KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Nanan: Kalau Polisi Galak Itu untuk Mencegah Kecelakaan

Posted: 21 Mar 2013 08:26 PM PDT

Nanan: Kalau Polisi Galak Itu untuk Mencegah Kecelakaan

Penulis : Alsadad Rudi | Jumat, 22 Maret 2013 | 03:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Data dari kepolisian menyebutkan, faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia rata-rata oleh dua hal, yaitu tidak adanya kesadaran menaati aturan lalu lintas dan tidak adanya etika dalam berlalulintas. Hal tersebut diungkapkan Wakil Kepala Polri Komjen Pol Nanan Soekarna dalam acara deklarasi "Keselamatan Berlalulintas atau Road Safety" di gedung NTMC, Korlantas Polri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2013).

"Jadi kalau polisi galak itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan," kata Nanan.

Acara deklarasi "Keselamatan Berlalulintas" itu sendiri merupakan hasil kerjasama antara Polri dan Ikatan Motor Indonesia (IMI). Hadir dalam acara, antara lain Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Pudji Hartanto, Wakil Ketua PP IMI Sadikin Aksa, Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Hotma Simanjuntak dan Presiden Federation Internationale I'Automobile (FIA) Jean Todt.

Nanan sendiri menyatakan, deklarasi keselamatan berlalulintas merupakan momentum bagi Polri dan IMI untuk mengajak segenap lapisan masyarakat agar mulai menyadari betapa pentingnya kesadaran berlalulintas saat berkendara di jalan raya.

"Deklarasi ini merupakan awal dari aksi kampanye, penyuluhan, dan bimbingan bagi masyarakat luas yaang akan dilaksanakan oleh IMI pengurus provinsi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2013," tegas Nanan yang juga merupakan Ketua PP IMI ini.

Sementara Jean Todt yang juga didaulat untuk memberikan sambutan mengatakan bahwa faktor penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan yaitu di antaranya menghindari berkendara dalam kondisi mabuk serta selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara di mobil dan menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor.

"Saya sangat senang bisa berada di sini dan senang dengan komitmen IMI dan Polri untuk keselamatan berlalulintas," kata Jean yang hadir di Indonesia di sela-sela penyelenggaraan seri balap mobil F1 di Australia (17/3/2013) dan Malaysia (24/3/2013).

Acara yang berslogan "Saya Pelopor Keselamatan Berlalulintas" ini diawali dengan atraksi motor besar yang dilakukan sejumlah Polisi Wanita sebelum dimulainya acara deklarasi.

Puslabfor Mabes Polri Selidiki Kebakaran Gedung Setneg

Posted: 21 Mar 2013 05:57 PM PDT

Puslabfor Mabes Polri Selidiki Kebakaran Gedung Setneg

Penulis : Dian Maharani | Jumat, 22 Maret 2013 | 00:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Markas Besar Kepolisian RI menurunkan tim dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk menyelidiki kebakaran di Gedung Sekretariat Negara. Tim Puslabfor mulai bekerja besok setelah kondisi ruangan yang terbakar telah dingin.

"Sudah di pasang police line dan besok diperiksa oleh Puslabfor, karena saat ini masih panas," tulis Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Suhardi Alius melalui pesan singkat, Kamis (21/3/2013) malam.

Pihak Setneg menduga, penyebab kebakaran adalah korsleting listrik di lantai tiga. Namun, penyelidikan tetap akan dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran. Suhardi mengatakan, kepolisian telah berkoordinasi langsung dengan pihak Setneg.

"Kita juga sudah koordinasi dengan Setneg," kata Suhadi.

Seperti diberitakan, kebakaran terjadi di Gedung Sekretariat Negara yang berada di kompleks Istana Presiden, Kamis sekitar pukul 16.50 WIB. Api berkobar di lantai 3 gedung tersebut.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran Subejo mengatakan, api di kantor Setneg telah padam pukul 18.10 WIB. Sebanyak 37 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api tersebut. Menurut Subejo, tak ada korban jiwa akibat kebakaran itu.

Menteri Sekretaris Negara, Lambok V Nahattands menyatakan, semua dokumen penting negara tidak ada yang terbakar dan berhasil diselamatkan. Dia mengatakan api hanya membakar ruang rapat atau sidang lantai 3.

Kapolda: Kebakaran Setneg Bukan Karena Sabotase

Posted: 21 Mar 2013 05:00 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno menegaskan kebakaran di Kantor Utama Sekretariat Negara, Kamis (21/3/2013) petang, bukanlah karena adanya sabotase. Pernyataan itu disampaikan Putut seusai meninjau lokasi kebakaran.

"Tidak ada sabotase, ini murni kebakaran," kata Putut di lokasi kejadian, Kamis malam (21/3/2013).

Awalnya, lanjut Putut, pihaknya akan menggelar olah tempat kejadian perkara pada Kamis malam ini. Namun, karena suasana di TKP masih panas, olah TKP akan dilakukan pada Jumat (22/3/2013).

Putut juga mengaku belum mengetahui pasti penyebab kebakaran. Semuanya akan terjawab dari hasil olah TKP.

"Tim Labfor kami kan memang belum bekerja. Nanti kalau sudah dingin baru olah TKP, mungkin besok pagi," ujar Putut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta publik agar tidak mengaitkan kebakaran di Gedung Utama Sekretariat Negara dengan hal-hal negatif. Penyebab kebakaran hingga kini memang belum dapat diketahui.

"Kita konsentrasi pemadaman dulu. Jangan sejauh itu. Jangan negatif dulu," kata Djoko.

Kebakaran di Kantor Setneg terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Awalnya, api terlihat dari atap gedung yang menjadi Kantor Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Selang beberapa menit, api turun ke lantai 3. Api tampak membakar ruang-ruang yang terdapat di lantai 3, termasuk ruang rapat yang kerap digunakan untuk sidang kabinet paripurna yang diperluas.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI berhasil memadamkan api yang berkobar sekitar pukul 18.10 WIB. Sebanyak 37 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api tersebut.

Gedung Utama Sekretariat Negara ini bersebelahan dengan Wisma Negara, Jakarta. Wisma Negara, di antaranya, dipakai sebagai tempat tinggal sebagian anggota Pasukan Pengamanan Presiden. Jarak Gedung Utama Setneg-Wisma Negara sekitar 5 meter saja.

Sementara itu, jarak antara Gedung Utama Setneg dengan Istana Negara sekitar 50 meter. Presiden SBY, Ani Yudhoyono, beberapa jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman, Kapolri Timur Pradopo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, tampak ikut meninjau lokasi kebakaran.

Bara Hasibuan: Ide Duet Prabowo-Hatta Prematur

Posted: 21 Mar 2013 04:42 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Kalangan internal Partai Amanat Nasional tampaknya belum satu suara soal rencana duet Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Wacana yang sempat mengemuka beberapa hari terakhir, dinilai justru terlalu prematur.

"Pak Hatta memang saat itu bertemu dengan Pak Prabowo, tetapi pertemuan itu tidak secara konkret membicarakan soal koalisi," tepis Ketua DPP PAN Bara Hasibuan, melalui siaran pers, Kamis (21/3/2013). Menurut dia, keputusan dengan partai apa PAN akan berkoalisi, baru akan dibahas dan diputuskan setelah pemilu legislatif.

"Pada prinsipnya, Pak Hatta membuka pembicaraan seluas-luasnya dengan semua pihak, tidak hanya dengan Pak Prabowo," kata Bara. Sementara itu, penetapan Hatta menjadi calon Presiden yang akan diusung partainya, imbuh dia, merupakan keputusan Rakernas PAN pada Desember 2011. Karenanya, tak ada rencana untuk mengajukan Hatta sebagai calon wakil presiden.

Saat ini, tegas Bara, PAN hanya fokus pada persiapan Pemilu Legislatif 2014. "Kita semua tahu bahwa hasil Pemilihan Legislatif merupakan faktor determinan bagi pemilihan presiden," kata dia. Selebihnya, tambah Bara, seluruh kader PAN yang duduk di pemerintahan diminta fokus bekerja dan memikirkan kepentingan rakyat.

"Ini semua arahan umum Pak Hatta di tengah konstelasi politik 2013," ujar Bara. Dia pun menambahkan bahwa saat ini harus diwaspadai skenario yang memanfaatkan survei untuk sengaja mendorong kandidat-kandidat tertentu berpasangan.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PAN Viva Yoga Mauladi berpendapat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa merupakan calon pasangan ideal untuk pemilihan presiden pada 2014. Kedua tokoh itu, menurut dia, telah memiliki visi misi yang sama dan saling punya chemistry atau kecocokan. 

"Dua tokoh ini punya visi yang sama. Pertama, bagaimana cara memperbaiki Indonesia ke depan. Kedua, mereka punya chemistry yang sama, ini penting," kata Viva di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2013) malam. Rencana duet itu berhembus setelah Prabowo menyambangi rumah Hatta, Minggu (3/2/2013). Kemudian, dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan Prabowo-Hatta berpeluang untuk diduetkan.

Elektabilitas Prabowo dalam hasil survei lebih tinggi daripada Hatta sehingga ia ditempatkan sebagai calon presiden dan Hatta sebagai wakil. Survei terbaru LSI yang dilakukan pada 1-8 Maret 2013, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menempati peringkat ketiga hasil survei dengan 10,1 persen. Namun, duet keduanya masih kalah populer jika dibandingkan Aburizal Bakrie-Joko Widodo yang menempati urutan teratas (36 persen) dan Megawati-Jusuf Kalla (22,9 persen).

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Max: Tak Ada "Grand Design" di KLB

Posted: 21 Mar 2013 04:16 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Belum munculnya nama-nama kader Partai Demokrat yang nantinya akan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat pada pada Kongres Luar Biasa di Bali akhir Maret 2013 mendatang, menimbulkan tanda tanya besar bagi banyak pihak. Sejumlah kalangan beranggapan ada skenario besar (grand design) dalam KLB nanti. Namun, anggapan itu ditepis oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua.

"Tidak ada grand design (dalam pemilihan calon ketua umum Partai Demokrat dalam KLB)," tepis Max seusai jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (21/3/2013). Namun, dia masih enggan menyebutkan siapa saja kader Partai Demokrat yang akan maju dalam bursa calon ketua umum partai berlambang segitiga itu.

"Yang jelas, calon ketua umum itu harus aktif di kader minimal selama lima tahun," ujar Max. Dia pun menolak banyak berkomentar soal bursa calon ketua umum pengganti Anas Urbaningrum itu.

Sikap Max senada dengan pernyataan Sekertaris Jendral Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. "Hanya Tuhan, Pak SBY, dan kader Partai Demokrat saja yang tahu," kata Ibas saat ditanya wartawan terkait siapa saja yang akan maju dalam pemilihan calon ketua umum.

KLB diagendakan akan dilangsungkan di Bali pada 30-31 Maret 2013 . Ibas akan menjadi Ketua Steering Committee dan Max Sopacua sebagai Ketua Organizing Committee KLB. Saat ini, mulai beredar banyak nama yang digadang-gadang menjadi calon ketua umum, baik dari kalangan internal maupun eksternal.

Dari kalangan internal, misalnya, muncul dukungan kepada Marzuki Alie, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ani Yudhoyono, Saan Mustopa, Tri Dianto, hingga Syarief Hasan. Sementara dari kalangan eksternal muncul dukungan untuk Gita Wirjawan dan Pramono Edhie. Namun, kedua tokoh eksternal ini sudah memastikan tidak akan ikut dalam bursa calon ketua umum Partai Demokrat.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Timses Marzuki Dekati Pengurus Daerah

Posted: 21 Mar 2013 04:00 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver politik mulai dilakukan dari para kandidat calon Ketua Umum Partai Demokrat. Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) bahkan sudah dikumpulkan oleh tim sukses Marzuki Alie di Makassar, pekan lalu.

"Menurut DPC di Maluku Utara, ada tim-tim utusan yang melakukan pertemuan di Makassar minggu lalu. Itu timnya pak Marzuki Alie," ujar Wakil Ketua II DPD Maluku Utara Juanda Bakar saat dihubungi, Kamis (21/3/2013). Juanda mengatakan setidaknya ada tiga pengurus DPC di Maluku Utara yang hadir dalam pertemuan itu.

Menurut Juanda, pertemuan itu lebih banyak membahas visi dan misi Marzuki maju menjadi Ketua Umum. "Tim suksesnya saja yang ada, pak Marzukinya tidak ada," ucap Juanda.

Selain Marzuki, Juanda mengaku pengurus di daerah Maluku Utara juga didekati oleh kandidat lainnya, Saan Mustopa. "Kalau Saan ada yang berkomunikasi pengurus di sini lewat telepon," ujarnya.

Lebih lanjut, Juanda menilai komunikasi para calon kandidat itu wajar saja dilakukan menjelang kongres. Tetapi, Juanda menegaskan DPD Maluku Utara dan seluruh pengurus cabang di bawahnya tetap menunggu instruksi dari Majelis Tinggi. "Jadi kalau sekarang ada komunikasi yang dilakukan dengan para tim dari kandidat ya tidak apa-apa. Ini namanya berdemokrasi, tapi keputusan kami menunggu arahan lebih lanjut dari Majelis Tinggi," tutur Juanda.

Partai Demokrat akan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa pada 30-31 Maret 2013 di Bali. Kongres dilakukan untuk memilih Ketua Umum baru menggantikan Anas Urbaningrum. Diperkirakan akan ada sekitar 800 peserta yang akan mengikuti kongres itu.

Beberapa nama muncul digadang-gadang menjadi calon Ketua Umum. Dari kalangan internal mencuat nama Marzuki Alie, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ani Yudhoyono, Syarief Hasan, Hadi Utomo, hingga Tri Dianto. Marzuki sendiri yang sempat menyatakan kesiapannya maju dalam kongres mulai menutup diri berkomentar kepada media massa.

Terakhir kali diwawancarai, Marzuki mengatakan tidak ada kata siap atau tidak siap terkait kongres. Ia pun tak mau lagi berkomentar apa pun mengenai KLB, termasuk pula pencalonan namanya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Jumlah Peserta KLB Sama dengan Kongres 2010

Posted: 21 Mar 2013 03:49 PM PDT

Jumlah Peserta KLB Sama dengan Kongres 2010

Penulis : Dani Prabowo | Kamis, 21 Maret 2013 | 22:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan jumlah peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang akan berlangsung di Bali pada 30-31 Maret mendatang akan sama dengan jumlah peserta Kongres Partai Demokrat pada 2010. Peserta berasal dari Dewan Pimpinan Cabang, Daerah, dan Pusat.

"Ada sekitar 800 kader Partai Demokrat yang akan mengikuti jalannya KLB mendatang," kata Max kepada Kompas.com, Kamis (21/3/2013). Dia mengatakan peserta KLB akan didominasi para ketua dan sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat dari seluruh wilayah di Indonesia. "Komposisisinya sebanyak 560 orang dari DPC, sisanya baru dari DPD dan pusat," ujar Mx.

Saat disinggung mengenai pilihan lokasi penyelenggaraan KLB, Max mengatakan itu sudah direncanakan sejak beberapa hari lalu. Bali dipilih karena juga bertepatan dengan agenda Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden. "Kebetulan Pak SBY ada jadwal kunjungan ke sana, untuk itu KLB akan dilangsungkan di sana," katanya.

KLB diagendakan berlangsung di Bali pada 30-31 Maret 2013. Ibas akan menjadi Ketua Steering Committee dan Max Sopacua sebagai Ketua Organizing Committee KLB. Saat ini mulai beredar banyak nama yang digadang-gadang menjadi calon ketua umum, baik dari kalangan internal maupun eksternal.

Dari kalangan internal, misalnya, muncul dukungan kepada Marzuki Alie, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ani Yudhoyono, Saan Mustopa, Tri Dianto, hingga Syarief Hasan. Sementara itu, dari kalangan eksternal muncul dukungan untuk Gita Wirjawan dan Pramono Edhie. Namun, kedua tokoh eksternal ini sudah memastikan tidak akan ikut dalam bursa calon ketua umum Partai Demokrat.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Palmer: Abaikan Dulu Laporan Ibas

Posted: 21 Mar 2013 03:17 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Advokat Palmer Situmorang meminta Polri tak memproses laporan dugaan pencemaran nama baik dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas terhadap Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis di Polda Metro Jaya. Yulianis menyebut Ibas menerima 200.000 dollar AS dari Grup Permai saat Kongres Partai Demokrat tahun 2010.

"Polisi tidak perlu melakukan penyidikan atas pengaduan itu, karena sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilahirkan dari gerakan reformasi, dan tertuang dalam landasan filosofis Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya, bahwa setiap penyampaian informasi adanya korupsi harus diberi perlindungan hukum. Setiap upaya membongkar korupsi tidak boleh dipidanakan," tutur Palmer, Kamis (21/3/2013) malam.

Apabila keterangan Yulianis dianggap sebagai fitnah, menurut Palmer, polisi yang menerima pengaduan harus menunggu hingga penyidikan kasus Hambalang dan kasus korupsi yang disebut oleh Yulianis dan terkait dengan Ibas selesai disidik. Jika ternyata putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ada penghentian perkara, bahwa apa yang dinyatakan Yulianis tidak terbukti, barulah pengaduan Ibas boleh diproses. Hal itu seperti dimaksud dalam Peraturan Kepala Polri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012.

Menurut Palmer, jika keterangan Yulianis diberikan dalam suatu pemeriksaan perkara, dia tidak bisa dipidanakan karena pencemaran nama baik. Dia bisa dikenakan sumpah palsu. Unsur perbuatan fitnah atau pencemaran nama baik tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana apabila pernyataan itu diberikan untuk kepentingan umum.

Ibas melaporkan Yulianis ke Polda Metro Jaya, Rabu (20/3/2013). Yulianis dinilai mencemarkan nama baiknya karena menyebutkan Ibas menerima uang dari Grup Permai. Pernyataan Yulianis itu sesuai dengan data keuangan Grup Permai yang dimilikinya. Ibas menyatakan tak mengenal atau tidak pernah bertemu dengan Yulianis. Ibas juga menyangkal menerima uang itu.

Palmer mengatakan, pernyataan yang diberikan untuk kepentingan membela diri juga tidak bisa dipidana. Yulianis memberi keterangan, sebab dia dituduh juga sebagai bagian dari korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Mohammad Nazaruddin. Kasus itu belum selesai disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterangan untuk membela diri itu diatur dalam Pasal 312 Ayat (1) KUHP.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, menurut Palmer, juga pernah melaporkan Nazaruddin, karena dianggap mencemarkan nama baiknya melalui pernyataannya ketika berada di luar negeri. Polisi tak menindaklanjuti laporan itu sampai saat ini, karena keterangan Nazaruddin itu bagian dari upaya pengungkapan kasus korupsi. Kini, terbukti keterangan Nazaruddin itu menyeret banyak petinggi Partai Demokrat dan penyelenggara negara ke pengadilan.

Palmer menambahkan, keterangan Yulianis yang dianggap mencemarkan nama baik Ibas bukan hanya disampaikan kepada wartawan. Yulianis juga sudah menyebut nama Ibas dalam penyelidikan dan penyidikan oleh KPK, juga dalam persidangan di pengadilan.

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)