KOMPAS.com - Nasional |
- Kuntoro dan 5 Tokoh Dunia dapat Doktor Honoris Causa
- Polisi Jaga Ketat Lokasi Pembukaan \"Miss World\"
- Kantongi 27 Persen, PDI-P Akan Usung Capres-Cawapres Sendiri
- Boni Hargens: Kalau \"Nyapres\", Jokowi Menang Satu Putaran
- Soal Capres, PDI-P Tak Ingin \"Terantuk\" Dua Kali
- Ini 17 Rekomendasi Hasil Rakernas III PDI-P
- Mega Bandingkan PDI-P dengan Partai Kaya Raya
- Pramono Edhie: Seorang Presiden Tak Bisa Berangkat Sendiri
| Kuntoro dan 5 Tokoh Dunia dapat Doktor Honoris Causa Posted: 08 Sep 2013 06:50 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto bersama lima tokoh dunia lainnya, mendapatkan anugerah doktor honoris causa dari Universitas Northeastern di Boston, Masachussets, Amerika Serikat (AS). Doktor kehormatan itu diberikan kepada Kuntoro sebagai mantan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Pulau Nias pada Mei lalu, tanpa publikasi. Waktu itu, Kuntoro dinilai memberikan kontribusi nyata lewat ilmunya ketika harus mengambil keputusan yang penting dan mendesak untuk pemulihan pasca-gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias. "Ya, saya memang mendapat penghargaaan sebagai doktor HC (honoris causa) di bidang engineering dalam pengambilan keputusan," kata Kuntoro saat dihubungi Kompas, Minggu (8/9/2013) malam ini. Dari siaran pers yang diterima Kompas, akhir pekan ini, Universitas Northeastern menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada enam tokoh dunia. Dua di antaranya adalah Colin Powell, mantan Menteri Luar Negeri AS, dan Kuntoro Mangkusubroto. "Dari enam tokoh yang mendapat gelar doktor HC, saya satu-satunya penerima yang bukan berasal dari AS," tambahnya. Meski enghargaan itu bakal menambah daftar gelar doktor yang diterimanya selama ini, bagi Kuntoro, gelar bukanlah segalanya. "Tetapi, yang penting adalah amalan dan penerapan dari ilmu pengetahuan itu sendiri," ujar Kuntoro. Setelah mendapat gelar tersebut, alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) memberikan kuliah umum yang isinya tentang pengambilan keputusan saat ia menjadi Kepala BRR hingga menjadi Kepala UKP4. Judul makalahnya, "Managing Reform in Indonesia: From Tsunami Recovery to UKP4 – Decision Science in Practice". Acara digelar akhir pekan ini di aula Gedung PLN Pusat. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| Polisi Jaga Ketat Lokasi Pembukaan \"Miss World\" Posted: 08 Sep 2013 06:06 AM PDT DENPASAR, KOMPAS.com - Menjelang pembukaan Miss World 2013, Minggu (8/9/2013) malam, kawasan Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, mendapatkan penjagaan ketat aparat kepolisian dan TNI. Pengamanan ketat terlihat mulai dari pintu gerbang masuk hotel hingga pintu masuk lokasi pembukaan. Para pengunjung yang datang diperiksa ketat oleh polisi. Tak hanya polisi, panitia juga melakukan seleksi ketat terhadap tamu undangan yang hadir. Undangan dari panitia menggunakan barcode sehingga setiap pengunjung harus diperiksa satu-persatu. "Kami siap mengamankan, undangan juga menggunakan barcode," ujar Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hariadi saat ditemui disela-sela pengamanan Pembukaan Miss World 2013. Untuk pengamanan, polisi bekerja sama dengan TNI. Seperti diketahui, penyelenggaraan Miss World di Indonesia menuai kontroversi dari sejumlah pihak. Babak final yang rencananya diadakan di Jakarta, kemungkinan dibatalkan dan penyelenggaraan dari babak awal hingga final akan di adakan seluruhnya di Bali. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| Kantongi 27 Persen, PDI-P Akan Usung Capres-Cawapres Sendiri Posted: 08 Sep 2013 05:20 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menargetkan perolehan suara nasional 27 persen dalam pemilihan legislatif (pileg) 2014. Jika target itu tercapai, PDI-Phanya akan mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari internal partai. "Ya kalau perolehan kursi sesuai target, maka Capres dan Cawapres dari kita semua dong," ujar Sekretaris DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo, seusai Rakernas III PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (8/9/2013). Oleh karena itu, lanjut Arif, partainya memilih tidak langsung mendeklarasikan capres saat ini karena fokus untuk memenangkan pemilihan legislatif. Penetapan capres akan dilakukan setelah konsolidasi partai dianggap kuat. "Momentum yang tepat ya bisa saja sebelum dan sesudah Pileg. Momentum yang tepat saat sudah ada konsolidasi yang kuat dan ini jadi ujian konsolidasi DPD partai," ujarnya. Selain lebih leluasa menetapkan capres dan cawapres, Arif mengatakan, target 27 persen suara dianggap mampu membuat sistem pemerintahan yang solid. "Buat apa punya walikota, gubernur, capres, dan cawapres tapi pemerintah dan sistemnya tidak solid. Keutamaan kami adalah sistem dan instituisi di atas tokoh yang akan kami ajukan," kata Arif. Sebelumnya, 33 Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan menyampaikan pandangannya terkait sosok capres yang dinilai layak. Sebagian besar mendukung Jokowi. Hanya sebagian kecil saja yang mendukung sosok Megawati dan Puan Maharani. Ada pula yang tidak mengeluarkan nama. Berikut rinciannya: Meski Jokowi mendapat dukungan kuat, penetapan capres tidak dilakukan dalam forum ini. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang membacakan 17 butir rekomendasi rakernas menyatakan penetapan capres diserahkan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sementara, mengenai momentum penetapan capres perlu disesuaikan dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Boni Hargens: Kalau \"Nyapres\", Jokowi Menang Satu Putaran Posted: 08 Sep 2013 04:03 AM PDT
"Saya yakin Jokowi menang satu putaran," kata Boni, seusai merilis hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2013). Menurut pengajar di Universitas Indonesia ini, faktor utama yang membuat PDI-P besar bukan karena memposisikan diri sebagai partai oposisi. Akan tetapi, karena kualitas kader-kader PDI-P yang dinilai mumpuni. "Yang membesarkan partai itu kan karena ada figur-figur seperti Jokowi, Ganjar Pranowo," ujar Boni. Di internal partai, ia melihat, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadapi situasi sulit untuk menyatukan kelompok yang justru berseberangan dengan wacana pencapresan Jokowi. "Kehebatan dia (Megawati) akan diuji hingga mampu memastikan dengan tetap menjadikan Jokowi sebagai bintang PDI-P," kata Boni. Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan yang berlangsung 6-8 September, 33 Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuanganmenyampaikan pandangannya terkait sosok capres yang dinilai layak. Sebagian besar mendukung Jokowi. Hanya sebagian kecil yang mendukung sosok Megawati dan Puan Maharani. Ada pula yang tidak mengeluarkan nama. Berikut masukan dari pengurus daerah PDI Perjuangan: Editor : Inggried Dwi Wedhaswary Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Soal Capres, PDI-P Tak Ingin \"Terantuk\" Dua Kali Posted: 08 Sep 2013 03:12 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyambut baik hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang menyatakan penentuan calon presiden menunggu waktu yang tepat dan diserahkan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, keputusan ini tepat agar PDI Perjuangan tak mengalami nasib pahit seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Andreas menjelaskan, penentuan calon presiden berkaitan erat dengan momentum politik. Ia menegaskan, saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk menentukan calon presiden tersebut. "Belum tepat, terlalu cepat. Kalau eksplisit, kita mendeklarasikan (capres) yang paling ideal setelah pileg (pemilihan legislatif)," kata Andreas, seusai acara penutupan Rakernas PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (8/9/2013). Ia mengungkapkan, partainya memiliki pengalaman dalam menghadapi Pilpres 2014. Yang paling utama adalah pengalaman kalah di 2009. Menurutnya, kekalahan PDI Perjuangan saat itu karena terlalu cepat mendeklarasikan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. "Saya kira rasional, tidak mau terantuk dua kali, kami harus belajar dari pengalaman. Nanti, siapa pun namanya (yang diusung) tidak akan menjadi cek kosong, baik secara program maupun substansi," katanya. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan menyatakan bahwa penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Penentuannya akan disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai. Rakernas PDI Perjuangan digelar mulai 6-8 September 2013, di Ancol, Jakarta Utara. Agenda utama rakernas ini adalah konsolidasi menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden 2014. Dalam arena rakernas kali ini, muncul sejumlah nama yang diusulkan oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia. Selain Megawati, nama lain yang mencuat dan dianggap layak menjadi calon presiden PDI Perjuangan adalah Joko Widodo dan Puan Maharani. Di luar munculnya sejumlah nama sebagai kandidat calon presiden, banyak juga perwakilan DPD PDI Perjuangan yang mengusulkan agar nama calon presiden diputuskan pada 10 Januari 2014. Yang menjadi pertimbangan dari usulan itu adalah karena dinilai waktu yang paling tepat dan berbarengan dengan hari ulang tahun partai berlambang banteng tersebut. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Ini 17 Rekomendasi Hasil Rakernas III PDI-P Posted: 08 Sep 2013 03:02 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan baru saja berakhir. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara langsung menutup Rakernas tersebut setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membacakan 17 rekomendasi hasil Rakernas yang digelar mulai 6-8 September 2013, di Ancol, Jakarta. Berikut adalah 17 rekomendasi hasil Rakernas PDI-Perjuangan. 1. Dalam rangka memantapkan ideologi bangsa, pemerintah hasil Pemilu 2014 diminta untuk menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya sebagai hari libur nasional. 2. Dalam rangka memantapkan kehiupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia hasil Pemilu 2014 diminta membentuk suatu badan khusus untuk melaksanakan program sosialisasi dan pembudayaan empat pilar bangsa sebagai konsensus dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pelaksanaan program tersebut dapat dikoordinasikan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 3. PDI Perjuangan mengajak semua elemen bangsa untuk mengusulkan pengembalian kewenangan MPR dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan garis-garis besar pembangunan nasional semesta berencana. Hal ini perlu dilakukan agar arah dan haluan pembangunan nasional tetap sesuai dengan ideologi Pancasila dan cita-cita negara. 4. Berkaitan dengan target pemenangan pemilu legislatif, PDI Perjuangan menargetkan perolehan suara sebesar 27,02 persen atau 152 kursi di DPR. Penetapan target ini dilakukan berdasarkan kalkulasi yang matang dengan mempertemukan berbagai variabel penting, seperti hasil perolehan suara PDI Perjuangan di Pemilu 1999, 2004, dan 2009, serta merujuk pada hasil konsolidasi organisasi partai, pemetaan basis politik dan dinamika daya saing partai peserta pemilu. 5. Untuk menjamin pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, PDI Perjuangan merekomendasikan prinsip dasar haluan penyelenggaraan pemerintahan negara tahun 2014-2019 melalui penyusunan pembangunan semesta dan berencana yang disusun sebagai penjabaran Pancasila 1 Juni, melalui jalan Trisakti. Berkaitan dengan itu, kepemimpinan nasional di periode tersebut harus memiliki kesamaan ideologi, memiliki agenda transformasi perekonomian nasional yang disusun berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. 6. Mendesak Pemerintah Indonesia bersama komunitas dunia melalui PBB untuk meningkatkan peran aktifnya dalam menyelesaikan krisis politik di Suriah, Mesir, dan kawasan Timur Tengah lainnya. Rakernas menolak intervensi serangan militer dan berbagai bentuk aksi yang melanggar kedaulatan wilayah politik suatu negara merdeka mana pun, serta mendesak Pemerintah Indonesia mencari solusi untuk mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 7. Menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk tidak membiarkan rakyat kecil menjadi korbal konflik sosial ataupun perlakuan tidak adil yang dialami oleh setiap warga bangsa, termasuk yang bekerja di luar negeri. 8. Mendesak pemerintah untuk secepatnya melakukan stabilisasi atas krisis pangan yang ditandai dengan tingginya harga kebutuhan pokok. Berkaitan dengan itu, diperlukan perombakan total terhadap politik pangan, menghentikan impor dan bertumpu pada swasembada nasional. 9.Berkaitan dengan krisis ekonomi akibat membengkaknya defisit transaksi berjalan, melemahnya rupiah, utang luar negeri yang besar, dan ketergantungan terhadap produk impor, Rakernas mendesak pemerintah untuk segera mengatasinya, memperkuat tingkat kepercayaan publik, dan menghasilkan kebijakan konkret, seperti perubahan APBN ekonomi yang memberikan kepastian bergeraknya perekonomian nasional. 10. PDI Perjuangan menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja Indonesia. Mendesak dihapusnya sistem kerja outsourcing dan kontrak yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan menolak politik upah murah. 11. Menyerukan kepada pemerintah untuk berani bersikap tegas dalam menegakkan hukum pada pihak yang mengancam kebebasan memeluk agama atau kepercayaan. 12. Meminta pemerintah untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman terdepan NKRI. Pemerintah harus hadir untuk menjamin terlaksananya fungsi dasar negara di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan percepatan peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut. 13. Berkaitan dengan politik legislasi yang akan diperjuangkan Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Rakernas merekomendasikan agar politik anggaran difokuskan untuk mengatasi kriris, mempercepat penyelesaian pembahasan RUU tentang Keperawatan. Selain itu, Rakernas juga merekomendasikan agar Fraksi PDI Perjuangan mempercepat penyelesaian pembahasan perubahan UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, memastikan dilaksanakannya UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS, serta mendesak pemerintah untuk lebih serius membela TKI, khususnya yang terancam hukuman mati dan menyiapkan langkah yang diperlukan terhadap rencana deportasi ratusan ribu TKI dari Malaysia serta Arab Saudi. Selanjutnya, Rakernas juga merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk menugaskan kembali Fraksi PDI Perjuangan memperjuangkan realisasi pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, mempercepat revisi UU tentang Pekerja Indonesia di Luar Negeri, mengambil inisiatif maksimal dalam merancang sejumlah UU inisiatif untuk melindungi dan menjamin HAM, dan mengawal proses hukum serta keadilan kepada korban kasus penyerbuan kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta pada 27 Juli 1996 silam. 