KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional


Ribuan Inovasi Berkualitas Ramaikan Djarum BIA 2013

Posted: 28 May 2013 05:08 PM PDT

KOMPAS.com – Jakarta (27/05) sejak dibuka pada 1 Februari hingga 17 Mei 2013 lalu Djarum Black Innovation (BIA) 2013 telah menghasilkan ribuan karya inovasi untuk solusi kehidupan lebih baik. Tercatat berhasil terkumpul 1.135 karya anak bangsa yang kreatif dan inovatif. Tak hanya dari segi kuantitas, tapi kualitas dan kreativitas karya yang masuk kali ini juga telah mengalami peningkatan serta  tingkat possibility karya untuk diaplikasikan di tengah kehidupan masyarakat pun semakin tinggi.

Ajang yang digelar sejak tahun 2007 ini telah menjaring bakat-bakat muda dengan karya-karya inovatif. Sejak BIA pertama kali diselenggarakan, hampir tujuh ribu inovator dari seluruh tanah air telah ikut berpartisipasi  menampilkan ide-ide brilian mereka untuk memberi solusi dan perubahan di masyarakat. Alhasil, tercatat total 24 inovator yang menyandang gelar Outstanding dan Favorite Innovator baik perorangan maupun grup.

Brand Manager Djarum Black, Raymond Portier mengatakan bahwa ide dan inovasi yang ditampilkan di ajang ini  merupakan hasil dari pengamatan gaya hidup dan perilaku manusia, ide-ide ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dan menciptakan perubahan positif dan nyata, sehingga hasilnya dapat berguna bagi masyarakat dan lingkungan.

1.135 karya yang terkumpul selanjutnya akan diseleksi oleh tim dari Djarum Black berdasarkan kategori arahan gaya yang telah ditetapkan di BIA 2013, kategori tersebut di antaranya, Perlengkapan Rumah, Perlengkapan Berkendara, Alam, Perlengkapan Kerja, Perlengkapan Waktu Senggang dan Kepedulian Sosial. Tahap ini akan menyaring peserta menjadi 225 inovator.

Masyarakat umum bisa melihat 225 hasil karya yang telah lolos seperti Antimut, HookCap, Executive Tent, Driicool, dll, serta dapat memberi komentar di tiap karya untuk membantu dewan juri dalam menyeleksi kembali karya yang layak lolos di tahap berikutnya. Daftar dan informasi lengkap Top 225 innovators bisa disimak di http://www.blackxperience.com/bia2013/innovators/.

"Sebagai inisiator dari ajang Black Innovation Awards, Djarum Black yakin bahwa ajang ini mampu mendorong para inovator muda berbakat di tanah air untuk berkarya dan menciptakan sebuah desain yang inovatif dan yang terpenting adalah dapat berguna untuk masyakarat luas. Penghargaan Djarum Black Innovation Award sendiri telah membantu mendorong perkembangan dunia kreatif di tanah air secara umum dan perkembangan inovasi di Indonesia khususnya." yakin Raymond.

Selanjutnya, pada 29 mei nanti, nama-nama juri dengan kompetensi tinggi di bidang industri kreatif seperti Yoris Sebastian, Leonard Theosabrata, Sigi Wimala, Joshua Simanjuntak,  Amelia Hendra, Dwinita Larasati dan Bre Redana akan diundang untuk menggunakan pengalaman mereka dalam memilih 50 peserta dengan karya terbaik, dan akan disaring kembali menjadi 20 peserta dengan karya paling inovatif.

Puncaknya, keduapuluh peserta tersebut akan diminta untuk mempresentasikan hasil karya mereka di hadapan dewan juri untuk dilihat secara langsung kegunaannya. 20 finalis terpilih tadi seluruhnya akan mendapatkan penghargaan berupa plakat dan uang tunai sebesar Rp 2.500.000. 4 peserta dengan karya terinovatif akan menyandang gelar Outstanding Innovator dengan masing-masing hadiah sebesar Rp 30.000.000. Satu orang peserta dengan karya paling disukai akan dinobatkan sebagai  Favorite Innovator  dan berhak atas hadiah sebesar Rp 10.000.000. Semua pemenang terpilih juga berkesempatan mengunjungi langsung Business Of Design Week, Hongkong. (adv)

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Website    : http://www.blackxperience.com/bia2013/innovators/

Facebook : blackxperience

Twitter      : @blackxperience

Nasihat Habib Abdurrahman pada Tersangka Kasus Pajak

Posted: 28 May 2013 03:03 PM PDT

Nasihat Habib Abdurrahman pada Tersangka Kasus Pajak

Penulis : Icha Rastika | Selasa, 28 Mei 2013 | 22:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Habib Abdurrahman Assegaf mengaku pernah dimintai nasihat oleh pegawai pajak Eko Darmayanto yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dugaan penerimaan suap kepengurusan pajak PT The Master Steel. Hal tersebut disampaikan Assegaf seusai diperiksa KPK sebagai saksi kasus tersebut.

"Kenal satu orang, yang tersangka ED (Eko Darmayanto). ED datang pada saya meminta advice (nasihat)," kata Assegaf di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (28/5/2013). Ia tidak merinci nasihat apa yang diminta Eko darinya.

Assegaf yang pernah menjadi guru spiritual artis Julia Perez ini pun mengaku telah menyarankan Eko untuk mengurus persoalan pajak PT The Master Steel melalui jasa pengacara.

"Saya menyarankan untuk menggunakan jasa lawyer atau pengacara untuk dapat mengurusinya, jadi bukan dia langsung. Tapi ternyata dia melakukannya sendiri, makanya dia sampai hari ini ditahan kan," ucapnya.

Kendati demikian, Assegaf mengaku tidak tahu-menahu soal masalah pajak PT The Master Steel yang diurus Eko tersebut. Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua pegawai pajak sebagai tersangka, yakni Eko Darmayanto dan Mohamad Dian Irwan. Keduanya diduga menerima pemberian hadiah uang dari Manajer PT The Master Steel Effendi Komala dan Teddy Muliawan. Baik Effendi maupun Teddy juga menjadi tersangka.

Belakangan, KPK menetapkan Direktur PT Master Steel Diah Soembedi sebagai tersangka. Pemberian hadiah kepada dua pegawai pajak ini diduga untuk mengurus masalah tunggakan pajak PT The Master Steel. Perusahaan baja tersebut diduga menunggak pajak sekitar Rp 120 miliar.

Djoko Susilo Disebut Berutang Rp 21 Miliar pada Primkoppol

Posted: 28 May 2013 02:21 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM), Inspektur Jenderal Djoko Susilo, disebut pernah meminjam uang Rp 21 miliar dari Primer Koperasi Polri (Primkoppol). Hal ini disampaikan ketua panitia lelang proyek simulator SIM, Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, yang juga merupakan mantan Ketua Primkoppol dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (28/5/2013).

"Memang ada yang meminjam kepada Prim (Primkoppol), beliau pinjamannya mencapai Rp 21 miliar," kata Teddy saat bersaksi untuk Djoko yang menjadi terdakwa di persidangan.

Dalam struktur pengurusan di Primkoppol, Djoko Susilo merupakan pembina sekaligus anggota Primkoppol. Atas pertimbangan itu, Teddy mengabulkan permohonan Djoko Susilo untuk meminjam uang di Primkoppol tanpa mengikuti prosedur yang umum.

Menurut Teddy, Djoko meminjam uang kepada Primkoppol dengan mengatasnamakan Dirlantas Polri atau mengatakan sebagai bentuk pinjaman komando. Teddy mengaku tidak tahu apakah kemudian uang pinjaman itu digunakan Djoko untuk kepentingan pribadinya atau tidak.

"Kalau setiap pinjam bunyinya untuk dinas, tapi kalau itu digunakan untuk pribadi, saya tidak tahu," ungkap Teddy.

Uang pinjaman itu, menurutnya, diberikan melalui staf Djoko dalam bentuk tunai secara bertahap. "Ada yang empat, lima, sampai tujuh, itu kita serahkan," tambah Teddy.

