KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Djoko Susilo Sangkal Terima Rp 2 M

Posted: 24 May 2013 05:12 PM PDT

Djoko Susilo Sangkal Terima Rp 2 M

Penulis : Sandro Gatra | Sabtu, 25 Mei 2013 | 00:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Inspektur Jenderal Djoko Susilo mengaku tidak pernah menerima uang Rp 2 miliar terkait proyek pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi roda empat (R4) dan roda dua (R2) di Korlantas Polri tahun anggaran 2011. Bantahan itu disampaikan Djoko seusai mendengar kesaksian Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang dan sopirnya, Ijay Herno, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Di pengadilan, Sukotjo mengaku menyerahkan uang Rp 2 miliar kepada Tri Hudi Ernawati, sekretaris pribadi Djoko. Penyerahan dilakukan di ruang kerja Djoko di Gedung Korlantas pada Januari 2011 atas arahan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Santoso. Pengakuan Sukotjo, uang Rp 2 miliar dalam pecahan Rp 100.000 itu dimasukkan ke dalam kardus suku cadang Honda. Saat bersaksi secara terpisah, Ijay menjelaskan hal senada.

"Terima uang Rp 2 miliar, itu sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah terima dari Bambang Sukotjo dan dari saudari Erna," kata Djoko. Ia mengaku tak tahu ada penyerahan uang kepada Erna dan tidak mengenal Sukotjo.

Djoko juga mengaku tidak tahu-menahu soal penyerahan uang dari Sukotjo kepada para anggota Polri, baik sebelum maupun proses tender. Mantan Gubernur Akademi Kepolisian itu mengaku tidak pernah memerintahkan bawahannya untuk meminta uang.

Dalam persidangan, Sukotjo mengaku berkali-kali menyerahkan sejumlah uang kepada pihak kepolisian dengan nilai bervariasi, mulai dari jutaan rupiah sampai Rp 7 miliar. Penyerahan itu melalui Budi, transfer kepada Primer Koperasi Polri (Primkoppol) Ditlantas, maupun langsung kepada anggota kepolisian.

Seperti diberitakan, PT ITI adalah perusahaan yang memproduksi simulator R2 dan R4. PT ITI mendapat pesanan dari PT CMMA sebagai pemenang tender. Fakta persidangan, terjadi pengaturan agar PT CMMA memenangi proyek yang sudah digelembungkan harga simulator per unit.

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Sukotjo: Rp 1 Miliar untuk Irwasum

Posted: 24 May 2013 03:51 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com —Komisaris Jenderal (Purn) Fajar Prihantoro disebut-sebut dalam sidang terdakwa Inspektur Jenderal Djoko Susilo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (24/5/2013). Saat itu, pengadilan meminta kesaksian Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang.

Dalam persidangan, Sukotjo mengaku menyerahkan sejumlah uang kepada banyak pihak untuk memuluskan proyek pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi roda empat (R4) dan roda dua (R2) di Korlantas Polri tahun anggaran 2011.

PT ITI mendapat pesanan dari PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) untuk memproduksi simulator R2 dan R4. Direktur PT CMMA dijabat Budi Santoso. Fakta sidang, dari awal tender, PT CMMA dipastikan akan memenangkan tender lantaran terjadi kongkalikong.

Sukotjo mengaku diminta oleh Budi dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa AKBP Teddy Rusmawan untuk menyerahkan uang Rp 1 miliar pada 14 Maret 2011. Menurut keduanya, kata Sukotjo, uang akan diberikan kepada Fajar yang ketika itu menjabat Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum).

"Saat itu mereka bilang supaya proyek lancar kita beri ke Irwasum ke Pak Fajar," kata Sukotjo. Uang lalu diserahkan. Namun, Sukotjo tidak tahu apakah uang tersebut diserahkan ke Fajar atau tidak.

Sukotjo juga mengaku diminta uang Rp 150 juta untuk tim pre dari Itwarsum Polri. Sesuai ketentuan, tender dengan nilai diatas Rp 100 miliar perlu dilakukan preaudit oleh Itwarsum Polri. Menurut Sukotjo, uang Rp 150 juta itu diserahkan kepada Kompol Endah.

"Uang dibagikan kepada anggota tim untuk memuluskan proses supaya di ACC bahwa pemenang tender PT CMMA," kata Sukotjo.

Sukotjo juga mengaku menyerahkan uang Rp 50 juta kepada Wakil Ketua Tim preaudit saat mendatangi pabrik PT ITI. Penyerahan uang itu atas instruksi Budi. Tujuannya sama, agar PT CMMA bisa memenangkan tender.

"Pada 14 maret, Budi minta Rp 500 juta. Menurut Budi dan Teddy untuk diserahkan kepada ketua tim preaudit, Pak Wahyu. Saya beri Rp 500 juta dengan asas percaya dengan Budi dan Teddy," kata Sukotjo.

Selain itu, ada pula penyerahan uang kepada tim pengawas dan pengendalian setiap melakukan pemeriksaan pabrik PT ITI. Tim yang datang biasanya sekitar 5-7 orang. Sekali datang, Sukotjo mengaku memberi uang bervariasi tergantung pangkat antara Rp 2,5 juta sampai Rp 15 juta.

"Maksudnya untuk apa?" tanya hakim. "Untuk uang jalan. Maksudnya untuk memuluskan," jawab Sukotjo.

Hubungan Parlemen Rusia-Indonesia Makin Baik

Posted: 24 May 2013 03:50 PM PDT

Parlemen

Hubungan Parlemen Rusia-Indonesia Makin Baik

Penulis : Yovita Arika | Jumat, 24 Mei 2013 | 22:50 WIB

MOSKWA, KOMPAS.com — Hubungan antara parlemen Rusia dan parlemen Indonesia semakin baik. Sejumlah dialog telah dilakukan kedua parlemen baik dalam forum parlemen internasional maupun dalam kunjungan parlemen Indonesia ke parlemen Rusia. Diharapkan ini akan membuat hubungan kedua negara semakin baik pula.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Duma Negara (Wakil Ketua Parlemen Rusia), NV Levichev, dan anggota Duma Negara, Gavrilov, ketika menerima kunjungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dipimpin Ketua DPD, Irman Gusman, di Moskwa, Rusia, Jumat (24/5/2013). Levrichev berasal dari Partai Rusia Adil, sedangkan Gavrilov yang juga menangani kerja sama parlemen Rusia-Indonesia berasal dari Partai Komunis Federasi Rusia.

Dalam kunjungan kerja ke Moskwa yang berlangsung sejak Kamis (23/5/2013) hingga Sabtu (25/5/2013), Irman didampingi empat anggota DPD, yaitu Aidil Fitri Syah dari Sumatera Selatan, Ella M Giri Komala dari Jawa Barat, GKR Ayu Koes Indriyah dari Jawa Tengah, serta Bahar Ngitung dari Sulawesi Selatan.

"Saya gembira hubungan parlemen kedua negara semakin konstruktif. Pada tahun 2011 Komisi I DPR RI sudah mengunjungi Duma Negara, tahun 2012 Komisi IV (DPR yang datang), dan tahun ini Komisi III. Saya senang sekarang DPD RI ke sini," kata Levrichev.

Irman melihat hubungan Indonesia-Rusia berada di titik yang sangat baik. "Saya juga berharap hal ini akan membuat hubungan kedua negara bertambah baik," ujarnya.

Sebelumnya, pada Kamis rombongan DPD diterima Ketua Dewan Federasi Rusia VI Matvienko. Dia juga yakin kerja sama Rusia-Indonesia semakin baik.

Djoko Susilo Bantah "Mark Up" Simulator SIM

Posted: 24 May 2013 03:50 PM PDT

Djoko Susilo Bantah 'Mark Up' Simulator SIM

Penulis : Sandro Gatra | Jumat, 24 Mei 2013 | 22:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Inspektur Jenderal Djoko Susilo mengaku, saat menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Polri, tidak pernah menetapkan harga simulator ujian surat izin mengemudi roda empat (R4) dan roda dua (R2) di Korps Lalu Lintas Polri tahun anggaran 2011.

"Kami tidak mencampuri HPS (harga perkiraan sendiri)," kata Djoko seusai mendengarkan kesaksian Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Djoko mengatakan, penetapan harga simulator R2 senilai Rp 80 juta per unit dan R4 Rp 260 juta per unit sudah melalui prosedur perencanaan pengadaan simulator mulai tahun 2010. "Jadi tidak pengaruh saya sendiri," kata Djoko.

Sebelumnya, dalam persidangan, Sukotjo mengaku diminta membuat HPS untuk simulator R4 dan R2. Sukotjo diberi instruksi kisaran harga per unit, yakni simulator R2 sekitar Rp 80 juta per unit dan R4 sekitar Rp 260 juta per unit.

Untuk meyakinkan, Sukotjo tidak membuat harga bulat, tetapi menjadi sekitar 78 juta per unit untuk R2 dan R4 menjadi sekitar Rp 258 juta per unit. Padahal, menurut pengakuan Sukotjo, harga simulator R2 sebenarnya hanya Rp 42,6 juta per unit dan R4 hanya Rp 50 juta unit.

"Menurut Budi Susanto (Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi) yang disampaikan ke saya di ruangan AKBP Tedy Rusmawan (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa), harga (mark up) itu sudah ditetapkan Budi dan Djoko Susilo," kata Sukotjo.

PT ITI adalah perusahaan yang memproduksi simulator R2 dan R4. PT ITI mendapat order dari PT CMMA sebagai pemenang tender. Fakta persidangan, terjadi pengaturan agar PT CMMA memenangkan proyek. Dalam dakwaan, Djoko disebut menerima keuntungan dari pengadaan proyek sebesar Rp 32 miliar.

Jenazah Terduga Teroris Bayu Dibawa Keluarga ke Kudus

Posted: 24 May 2013 02:58 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Satu per satu jenazah terduga teroris kelompok Abu Roban akhirnya telah dibawa pihak keluarga. Kali ini jenazah Bayu alias Ucup yang tewas dalam penyergapan di Kebumen, Jawa Tengah, pada awal Mei 2013 lalu.

"Satu orang yaitu Bayu kemarin telah dipulangkan ke keluarga, diwakili kakaknya. Jenazah dibawa ke Kudus, Jawa Tengah," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Sebelumnya, dua jenazah yang telah dikembalikan pada keluarga yakni Budi alias Angga yang tewas dalam penyergapan di Bandung, Jawa Barat, dan Achmad Basori alias Bastari yang tewas di Kebumen, Jawa Tengah.

Adapun jenazah yang masih berada di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, yaitu Junet alias Encek dan Sarame yang tewas di Bandung, Toni yang tewas di Kebumen, dan Abu Roban alias Bambang Nangka alias Untung yang tewas dalam penyergapan di Batang, Kendal, Jawa Tengah.

"Jadi sudah tiga yang telah diambil pihak kleluarga, dan empat masih menunggu konfirmasi lebih lanjut, terutama proses pemeriksaan DNA dari tim DVI kita," terang Boy.

Kelompok pimpinan Abu Roban ini merupakan spesialis pengumpul dana untuk aksi teror. Mereka pernah melakukan sejumlah perampokan atau fa'i. Abu Roban diketahui terkait DPO teroris Poso, Santoso, dan Autat Rawa, serta Abu Omar, pemasok senjata api dari Filipina.

Total dari jaringan Abu Roban yang telah dilakukan penangkapan yakni 28 orang. Sebanyak 8 di antaranya tewas, termasuk pelempar bom di pos polisi Tasikmalaya. Mereka diringkus di Jakarta, Tangerang Selatan, Kendal, Kebumen, Bandung, Solo, dan Lampung. Kemudian Polri telah membebaskan Iman Nurdin alias Iman Resal yang ditangkap di Tangerang Selatan karena tidak terbukti terlibat. Adapun yang resmi ditahan yakni 19 orang.

Ini Seragam Baru untuk Tahanan KPK

Posted: 24 May 2013 02:22 PM PDT

Ini Seragam Baru untuk Tahanan KPK

Penulis : Icha Rastika | Jumat, 24 Mei 2013 | 21:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan baju tahanan baru, Jumat (24/5/2013). KPK memilih warna oranye yang dipadu dengan hitam untuk baju tahanan baru tersebut. Baju tahanan baru ini akan menggantikan baju sebelumnya yang berwarna putih.

"Sejak beberapa bulan lalu, pimpinan menyepakati sejumlah baju dan mudah-mudahan Senin (27/5/2013) sudah dipakaikan kepada seluruh tahanan KPK," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di tengah-tengah acara lokakarya media di Citarik, Jawa Barat, Jumat.

Menurut Bambang, pihaknya sengaja memilih warna oranye dipadu dengan hitam agar lebih mencolok. Hal ini diharapkan dapat lebih memberi efek jera dibandingkan baju tahanan sebelumnya yang berwarna putih. Tidak tanggung-tanggung, KPK menyediakan empat model baju tahanan. Baju pertama, berupa kaus lengan pendek berwarna oranye yang bertuliskan "Tahanan KPK".

Baju ini akan digunakan tahanan KPK untuk sehari-hari. Baju kedua, serupa rompi tanpa lengan yang juga berwarna oranye dan bertuliskan "Tahanan KPK" yang diperuntukan bagi para tahanan untuk menghadiri pemeriksaan atau persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Baju ketiga diperuntukkan bagi tangkapan KPK. Mereka yang tertangkap tangan KPK akan mengenakan baju oranye tanpa lengan yang dipadu dengan garis-garis hitam plus tulisan "Tangkapan KPK" di bagian belakang.

