KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Jika Anas Tak Terbukti Bersalah, Demokrat Wajib Pulihkan Nama Baiknya

Posted: 15 Feb 2013 11:16 AM PST

Jika Anas Tak Terbukti Bersalah, Demokrat Wajib Pulihkan Nama Baiknya

Penulis : Dian Maharani | Jumat, 15 Februari 2013 | 23:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat dinilai wajib memulihkan kembali nama baik Anas Urbaningrum bila di kemudian hari dugaan keterlibatannya di kasus korupsi tak terbukti. Meski demikian, langkah SBY 'menonaktifkan' Anas dari tugas dan kewenangan terkait pembenahan dan konsolidasi partai dianggap sudah tepat.

"Kalau nanti belakangan Mas Anas terbukti bebas dari dugaan korupsi, maka partai wajib memulihkan reputasi beliau," ujar Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla, Jumat (15/2/2013). Sebelumnya, Jumat (8/2/2013), SBY menyatakan mengambil alih kendali Partai Demokrat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Anas tidak dicopot dari posisi Ketua Umum maupun Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, tetapi saat ini diminta fokus pada dugaan kasus hukumnya di KPK.

Ulil yang minta Anas dinonaktifkan

Seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Pemulihan Partai Demokrat", Jumat (15/2/2013) siang, Ulil mengaku bahwa dia merupakan salah satu anggota Partai Demokrat yang mengusulkan penonaktifan Anas. Dia berkilah permintaan tersebut bukanlah permintaan pribadi, melainkan bagian dari upaya penyelamatan partai.

"Saya mengusulkan memang kemarin perlunya menonaktifkan Anas untuk konsentrasi. Ini sesuai dengan butir enam atau tujuh dalam delapan butir (langkah SBY untuk penyelamatan partai) itu," ujar Ulil. Seiring turunnya elektabilitas Partai Demokrat dalam beragam survei, dan dugaan keterlibatan Anas dalam kasus hukum di KPK, dituding menjadi pemicu penurunan tersebut selain kasus hukum yang menjerat kader-kader lain Partai Demokrat.

Hingga saat ini KPK belum menetapkan Anas terlibat dalam kasus hukum apa pun. Namun, seiring kisruh di internal Partai Demokrat, beredar dokumen mirip surat perintah penyidikan (sprindik) KPK yang mencantumkan nama Anas sebagai tersangka kasus gratifikasi saat menjadi anggota DPR. Saat ini KPK telah membentuk tim investigasi, untuk menelisik keaslian dokumen tersebut sekaligus mencari kemungkinan kebocoran di lembaga tersebut.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Beredar, Petisi Ancaman "Walk Out" Rapimnas Demokrat

Posted: 15 Feb 2013 11:00 AM PST

Beredar, Petisi Ancaman 'Walk Out' Rapimnas Demokrat

Penulis : Sabrina Asril | Sabtu, 16 Februari 2013 | 00:24 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com - Menjelang rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat yang akan berlangsung Minggu (17/2/2013) beredar pesan melalui jejaring layanan pesan telekomunikasi yang berisi ancaman walk out dari rapimnas. Pesan bertajuk petisi "Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi" tersebut menyatakan, mereka akan berupaya menggagalkan rapimnas bila ada upaya melengserkan Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Kompas.com menerima pesan layanan singkat berisi petisi itu dari Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani. Petisi diatasnamakan tiga pengurus cabang Partai Demokrat, yakni Ketua DPC Buol Arta Razak, Ketua DPC Pasaman Barat Yulianto, dan Ketua DPC Dharmasraya Masrigi.

Berikut isi petisi tersebut:

PETISI PEMUDA DEMOKRAT PENEGAK KONSTITUSI
 1. Ketum ANAS URBANINGRUM adalah produk konstitusional kongres Partai Demokrat II di Bandung yang sah.
2. Melengserkan Anas urbaningrum dari jabatan Ketum adalah inkonstitusional. Ketum Anas Urbaningrum hanya dapat diganti melalui kongres sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat.
3. Menolak dan mengutuk keras upaya-upaya yang mengarah kepada pemaksaan KLB (Kongres Luar Biasa) yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
4. Jika dalam rapimnas tanggal 17 Februari 2013 ada kondisi yang mengarah pada upaya-upaya inkonstitusional, maka kami akan menyatakan walk out dan melakukan pressure massa untuk menggagalkan acara tersebut.
5. Meminta kepada Majelis Tinggi untuk mengembalikan pelaksanaan organisasi ke DPP.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Sejumlah Pengurus DPC Demokrat Kumpul di Rumah Anas

Posted: 15 Feb 2013 10:45 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat disebut berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (15/2/2013). Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani menyebut petemuan itu sebagai konsolidasi. Ia tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan konsolidasi.

