KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

NU Dukung Pembubaran FPI

Posted: 28 Jul 2013 01:05 PM PDT


 JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengapresiasi pernyataan tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menanggapi kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Bahkan lebih jauh, ia mendukung organisasi masyarakat itu untuk segera dibubarkan.

Said menjelaskan, dalam agama Islam, tak ada toleransi untuk semua tindak kekerasan, atau tindakan lain yang membuat masyarakat merasa terancam. Ia menegaskan, Islam harus membawa manfaat baik untuk seisi alam semesta.

"Saya dukung sikap tegas SBY, saya setuju FPI dibubarkan, dan kelompok lain yang memberi rasa takut untuk dibubarkan juga," kata Said seusai meresmikan Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2013) malam.

Said menyampaikan, pihaknya telah beberapa kali memberi rekomendasi pada pemerintah agar FPI dan ormas lain yang anarkistis untuk segera dibubarkan.

Namun, kata Said, pemerintah baru mengeluarkan sikap tegasnya pada FPI setelah bentrok antara FPI dan masyarakat terjadi di Kendal beberapa hari lalu. "Rekomendasi sudah lama, tapi dulu kan (pemerintah) diam saja," ujarnya.

Seperti diketahui, FPI kembali menimbulkan polemik setelah terlibat bentrok dengan masyarakat Kendal, Jawa Tengah. Bentrokan saat itu terjadi karena massa FPI mendapat perlawanan dari masyarakat yang menolak aksi sweeping FPI.

Menyikapi itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sikap tegasnya agar FPI tak mengulangi perbuatan anarkisnya. Pernyataan SBY mendapat perlawanan dari Ketua FPI Rizieq Syihab yang menilai SBY sebagai seorang pecundang.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Warga vs FPI di Kendal

Editor : BNJ

Dibiayai Tiga Konglomerat, Mubarok Siap Ikut Konvensi Demokrat

Posted: 28 Jul 2013 12:52 PM PDT

  • Penulis :
  • Kontributor Malang, Yatimul Ainun
  • Senin, 29 Juli 2013 | 02:52 WIB

 MALANG, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Ahmad Mubarok, siap meramaikan bursa konvensi Partai Demokrat yang rencananya akan digelar September mendatang.

Mubarok mengaku sudah ada tiga konglomerat untuk dana sosialisasi secara nasional. Siap mengikuti konvensi Partai Demokrat, disampaikan Mubarok di Malang, Minggu malam.

"Saya sudah blusukan di Malang dan diberbagai daerah. Dan setelah ditelusuri, di Indonesia, belum ada tokoh atau pemimpin yang diterima rakyat," kata Mubarok, Minggu (28/7/2013).

Mubarok mengaku, dirinya tidak tertarik dengan jabatan. Saat ditawari jadi duta besar, dirinya menolaknya. "Ditawari menteri dua kali, saya coret. Saya dipolitik pada ekspresi diri saja. Yang jelas, setelah dilihat saat ini, tidak ada tokoh yang disambut baik oleh masyarakat. Itu yg membuat saya prihatin," katanya.

Mubarok juga menyidir, saat ini muncul Capres Aburizal Bakrie, Mahfud MD, Prabowo Subianto. "Tapi sosok itu, Ical, Mahfud dan Prabowo, tidak disambut meriah oleh rakyat. Makanya, rakyat perlu mendatangkan pemimpin besar, layaknya Bung Karno. Agar meyakinkan, Partai Demokrat akan menggelar Konvensi untuk menyeleksi calon pemimpin," katanya.

Rencana konvensi katanya, sudah diamini oleh SBY dan merupakan kebutuhan realistis. Alasannya, karena tidak ada sosok pemimpin besar. Sementara, revolusi tidak relevan. Tapi yang dibutuhkan revolusi pikiran. "Kita mendorong keyakinan, bahwa negara yang besar, pasti ada pemimpin besar," katanya.

Konvensi demokrat beber Mubarok, adalah sistem terbuka. "Beda dengan Golkar yang tertutup. Konfensi Demokrat terbuka. Yang memilih adalah responden alias rakyat. Pengurus Partai Demokrat hanya jadi fasilitator saja," akunya.

Mubarok mengaku, dirinya siap maju karena untuk bekerjasa sama dengan semua pihak. "Maju karena semangat kerjasama. Bukan semangat bersaing. Itu yang mendorong saya ikut konvensi Demokrat," katanya.

Ia mengaku sudah didukung oleh para ulama, akademisi. "Bahkan ada tiga konglomerat yang banyak uang, yang mendorong saya, yang siap membiayainya untuk sosialisasi. Bukan untuk membeli suara rakyat. Lalu saya berpikir untuk ikut konvensi," katanya.

Ditanya siapa tiga konglomerat yang siap membiyainya, Mubarok enggan menyebutkannya. "Tiga konglomerat itu belum bisa saya sebutkan saat ini. Yang jelas bukan untuk biaya membeli suara. Tapi hanya biaya sosialisasi," katanya.

Saat ini katanya, sudah ada 12 nama yang akan ikut konvensi Demokrat. "Tapi, kemungkinannya, akan diikuti oleh 15 nama. Saya ada diurutan yang terakhir," katanya tersenyum.

Lebih lanjut, Mubarok menegaskan, dirinya maju tidak mencari menang. Jika nantinya dirinya tak terpilih, siap akan jadi tim suksesnya sosok yang terpilih. "Saya tidak punya opsisi jadi presiden. Tapi saya ikut memilih siapa tokoh yang layak jadi presiden. Makanya saya ikut meramaikan konvensi Demokrat," katanya.

Jika nantinya Mubarok menang, katanya, hal itu, sudah kehendak tuhan. "Saya tidak mengandalkan kecerdasan dan kepintaran. Tapi saya akan ikut para pejuang bangsa ini. Yakni, keinginan luhur itu yang mendorong saya. Berkat dan rahmat Allah akan datang," katanya.

Editor : BNJ

Cak Imin: Rhoma Belum Tentu Jadi Capres PKB

Posted: 28 Jul 2013 12:41 PM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Rhoma Irama belum tentu menjadi calon presiden dari partainya.

Menurutnya, komitmen Rhoma bersama PKB saat ini tak lebih dari sekadar untuk berjuang bersama atas nama Nahdlatul Ulama (NU).

"Kehadiran Rhoma ini warna baru di NU. Bukan jadi capres, intinya komitmen berjuang bersama (PKB)," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini, seusai menghadiri peresmian Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2013) malam.

Seperti diketahui, pernyataan berbeda disampaikan Rhoma Irama. Ia mengaku tetap optimis maju sebagai calon presiden dari PKB.

Menurutnya, optimis adalah kunci agar dirinya berhasil memenangi pertarungan dalam pemilihan presiden di 2014 nanti. "Kalau tidak optimis ya jangan dilakukan," kata Rhoma.

Pria yang terkenal sebagai "Raja Dangdut" ini menyampaikan, dirinya terus melakukan konsolidasi dan sosialisasi bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Sosialisasi itu, kata Rhoma, dikemas dalam kegiatan safari Ramadhan ke sejumlah daerah di Indonesia. Mengenai waktu deklarasi, Rhoma mengaku baru akan melakukannya setelah mengetahui hasil pemilihan legislatif.

Bersamaan dengan itu, bila perolehan suara PKB memenuhi presidential threshold dirinya juga berjanji akan mengenalkan tokoh yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden.

Rhoma menyatakan dirinya telah resmi menjadi capres PKB sejak 2 April 2013. Hal itu disampaikan Rhoma saat menghadiri Safari Ramadhan Peringatan Nuzulul Quran PKB, di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung, Kamis (25/7/2013).

Rhoma mengaku mendapat dukungan penuh dari PKB atas pernyataannya ini.

Editor : BNJ

Meski Klaim Sepihak, Rhoma Tetap Optimis Jadi Capres PKB

Posted: 28 Jul 2013 11:45 AM PDT


 JAKARTA, KOMPAS.com - Rhoma Irama tetap optimis maju sebagai calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, optimis adalah kunci agar dirinya berhasil memenangi pertarungan dalam pemilihan presiden di 2014 nanti.

"Kalau tidak optimis ya jangan dilakukan," kata Rhoma, seusai menghadiri peresmian Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2013) malam.

Pria yang terkenal sebagai "Raja Dangdut" ini menyampaikan bahwa dirinya terus melakukan konsolidasi dan sosialisasi bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Sosialisasi itu, kata Rhoma, dikemas dalam kegiatan safari Ramadhan ke sejumlah daerah di Indonesia. Mengenai waktu deklarasi, Rhoma mengaku baru akan melakukannya setelah mengetahui hasil pemilihan legislatif.

Bersamaan dengan itu, bila perolehan suara PKB memenuhi presidential threshold dirinya juga berjanji akan mengenalkan tokoh yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden.

"Tentu kita sudah melakukan komitmen, antara PKB dan saya. Deklarasi nantilah last minute, jangan terburu-buru. Sekarang belum sampai tahap itu, kita harus memenangkan 20 persen kursi DPR dulu. Lalu kita bs menentukan cawapresnya," ujarnya.