Keempat, baju tahanan khusus untuk dipakai saat berolahraga. Berbeda dengan tiga model lainnya, baju olahraga tahanan KPK ini berwana hitam dipadu dengan garis kuning pada ujung lengan dan kerahnya.

Kelompok Teroris Sigit Belajar Merakit Bom di Internet

Posted: 24 May 2013 02:04 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok tersangka teroris Sigit Indrajit yang berencana melakukan aksi teror di Kedutaan Besar Myanmar diketahui belajar merakit bom dari dunia maya atau internet. Tak ada rekam jejak yang menunjukkan bahwa Sigit dan kawan-kawannya pernah mengikuti pelatihan teror atau belajar merakit bom bersama jaringan teroris lainnya.

"Mereka belajar dari dunia maya, jadi otodidak," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Boy mengatakan, Sigit merupakan kelompok baru yang berdiri sendiri. Belum ditemukan keterkaitan Sigit dengan kelompok teroris lain seperti Abu Roban, Badridan Santoso. Kelompok Sigit, terang Boy, mirip kelompok teroris Pepi Fernando yang membuat bom buku.

"Jadi seperti kelompok Pepi bom buku, itu juga berbeda dari kelompok lainnya. Sekarang ini mereka juga kelompok tersendiri. Belum ada keterkaitan mereka pada kelompok lain," terang Boy.

Dalam kelompok ini, Densus 88 sebelumnya menangkap dua tersangka teroris dalam perjalanan di Jalan Sudirman, Bendungan Hilir, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2013) pukul 21.30. Keduanya yakni Sefa Riano (28) dan Achmad Taufiq alias Ovi (21) yang mengontrak rumah di Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Dari keduanya disita lima bom pipa siap ledak.

Setelah itu, Densus 88 bergerak ke Pamulang, Tangerang Selatan, pada Jumat (3/5/2013) sekitar pukul 01.00 untuk mengejar Sigit. Namun, Sigit sudah tidak berada di rumah kontrakannya tersebut. Kemudian, Sigit yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) akhirnya ditangkap pada Rabu (22/5/2013) sekitar pukul 20.30. Setelah Sigit, Kamis (23/5/2013) dini hari, Densus 88 meringkus Rohadi di kawasan Tangerang.

Boy mengatakan, polisi masih mengembangkan keterkaitan pelaku lainnya dalam kelompok ini. Rencananya, bom itu akan diledakkan di Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2013) lalu. Alasan mereka berencana meneror lokasi itu yakni terkait kekerasan yang terjadi pada Muslim Rohingya di Myanmar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, Sigit dipersiapkan menjadi eksekutor bom bunuh diri.

Ini Dia Sumber Pendanaan PKS

Posted: 24 May 2013 01:30 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Humas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menjelaskan sumber pendanaan untuk biaya operasional di partainya. Ia sampaikan, sumber pendanaan PKS berasal dari infak para kader yang ditentukan oleh posisi serta penghasilan masing-masing.

Mardani menegaskan, setiap kader yang menduduki jabatan potensial, seperti menteri atau anggota DPR, beban infak mencapai Rp 20 juta. Infaq tersebut dibayarkan setiap bulan melalui auto debet. Para kader PKS yang menjadi anggota DPR juga memiliki kewajiban lebih untuk memberikan infak sebesar Rp 2,5 juta ke DPW, dan Rp 1 juta ke DPC.

"Di pusat, tiap rekening otomatis," kata Mardani, di Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Sementara untuk kader lainnya, besaran infak ditentukan berdasarkan jumlah penghasilannya. Ada lima kategori, yakni kader yang memberikan infak bulanan sebesar 2,5 persen, tiga persen, empat persen, lima persen, dan 7,5 persen dari jumlah penghasilannya.

Para kader yang memberikan infak sebesar 2,5 persen adalah mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, beban infak tiga persen untuk yang berpenghasilan Rp 3 juta sampai Rp 5 juta, dan beban infak empat persen yang penghasilannya mencapai Rp 10 juta.

Adapun para kader yang memiliki penghasilan lebih Rp 10 juta per bulan memberikan infak sebesar lima persen. Selanjutnya, beban infak 7,5 persen ditujukan bagi kader PKS yang penghasilannya lebih dari Rp 30 juta.

Pemberian infak ini merupakan hal wajib di PKS. Apabila telat atau tak membayar, maka akan tercatat di bendahara, sanksi untuk kader yang melanggar hingga berupa pemecatan.

"Kalau satu dua bulan telat masuk dalam sanksi ringan. Tapi kalau benar-benar dia menolak infak, maka itu akan berujung pemecatan," ujar Mardani.

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)