP Indonesia Ferry melanggar Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Menurut pasal tersebut, negara menjamin setiap warga negara untuk berorganisasi dan berserikat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, dan juga UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, maupun peraturan perundang-undangan lainnya," tutur Maruli kepada Kompas, Minggu (20/1/2013).

Menurut Maruli, cara PT ASDP Indonesia Ferry memberangus Serikat Pekerja Indonesia Ferry (SP-IF) di antaranya dengan menghalang-halangi serikat pekerja untuk menjalankan tugas dan fungsi serikat pekerja, melakukan mutasi dan disertai dengan PHK sewenang-wenang terhadap Ketua SP-IF Widodo Edi Sektianto.

Maruli menambahkan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan mengeluarkan nota pemeriksaan yang pada pokoknya menegaskan disinyalir Dirut PT ASDP melakukan tindak pidana antiserikat pekerja sebagaimana diatur asal 28 jo. Pasal 43 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. "Namun Dirut PT. ASDP Indonesia Ferry membangkang," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Maruli, LBH Jakarta, bersama Federasi BUMN Bersatu, SP-IF, dan Solidaritas Serikat Pekerja/Buruh akan mengadu Komnas HAM.

Tahanan KPK Belum Dikembalikan Dalam Waktu Dekat

Posted: 20 Jan 2013 08:57 AM PST

Tahanan KPK Belum Dikembalikan Dalam Waktu Dekat

Penulis : Videlis Jemali | Minggu, 20 Januari 2013 | 23:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dititipkan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya di Jalan Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan, belum bisa dikembalikan ke rutan kantor KPK dalam waktu dekat.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, beberapa fasilitas di kantor KPK yang terkena dampak banjir akan diperbaiki, sehingga para tahanan masih akan tetap berada di Rutan Pomdam Jaya untuk sementara. "Sambil perbaikan beberapa sel, mereka (para tahanan) akan tetap di Rutan Guntur," kata Johan, Minggu (20/1/2013).

Situasi kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sudah berangsur normal. Genangan air di basement sudah dikeluarkan. Di tempat itu, terdapat sel yang dihuni beberapa tahanan KPK. Beberapa hari lalu, basement digenangi air akibat banjir sehingga para tahanan dievakuasi ke Rutan Pomdam Jaya. Penerangan juga sudah normal. Listrik PLN yang sempat terputus akibat banjir sudah berfungsi kembali.

Aktivitas di kantor KPK akan kembali normal pada Senin (21/1/2013). "Komisioner akan kembali bekerja seperti biasa, Senin besok," kata Johan.            

Beberapa tahanan yang dievakuasi dari Rutan KPK ke Rutan Pomdam Jaya adalah antara lain, Neneng Sri Wahyuni (kasus korupsi proyek PLTS di Kemenakertrans), Miranda S Goeltom (kasus cek pelawat pemilihan Deputi BI), Siti Hartati Murdaya (kasus suap Buol), Ratna Dewi Umar (kasus korupsi alat kesehatan di Kementerian Kesehatan), dan Amran Batalipu (kasus suap Buol).

Modus Korupsi Warnai Pilkada 2013

Posted: 20 Jan 2013 07:24 AM PST

Modus Korupsi Warnai Pilkada 2013

Penulis : Stefanus Osa Triyatna | Minggu, 20 Januari 2013 | 21:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai modus korupsi masih bakal mewarnai pemilihan kepala daerah (pilkada) sepanjang tahun 2013. Hasil riset menunjukkan modus korupsi terjadi dalam alokasi dana hibah untuk pemenangan pilkada.

Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi memaparkan hasil riset yang menunjukkan bentuk korupsi politik terjadi berupa lembaga penerima fiktif, lembaga penerima beralamat yang sama, aliran dana ke lembaga yang dipimpin keluarga dan kroni gubernur, dana hibah disunat, dan sebagian besar penerima bantuan sosial tidak jelas.

Apung mengatakan, riset ICW didasarkan pada pilkada di Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Modus ini berpotensi digunakan kembali di pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kenaikan signifikan dana hibah dan bansos dari tahun sebelumnya merupakan tren politik anggaran yang sengaja digunakan untuk kepentingan kampanye pemenangan petahana.

"Lihat saja, pada dana hibah di ketiga provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terjadi kenaikan signifikan. Ada juga bantuan keuangan daerah yang menjadi pos anggaran baru yang dipolitisasi oleh petahana untuk menang kembali," ungkap Apung, Minggu (20/1/2013).

SBY: Rp 2 Triliun untuk Solusi Banjir Jakarta

Posted: 20 Jan 2013 02:44 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menyiapkan dana hingga Rp 2 triliun untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menggelar jumpa pers di tepi Sungai Ciliwung, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Minggu (20/1/2013).

"Untuk prioritas, solusi banjir di Jakarta, jangka pendek dan jangka menengah, pemerintah menyiapkan Rp 2 triliun," kata Presiden.

Dana sebesar Rp 2 triliun itu rencananya dipakai untuk menyokong rencana jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek, Rp 300 miliar akan digunakan menambah 50 unit MCK mobile dan pompa. Sisanya untuk membuat sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) sebesar Rp 500 miliar, dan normalisasi sungai sebesar Rp 1,2 triliun.

Presiden menyampaikan, sinergi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah itu didasari posisi Jakarta yang bukan hanya sebagai salah satu provinsi di Indonesia, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat hubungan internasional. Alasan lain, skala banjir Jakarta tak akan mampu hanya diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengambil alih hal-hal yang tak dapat dilakukan oleh DKI.

"Semua tahu, telah terjadi perubahan iklim di dunia ini, banjir ini bisa terjadi lagi, dan sekarang belum aman betul. Diperkirakan curah hujan masih terjadi sampai Maret. Maka, kita berjaga-jaga, masyarakat siap, dan dampak banjir bisa dikurangi," ujar Presiden.

Semua keputusan Presiden itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, perwakilan DPR, dan perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Rapat tersebut digelar pada Minggu siang tadi di pos pengungsian di GOR Otista, Jakarta Timur.

SBY : Rp 2 Triliun untuk Solusi Banjir Jakarta

Posted: 20 Jan 2013 01:57 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menyiapkan dana hingga Rp 2 triliun untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menggelar jumpa pers di tepi Sungai Ciliwung, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Minggu (20/1/2013).

"Untuk prioritas, solusi banjir di Jakarta, jangka pendek dan jangka menengah, pemerintah menyiapkan Rp 2 triliun," kata Presiden.

Dana sebesar Rp 2 triliun itu rencananya dipakai untuk menyokong rencana jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek, Rp 300 miliar akan digunakan menambah 50 unit MCK mobile dan pompa. Sisanya untuk membuat sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) sebesar Rp 500 miliar, dan normalisasi sungai sebesar Rp 1,2 triliun.

Presiden menyampaikan, sinergi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah itu didasari posisi Jakarta yang bukan hanya sebagai salah satu provinsi di Indonesia, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat hubungan internasional. Alasan lain, skala banjir Jakarta tak akan mampu hanya diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengambil alih hal-hal yang tak dapat dilakukan oleh DKI.

"Semua tahu, telah terjadi perubahan iklim di dunia ini, banjir ini bisa terjadi lagi, dan sekarang belum aman betul. Diperkirakan curah hujan masih terjadi sampai Maret. Maka, kita berjaga-jaga, masyarakat siap, dan dampak banjir bisa dikurangi," ujar Presiden.

Semua keputusan Presiden itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, perwakilan DPR, dan perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Rapat tersebut digelar pada Minggu siang tadi di pos pengungsian di GOR Otista, Jakarta Timur.

SBY Ingin Solusi yang Tepat untuk Jakarta

Posted: 19 Jan 2013 11:53 PM PST

BANJIR JAKARTA

SBY Ingin Solusi yang Tepat untuk Jakarta

Penulis : Indra Akuntono | Minggu, 20 Januari 2013 | 14:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin memastikan solusi tepat untuk penanggulangan banjir di Jakarta yang terjadi saat ini dan di masa-masa mendatang. SBY langsung melakukan perundingan saat ia bersama sejumlah pejabat mengunjungi pos pengungsian di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2013) siang.

Dalam kesempatan ini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menyampaikan paparannya terkait solusi penanganan banjir di masa yang akan datang. Solusi yang dikemukakan oleh Djoko Kirmanto adalah membuat sodetan untuk mengaliri sebagian sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Sodetan ini diperkirakan akan dilakukan dengan menanam pipa sepanjang 2.150 meter dari Kecamatan Jatinegara ke KBT.

Kepada Presiden, Menteri PU memprediksi akan timbul kemacetan lalu lintas luar biasa selama pengerjaan sodetan tersebut dilakukan. Namun begitu, Presiden menanggapi santai dan meminta Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Polri terkait pembuatan sodetan itu.

"Nanti begini saja, kalau itu sedang dibangun, dengan teknologi apa pun, maka agar dipersiapkan dengan baik, termasuk koordinasi dengan Polri untuk pengalihan rutenya supaya saat pembangunan tak terjadi sumbatan," kata Presiden SBY menanggapi paparan Menteri PU.