14. Sebagai jawaban pada harapan publik atas pentingnya regenerasi kepemimpinan, Rakernas memberikan dukungan penuh pada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dalam melaksanakan fungsi kaderisasi di internal partai. 15. Menegaskan bahwa kepemimpinan nasional yang disiapkan oleh PDI Perjuangan merupakan kepemimpinan transformatif yang mampu menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang tidak ringan. 16. Atas dasar butir 15 di atas, kualifikasi kepemimpinan nasional selain memenuhi aspek ideologis, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung PDI Perjuangan harus mencerminkan kemampuan pengelolaan pemerintahan negara untuk secara konsisten memegang prinsip haluan sebagaimana digamparkan dalam Pancasila dan UUD 1945, diduking kemampuan manajemen pemerintahan yang andal, serta mempunyai agenda transformasi kepemimpinan nasional. 17. Merekomendasikan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan agar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai. "Demikian rekomendasi Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan," kata Puan Maharani saat acara penutupan Rakernas, di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Editor : Caroline Damanik Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Mega Bandingkan PDI-P dengan Partai Kaya Raya Posted: 08 Sep 2013 02:46 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membandingkan kemampuan partainya dengan partai-partai politik yang sudah mapan secara logistik. Menurutnya, hal itu merupakan konsekuensi partai rakyat. Oleh karena itu, Mega meminta kadernya bekerja keras. "Kita memang sebuah partai yang datang dari kalangan rakyat. Kita harusnya menyadari akibat datang dari rakyat, kita harus bekerja keras dibandingkan mereka yang sudah punya segala sesuatunya, baik logistik maupun kemampuan SDM yang lebih tinggi," ujar Mega dalam pidato penutupan Rakernas III PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (8/9/2013). Namun, lanjut Mega, kondisi itu seharusnya tidak membuat para kader pesimistis. Ia mengingatkan perjuangan PDI Perjuangan pada tahun 1999. Saat itu, kondisi partai berlambang banteng moncong putih itu lebih sulit dibandingkan saat ini. "Kalau di 2014 tidak mau bekerja dengan baik, bisa saja pada waktu akan datang, kita akan alami kesulitan lebih besar dari apa yang kita capai dari 1999-2009," ujar Mega. Pada hari terakhir Rakernas ini, Mega terlihat cukup lelah. Pidato penutupnya kali ini tidak menunjukkan semangat yang sama seperti pada pidato pembukaan Rakernas pada Jumat (6/9/2013) lalu. Ketika itu, Mega berpidato 45 menit dengan sejumlah cerita-cerita tambahan seputar Jokowi dan Bung Karno di luar teks pidato yang telah dibuat. Pada pidato kali ini, Mega tak menggunakan teks. Isi pidatonya lebih banyak mengingatkan kader-kader PDI Perjuangan untuk memenangkan Pemilu 2014. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Pramono Edhie: Seorang Presiden Tak Bisa Berangkat Sendiri Posted: 08 Sep 2013 02:39 AM PDT
"Seorang presiden enggak bisa berangkat sendiri. Kalau enggak ada yang pilih, jadinya 'presiden taksi'," kata Pramono kepada ratusan orang yang hadir. Dalam pertemuan, Pramono lebih banyak memberi nasihat kepada para santri. Ia meminta mereka belajar dan mengambil kebaikan dari para pembina agar segala cita-cita bisa tercapai. Pramono menyinggung banyaknya perkelahian para siswi hanya karena rebutan pria. "Janganlah seperti itu. Kalau mau cari pacar, lihat usianya sudah cukup atau belum. Kalau sudah cukup, pergi ke barak tentara, banyak bujangan tentara, tinggal pilih. Kenapa mesti silet-siletan? Kaya kurang laki-laki," kata Pramono disambut tawa para santri. Pesannya yang lain ialah tidak menikah muda. "Jangan menikah pagi-pagi karena harus banyak ilmu. Santri harus pandai, harus punya bekal," tambah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu. Kepada Pramono, pihak Ponpes memberikan kain sorban. Diharapkan, sorban itu membawa berkah untuk pemenangan Pramono di konvensi. "Andai jadi presiden, misal, ini kubawa lagi ke sini," kata Pramono sambil memegang sorban yang dipakai di lehernya. Seperti diberitakan, Pramono akan bersaing dengan 10 orang peserta Konvensi Capres Demokrat lainnya. Nantinya, Majelis Tinggi Demokrat akan menetapkan capres atas dasar elektabilitas. Dengan demikian, seluruh capres akan meningkatkan elektabilitasnya sebelum survei dilakukan. Editor : Caroline Damanik Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment