KOMPAS.com - Nasional |
- Ketika Gita Wirjawan Jadi Bintang Iklan ...
- Ditanya soal Miss World, Basuki Tak Komentar
- Pohon Beringin ...
- KPK, Ibarat Anak Ayam Kehilangan Induk
- KY: Komisi III Pernah Tolak Calon Hakim Setengah Malaikat
- Mafia Rusak Seleksi Calon Hakim Agung
- Marzuki Bakal Ikuti Jejak Gita, jika...
- Marzuki Minta KY Lapor ke BK soal Upaya Suap Anggota DPR
| Ketika Gita Wirjawan Jadi Bintang Iklan ... Posted: 21 Sep 2013 05:44 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Iklan Kementerian Perdagangan yang belakangan masif beredar menjadi pembicaraan di masyarakat. Pasalnya, iklan dengan berbagai media itu juga menampilkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Setidaknya, iklan tersebut terpasang di bus-bus Damri, layar besar di pinggir jalan, billboard, hingga di dalam kereta api. Berbagai hal dikampanyekan, salah satunya bangga menggunakan produk dalam negeri. Mungkin tidak salah dengan sosialisasi program yang dilakukan Kemendag itu. Namun, hal ini menjadi tanda tanya ketika sosok Gita ikut nimbrung di dalamnya. Saat ini, Gita tengah mengikuti perhelatan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Berdasarkan data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), anggaran Kemendag untuk iklan tahun 2013 mencapai Rp 56,6 miliar. Sebesar Rp 55,4 miliar di antaranya untuk iklan layanan masyarakat. Adapun anggaran publikasi tahun 2012 mencapai Rp 83,6 miliar. Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menilai alokasi anggaran tersebut sudah merupakan pemborosan keuangan negara. Ia berpendapat iklan Kemendag yang selama ini disebarluaskan bermuatan politis menjelang Pilpres 2014 . "Untuk menghemat keuangan negara, semua lembaga/kementerian tidak perlu memasukkan pejabat yang tengah mencalonkan sebagai anggota legislatif atau presiden di dalam iklan. Cukup pakai logo kementerian atau lembaga, publik sudah paham," kata Uchok di Jakarta, Sabtu (21/9/2013). Hingga berita ini diturunkan, Gita belum bisa dikonfirmasi perihal iklan tersebut. Sebenarnya, khusus untuk pemilu legilatif, Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 sudah melarang para pejabat negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah untuk memanfaatkan iklan layanan masyarakat dengan dalih sosialisasi program lembaganya. Larangan itu muncul setelah banyak menteri dan pejabat lainnya yang masuk dalam daftar caleg tetap (DCT) DPR. Menurut KPU, banyak cara untuk menyosialisasikan program kementerian/lembaga yang menggunakan uang negara tanpa harus menampilkan pimpinannya. Berbicara tentang sosialisasi program, publik tentu ingat sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Orang nomor satu di Jakarta itu tak mau wajahnya masuk dalam baliho atau spanduk di pinggir-pinggir jalan di ibu kota. Jokowi mengaku pernah memarahi salah satu dinas di Jakarta setelah memajang fotonya di spanduk. Sosialisasi tak perlu ditampilkan wajah gubernur. Setelah saya marahi, sekarang enggak ada lagi, kata Jokowi beberapa waktu lalu. Editor : Hindra Liauw |
| Ditanya soal Miss World, Basuki Tak Komentar Posted: 21 Sep 2013 05:37 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memilih tak menanggapi soal kontroversi penyelenggaraan Miss World 2013 di Indonesia. Penyelenggaraan ini sempat memperoleh penolakan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan. Pertanyaan seputar kontroversi ini ditanyakan Christophorus Adi Santoso, seorang siswa SMA Kolese Kanisius, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013). "Kenapa belakangan Jakarta menjadi kota yang kurang humanis? Ada yang pacaran tapi digebukin massa. Dan bagaimana tanggapan bapak tentang FPI yang pikirannya tidak terbuka tentang pelaksanaan Miss World?" tanya Christophorus. Pertanyaan kemudian dilanjutkan oleh siswa lainnya, Husein. Dia mengeluhkan demonstrasi penolakan penyelenggaraan Miss World yang menyebabkan kemacetan. Ketika dipersilakan menjawab, Basuki membahas soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah berupaya membuat Jakarta sebagai kota humanis. Salah satunya dengan melakukan penertiban PKL liar maupun pemukim liar. Basuki mencontohkan penertiban PKL dan permukiman liar di Pasar Tanah Abang dan Waduk Pluit. Pemda juga membangun ruang terbuka hijau di Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio. Selain itu, Basuki memaparkan bahwa gedung-gedung tinggi di Jakarta dilarang memiliki pagar pembatas. Pagar-pagar ini diganti dengan taman yang bisa berfungsi untuk bersantai. Di antara gedung-gedung tersebut, nantinya, ada pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan. "Tapi PKL-nya kita didik dan kalau ketahuan tidak menjaga kebersihan, kita denda dan kita usir," kata Basuki. Karena tak memiliki pagar, pengelola gedung diminta untuk memasang CCTV untuk mengawasi keamanan dan PKL yang berjualan di sekitar gedung. Selama memberikan tanggapan, Basuki sama sekali tidak menjawab soal aksi penolakan penyelenggaraan Miss World 2013. Ia bahkan tidak mengucapkan kata "Miss World" sedikit pun. Editor : Hindra Liauw |
| Posted: 21 Sep 2013 04:11 AM PDT Oleh: Oh dikau beringin KOMPAS.com - Pohon beringin dikenal dengan "pohon berjalan" atau "pohon berkaki banyak". Ia dijuluki "pohon berjalan" karena suka merambah ke mana-mana seperti politisi yang gemar berbisnis atau pebisnis yang suka berpolitik. Ia disebut "pohon berkaki banyak" karena kaki kekuasaannya di mana-mana, membuat jorok dan sumpek wilayah sekitarnya. Barisan beringin sebenarnya jadi hiasan yang menyejukkan mata. Kalau akar-akarnya menggelantung panjang ke bawah, politisi yang kekanak-kanakan senang karena bisa main ayunan sembari teriak-teriak bak Tarzan. Di India, beringin sangat dihormati sebagai makhluk pelindung manusia. Di Jakarta, beringin bertumbangan dari tahun ke tahun. Kedutaan Besar Inggris tak menghargai beringin yang ditebang habis meski belum mati. Rupanya partai politik berlambang beringin sudah tak punya teman dan tidak dihargai lagi. Beringin itu indah dan spesial seperti martabak. Ia tumbuh dari benih-benih yang disemai burung-burung di pohon-pohon palem yang cepat tumbuh tinggi. Namun, begitu jadi besar, palem-palem itu disingkirkan persis seperti benih-benih Orde Baru menendang Bung Karno. Cabang-cabang kekuasaan beringin cepat turun dan menancap di tanah membuat anakan- anakan di sekitar induk pohon. Oleh sebab itu, dulu ada anakan-anakan ABRI, birokrasi, wartawan, dan dari 1.001 anakan lainnya. Berkat jasa anakan itu beringin mengambil wilayah kekuasaan yang luasnya lebih dari lapangan sepak bola. Di Sri Lanka, ada beringin dengan jumlah anakan yang mencapai 350 anakan besar dan 3.000 anakan kecil. Di Indonesia, anakan-anakan Orde Baru yang nemplok di beringin tak kalah banyak. Di beringin bukan cuma ada dewan pinisepuh, melainkan dewan eyang kakung, dewan eyang putri, dewan ndoro putri, dewan den bagus, dan dewan cucu. Kalau beringin berbuah, banyak burung berbagai jenis, seperti bulbul dan kakaktua, mampir mencicipi kelezatannya. Suasana jadi meriah dan berisik seperti musyawarah Orde Baru. Semua burung mampir pakai batik keren, wangi, menganggukkan kepala tanda setuju soal apa saja. Anda jangan coba-coba dekat-dekat ke beringin dan memakan buahnya karena bisa mati! Manusia-manusia yang aktif menentang beringin dikategorikan ekstrem kanan atau ekstrem kiri, seperti Petisi 50 atau mahasiswa angkatan Malari. Paling enak berteduh di bawah beringin. Anakan-anakan bertebaran ke mana-mana membentuk lubang-lubang menganga yang adem dan sejuk. Makanya, di lubang-lubang itu ada koruptor, ketua yayasan, kelompencapir, fungsionaris, pebisnis, Pancasilais, burung hantu, manusia Indonesia seutuhnya, dan lain-lain. Di India, beringin pasti ditanam di tiap desa karena dipercaya sebagai pohon suci. Pedagang, pengacara, calo, terdakwa, tukang cukur, jenderal, tukang ramal, sampai aktivis biasanya buka praktik di bawah pohon. Semua merasa layak terpilih jadi presiden di bawah pohon. Di berbagai tempat di Indonesia, beringin dianggap angker sehingga pengendara mesti menyalakan klakson. Waktu kecil saya takut main di bawah beringin halaman Istana Paku Alam di Yogyakarta karena menyebarkan aura seram lengkap dengan aroma asap rokok kelobot. Sayang, pohon-pohon beringin tak ditebang habis sampai ke akar-akarnya. Perlahan-lahan, tahap demi tahap, dan sembunyi-sembunyi, banyak warga tak kapok karena tetap menanam pohon beringin di halaman. Kita kalah sama pemerintahan China. Pada masa Revolusi Kebudayaan, Mao Zedong menghancurkan beringin di semua kebun raya milik negara karena dianggap "feodal dan borjuis". Akibat tak ditebang habis, beringin itu kembali tumbuh jadi besar. Tiba-tiba banyak orang yang merasa punya tempat berteduh lagi. Jangan marah, beringin itu maksudnya ya Partai Golkar. Suka atau tidak, Golkar masih dan tetap akan kuat sampai Pilpres-Pemilu 2014. Sejak memangku jabatan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) telah bertekad mengikuti Pilpres 2014. Untuk itu ia tak bergabung lagi sebagai menteri kabinet SBY-Boediono. ARB melanjutkan warisan Jusuf Kalla (JK), ketua umum yang nyapres. Seperti JK, salah satu tugas berat ARB membasmi faksionalisasi internal yang tidak akan pernah sehat. Golkar masih belum menempatkan politik yang menempatkan keutamaan/kebajikan (virtues) sebagai prinsip. Padahal, Golkar partai modern terbesar dengan pemilih rasional. Kekalahan Golkar dan Jusuf Kalla bukan gambaran sesungguhnya karena pelaksanaan Pemilu/Pilpres 2009 amburadul karena daftar pemilih tetap. ARB bertipe solidarity maker, sosok yang dibutuhkan yang tak banyak beda dengan Jusuf Kalla atau Akbar Tandjung. Ia pragmatis karena berlatar belakang saudagar yang tak mau lelah memahami nuansa politik canggih dan njelimet. Jangan lupa, ARB salah satu dari segelintir orang yang ditawari jabatan wakil presiden oleh SBY tahun 2009. Bahkan, tawaran untuk ARB datang sebelum kepada Boediono. Golkar tetap beringin yang mengayomi berbagai kepentingan. Sejarah memperlihatkan, Golkar mampu mengelola konflik untuk menjadi konsensus baru. Politik selalu cair dan 2 x 2 belum tentu sama dengan 4. Konsensus baru itu bisa saja menampung aspirasi penetapan cawapres, bukan mengubah capres ARB yang pasti akan membuat guncangan besar yang tidak perlu. |
| KPK, Ibarat Anak Ayam Kehilangan Induk Posted: 21 Sep 2013 03:39 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah dua pekan terakhir tak ada cerita menarik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Landai! Begitu istilah yang sering terdengar di KPK bila tak ada gereget dalam pengungkapan kasus korupsi. Kondisi ini agak aneh, dua pekan silam Badan Pemeriksa Keuangan telah menyerahkan laporan perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Bogor. Perhitungan kerugian negara yang telah berkali-kali diminta KPK itu akan melengkapi berkas penyidikan agar segera bisa dilimpahkan ke penuntutan. Biasanya, sebelum berkas penyidikan dilimpahkan ke penuntutan, tersangka kasus korupsi di KPK akan ditahan. Dalam kasus Hambalang, penahanan menjadi isu menarik karena salah satu tersangkanya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang juga bekas petinggi Partai Demokrat. Tersangka lainnya adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Akibatnya, setelah BPK menyerahkan laporan perhitungan kerugian negara, hanya satu pertanyaan ke KPK, yaitu kapan para tersangka Hambalang ditahan? Apalagi usai menerima laporan dari BPK, Ketua KPK Abraham Samad pernah berujar, tersangka Hambalang akan ditahan beberapa hari ke depan. Namun, jangankan menahan, KPK bahkan belum memanggil tersangka kasus Hambalang untuk diperiksa. Ini baru untuk kasus Hambalang. Kelanjutan kasus penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang diduga menerima suap dari Komisaris Kernel Oil Pte Ltd Simon Gunawan Tanjaya melalui pelatih golf Deviardi alias Ardi juga belum jelas. Setelah ketiganya ditetapkan menjadi tersangka, KPK antara lain menggeledah ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. Di sana KPK menemukan uang 200.000 dollar AS yang nomor serinya berurutan dengan uang suap untuk Rudi. Namun, hingga sekarang Waryono tak kunjung diperiksa. KPK boleh mengatakan tak pernah berhenti mengusut kasus korupsi yang ditangani. KPK juga boleh mengklaim selalu mempercepat penuntasan kasus yang telah mereka sidik. Namun, nyatanya sudah berhari- hari di KPK masih tetap landai. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, ada banyak kasus yang siap naik ke penyidikan. Namun, untuk itu, KPK harus melakukan gelar perkara yang dihadiri pimpinan, penyelidik, penyidik, hingga penuntut umum. Persoalannya, beberapa hari terakhir tak mungkin KPK melakukan gelar perkara. Pimpinan KPK lebih sibuk di luar Jakarta untuk acara, seperti memberi kuliah umum dan sosialisasi. Dari lima unsur pimpinan KPK, Rabu lalu, hanya Busyro Muqoddas yang berada di kantor. Bagaimana KPK bisa melakukan gelar perkara bila pimpinannya lebih sering berada di luar kantor? (KHAERUDIN) |
| KY: Komisi III Pernah Tolak Calon Hakim Setengah Malaikat Posted: 21 Sep 2013 02:31 AM PDT
Pandangan itu disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie dan mantan Ketua KY Eman Suparman saat diskusi di Jakarta, Sabtu (21/9/2013). Keduanya menyikapi pengakuan Komisioner KY Imam Anshori bahwa ada upaya penyuapan oleh salah satu anggota Komisi III DPR asal Fraksi Demokrat. Anshori mengaku ditawari uang Rp 200 juta untuk satu komisioner atau Rp 1,4 miliar untuk seluruh komisioner asalkan meloloskan salah satu calon hakim agung. Marzuki dan Eman sepakat, Komisi III sebaiknya hanya menyetujui calon hakim agung usulan KY. Meski demikian, Komisi III tetap bisa menolak calon, tetapi harus dengan alasan yang jelas. Nantinya, KY kembali melakukan seleksi untuk memenuhi kebutuhan Mahkamah Agung. "Tidak harus dicabut (kewenangan DPR) kalau tetap ingin penuhi kedaulatan rakyat. Kalau dibutuhkan tujuh hakim, KY sampaikan tujuh calon saja. DPR tinggal atas nama rakyat kami setuju atau nomor ini kami tidak setuju. Hindari rekrutmen dilakukan DPR," kata Marzuki. Eman mengaku bahwa pihaknya kerap kesulitan memenuhi permintaan calon hakim agung lantaran komposisi yang mesti dikirimkan, yakni tiga banding satu sesuai undang-undang. Misalnya, jika MA membutuhkan tujuh hakim agung baru, maka KY harus menyerahkan 21 calon ke DPR. Nantinya, DPR memilih tujuh hakim setelah proses uji kepatutan dan kelayakan. Menurut Eman, pihaknya hanya meloloskan calon terbaik setelah melewati proses seleksi yang panjang. Akibatnya, terkadang jumlahnya kurang. Akhirnya, Komisi III protes hingga menolak melakukan uji kepatutan dan kelayakan seperti yang terjadi tahun 2012. Masalah tak hanya itu. Ada pula calon hakim agung yang dianggap KY sangat berkualitas, tetapi tidak dipilih Komisi III. "Ada yang calon yang setengah malaikat tapi ternyata di DPR tidak lolos," kata Eman. Peneliti Indonesian Legal Rountable Erwin Natosmal Oemar mengatakan, proses pemilihan hakim agung telah melenceng dari UUD 1945. Dalam Pasal 24 A (3) disebutkan, calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Editor : Hindra Liauw |
| Mafia Rusak Seleksi Calon Hakim Agung Posted: 21 Sep 2013 01:58 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gede Pasek Suardika geram dengan keberadaan mafia dalam seleksi calon hakim agung. Ia meminta Badan Kehormatan (BK) DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial membongkar mafia yang masih bergentayangan dan merusak marwah seleksi hakim agung tersebut. "Capek kita menjaga marwah komisi III kalau ternyata calo, mafia gentayangan, merusak proses yang berjalan," kata Pasek saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (21/9/2013). Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, semua pihak memiliki kewenangan untuk membongkar identitas dan mengusut tuntas keberadaan mafia di Komisi III DPR. Ia berharap, niat untuk membongkar tidak sebatas wacana, tetapi dapat benar-benar direalisasikan. Menurut Pasek, oknum anggota Komisi III yang menjadi calo dalam seleksi hakim agung harus diberi sanksi setimpal. Baginya, perilaku kotor itu merupakan kejahatan berat dan tak dapat ditoleransi. "Kalau ada oknum DPR yang menjadi calo, berantas, bongkar tuntas. Ini kejahatan berat karena merusak sistem ketatanegaraan kita," tandasnya. Sebelumnya, Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengakui ada praktik percobaan suap dalam seleksi calon hakim agung. Imam mengaku kerap mendapat telepon dari para anggota Dewan dari beberapa fraksi. Mereka meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal calon hakim agung di KY. Anggota Dewan bahkan sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar jika calon tersebut lolos. Namun, Imam menolak tawaran itu. Di dalam sebuah rapat pleno KY pada tahun 2012 untuk menentukan calon hakim agung yang lolos ke seleksi lanjutan, dia membuka adanya praktik suap itu. Alhasil, semua komisioner KY sepakat calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos. Namun, keputusan ini menimbulkan protes di DPR. Secara terpisah, Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman menyampaikan bahwa identitas anggota Komisi III DPR yang mencoba menawarkan uang masing-masing Rp 200 juta kepada tujuh