Untuk diketahui, pengakuan Rhoma Irama jadi calon presiden dari PKB dianggap hanya klaim sepihak. Pasalnya, PKB baru akan memutuskan calon presiden yang diusungnya dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) yang digelar pasca-pemilu legislatif 2014.

"Secara organisatoris, secara tegas dan jelas, PKB sampai saat ini belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden sama sekali, kami fokus ke pileg dulu," kata Ketua DPP PKB Marwan Ja'far, Jumat (26/7/2013).

Hasil Muspimnas, kata Marwan akan dijadikan pedoman untuk menentukan capres dan cawapres PKB, dan dicocokkan dari hasil konsultasi dengan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) serta para Kyai.

Ia menyampaikan, PKB akan menentukan capres dan cawapresnya berdasarkan tingkat elektabilitas, dan bukan hanya berdasarkan popularitas.

Terkait nama capres PKB yang muncul dan marak diberitakan saat ini, Marwan menegaskan bahwa semuanya hanya sebatas wacana bakal calon presiden. Termasuk di antaranya Rhoma Irama yang ia nyatakan belum tentu diusung PKB menjadi capres.

"DPP PKB tidak dalam posisi memasarkan capres tertentu, yang terjadi, capres itu (Rhoma Irama) mendekati konstituen PKB, tapi belum tentu diusung PKB," tegasnya.

Pernyataan Marwan itu berseberangan dengan pengakuan Rhoma Irama yang mengaku telah resmi menjadi capres PKB sejak 2 April 2013.

Hal itu disampaikan Rhoma saat menghadiri Safari Ramadhan Peringatan Nuzulul Quran PKB, di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung, Kamis (25/7/2013). Rhoma mengaku mendapat dukungan penuh dari PKB atas pernyataannya ini.

Editor : BNJ

Nasdem Persilakan Endriartono Ikut Konvensi Demokrat

Posted: 28 Jul 2013 07:07 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mempersilakan Endriartono Sutarto ikut konvensi partai Demokrat sebagai bakal Calon Presiden 2014. Jika konsekuensi mengikuti konvensi harus mengundurkan diri, Partai Nasdem juga tidak akan menghalangi.

"Kalau mau ikut konvensi sepanjang itu pilihannya, kita mempersilakan," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, ditemui saat konferensi pers pembukaan sejumlah rest area mudik Nasdem di berbagai jalur mudik di Tanah Air, Minggu (28/7/2013).

Meski begitu, Ferry mempertanyakan syarat peserta konvensi harus mundur dari partainya. Menurutnya, tidak ada ketentuan dalam undang-undang bahwa calon presiden harus berasal dari partai.

"Konvensi untuk calon presiden harusnya dari manapun dia berasal, tidak perlu harus mundur. Kalau capres enggak ada ketentuan kalau dia harus dari partai pengusung. Kalau caleg ada, harus jadi anggota partai peserta pemilu. Kalau disampaikan harus mundur dari partai sebelumnya, itu namanya rekruitmen calon anggota dong, bukan calon presiden," kata Ferry.

Ferry mengatakan, ketentuan tersebut harus dilihat sebagai sebuah ruang yang memungkinkan figur seperti Endriartono lebih kokoh dalam membuat keputusan. Ferry juga mengharapkan Endriartono segera bertemu dengan Ketua Umum Nasdem untuk mengetahui pandangan partai secara utuh.

Seperti diberitakan, Endriartono kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Kepangkatan Endriartono di TNI dimulai dengan pangkat Letnan Dua pada 1971. Setelah itu, dia mendapat penugasan baik di dalam maupun luar negeri hingga akhirnya menjadi Panglima TNI di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2002.

Partai Demokrat tengah membentuk Komite Konvensi untuk menjalankan seluruh proses seleksi capres. Nantinya, Komite Konvensi akan diisi dari kader Demokrat dan independen. Menurut Demokrat, keputusan mengenai capres yang akan diusung dilihat dari hasil survei.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Yusril: Apa Karena Dikasih Uang Perkara Dimenangkan?

Posted: 28 Jul 2013 06:46 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Mahkamah Agung harus objektif dan anti suap saat mengani suatu perkara.

"Apa karena dikasih uang perkara dimenangkan? Lalu kalau tidak dikasih tidak dimenangkan? Kalau saya tidak mau terlibat dalam hal seperti itu. Selama ini, kalau saya lawan, saya lawan betul," kata Yusril saat ditemui usai acara buka bersama di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (28/7/2013).

Sementara terkait ditangkapnya anak buah pengacara terkenal Hotma Sitompul setelah terbukti melakukan suap terhadap pegawai MA, Yusril mengatakan jika nantinya terbukti bersalah, maka hendaknya harus dihukum.

"Pada siapa pun tanpa pandang bulu, tentu setelah dikedepankan asas praduga tidak bersalah, harus ditindak sebagaimana mestinya," ucapnya.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pegawai diklat Mahkamah Agung inisial DS dan pengacara yang juga anak buah Hotma Sitompul berinisial MCB secara terpisah, Kamis (25/7/2013) siang.

Mulanya DS diketahui mendatangi kantor MCB, yakni Hotma Sitompul & Associates di Jalan Martapura, Jakarta Pusat, sekitar pukul 11.30. Tak lama kemudian, DS ke luar dari kantor tersebut dan pergi menggunakan motor atau naik ojek.

Penyidik KPK yang mengikuti kemudian menangkap DS saat berada di sekitar Monumen Nasional (Monas), pukul 12.15. DS diduga dalam perjalanan ingin kembali ke Gedung MA.

Dari DS, KPK mendapati uang sekitar Rp 80 juta yang disimpan dalam tas coklat. Uang tersebut diduga baru saja diterima DS dari MCB.

Setelah penangkapan DS, penyidik KPK kemudian mendatangi kantor firma hukum Hotma Sitompul & Associates dan menangkap MCB sekitar pukul 13.20.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Ikut Konvensi Demokrat, Yusril Enggan Tinggalkan PBB

Posted: 28 Jul 2013 06:08 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dia keberatannya dengan aturan dalam konvensi Partai Demokrat yang mengharuskan siapa yang menjadi pemenang konvensi maka harus menjadi kader Partai Demokrat.

Hal itu karena dia tak rela jika harus sampai meninggalkan Partai Bulan Bintang, yaitu partai yang dia dirikan.

"Kalau menang (konvensi) harus keluar dari partai sendiri. Kalau konvensi baru dilaksanakan bulan September, lalu saya non aktif sampai pemilu, partai saya sendiri kan akan berantakan," katanya saat ditemui seusai acara buka puasa bersama di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (28/7/2013).

Untuk itu, lanjut Yusril, dia mengatakan sudah seharusnya ada perbaikan dalam aturan konvensi, yaitu ketika menjadi capres Demokrat bukan berarti harus menjadi kader.

Yusril mengatakan, pemenang konvensi anggap saja sebagai pemimpin yang mendapat dukungan rakyat dan Partai Demokrat yang mencalonkannya. Yusril mengatakan, selain dirinya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga mengungkapkan keberatan yang sama.

"Mereka (Partai Demokrat) meminta kita non-aktif dari partai sendiri dan kalau terpilih harus keluar, lalu jadi kader Demokrat. Saya sudah nyatakan keberatan saya itu dan Pak Mahfud juga menyampaikan keberatannya yang sama," ungkapnya.

Editor : Bambang Priyo Jatmiko

Setelah Menyadap SBY, Apa Iya Australia Mau Minta Maaf?

Posted: 28 Jul 2013 05:47 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Australia didesak meminta maaf atas penyadapan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilakukan agen intelijen Inggris untuk menguntungkan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd. Namun, hal itu diragukan akan dilakukan Pemerintah Australia.

"Harusnya Australia minta maaf. Tapi apa iya mereka mau melakukan itu?" ujar anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tantowi Yahya dihubungi pada Minggu (28/7/2013).

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan bahwa upaya penyadapan yang dilakukan suatu negara kepada negara lain memang seringkali terjadi. Ia mengaku tak terkejut atas penyadapan itu karena pemerintah Australia selalu menjadikan Indonesia sebagai saingan dan ancaman secara sekaligus.

"Kegiatan penyadapan adalah hal biasa yang dilakukan oleh negara-negara dalam rangka mendapatkan informasi dari negara yang menjadi target. Dengan terbukanya praktik penyadapan di konferensi terssbut semakin memperburuk citra Inggris sebagai negara penyelenggara," tuturnya.

Ia menilai penyadapan pada Presiden SBY justru memperburuk citra pemerintah Inggris di mata negara internasional. Pasalnya, aksi penyadapan itu dilakukan saat Presiden SBY menghadiri pertemuan puncak G20 di London pada 2009 silam.

Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY beserta rombongan diketahui disadap oleh agen intelijen Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G20 di London 2009. Sebagaimana dilaporkan oleh Sydney Morning Herald, Jumat (26/7/2013), Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu.

Seorang sumber anonim yang dekat dengan Pemerintah Australia mengungkapkan bahwa pada April 2009, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat. PM Kevin Rudd disebut sangat berhasrat untuk memperoleh informasi intelijen, terutama yang menyangkut para pemimpin Asia Pasifik, termasuk di dalamnya Yudhoyono, PM India Manmoham Singh, dan mantan Presiden Cina] Hu Jintao.

Editor : Ana Shofiana Syatiri
at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)