Untuk diketahui saja, selain mengenai pembuatan sodetan dari Jatinegara ke KBT, Djoko Kirmanto juga menyampaikan usulan mengenai pembangunan Waduk Ciawi, dan terowongan multi fungsi, atau deep tunnel. Semua yang disampaikan Djoko Kirmanto sesuai dengan usul yang sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Terowongan multi fungsi berguna sebagai saluran air yang juga bisa dilalui kendaraan, sedangkan Waduk Ciawi berfungsi menampung 39 juta kubik air, sekaligus menjaga pasokan air Jakarta dengan estimasi biaya yang diperlukan sekitar Rp 3,1 triliun.

Editor :

Erlangga Djumena

Aktivis Sosial dan Aktivis Media Berkumpul

Posted: 19 Jan 2013 08:37 AM PST

Aktivis Sosial dan Aktivis Media Berkumpul

Penulis : Angger Andreas | Sabtu, 19 Januari 2013 | 22:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosial Media dirasa memiliki kekuatan tersendiri. Media memiliki jangkaun dan kecepatan yang luar biasa. Ini kekuatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai perubahan. 

Hal itu diungkapkan Direktur Kampanye untuk change.org Indonesia Usman Hamid, dalam acara Digital Nation Movement (Dinamo) 2013 di Jakarta, Sabtu (19/1/2013).

Dalam pemaparannya, Usman mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pengguna Facebook terbesar ke dua dan pengguna Twitter terbesar ke tiga di dunia. "Hal ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk perubahan di Indonesia," tutur Usman            

Oleh karena itu dalam Dinamo 2013 ini, ia berupaya untuk mengumpulkan aktivis sosial dan pengguna jejeraing sosial. Harapannya kedua kelompok ini bisa saling berkolaborasi dan saling melengkapi dalam usaha perubahan di Indonesia.

Dalam Dinamo 2013 ini, ratusan aktivis yang hadir disuguhi paparan presentasi dari Mira Lesmana, Oscar Motuloh, Alief Allende (putra pertama Munir), Butet Kartarejasa, Shafiq Pontoh, Irwan Ahmett dan Siti Rubaidah (istri Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo).

Tak hanya itu, mereka juga dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan aneka tema yang nantinya diharapkan sampai pada sebuah tindakan nyata yang membawa perubahan.

Padaakhir acara, ratusan aktivis tersebut dihibur oleh penampilan Pandji Pragiwaksono, Melanie Subono, Glen Freddly, dan Efek Rumah Kaca. (K10)

Melanie Soebono: Ini Kemenangan Suara Rakyat

Posted: 19 Jan 2013 08:22 AM PST

Melanie Soebono: Ini Kemenangan Suara Rakyat

Penulis : Angger Andreas | Sabtu, 19 Januari 2013 | 22:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Satu petisi yang dibuat Melani Soebono kini sedang dibahas Komisi III DPR. Petisi tersebut berisi tuntutan agar Komisi III DPR tidak meloloskan Daming Sunusi dalam proses pemilihan Hakim Agung.

Melanie Subono merupakan satu di antara ratusan masyarakat yang giat dalam situs change.org Indonesia. 

Situs change.org Indonesia merupakan media sosial yang mengunggah petisi-petisi yang dilayangkan oleh masyarakat, untuk menciptakan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik di Indonesia.

Selain menulis petisi tentang calon Hakim Agung Daming Sunusi, Melanie juga pernah menulis tentang desakan kepada Kepala Satgas TKI Maftuh Basyumi.

Sebelumnya Maftuh Basyumi pernah mengungkapkan, penyebab kekerasan yang kerap dialami para TKW terjadi karena perilaku para TKW yang, bersikap genit, nakal, dan melakukan pergaulan bebas selama di luar negeri.

Sementara petisi yang ia tujukan kepada calon Hakim Agung Daming, terkait dengan lelucon yang dilontarkan saat melakukan tes uji kelayakan Hakim Agung.

Melanie mengatakan bahwa, kemenangan beberapa petisi di change.org Indonesia, merupakan pelajaran bagi banyak pihak agar berpikir dua kali sebelum melakukan susuatu.

"Kemenangan petisi saya, hingga akhirnya ditanggapi dan membawa perubahan, bukanlah kemenangan saya. Kemenangan ini kemenangan suara rakyat. Ini bukti bahwa suara rakyat itu ada pengaruhnya," tutur Melanie.

Salah seorang masyarakat yang kerap mengikuti perkembangan di change.org Indonesia, Jimmy Utama, mengungkapkan, semua manusia ingin adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan suatu perubahan pasti membutuhkan aksi. Jimmy merasa situs change.org Indonesia merupakan salah satu cara yang tepat.

"Hanya dengan beberapa kali klik pada tetikus, kita sudah bisa turut dalam suatu perubahan bagi bangsa kita," tutur pemuda yang mengaku sudah 10 kali ikut menandatangai petisi online tersebut. (K10)

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)