Kendati statusnya meminjam, menurut Teddy, Djoko tidak mengembalikan semua uang dari Primkoppol tersebut. Teddy mengatakan, masalah pengembalian uang diserahkan kepada Bendahara Korlantas Komisaris Polisi Legimo. Teddy menambahkan, dari pinjaman Rp 21 miliar itu, baru Rp 3 miliar yang dikembalikan Djoko.

Sementara Djoko membantah telah meminjam uang Rp 21 miliar seperti yang diungkapkan Teddy. Menurut Djoko, dia hanya meneruskan pinjaman ketua Korlantas pendahulunya.

"Ada uang Rp 20 miliar yang diambil, dipinjam ketua yang lama, tidak dikembalikan. Waktu saya ketua yang baru, untuk memakai, kemudian (me)lanjut(kan pinjaman)," kata Djoko.

Pramono Anung: Gelar Pejuang Toleransi Adalah Ujian bagi SBY

Posted: 28 May 2013 02:13 PM PDT

Pramono Anung: Gelar Pejuang Toleransi Adalah Ujian bagi SBY

Penulis : Kontributor Kediri, M Agus Fauzul Hakim | Selasa, 28 Mei 2013 | 21:13 WIB

KEDIRI, KOMPAS.com - Pramono Anung, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai gelar "World Statesman Award" dari The Appeal of Conscience Foundation kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah bentuk ujian bagi penerimanya. Selama ini, kata Pramono, negara cenderung tidak hadir saat dibutuhkan sosoknya dalam mengatasi beberapa permasalahan menyangkut kerukunan umat beragama yang terjadi di masyarakat.

Permasalahan yang masih kuat dalam ingatan misalnya kasus Ahmadiyah, Syi'ah, GKI Yasmin, maupun gereja HKBP.   "Saya melihat dari sisi positifnya, sekaligus ini ujian bagi pak SBY dengan penghargaan itu," kata dia saat mendampingi sosialisasi pencalonan Bambang-Said sebagai calon gubernur Jawa Timur di Gedung GNI, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (28/5/2013).

Politisi kelahiran Kediri ini menambahkan, dalam gelar itu melekat pula sisi pertanggungjawaban yang harus diemban oleh penerimanya. Gelar itu harus menjadi landasan bagi SBY untuk bersikap tegas terhadap aksi-aksi intoleransi maupun diskriminasi yang terjadi di masyarakat.

"Sekaligus gelar itu tantangan bagi beliau untuk mewujudkan sebagaimana harapan dunia dan melakukan perbaikan kehidupan kerukunan bagi umat beragama di Indonesia," pungkasnya.

Presiden SBY akan menerima anugerah "negarawan pemelihara keberagaman dan demokrasi" dari Appeal of Conscience Foundation pada 30 Mei ini di New York. LSM yang didirikan oleh Rabbi Arthur Schneier ini merupakan organisasi yang mempromosikan perdamaian, toleransi, demokrasi, dan dialog antar-kepercayaan. Sejumlah pihak di tanah air menilai penghargaan itu tidak tepat karena banyak konflik horisontal di masyarakat menyangkut masalah suku, agama, ras, dan antar golongan.

Bambang Soesatyo Bantah Terlibat Korupsi Simulator SIM

Posted: 28 May 2013 01:46 PM PDT

Bambang Soesatyo Bantah Terlibat Korupsi Simulator SIM

Penulis : Indra Akuntono | Selasa, 28 Mei 2013 | 20:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Menurutnya, semua yang dituduhkan tidak memiliki dasar hukum dan ia siap memberikan penjelasan.

"Itu kan bukan hal baru dan semua sudah saya bantah di hadapan penyidik saat menjadi saksi di KPK beberapa waktu yang lalu," kata Bambang saat dihubungi pada Selasa (28/5/2013) sore.

Sebelumnya, Bambang dituding hadir dalam pertemuan di sebuah restoran Jepang, di kawasan Senayan, Jakarta oleh Ketua panita pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan dalam persidangan di Tipikor, Selasa siang (baca: Ketua Panita Lelang Simulator SIM Jelaskan Keterlibatan Sejumlah Anggota DPR)

Dalam kesaksiannya, Teddy juga menyampaikan ada empat kardus berisi uang yang diantarkannya kepada angora DPR, khususnya kelompok Banggar DPR. Teddy menyebut nama Anggota Komisi III DPR selain Nazaruddin yang menurutnya menerima dana tersebut yakni Bambang Soesatyo (Partai Golkar), Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Desmond Mahesa (Partai Gerindra), dan Herman Heri (PDI Perjuangan).

Menyikapi itu, Bambang menjawabnya ringan. Ia mengaku tak hadir dan meminta KPK memutar CCTV di tempat pertemuan dalam sidang berikutnya "Untuk pembuktiannya gampang. Pertemuan di cafe Plaza Senayan yang saya tidak pernah hadiri itu kan banyak CCTV. Diputar saja, nanti akan tampak jelas, ada atau tidak saya di sana," ujarnya.

Keamanan Jaringan Informasi di Indonesia Masih Buruk

Posted: 28 May 2013 01:32 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan pengguna internet di Indonesia terus melonjak tajam. Namun penggunaan internetdi Indonesia belum aman, dan masih masuk dalam kategori buruk.

Pada tahun 2012, Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTI) mendeteksi serangan jaringan komputer sebanyak sekitar 50,6 juta usaha infeksi di Indonesia. Sebanyak 65 persen serangan di jaringan informasi tersebut berasal dari dalam negeri.

Persoalan lemahnya keamanan jaringan informasi di Indonesia, mengemuka dalam diskusi panel Menghadapi Tantangan di Era Cybersecurity dan Peluncuran Program Magister Keamanan Jaringan Informasi di Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Tampil sebagai pembicara yakni Kalamullah Ramli, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi; Pos M Hutabarat, Direktur Jenderal Potensi Keamanan, Kementerian Pertahanan; Didik Partono Rudiartodari Asosiasi Piranti Lunak Indonesia; Rudi Lumanto, ID - SIRTII; dan Irwin Day, Nawala

Rudi Lumanto mengatakan, lonjakan pengguna internet di Indonesia tinggi. Pada tahun 2000 tercatat dua juta pengguna, melonjak tajam di tahun lalu tercatat 62,5 juta orang. sebanyak 48 persen pengguna internet dari mobile phone. Profil pengguna internet sebanyak 67 persen berusia 14-24 tahun, dan sebanyak 23 persen berusia 25 -34 tahun.

Dengan profil pengguna yang masih muda, kesadaran soal keamanan internet tentu belum baik. Tingkat kemanan di Indonesia sampai April lalu amsih dikategorikan buruk atau bad. Ancaman ini harus disadari dan butuh sumber daya manusia yang ahli dalam pengamanan jaringan informasi, kata Rudi.

Pos Hutabarat mengatakan, serangan terhadap teknologi informasi juga harus jadi perhatian serius jika mengancam keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan bangsa. NAmun, dalam kasus cyber crime, penangannya jelas dengan adanya UU Informasi dan Transasksi Elektronik. Tetapi untuk cyber war yang membutuhkan pertahanan cyber masih memerlukan payung hukum.

Hutabarat menyebutkan, beberapa waktu lalu website Kementerian Pertahanan juga diserang, namun bisa diatasi. Hal ini menunjukkan pentingnya keamanan cyber.

Di negara-negara lain, keamanan cyber ini menjadi perhatian penting dari pemerintah. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, China, Israel, Korea Selatan, misalnya, pemerintah merekrut tentara cyber untuk mengamati serangan cyber dan melakukan serangan balik cyber.

Kalamullah mengatakan Indonesia membutuhkan banyak tenaga ahli yang emndalami keamanan jaringan informasi. Sebab, infrastruktur teknologi informasi di era sekarang ini juga termasuk infrastruktur strategis yang harus dilindungi. 

Untuk itulah, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia bekerja sama dengan ID - SIRTI menyelenggarkan pendidikan magister kelas khusus keamanan jaringan informasi, untuk menghasilkan tenaga ahli yang memiliki keahlian dalam merancang dan mengevaluasi suatu jaringan informasi dnegan menerapkan aspek-aspek keamanan fisik dan nonfisik.

Besok, Abraham Samad Dijadwalkan Penuhi Panggilan Timwas Century

Posted: 28 May 2013 01:27 PM PDT

Besok, Abraham Samad Dijadwalkan Penuhi Panggilan Timwas Century

Penulis : Indra Akuntono | Selasa, 28 Mei 2013 | 20:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dijadwalkan memenuhi panggilan Tim Pengawas Century, pada Rabu (29/5/2013) besok, di Gedung Parlemen, Jakarta. Rencananya, Timwas Century akan meminta hasil penyidikan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dilakukan tim penyidik KPK di Washington DC, Amerika Serikat, awal Mei lalu.

Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, rapat esok hari hanya akan dihadiri oleh pihak KPK dan Anggota Timwas Century. Sementara perwakilan dari pejabat Bank Indonesia akan dipanggil dalam rapat terpisah sesuai dengan permintaan KPK yang tak ingin memberikan laporan di hadapan pihak terperiksa. "Iya, besok KPK datang, terpisah (dengan pejabat BI)," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Untuk diketahui, pada 23 Mei 2013, rapat Timwas Century terpaksa ditunda karena KPK menolak hadir bersamaan dengan pihak yang statusnya sebagai terperiksa dalam kasus bail out Bank Century. KPK mengirim surat ketidakhadiran kepada Timwas Century yang ditandatangani oleh Abraham Samad.

Setelah itu, Tim Kecil Timwas Century langsung menggelar rapat. Dalam rapat itu terungkap, bahwa KPK menolak hadir untuk menjaga independensi dan menolak memberikan laporan di hadapan pihak yang statusnya terperiksa KPK. Peserta rapat yang diundang hari itu adalah Ketua KPK dan penyidik yang menangani perkara pemberian FPJP Bank Century.

Turut diundang juga pejabat Bank Indonesia yang disebut menerima surat kuasa Gubernur Bank Indonesia yaitu Eddy Sulaiman Yusuf (Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter), Sugeng (Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter) dan Doddy Budi Waluyo (Kepala Biro Operasi Moneter). Melalui suratnya, KPK menilai agenda rapat tersebut telah memasuki ruang lingkup pokok perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK. Sampai saat ini KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 35 orang dan penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti guna penyelesaian kasus tersebut.

Editor :

Bambang Priyo Jatmiko

BPK Desak Kementerian PU Hitung Kerugian

Posted: 28 May 2013 01:26 PM PDT

Kasus Hambalang

BPK Desak Kementerian PU Hitung Kerugian

Penulis : Dwi Bayu Radius | Selasa, 28 Mei 2013 | 20:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menyelesaikan penghitungan kerugian negara, akibat kasus pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Ketua BPK, Hadi Poernomo di Jakarta, Selasa (28/5/2013), pihaknya telah menemui kementerian itu pada 7 Februari 2013 untuk meminta bantuan menghitung kerugian negara. Namun penghitungan nilai bangunan itu belum selesai. Kementerian PU sudah dihubungi agar penghitungan bisa segera diselesaikan.

"Dalam kasus Hambalang, BPK telah mendatangi Kementerian PU. Kami mendesak terus agar penghitungan diselesaikan," tuturnya.

Menurut Hadi, tidak ada kendala yang dialami Kementerian PU. Hanya saja, penghitungan harus dilakukan dengan tepat dan BPK tidak ikut campur. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat, selesai. Lalu, ada dokumen-dokumen yang belum disampaikan sehingga kelengkapan masih ditunggu," katanya.

Jika sudah lengkap, BPK akan menyelesaikan pekerjaan itu. Menurut Hadi, BPK bertemu Kementerian PU setelah menerima permintaan dari KPK. Paparan BPK dan KPK telah dilakukan pada 8 Januari 2013. "Untuk menghitung proyek konstruksi bangunan, kami bertanya pada ahlinya yakni Kementerian PU," ucap Hadi.

Penegak hukum yang ingin mengetahui kerugian negara harus menyampaikan permintaan kepada BPK. Selanjutnya, BPK meminta data dan dokumentasi untuk kelengkapan proses itu. Setelah itu, baru BPK menghitung kerugian negara. Penghitungan dilakukan sesuai prosedur operasi standar.

No comments:

Post a Comment