KOMPAS.com - Nasional |
- 6.000 Personel Jaga Jalur Cikopo-Losari
- Jusuf Kalla Senang Putri Bungsu Segera Menikah
- Khofifah Temui Sutiyoso di Kantor PKPI
- Tegakkan Hukum, KPK Tak Pandang Bulu
- KPK Mungkin Panggil Saksi dari MA atau Hotma Sitompoel
- KPU Persilakan Parpol Ganti Informasi Bacaleg
- 1 Mei Resmi Jadi Hari Libur Nasional
- Elizabeth Akui BBM \"Hidup Putih\" pada Fathanah
| 6.000 Personel Jaga Jalur Cikopo-Losari Posted: 29 Jul 2013 09:31 AM PDT
"Lebih dari 6.000 personel akan disiagakan nanti untuk membantu pengamanan mudik Lebaran," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes (Pol) Agus Rianto di Mabes Polri, Senin (29/7/2013) malam. Agus mengatakan, penempatan ribuan personel di wilayah tersebut merupakan kali pertama dilakukan Mabes Polri untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan selama pelaksanaan arus musdik. Seperti diketahui, selama masa mudik berlangsung, kecelakaan antarsesama pengguna kendaraan serta kejahatan terhadap para pemudik kerap terjadi. "Tahun kemarin belum ada program seperti itu. Tentunya, kita berusaha untuk meningkatkan kinerja kita," ujarnya. Agus mengatakan, keberadaan ribuan personel yang disiagakan Mabes Polri tersebut bersifat back-up saja. Angka ini juga di luar jumlah personel yang telah dipersiapkan Polda Jawa Barat. "Nantinya mereka tidak hanya sekadar untuk membantu mengamankan saja, tetapi juga mengatur lalu lintas dan lainnya," katanya. Sementara itu, saat ditanya apakah akan ada penambahan personel di titik-titik tertentu yang dianggap rawan aksi teror, Agus mengaku menyerahkan hal itu kepada setiap pimpinan wilayah masing-masing. "Kebijakan itu kami serahkan kepada pimpinan wilayah masing-masing. Tentu saja mereka sudah menyiapkan strateginya," terangnya. Editor : Hindra Liauw |
| Jusuf Kalla Senang Putri Bungsu Segera Menikah Posted: 29 Jul 2013 09:23 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Orangtua mana yang tidak senang jika anaknya menikah, apalagi jika si putri bungsunya itu sudah ditunggu-tunggu lama untuk segera ke pelaminan. Itulah yang dirasakan mantan Wakil Presiden RI periode 2004-2009, M Jusuf Kalla (71). Sebenarnya, Kalla mau diam-diam saja menggelar acara pernikahan putri bungsunya, Chairani Jusuf, yang akrab dipanggil Ade, pada akhir Agustus mendatang di Jakarta. Namun, apa boleh buat, informasi itu tampaknya bocor. Tentu harus dimaklumi jika Kalla harus menggelar acara pernikahan anaknya diam-diam. Sebab, jika ia tak diam-diam, tak terhitung begitu banyaknya relasi yang minta diundang. Selain memimpin Palang Merah Indonesia pusat, Kalla juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Belum lagi, Kalla juga seorang pengusaha dan politisi yang dekat dengan berbagai kalangan mana pun. Saat dikonfirmasi, Kalla membenarkan rencana pernikahan putrinya yang kelima itu. "Ya, calonnya, teman (Ade) waktu kuliah di Amerika Serikat," kata Kalla kepada Kompas.com, baru-baru ini di Gedung PMI, Jakarta. Ade, yang kelahiran Makassar, pada 16 Oktober 1980, akan menikah dengan Marah Laut, putra bungsu sutradara teater dan film, almarhum Arifin C Noer. Editor : Hindra Liauw |
| Khofifah Temui Sutiyoso di Kantor PKPI Posted: 29 Jul 2013 09:07 AM PDT Calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bertemu dengan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso untuk meminta dukungan. Khofifah menyambangi Gedung PKPI terkait permasalahan dualisme dukungan, yang menyebabkan tidak diloloskannya Khofifah dan Herman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. "Bukan berangkat dari partai, tetapi di mana ada Khofifah, pasti di situ ada penjegalan," ujar Khofifah saat diskusi yang bertajuk Menegakkan Keadilan, di Gedung DPP PKPI, Senin (29/7/2013). Sebelumnya, Partai pendukung Khofifah dan Herman mendapat dukungan sebanyak 16,95 persen, tetapi saat H-1 terjadi penurunan, yaitu sebesar 16,55 persen. "Kami telah berkoordinasi dengan Surabaya, saat sore pendukungnya masih aman, malamnya ternyata ada dua dari enam partai yang keluar dan tidak mendukung kami," ujar Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama itu. Menurut Khofifah, ada dua partai yang ikut mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf juga. Ternyata terdapat dualisme dukungan kepada pihaknya dan Pasangan Soekarwo-Saifullah. "Saya mencoba mengatakan ada dua dukungan, yaitu satu dukungan asli dan palsu," kata mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Gus Dur tersebut. Selain itu, dia juga menemukan adanya beberapa bukti tambahan dari salah satu partai untuk menggoda partai pendukungnya. "Saya berharap mudah-mudahan ada cahaya hadir di bulan Ramadhan melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," ujar Khofifah. Pada Senin siang (29/7/2013), DKPP melanjutkan sidang pengaduan Khofifah-Herman di Gedung DKPP Thamrin dengan teradu ketua dan anggota KPU Jawa Timur. Seperti diketahui, munculnya dukungan ganda Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) terhadap pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja mengakibatkan tidak diloloskannya Khofifah dan Herman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. |
| Tegakkan Hukum, KPK Tak Pandang Bulu Posted: 29 Jul 2013 08:12 AM PDT
"Hukum itu bukan soal takut dan berani. Yang paling penting jangan ngawur (dalam memanggil saksi)," jelas Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/7/2013). Johan mengatakan hal ini ketika ditanya soal anggapan bahwa KPK takut memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus Century. Menurut Johan, KPK memanggil saksi jika dianggap mampu memberikan keterangan yang mendukung proses penyidikan suatu kasus. Terkait dengan kasus bail out Bank Century, lembaga anti korupsi tersebut belum berencana memeriksa Presiden. KPK dikatakan belum membutuhkan keterangan Presiden. "Belum mengarah ke sana (untuk memanggil SBY)," ujar Johan. Hari ini, KPK memanggil tiga orang terkait kasus bail out Bank Century yaitu Kepala Divisi Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang saat itu menjadi ketua tim Penanganan Bank Century, Poltak Tobing, Deputi Direktur Keuangan dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Sri Suparni, dan mantan pegawai Bank Indonesia, Yunandar Bustal. Ketiganya menjadi saksi bagi tersangka Budi Mulya. Sejauh ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus bail out Bank Century, yaitu Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadjriah. Budi Mulya adalah mantan Deputi bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa Bank Indonesia, sementara Siti Chalimah Fadjriah mantan Deputi Bidang V Pengawasan Bank Indonesia. Keduanya dianggap bertanggung jawab karena menyalahgunakan wewenangnya terkait pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) kepada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Editor : Hindra Liauw |
| KPK Mungkin Panggil Saksi dari MA atau Hotma Sitompoel Posted: 29 Jul 2013 08:07 AM PDT
"Bisa saja kalau diperlukan keterangannya," kata Johan menjawab pertanyaan wartawan saat menggelar jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (29/7/2013). Johan menegaskan bahwa berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan, KPK akan mengembangkan kasus tersebut dengan menghadirkan para saksi. Para saksi tersebut dipanggil jika dianggap mampu memberikan keterangan yang terkait dengan kasus tersebut. Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan suap terhadap penyelenggara negara, yaitu Mario C. Bernardo dan Djodi Supratman. Dalam jumpa pers di kantornya, Hotma Sitompoel mengakui bahwa Mario adalah rekan kerjanya. Mario ditangkap di kantor Hotma Sitompoel & Associates, Jakarta Pusat pasca-penangkapan Djodi Supratman di sekitar Monas, Jakarta. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menemukan tas berisi uang senilai Rp 78 juta. Selain itu, KPK juga menemukan uang sebesar Rp 50 juta di rumah Djodi di Cipayung, Jakarta Timur. Diketahui, Djodi adalah pegawai diklat Mahkahmah Agung di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mario diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara, DS diduga melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keduanya terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait kasus perkara pidana penipuan di Mahkamah Agung dengan terdakwa Hutomo Wijoyo Angowarsito. Editor : Tri Wahono |
| KPU Persilakan Parpol Ganti Informasi Bacaleg Posted: 29 Jul 2013 07:56 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi kesempatan bagi partai politik (parpol) yang ingin mengubah nama, gelar dan foto bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Kesempatan itu dibuka hingga Kamis, 1 Agustus mendatang. "Yang sedang berlangsung sampai 1 Agustus nanti, kami beri kesempatan bagi parpol kalau ada perbaikan nama, foto, dan gelar," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Senin (29/7/2013). Ia mengatakan, perubahan nama harus tetap sesuai dengan nama yang tertera di KTP bacaleg. "Tidak boleh menggunakan panggilan," tegasnya. Sedangkan, katanya, perubahan gelar akademik harus dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir. "Calonnya tetap sama. Hanya merapikan kualitas identitasnya saja," kata Hadar. Dia mengatakan, KPU akan menetapkan daftar caleg tetap (DCT) DPR pada 22 Agustus 2013 mendatang. Jika sudah ditetapkan, katanya, tidak dapat lagi dilakukan penggantian bacaleg dan perubahan identitas. Editor : Hindra Liauw |
| 1 Mei Resmi Jadi Hari Libur Nasional Posted: 29 Jul 2013 07:49 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menandatangani Peraturan Presiden yang menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Seluruh dunia memeringati 1 Mei sebagai Hari Buruh. "Hari ini, saya tetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional dan dituangkan dalam Peraturan Presiden," kicau Presiden melalui akun Twitter resminya, @SBYudhoyono, Senin (29/7/2013) malam. Rencana ini sebelumnya pernah disampaikan Presiden ketika menerima pimpinan konfederasi dan serikat pekerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/4/2013). Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono dan para menteri. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyambut baik hal ini. Menurutnya, ini adalah kado dari Presiden untuk semua buruh di Indonesia. Secara terpisah, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, hal tersebut merupakan kejutan dari Presiden untuk semua buruh. Editor : Hindra Liauw |
| Elizabeth Akui BBM \"Hidup Putih\" pada Fathanah Posted: 29 Jul 2013 07:29 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman mengakui pernah melakukan percakapan dengan Ahmad Fathanah melalui Blackberry Messenger. Menurut Elizabeth, Fathanah meminta bantuan dan menyebut bahwa bantuan untuk "putih". "Apa dia (Fathanah) minta bantuan untuk putih?" tanya hakim anggota, I Made Hendra, kepada Elizabeth di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (29/7/2013). Pesan BBM tersebut tertulis dari Fathanah, yaitu "Bantuin Putih, Lah, Bu". Hakim pun menanyakan apa maksud dari kata "putih" tersebut. Elizabeth kemudian menjawab bahwa "putih" yang dimaksud adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "PKS, Pak. Mereka putih," terang Elizabeth saat menjadi saksi untuk terdakwa kasus dugaan korupsi kuota impor daging Luthfi Hasan Ishaaq. Menurut Elizabeth, bantuan itu untuk safari dakwah dan bantuan kemanusiaan. Dia pun menyanggupi permintaan Fathanah itu. Menurut Elizabeth, dia percaya dengan Fathanah karena sama-sama berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. "Bahkan di akhir percakapan, Saudara mengatakan hidup putih! kan?" tanya hakim. "Iya, biasa orang Makassar, Pak," jawab Elizabeth. Menurutnya, permintaan uang Rp 1 miliar ini disampaikan Fathanah seusai pertemuan di Medan dengan Menteri Pertanian Suswono, Luthfi, dan Fathanah pada 10 Januari 2013. Atas kesepakatan itu, Elizabeth memberikan Fathanah Rp 1 miliar. Namun, dia membantah kalau pemberian itu disebut berkaitan dengan upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna. Dalam kasus ini Elizabeth juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Editor : Hindra Liauw |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment