KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Andi Mallarangeng: Saya Tidak "Digantung" KPK

Posted: 18 Apr 2013 07:39 PM PDT

Andi Mallarangeng: Saya Tidak 'Digantung' KPK

Penulis : Dani Prabowo | Jumat, 19 April 2013 | 02:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Kompleks Wisma Atlet Hambalang, Andi Alfian Mallarangeng tidak merasa jika kasusnya "digantung" oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia pun mengatakan kini fokus menghadapi persoalan hukum yang juga menjerat kolega separtainya dulu, Anas Urbaningrum.

"Saya merasa biasa saja dan saya serahkan apa yang terjadi kepada KPK," kata Andi saat ditemui seusai menjadi pembicara diskusi Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia di Freedom Institute, Kamis (18/4/2013). Dia hanya melempar senyum ketika ditanya apakah akan menambah kuasa hukum seperti yang dilakukan Anas.

Sebelumnya, kuasa hukum Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution menyayangkan sikap KPK yang seolah menggantungkan kliennya. Hal itu menyusul belum diperiksanya Anas oleh penyidik KPK sampai saat ini. "Saya tidak ingin melihat di negara ini, ada orang ditetapkan tersangka lalu terkatung-katung. Kalau memang tidak ada bukti, tidak ada perkara, umumkan, supaya tidak terkatung-katung. Ini imbauan agar negara kita menghormati harkat dan martabat manusia," katanya.

Terpisah, saat dijumpai di Gedung KPK, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, membantah KPK "menggantung" kasus Hambalang yang menjerat Andi dan Anas itu. "Justru teman-teman tahu kalau KPK speed up. Hampir setiap hari KPK melakukan pemeriksaan. Tidak benar jika KPK menggantung nasib seseorang," kata Johan menanggapi pertanyaan wartawan menyusul pernyataan Adnan Buyung tersebut.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Muhaimin Laku Ziarah Makam Tokoh-tokoh Bangsa

Posted: 18 Apr 2013 04:53 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjalani laku spiritual dengan mengunjungi makam sejumlah tokoh bangsa. Ziarah pertama akan menyambangi Blitar, Jawa Timur.

"Saya ingin menyerap spirit perjuangan dan pengabdian mereka untuk diimplementasikan dalam aksi kekinian," kata Muhaimin di Jakarta, Kamis (18/4/2013). Rangkaian ziarah keliling tersebut akan dimulai dari makam Proklamator Indonesia, Soekarno, di Blitar, Jumat (19/4/2013).

Makam Muhammad Hatta, juga Proklamator Indonesia, masuk daftar makam yang akan diziarahi Muhaimin. Berikutnya adalah makam Soeharto, Syahrir, dan Tan Malaka. Dari kalangan Nahdlatul Ulama, yang akan diziarahi Muhaimin adalah makam KH Hasyim Asyari, KH Wahid Hasyim, dan KH Abdurrahman Wahid.

Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi yang dihubungi terpisah mengaku tidak ikut dalam rombongan ziarah tersebut. "Saya jaga kandang," kata Imam yang juga anggota Komisi V DPR RI itu.

Cendekiawan muda NU, Ahmad Baso, menilai, langkah Muhaimin menziarahi makam tokoh bangsa tidak perlu ditafsirkan bermacam-macam. "Wajar saja kan ziarah ke makam tokoh bangsa. Saya kira bukan hanya Muhaimin dan PKB yang melakukan itu, petinggi partai lain juga melakukannya, misalnya PDI-P," kata dia.

Namun, kata Baso, yang jelas dari ziarah ini adalah karena yang melakukan tokoh politik maka tidak akan terlepas dari kepentingan politik. "Bisa saja untuk menarik simpati masyarakat," kata penulis buku Civil Society versus Masyarakat Madani dan mantan anggota Komnas HAM tersebut.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Puan: Jangan Ada Rekayasa Hasil Pemilu

Posted: 18 Apr 2013 03:32 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, pemerintah dan semua pihak terkait harus bisa menyelenggarakan seluruh pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu presiden 2014 dengan baik agar Indonesia siap menghadapi ASEAN Economic Community 2015.

Puan mengingatkan, semua pihak terkait harus siap menghadapi Pilkada serentak di sepanjang 2013. Jika pemilu tidak lancar, maka akan terjadi konflik hingga akhirnya Indonesia tidak akan siap menghadapi 2015 .

Hal itu dikatakan Puan saat berbicara di Indonesian Young Leaders Forum 2013 yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Puan mengatakan, seluruh pihak terkait harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Aparat keamanan harus tetap netral dan tidak ada rekayasa dalam proses penghitungan hasil pemilu, terutama dalam penghitungan melalui teknologi informasi.

"Itu akan timbulkan gejolak dan ketidakstabilan politik," kata putri Megawati Soekarnoputri itu.

Puan mengatakan, konflik terkait pilkada selama ini terjadi karena penyelenggaraan pemilu belum jujur dan adil. Peserta pemilu, kata dia, tidak siap kalah terhormat dan menang secara jujur hingga akhirnya berbuat curang.

Agus Harimurti Yudhoyono, putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga menjadi pembicara, berpendapat, untuk menghadapi ASEAN Economic Community, pembangunan sumber daya manusia diperlukan. Terlebih, sumber daya alam Indonesia semakin lama akan semakin menipis.

Selain itu, kata Agus, perlu terus diupayakan kestabilitas keamanan sebagai syarat mutlak untuk menghadapi tantangan ke depan. Agus berpendapat, permasalahan yang ada dengan negara lain perlu diselesaikan melalui jalur diplomasi.

Meski mengedepankan jalur diplomasi, menurut pria berpangkat Mayor TNI Angkatan Darat itu, penguatan militer tidak bisa diabaikan. Pasalnya, kawasan Indonesia sangat luas. Untuk itu, ia berpendapat perlu ada tambahan anggaran untuk TNI ke depannya.

Anggaran untuk TNI tahun 2013, lanjut Agus, memang sudah cukup besar, yakni sebesar Rp 77 triliun. Namun, katanya, angka itu masih 0,8 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Ia membandingkan dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia sebesar 1,6 persen dari GDP dan Singapura 3,6 persen dari GDP. "Perlu dukungan," kata Agus.

Banyak Parpol Pinang Mahfud MD

Posted: 18 Apr 2013 03:27 PM PDT

Banyak Parpol Pinang Mahfud MD

Penulis : Ariehta Eleison Sembiring | Kamis, 18 April 2013 | 22:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku banyak dipinang oleh partai politik. Pria kelahiran Sampang, Madura, ini juga dicalonkan menjadi kepala Kepolisian Republik Indonesia oleh masyarakat melalui Komisi Kepolisian Nasional. Namun, dari banyaknya penawaran ini, Mahfud mengaku belum menentukan sikap.            

Saya masih lihat dulu. Tawaran mana yang sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut. Tidak bisa langsung ditawari terus langsung saya iyakan.

-- Mahfud MD

"Saya masih lihat dulu. Tawaran mana yang sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut. Tidak bisa langsung ditawari terus langsung saya iyakan," ujar Mahfud seusai menjadi pembicara pada Indonesia Broadcasting Expo 2013, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (18/4/2013).            

Ketika ditanya, apakah dirinya optimistis untuk menjadi calon presiden di bursa Pemilu 2014, dia menjawab masih tidak ingin membicarakannya. "Masih jauh itu. Masih satu setengah tahun lagi. Yang penting, saya sekarang mendengar dulu keluhan masyarakat marginal," tambahnya.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud memiliki segudang kesibukan, seperti undangan memberi kuliah umum di beberapa kampus serta mengunjungi masyarakat.

"Saya baru saja pulang dari Sumatera Utara karena diundang memberi kuliah umum di Universitas Sisingamangaraja. Sejak tidak menjabat, kesibukan saya tidak mengendur. Saya bahkan belum pernah tidur di rumah lagi," tutupnya.

Masyarakat Atambua Lebih Kenal Ramos Horta

Posted: 18 Apr 2013 03:06 PM PDT

Daerah Perbatasan

Masyarakat Atambua Lebih Kenal Ramos Horta

Penulis : Ariehta Eleison Sembiring | Kamis, 18 April 2013 | 22:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Di Atambua, Nusa Tenggara Timur, daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste ini, siaran televisi dan radio lebih banyak dari stasiun Timor Leste dan Australia. Tidak mengherankan jika masyarakat Atambua lebih mengerti perkembangan negara jiran itu dibandingkan Tanah Air mereka sendiri. Tak mengherankan pula masyarakat Atambua lebih mengenal Ramos Horta (mantan Presiden Timor Leste) dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Prihatin dengan kondisi itu, Direktur Utama Radio Repubik Indonesia (RRI) Niken Widiastuti bertekad untuk memperluas jangkauan RRI hingga mencakup daerah perbatasan.

"Kami pernah mengunjungi Atambua. Mereka tidak kenal Presiden RI. Kami lalu bertekad menambah luas cakupan RRI hingga ke daerah perbatasan," kata Niken, seusai menjadi pembicara pada Indonesia Broadcasting Expo 2013, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (18/4/2013).  

Saat ini, RRI memiliki 80 cabang di seluruh Indonesia dengan 20 kontributor di luar negeri. RRI juga telah menambah satu lagi cabangnya di Bengkalis, wilayah perbatasan Riau-Malaysia.

"Lima ratus ribu penduduk Bengkalis lebih mudah mengakses 64 stasiun televisi asing yang masuk ke wilayah ini, termasuk televisi dan radio Malaysia. Kehadiran RRI akan menerobos kebuntuan informasi dari Indonesia yang sampai ke Bengkalis," katanya.  

Garis batas Indonesia-Malaysia itu sepanjang 1.025 kilometer. Siaran Indonesia kalah dengan siaran Malaysia karena pemancar yang digunakan negara itu mampu mencapai radius 40 kilometer sementara Indonesia cuma dua kilometer.  

"RRI bertekad terus menambah jangkauannya di 21 titik perbatasan. Ini sebagai langkah nasionalis untuk merawat keindonesiaan. Tanpa terjangkau informasi dari Indonesia, muskil masyarakat perbatasan akan tumbuh nasionalismenya," katanya.

Nurhayati Assegaf Siap Rangkap Jabatan

Posted: 18 Apr 2013 02:47 PM PDT

Nurhayati Assegaf Siap Rangkap Jabatan

Penulis : Sabrina Asril | Kamis, 18 April 2013 | 21:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan siap menjadi wakil ketua umum jika mendapat kepercayaan partai. Jika menjadi Wakil Ketua Umum Demokrat, Nurhayati mengatakan tetap akan menjabat sebagai ketua fraksi. Ia pun yakin kedua posisi itu akan diembannya dengan baik.

"Kalau sebagai kader diberi tugas, tugas seberat apa pun, Insya Allah kita bisa laksanakan dengan baik," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Ketika itu, wartawan bertanya kepada Nurhayati tentang kemungkinan pergantian ketua fraksi jika terpilih sebagai wakil ketua umum. Saat ditanyakan lebih lanjut kemungkinan dirinya menanggalkan jabatan ketua fraksi, Nurhayati pun berkelit. "Saya tak mau bicara sesuatu tentang diri saya," ujarnya.

Nurhayati yang merupakan formatur Partai Demokrat mengatakan, ada beberapa posisi yang akan digantikan seperti wakil sekretaris jenderal. Wakil sekretaris jenderal yang ditinggalkan Nurhayati itu akan diisi oleh Andi Nurpati. Sementara posisi wakil bendahara umum, yang berjumlah tiga orang, dipangkas menjadi dua orang.

Posisi bendahara umum yang sebelumnya dijabat Sartono Hutomo juga akan digantikan oleh kader lain. Sementara posisi wakil ketua umum yang awalnya berjumlah dua orang akan menjadi lima orang. Nurhayati dan Soekarwo merupakan calon kuat pengisi pos wakil ketua umum itu.

Nurhayati menjelaskan, perubahan struktur ini akan disampaikan langsung Ketua Umum partai Susilo Bambang Yudhoyono kepada publik pada Minggu (21/4/2013). "Jadi finalisasinya nanti akan disampaikan semua pada hari Minggu," katanya.

Diduga Korupsi, Polri Tahan Pegawai BPH Migas

Posted: 18 Apr 2013 02:12 PM PDT

Diduga Korupsi, Polri Tahan Pegawai BPH Migas

Penulis : Dian Maharani | Kamis, 18 April 2013 | 21:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri telah menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi perjalanan dinas di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) anggaran 2010-2011. Kedua tersangka dalam kasus ini yaitu Kepala Subbagian Umum berinisial UR dan Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berinisial EMS.

"Berkas para tersangka sudah selesai, yang pertama berkas EMS, sudah pernah dilimpahkan tahap satu, namun dikembalikan atau P19. Sekarang kita terus melakukan pemenuhan atau melengkapi petunjuk jaksa. Penyidik telah menahan tersangka," terang Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2013).

Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Sementara itu penyidik berupaya melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Agus menerangkan, pihaknya telah memerika sebanyak 30 saksi.

Dalam pengelolaan perjalanan dinas tersebut, keduanya diduga menyalahgunakan anggaran tahun 2010 sebesar Rp 2,6 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp 938 juta rupiah. Perjalanan dinas diduga fiktif dan melibatkan maskapai penerbangan.

"Kasus ini terkait dugaan kerugian negara lebih dari Rp 3 miliar. Pemeriksaan saksi sudah lebih dari 30 orang, yang akhirnya mengarah pada dua tersangka itu," terang Agus.

Tersangka diduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat 1 dan 3 dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 20 tahun 2001.

"Ancaman hukuman 1 sampai 20 tahun dan denda Rp 50 juta sampai 1 miliar," kata Agus.

Kegaduhan Politik Akibat Ketidakjujuran

Posted: 18 Apr 2013 12:38 PM PDT

Kegaduhan Politik Akibat Ketidakjujuran

Penulis : Stefanus Osa Triyatna | Kamis, 18 April 2013 | 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memandang, beda tipis antara stabilitas politik dan ekonomi. Banyak kegaduhan yang bakal terjadi semakin memanas pada tahun 2014. Tahun 2013 saja, ada minimal 131 pemilihan kepala daerah dan lima pemilihan gubernur di Indonesia.

"Hari-hari ini kita dihadapkan pada kegaduhan politik, sehingga tahun 2013 disebut sebagai tahun politik. Kegaduhan ini membuat semua partai politik harus bergerak cepat supaya didapatkan stabilitas pada tahun 2014," ujar Puan dalam Indonesian Young Leaders Forum 2013 yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Menurut Puan, fenomena kegaduhan politik yang diperlihatkan kepada masyarakat justru berawal dari cara pemilihan yang tidak jujur. Sistem teknologi informasi publik mudah direkayasa.

Karena itu, Puan menegaskan, diharapkan stabilitas pelaksanaan Pilkada dengan sungguh jujur dan adil. Saat ini, PDIP berharap, pemerintah, Bawaslu, KPU, dan Panwaslu bekerja sesuai dengan tahapan pemilu. Kemudian, netralitas dari a parat keamanan dan perhitungan suara yang tepat.

"Jangan sampai money politic terjadi dan sistem teknologi informasi direkayasa. Karena, inilah yang akan menghasilkan gejolak dan ketidakstabilan politik hingga berdampak pada kestabilan ekonomi," ujar Puan.

Hari-hari ini kita dihadapkan pada kegaduhan politik, sehingga tahun 2013 disebut sebagai tahun politik.

-- Puan Maharani
at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)