"Saya di Duren Sawit bersama DPC-DPC untuk konsolidasi," tulis Irfan Gani dalam layanan pesan singkat pada Kompas.com, Jumat (15/2/2013) jelang tengah malam. Duren Sawit yang dimaksud Irfan adalah kediaman Anas.

Sebelumnya, Kompas.com menerima pesan layanan singkat dari Irfan berisi petisi "Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi". Petisi tersebut berisi ancaman aksi walk out  rapimnas, bila ada upaya melengserkan Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat (baca: Beredar, Petisi Ancaman Walkout Rapimnas Demokrat).Petisi itu mengatasnamakan tiga pengurus cabang Partai Demokrat, yakni Ketua DPC Buol Arta Razak, Ketua DPC Pasaman Barat Yulianto, dan Ketua DPC Dharmasraya Masrigi.

Irfan mengaku, malam ini ia berada di kediaman Anas bersama ketiga pembuat petisi tersebut. Irfan menyebut, pengurus DPC Jawa Tengah dan DPC Sumatera Barat juga hadir. Dia mengatakan, Anas yang sebelumnya dikabarkan sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan, sudah kembali ke rumahnya.

Polemik di tubuh Partai Demokrat menyeruak sesudah muncul hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei itu menyebutkan elektabilitas Partai Demokrat terjun bebas, tinggal menjadi 8,3 persen dukungan responden. Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik langsung menggelar konferensi pers, meminta Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan membenahi partai, dan bahkan berpendapat bila Anas mengundurkan diri adalah pilihan yang terbaik.

Pernyataan Jero itu pun kemudian memicu reaksi para pendukung Anas di daerah. Tak lama setelah itu, Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi mengambil alih kendali partai, terutama terkait penataan dan konsolidasi partai. Meski Anas dinyatakan tetap menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Majelis Tinggi, dia diminta fokus pada dugaan kasusnya di KPK. Majelis Tinggi pun kemudian memutuskan menggelar Rapimnas, yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (17/2/2013).

Rapimnas direncanakan akan jajaran pimpinan partai, dari pusat, daerah, hingga cabang. Hadir pula Dewan Pembina, Komisi Pengawas, dan Dewan Kehormatan. Undangan untuk kegiatan ini pun tak kurang mengundang pertanyaan, karena tidak mencantumkan nama dan tanda tangan Anas sebagai pengundang.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Memanas Jelang Rapimnas, Pengurus Demokrat Kumpul di Rumah Anas

Posted: 15 Feb 2013 10:14 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat disebut berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (15/2/2013). Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani menyebut petemuan itu sebagai konsolidasi. Ia tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan konsolidasi.

"Saya di Duren Sawit bersama DPC-DPC untuk konsolidasi," tulis Irfan Gani dalam layanan pesan singkat pada Kompas.com, Jumat (15/2/2013) jelang tengah malam. Duren Sawit yang dimaksud Irfan adalah kediaman Anas.

Sebelumnya, Kompas.com menerima pesan layanan singkat dari Irfan berisi petisi "Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi". Petisi tersebut berisi ancaman aksi walk out  rapimnas, bila ada upaya melengserkan Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat (baca: Beredar, Petisi Ancaman Walkout Rapimnas Demokrat).Petisi itu mengatasnamakan tiga pengurus cabang Partai Demokrat, yakni Ketua DPC Buol Arta Razak, Ketua DPC Pasaman Barat Yulianto, dan Ketua DPC Dharmasraya Masrigi.

Irfan mengaku, malam ini ia berada di kediaman Anas bersama ketiga pembuat petisi tersebut. Irfan menyebut, pengurus DPC Jawa Tengah dan DPC Sumatera Barat juga hadir. Dia mengatakan, Anas yang sebelumnya dikabarkan sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan, sudah kembali ke rumahnya.

Polemik di tubuh Partai Demokrat menyeruak sesudah muncul hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei itu menyebutkan elektabilitas Partai Demokrat terjun bebas, tinggal menjadi 8,3 persen dukungan responden. Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik langsung menggelar konferensi pers, meminta Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan membenahi partai, dan bahkan berpendapat bila Anas mengundurkan diri adalah pilihan yang terbaik.

Pernyataan Jero itu pun kemudian memicu reaksi para pendukung Anas di daerah. Tak lama setelah itu, Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi mengambil alih kendali partai, terutama terkait penataan dan konsolidasi partai. Meski Anas dinyatakan tetap menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Majelis Tinggi, dia diminta fokus pada dugaan kasusnya di KPK. Majelis Tinggi pun kemudian memutuskan menggelar Rapimnas, yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (17/2/2013).

Rapimnas direncanakan akan jajaran pimpinan partai, dari pusat, daerah, hingga cabang. Hadir pula Dewan Pembina, Komisi Pengawas, dan Dewan Kehormatan. Undangan untuk kegiatan ini pun tak kurang mengundang pertanyaan, karena tidak mencantumkan nama dan tanda tangan Anas sebagai pengundang.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Beredar, Petisi Ancaman Walkout Rapimnas Demokrat

Posted: 15 Feb 2013 09:58 AM PST

Beredar, Petisi Ancaman 'Walk Out' Rapimnas Demokrat

Penulis : Sabrina Asril | Sabtu, 16 Februari 2013 | 00:24 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com - Menjelang rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat yang akan berlangsung Minggu (17/2/2013) beredar pesan melalui jejaring layanan pesan telekomunikasi yang berisi ancaman walk out dari rapimnas. Pesan bertajuk petisi "Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi" tersebut menyatakan, mereka akan berupaya menggagalkan rapimnas bila ada upaya melengserkan Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Kompas.com menerima pesan layanan singkat berisi petisi itu dari Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani. Petisi diatasnamakan tiga pengurus cabang Partai Demokrat, yakni Ketua DPC Buol Arta Razak, Ketua DPC Pasaman Barat Yulianto, dan Ketua DPC Dharmasraya Masrigi.

Berikut isi petisi tersebut:

PETISI PEMUDA DEMOKRAT PENEGAK KONSTITUSI
 1. Ketum ANAS URBANINGRUM adalah produk konstitusional kongres Partai Demokrat II di Bandung yang sah.
2. Melengserkan Anas urbaningrum dari jabatan Ketum adalah inkonstitusional. Ketum Anas Urbaningrum hanya dapat diganti melalui kongres sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat.
3. Menolak dan mengutuk keras upaya-upaya yang mengarah kepada pemaksaan KLB (Kongres Luar Biasa) yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
4. Jika dalam rapimnas tanggal 17 Februari 2013 ada kondisi yang mengarah pada upaya-upaya inkonstitusional, maka kami akan menyatakan walk out dan melakukan pressure massa untuk menggagalkan acara tersebut.
5. Meminta kepada Majelis Tinggi untuk mengembalikan pelaksanaan organisasi ke DPP.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Jika Tak Terbukti Anas Bersalah, Demokrat Wajib Pulihkan Nama Baiknya

Posted: 15 Feb 2013 08:55 AM PST

Jika Anas Tak Terbukti Bersalah, Demokrat Wajib Pulihkan Nama Baiknya

Penulis : Dian Maharani | Jumat, 15 Februari 2013 | 23:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat dinilai wajib memulihkan kembali nama baik Anas Urbaningrum bila di kemudian hari dugaan keterlibatannya di kasus korupsi tak terbukti. Meski demikian, langkah SBY 'menonaktifkan' Anas dari tugas dan kewenangan terkait pembenahan dan konsolidasi partai dianggap sudah tepat.

"Kalau nanti belakangan Mas Anas terbukti bebas dari dugaan korupsi, maka partai wajib memulihkan reputasi beliau," ujar Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla, Jumat (15/2/2013). Sebelumnya, Jumat (8/2/2013), SBY menyatakan mengambil alih kendali Partai Demokrat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Anas tidak dicopot dari posisi Ketua Umum maupun Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, tetapi saat ini diminta fokus pada dugaan kasus hukumnya di KPK.

Ulil yang minta Anas dinonaktifkan

Seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Pemulihan Partai Demokrat", Jumat (15/2/2013) siang, Ulil mengaku bahwa dia merupakan salah satu anggota Partai Demokrat yang mengusulkan penonaktifan Anas. Dia berkilah permintaan tersebut bukanlah permintaan pribadi, melainkan bagian dari upaya penyelamatan partai.

"Saya mengusulkan memang kemarin perlunya menonaktifkan Anas untuk konsentrasi. Ini sesuai dengan butir enam atau tujuh dalam delapan butir (langkah SBY untuk penyelamatan partai) itu," ujar Ulil. Seiring turunnya elektabilitas Partai Demokrat dalam beragam survei, dan dugaan keterlibatan Anas dalam kasus hukum di KPK, dituding menjadi pemicu penurunan tersebut selain kasus hukum yang menjerat kader-kader lain Partai Demokrat.

Hingga saat ini KPK belum menetapkan Anas terlibat dalam kasus hukum apa pun. Namun, seiring kisruh di internal Partai Demokrat, beredar dokumen mirip surat perintah penyidikan (sprindik) KPK yang mencantumkan nama Anas sebagai tersangka kasus gratifikasi saat menjadi anggota DPR. Saat ini KPK telah membentuk tim investigasi, untuk menelisik keaslian dokumen tersebut sekaligus mencari kemungkinan kebocoran di lembaga tersebut.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Ulil, Jangan Jadi Brutus buat Anas!

Posted: 15 Feb 2013 08:39 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta, Irfan Gani, meminta Ulil Abshar Abdalla mengukur diri sendiri. Irfan menuding Ulil layaknya Marcus Brutus, pengkhianat dalam cerita Romawi, dengan meminta Anas dinonaktifkan.

"Seharusnya Ulil itu ukur diri, sadar diri. Ulil ini orang baru, apa yang sudah dia lakukan untuk partai? Jangan-jangan Mars Demokrat saja tidak hafal," kecam Irfan, Jumat (15/2/2013). Ulil sebelumnya mengatakan kini Partai Demokrat membutuhkan pemimpin baru untuk mendampingi Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.

Nakhoda baru itu dibutuhkan untuk penyelamatan partai yang sedang terpuruk berdasarkan hasil survei belakangan terakhir. Ulil pun mengusulkan untuk menonaktifkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. "Harusnya dia (Ulil) itu akselerasikan apa yang sudah disampaikan Majelis Tinggi, lakukan upaya penyelamatan partai. Ketika Ulil sampaikan pernyataan yang menyerang Anas, tandanya dia tidak taat pada konstitusi partai," ujar Irfan.

Ulil, lanjut Irfan, sudah seperti tokoh Brutus jika melontarkan pernyataan yang menyerang Partai Demokrat dari dalam. "Ulil ini tidak paham dengan organisasi. Janganlah dia, Ulil dan kawan-kawan, jadi Brutus buat Anas," ungkap Irfan.

Dalam kisah kekaisaran Romawi, Brutus adalah kawan, anak buah, dan orang yang sangat dipercaya Julius Caesar, Kaisar Romawi. Namun, Brutus pulalah yang menusuk Kaisar dengan pisau dari belakang hingga mati.

Karakter Brutus akhirnya dipakai untuk menggambarkan seseorang yang berkhianat terhadap orang yang menolongnya, melindunginya, bahkan mempercayainya. Karakter ini hampir selalu muncul dalam pergulatan politik.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Kegalauan Partai Demokrat Disebarkan pada Publik

Posted: 15 Feb 2013 08:39 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat belum juga mampu menyelesaikan kemelut, setelah Ketua Majelis Tinggi mengambil alih operasional partai, bahkan masalah dalam dirinya itu kian terbuka pada publik.

Kegalauan Partai Demokrat disebarkan kepada publik, seolah masyarakat diajak galau. - Siti Zuhro

Ini memperlihatkan, manajemen pertai lemah untuk bisa mengelola dan menuntaskan konflik internalnya secara demokratis.

Penilaian itu disampaikan peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat (15/2/2013).

"Konflik partai sepertinya sulit sekali diselesaikan secara internal, bahkan rahasia dapur kini disuguhkan terbuka di publik. Kegalauan Partai Demokrat disebarkan kepada publik, seolah masyarakat diajak galau. Ini menunjukkan tidak ada manajemen yang bagus," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi telah mengambil alih operasional Partai Demokrat pekan lalu. Sementara Ketua Umum partai, Anas Urbaningrum, diminta untuk fokus menghadapi dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor.

Menurut Siti Zuhro, pengambilalihan operasional partai oleh Ketua Majelis Tinggi menggambarkan, seolah semua kesalahan yang menyebabkan merosotnya elektabilitas partai ditimpakan seluruhnya kepada Ketua Umum Anas Urbaningrum. Padahal, ada banyak faktor lain yang ikut mempengaruhi penurunan elektabilitas.

Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, ucap Siti Zuhro, semestinya juga ikut bertanggung jawab karena dia adalah Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi.

Perlakuan Partai Demokrat kepada Anas, menurut Siti Zuhro juga berbeda dibandingkan kepada para pengurus partai yang menjadi tersangka korupsi sebelumnya, seperti Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, dan M Nazaruddin.

Saat ini, ketika belum menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiba-tiba semua kesalahan Partai Demokrat harus dipikul Anas, sehingga muncul kesan Anas didzolimi oleh partai.

"Publik menangkap, ada diskriminasi yang mengusik rasa keadilan," kata Siti Zuhro.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar akhir pekan ini, akan sangat penting dalam penyelesaian konflik di Partai Demokrat. Jika KPK telah menetapkan Anas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang, maka Rapimnas akan langsung menjadi sarana untuk menggulingkan Anas secara resmi.

Kemungkinan Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, akan menggantikan Anas sebagai ketua umum. "Jika Anas tidak ditetapkan sebagai tersangka kasus hukum dalam waktu dekat, penggulingan Anas akan sulit. Akan ada perlawanan dari Anas dan para pendukungnya yang saat ini masih menunggu dan mencermati keadaan," ujar Siti Zuhro.

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)