KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Ical-Jokowi Peringkat Teratas, Golkar Tak Mau Terlena

Posted: 17 Mar 2013 08:30 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyambut gembira hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden kedua tertinggi elektabilitasnya. Duet pasangan Ical-Jokowi bahkan mendapat peringkat teratas dukungan responden.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto mengatakan, pelan tapi pasti, elektabilitas Ical akan terus meningkat. "Yang lebih fenomenal lagi sudah melewati angka 20 persen sebuah capaian elektabilitas tertinggi dalam sepanjang survei di Indonesia selama ini. Apalagi jika dipasangkan dengan Jokowi, pasangan ARB (Aburizal Bakrie)-Jokowi mampu menduduki posisi teratas," ujar Hajriyanto di Jakarta, Minggu (17/3/2013).

Hasil survei itu, lanjut Hajriyanto, menimbulkan optimisme baru bagi segenap keluarga besar Partai Golkar. Namun demikian, Hajriyanto menilai survei bersifat situasional dengan asumsi pemilu dilakukan hari ini.

"Oleh karena itu, survei ini tidak boleh membuat kami terlena. Kerja-kerja politik yang sabar dan tekun justru harus ditingkatkan lagi," kata Hajriyanto.

Menurut Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini, roadshow yang dilakukan Ical ke daerah-daerah untuk menemui rakyat harus ditingkatkan frekuensi dan intensitasnya.

Demikian juga dengan kunjungan kader-kader Partai Golkar baik kader struktural maupun kultural untuk menemui masyarakat luas harus terus diintensifkan. "Partai Golkar menyadari penuh bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat, maka rakyat mutlak harus ditemui dalam suasana yg lebih akrab dan dialogis," ucapnya.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil penelitian terbaru terkait kandidat capres dan cawapres Pemilu 2014. Dari hasil penelitian itu, LSI menyebutkan ada tiga kandidat capres terkuat yakni Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto.

Megawati mendapatkan dukungan suara 20,7 persen; Aburizal Bakrie mendapat 20,3 persen; dan Prabowo Subianto mendapat 19,2 persen. Di tempat selanjutnya yakni Wiranto (8,2 persen), Hatta Rajasa (6,4 persen), Ani Yudhoyono (2,4 persen), Suryadarma Ali (1,9 persen), Anis Matta (1,1 persen), Muhaimin Iskandar (1,6 persen), dan Surya Paloh (2,1 persen).

Sementara responden yang masih belum memutuskan pilihannya mencapai 16,1 persen. Sementara terkait prediksi koalisi dalam Pemilu 2014, duet pasangan Ical-Jokowi menempati posisi teratas sebagai pasangan calon Presden dan Wakil Presiden.

Duet Ical-Jokowi bahkan mengalahkan Megawati Soekrnoputri-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ical-Jokowi memperoleh dukungan 36 persen, Megawati-JK dengan 22,9 persen, dan Prabowo-Hatta memperoleh dukungan sebesar 10,1 persen.

KPK Sita Rumah dan Tanah Irjen Djoko di Bali

Posted: 17 Mar 2013 06:49 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aset-aset mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang diduga terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Terakhir, KPK menyita sebuah rumah dan tanah milik Djoko di Bali.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara KPK Johan Budi SP, dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Minggu (17/3/2013). "Penyidik KPK kembali melakukan penyitaan aset yang diduga terkait DS (Djoko Susilo) di Perumahan Harvestland, Jalan Raya Kuta dan sebidang Tanah di Tabanan Desa Sudimara, seluas sekitar 7.000 meter," ucap Johan.

Penyitaan itu, lanjutnya, dilakukan pada Jumat (15/3/2013). Penyitaan dilakukan tak lama berselang setelah KPK menyita enam buah bus milik Djoko di Yogyakarta.

Lebih Dari Rp 100 Miliar

Sebelumnya Johan mengungkapkan, nilai aset yang dimiliki mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, ditaksir mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Hingga Kamis (14/3/2013), KPK baru menyita aset Djoko, yang total nilainya di bawah Rp 100 miliar.

Johan Budi mengungkapkan, pihaknya masih terus menelusuri aset Djoko. "Tentu lebih (dari Rp 100 miliar) ya. Sedang ditelusuri, belum ada kesimpulan apakah ada penyitaan aset lagi atau tidak," kata Johan di Jakarta.

Lebih jauh Johan mengatakan, penelusuran aset ini akan berhenti seiring dengan dilimpahkannya perkara Djoko ke pengadilan. Dia belum dapat memastikan berapa persen proses penelusuran aset Djoko sudah berlangsung. "Itu penyidik yang tahu," katanya.

Sejauh ini KPK sudah menyita 33 aset Djoko. Ke-33 aset itu terdiri dari 26 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan empat mobil milik Djoko.

Penyitaan dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian terkait proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM), yang menjerat Djoko. Tujuannya, mencegah perpindahan aset selama proses penyidikan berlangsung.

KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM. Jenderal bintang dua itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga merugikan keuangan negara.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK menjerat Djoko dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Modus pencucian uang Djoko diduga dilakukan melalui pembelian aset berupa properti, baik tanah maupun lahan, dan diatasnamakan kerabat serta orang dekat Djoko.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Jokowi Tak Mau Pikirkan Hasil Survei LSI

Posted: 17 Mar 2013 12:20 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta tidak mau memikirkan hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menempatkannya sebagai calon cawapres paling potensial. Dalam survei tersebut, Aburizal "Ical" Bakrie-Jokowi menempati peringkat pertama sebagai capres dan cawapres untuk pemilu 2014 mendatang.

"Saya enggak mau mikir ke situ," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo usai acara diskusi entrepreneurship di Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, Minggu (17/3/2013).

Jokowi mengungkapkan, dirinya hanya ingin mengurus macet, banjir, rusun kampung deret, dan super kampung. Selain itu, Jokowi juga masih ingin mengurus Marunda, Sunter, Muara Baru, Pluit, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Angke yang masih menjadi masalah Jakarta.

Selain itu, Jokowi juga masih ingin memikirkan antusias pemuda yang ingin membangun usaha. Suami dari Iriana tersebut juga ingin memberikan peluang kepada mereka untuk bisa membangun usaha entah melalui klinik usaha maupun pendidikan berbasis usaha.

Melihat antusias pemuda mengenai entrepreneurship tadi, kata Jokowi, dirinya ingin fokus membangun sebuah pola usaha melalui teknologi. Untuk itu, dirinya meminta supaya jangan menanyakan mengenai pencapres-cawapresan dia dengan Ical terlebih dahulu.

"Saya sangat bangga anak muda antusias dengan usaha," kata Jokowi.

Sebelumnya, duet Aburizal "Ical" Bakrie dengan Joko Widodo diperkirakan akan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden terkuat. Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ical-Jokowi mengungguli pasangan Megawati Soekrnoputri-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ical-Jokowi berada di peringkat pertama dengan 36 persen, Megawati-JK 22,9 persen, dan Prabowo-Hatta 10,1 persen.

Adapun, survei ini dilakukan pada tanggal 1-8 Maret 2013 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden 1.200 orang yang tersebar di 33 provinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif seperti focus group discussion, indepth interview, dan analisis media. Sementara, margin of error 2,9 persen.

Jhonny Allen: Pasar Bebas Caketum Bikin Kacau

Posted: 17 Mar 2013 12:14 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen mengatakan, Majelis Tinggi mendorong mekanisme aklamasi diterapkan dalam penetapan ketua umum baru pada Kongres Luar Biasa (KLB). Mekanisme aklamasi ini dinilai yang paling aman dari potensi kericuhan yang akan terjadi.

"Aklamasi itu demokratis juga. Bayangkan kalau dibiarkan pasar bebas, akan kacau jadinya. Sama saja dengan di rumah kalau tidak ada aturan bagaimana, sembarangan aja?" kata Jhonny saat dihubungi Minggu (17/3/2013).

Jhonny mengatakan, saat ini setiap kader dipersilakan mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain untuk menjadi ketua umum. "Tetapi, nantinya kami berharap hanya ada satu calon dan itu akan diterima semua oleh kader Demokrat," ucapnya.

Ia pun membantah mekanisme musyawarah mufakat sebagai ajang untuk menjegal calon-calon yang saat ini bermunculan. "Tidak ada jegal-menjegal. Yang ada hanya aturan tentang siapa yang maju, jelas dong perlu aturan mainnya. Lagi pula musyawarah mufakat ini kan salah satu bentuk demokrasi," kata Jhonny.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Demokrat lainnya, Max Sopacua. Max mengatakan, tidak ada istilah pasar bebas pada KLB. "Ini kongres luar biasa, jadi semuanya harus lebih tertata, berbeda dengan kongres lima tahunan," ucap Max.

Ia juga mengatakan, mekanisme aklamasi ini dilakukan lantaran saat ini banyak kader yang ingin maju sebagai ketua umum. "Belum ada apa-apa semua orang mau maju, harus ada ketentuannya. Jadi aklamasi lebih baik," tuturnya.

Bursa kursi Ketua Umum Partai Demokrat kini kian panas dengan munculnya sejumlah nama yang digadang menjadi pengganti Anas Urbaningrum. Dari kalangan internal nama yang disebut-sebut yakni Hadi Utomo (mantan Ketua Umum Partai Demokrat), Marzuki Alie (Wakil Ketua Dewan Pembina), Edhie Baskoro Yudhoyono (Sekjen), dan Ny Ani Yudhoyono. Sementara dari kalangan eksternal yakni Djoko Suyanto (Menkopolhukam), Jenderal TNI Pramono Edhie (Kasad), dan Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan).

Seluruh kandidat akan dipilih dalam forum Kongres Luar Biasa yang akan dilakukan pada tanggal 30-31 Maret 2013 di Denpasar, Bali. Beberapa pandangan berkembang terkait syarat calon ketua umum Partai Demokrat mulai dari tidak bolehnya calon eksternal hingga ketentuan posisi dan masa pengabdian sang calon selama di Demokrat. Bahkan, belakangan beberapa politisi senior Demokrat mendukung wacana aklamasi di mana SBY selaku Ketua Majelis Tinggi berhak memilih satu calon yang kemudian disetujui semua peserta kongres.

Syarat Caketum Partai Demokrat Ditentukan Majelis Tinggi

Posted: 17 Mar 2013 11:43 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Persyaratan calon Ketua Umum Partai Demokrat akan ditentukan Majes Tinggi. Persyaratan ini penting untuk menentukan kandidat mana saja yang diperkenankan maju dalam bursa calon ketua umum.

"Nanti semuanya akan disiapkan modulnya, tata tertib, dan syarat oleh Majelis Tinggi dalam Kongres Luar Biasa nanti," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua saat dihubungi Minggu (17/3/2013).

Max menuturkan aturan main KLB sebenarnya merupakan wewenang Dewan Pimpinan Pusat. Namun, semenjak pengambilalihan, Majelis Tinggi berhak menentukan aturan main dalam KLB.

Saat ini, Max mengaku Majelis Tinggi belum menggodok syarat-syarat yang harus dipenuhi para calon. Nantinya rancangan persyaratan itu akan diserahkan kepada para peserta kongres saat KLB nanti.

"Mungkin baru besok kami rapatkan soal KLB, hari ini tidak ada agenda," ucap anggota Komisi I DPR ini.

Berbeda dengan Max, Wakil Ketua Umum Jhonny Allen menuturkan bahwa semua tata cara pelaksanaan KLB termasuk persyaratan calon ketua umum baru akan dirumuskan pada pelaksanaan KLB.

"Yang menyusun adalah peserta kongres dalam hal ini adalah DPD dan DPC, DPP hanya ada perwakilan saja. Tidak ada ketentuan apapun sebelum Kongres," tukasnya.

Bursa kursi Ketua Umum Partai Demokrat kini kian panas dengan munculnya sejumlah nama yang digadang menjadi pengganti Anas Urbaningrum.

Dari kalangan internal nama yang disebut-sebut yakni Hadi Utomo (mantan Ketua Umum Partai Demokrat), Marzuki Alie (Wakil Ketua Dewan Pembina), Edhie Baskoro Yudhoyono (Sekjen), dan Ny Ani Yudhoyono.

Sementara dari kalangan eksternal yakni Djoko Suyanto (Menkopolhukam), Jenderal TNI Pramono Edhie (Kasad), dan Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan).

Seluruh kandidat akan dipilih dalam forum Kongres Luar Biasa yang akan dilakukan pada tanggal 30-31 Maret 2013 di Denpasar, Bali.

Beberapa pandangan berkembang terkait syarat calon ketua umum Partai Demokrat mulai dari tidak bolehnya calon eksternal hingga ketentuan posisi dan masa pengabdian sang calon selama di Demokrat.

Bahkan, belakangan beberapa politisi senior Demokrat mendukung wacana aklamasi di mana SBY selaku Ketua Majelis Tinggi berhak memilih satu calon yang kemudian disetujui semua peserta kongres.

LSI: Demokrat Terpuruk, Golkar Makin Kokoh

Posted: 17 Mar 2013 09:36 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Maret 2013 ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat semakin terpuruk. Sementara di sisi lain, Partai Golkar kian kokoh mendulang suara hingga akhirnya mendapat tempat teratas dalam penelitian.

Berdasarkan penelitian LSI, Partai Golkar mendapatkan perolehan suara 22,2 persen. Selanjutnya yakni PDI-P (18,8 persen), Partai Demokrat (11,7 persen), Partai Gerindra (7,3 persen), Partai Nasdem (4,5 persen), dan Partai Kebangkitan Bangsa (4,5 persen). Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan (4 persen), Partai Amanat Nasional (4 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,7 persen), dan Partai Hanura (2,6 persen).

Survei ini dilakukan pada tanggal 1-8 Maret 2013 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden yang digunakan yakni 1.200 orang yang tersebar di 33 provinsi.

Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif seperti Focus Group Discussion, indepth interview, dan analisis media.

Sementara margin of error survei ini yakni +/- 2,9 persen. Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan perolehan suara Golkar itu mencapai "angka psikologis" pemenang pemilu. Pada Pemilu 2004 dan 2009, partai pemenang pemilu selalu mencapai persentase di atas 20 persen.

Pada Pemilu 2004 misalnya, Golkar sebagai pemenang pemilu mendapatkan suara 21,58 persen. Sedangkan pada Pemilu 2009, Demokrat sebagai pemenang pemilu mendapat 20,85 persen.

"Pencapaian suara Golkar ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan suara sebesar 8 persen jika dibandingkan dengan Pemilu 2009 lalu," kata Adjie.

Sementara di posisi kedua yakni PDI-P dengan perolehan suara 18,8 persen. Menurut Adjie, perolehan suara partai berlambang banteng itu tetap stabil posisinya sejak Februari 2012.

"Dibandingkan Pemilu 2009, PDI-P juga mengalami kenaikan 4 persen suara," ucapnya.

Sedangkan Partai Demokrat, lanjut Adjie, terus menunjukkan tren penurunan. Perolehan suara 11,7 persen ini turun sebesar 9 persen dibandingkan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

LSI: Ical-Jokowi Pasangan Capres dan Cawapres Terkuat

Posted: 17 Mar 2013 09:10 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Duet Aburizal "Ical" Bakrie dengan Joko Widodo diperkirakan akan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden terkuat. Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ical-Jokowi mengungguli pasangan Megawati Soekrnoputri-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan, komposisi pasangan calon presiden dan wakil presiden itu dibuat dengan merujuk pada dua indikator. "Pertama, aturan dalam undang-undang pemilu mengenak syarat minimal dukungan partai atau koalisi partai dalam mengajukan capres dan cawapres. Kedua, realitas perolehan suara partai itu sendiri dalam Pileg," ujar Adjie, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (17/3/2013).

Dalam Undang-undang Pemilu nomor 42 tahun 2008, syarat pencapresan yakni partai atau gabungan partai yang memenuhi minimal 25 persen suara sah pemilu atau 20 persen kursi parlemen. Menurut Adjie, jika syarat tersebut tidak berubah, maka hanya ada tiga skenario koalisi pencapresan yang akan terjadi pada Pemilu 2014 nanti.

"Ada tiga koalisi yakni poros Golkar dan koalisinya, poros PDI-P dengan koalisinya, dan Partai Demokrat dan atau Partai Gerindra dengan koalisinya," ujar Adjie.

Partai Golkar, lanjutnya, sudah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai capres. Sedangkan cawapres untuk Ical, Adjie mengatakan, sudah ada beberapa tokoh internal Golkar yang mencalonkan Jokowi dan Mahfud MD.

"Jika dua nama tersebut bersedia, maka Golkar dan Ical akan lebih memilih Jokowi daripada Mahfud MD. Jokowi dipilih karena popularitasnya," katanya.

Sedangkan untuk poros PDI-P dan koalisinya, Adjie mengatakan, hanya Megawati yang berpeluang besar dicalonkan oleh PDI-P. Sementara untuk cawapres bagi Megawati, kata Adjie, JK masuk sebagai salah satu nama yang dipertimbangkan PDI-P.

"Selain memiliki kedekatan antara dua tokoh itu, Jusuf Kalla juga bisa melengkapi syarat minimal dukunhan pencapresan yang dibutuhkan PDI-P karena JK dikabarkan mulai digadang-gadang PPP sebagai capres," ujarnya. 

Untuk poros Partai Demokrat, Adjie menilai, saat ini belum ada kader internal yang menonjol yang bisa diusung Partai Demokrat sebagai calon presiden.

"Bisa saja Partai Demokrat akan mendukung capres dari partai lain dan hanya menggaransi posisi cawapres," katanya.

Di sisi lain, kata Adjie, Prabowo yang diusung Partai Gerindra sebagai capres masuk dalam kandidat terkuat. "Jika SBY berkeinginan tetap menjaga trah militer dalam kepemimpinan nasional, maka Prabowo adalah kandidat kuatnya," ujar Adjie.

Untuk cawapres bagi Prabowo, Adjie mengatakan, mantan Pangkostrad itu mulai membangun komunikasi politik dengan Hatta Rajasa yang diusung PAN sebagai capres. "Namun akan realistis jika melihat hasil pemilu, PAN tidak mendapat suara signfikan sehingga pasangan Prabowo-Hatta adalah pasangan yang mungkin muncul di luar kekuatan poros Golkar dan PDI-P. Kedua pasangan ini juga mungkin direstui SBY," ucap Adjie.

Ical-Jokowi berada di peringkat pertama dengan 36 persen, Megawati-JK 22,9 persen, dan Prabowo-Hatta 10,1 persen. Adapun, survei ini dilakukan pada tanggal 1-8 Maret 2013 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden 1.200 orang yang tersebar di 33 provinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif seperti focus group discussion, indepth interview, dan analisis media. Sementara, margin of error  +/- 2,9 persen.

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

Krisis Kepemimpinan Partai Islam Belum Usai

Posted: 17 Mar 2013 08:30 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertarungan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2014 diperkirakan tidak akan menampilkan satu pun tokoh dari partai Islam. Partai Islam dan tokohnya hanya menjadi "pelengkap" dalam peta koalisi capres.

Demikian disampaikan peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Alfaraby, saat memaparkan hasil penelitian LSI di Jakarta, Minggu (17/3/2013). Adjie mengatakan, dari penelitian LSI, tokoh dari Partai Islam dalam bursa capres kalah jauh dibandingkan partai nasional. Partai nasional mampu menempatkan empat tokohnya dalam urutan teratas terkait dukungan suara. Keempatnya adalah Megawati Soekarnoputri (20,7 persen) dari PDI-Perjuangan, Aburizal Bakrie (20,3 persen) dari Partai Golkar, Prabowo Subianto (19,2 persen) dari Partai Gerindra, dan Wiranto (8,2 persen) dari Partai Hanura.

Capres dari partai Islam hanya mendapatkan tempat di peringkat kelima, yakni Hatta Rajasa (6,4 persen) dari Partai Amanat Nasional. Selain itu tokoh partai Islam lainnya bahkan tidak mampu meraih dukungan sampai 5 persen. Mereka hanya berkutat di perolehan suara sekitar 1 persen seperti Suryadarma Ali (1,9 persen) dari PPP, Anis Matta (1,1 persen) dari PKS, dan Muhaimin Iskandar (1,6 persen) dari PKB.

Adjie menuturkan lemahnya dukungan figur partai Islam bukan hanya terjadi pada posisi capres, tetapi juga cawapres. "Dari empat kandidat cawapres terkuat, hanya terdapat satu tokoh partai Islam," ucapnya. Keempat tokoh itu adalah Joko Widodo (35,2 persen) dari PDI-Perjuangan, Jusuf Kalla (21,2 persen) dari Partai Golkar, Hatta Rajasa (17,1 persen) dari Partai Amanat Nasional, dan Mahfud MD (15,1 persen) dari kelompok non-partai. Sementara itu, tokoh dari Partai Islam lainnya masih di bawah 5 persen dukungan sebagai cawapres yakni Suryadarma Ali (2,9 persen), Anis Matta (1,9 persen), dan Muhaimin Iskandar (2,2 persen).

Lebih lanjut, kurangnya pamor tokoh Islam juga paralel dengan perolehan suara partainya. Temuan survei LSI pada Maret 2013 menunjukkan, tak ada satu pun partai Islam berada di empat besar perolehan suara. "Semua partai Islam yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu oleh KPU yaitu PPP, PKB, PAN, dan PKS hanya memperoleh dukungan di bawah 5 persen," kata Adjie.

Adapun survei ini dilakukan pada tanggal 1-8 Maret 2013 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden yang digunakan yakni 1.200 orang yang tersebar di 33 provinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif seperti focus group discussion, indepth interview, dan analisis media. Sementara itu, margin of error mencapai +/- 2,9 persen.

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)