unsur pimpinan KY berasal dari Fraksi Partai Demokrat. Eman mengaku mendapatkan informasi dari Imam Anshori Saleh, komisioner KY yang pertama membuka masalah ini ke publik. Saat ditanya siapa orang Fraksi Partai Demokrat dimaksud, Eman mengaku tidak tahu sebab Imam pun tidak membukanya. Bila diminta bersaksi, Eman siap melakukannya. Menurut Eman, pengakuan Imam Anshori Saleh tentang adanya tawaran uang tersebut memang benar adanya. Saat KY menggelar rapat pleno penentuan kelulusan calon hakim agung, Imam memang mengungkapkan hal itu. Editor : Hindra Liauw |
| Marzuki Bakal Ikuti Jejak Gita, jika... Posted: 21 Sep 2013 01:48 AM PDT
"Saya pun akan melakukan hal yang sama (mundur) apabila saya ternyata tidak mampu mengatur waktu," kata Marzuki di Jakarta, Sabtu (21/9/2013). Marzuki mengatakan, kegiatan Konvensi hingga 2014 tentu bakal mengganggu tugas Gita sebagai menteri perdagangan. Apalagi, saat ini Indonesia tengah mengalami masalah ekonomi. Padahal, kata dia, perdagangan menyangkut rakyat. Meski demikian, Marzuki mengatakan, saat ini kegiatan Konvensi belum menggangu tugasnya di DPR. Ia mengaku tidak mengedepankan Konvensi. Menurut politisi Partai Demokrat itu, Konvensi dibiarkan mengalir. "Kita lihat nanti perjalanan. Kalau menganggu pekerjaan saya seperti Pak Gita (akan mundur). Tapi tentu berbeda dengan posisi saya. DPR ini pimpinan kolektif kolegial. Tugas saya selama ini ke daerah menyosialisasikan kinerja DPR, hasil kerja DPR, dan juga memenuhi undangan dari berbagai institusi. Saya lakukan saja terus menerus, tidak ada perubahan," pungkas dia. Seperti diberitakan, selain dikhawatirkan mengganggu kinerja di kementerian/lembaga atau pemerintahan, para pesera konvensi yang kini menjadi pejabat negara bakal menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Agar terpilih, setiap kandidat harus meningkatkan elektabilitasnya lantaran penetapan capres melihat hasil survei. Mau tidak mau, mereka harus lebih sering menemui rakyat di daerah-daerah. Hanya, semua tergantung hasil Pileg 2014. Editor : Hindra Liauw |
| Marzuki Minta KY Lapor ke BK soal Upaya Suap Anggota DPR Posted: 21 Sep 2013 01:20 AM PDT
"Saya tidak tahu itu betul apa enggak. Tapi sebaiknya disampaikan ke BK. Kalau memang ada suap, kami akan tindaklanjuti," kata Marzuki di Jakarta, Sabtu (21/9/2013). Hal itu dikatakan Marzuki ketika dimintai tanggapan terkait pengakuan Komisioner KY Imam Anshori bahwa ada upaya penyuapan oleh salah satu anggota Komisi III DPR asal Fraksi Demokrat. Anshori mengaku ditawari uang Rp 200 juta untuk satu komisioner atau Rp 1,4 miliar untuk semua komisioner, dengan syarat meloloskan salah satu calon hakim agung. Marzuki mengatakan, ia konsisten menegakkan kebenaran di DPR. Meski demikian, kata dia, jangan sampai pernyataan KY justru membuat anggota Dewan atau Partai Demokrat terzalimi. Ketika ditanya bagaimana langkah Demokrat menyikapi kasus itu, Marzuki tidak mau berkomentar dalam posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat. Ia hanya mau bicara sebagai pimpinan DPR. "Isu ini terkait anggota DPR. Jangan melihat ke fraksi. Di Partai Demokrat kan ada Dewan Kehormatan. Ini bukan urusan Majelis Tinggi. Saya sebagai Ketua DPR akan memanggil KY untuk menjelaskan siapa orang ini," kata Marzuki. Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim Komisi Yudisial Eman Suparman mengatakan, KY siap mengungkapkan identitas dan kronologi upaya penyuapan jika dipanggil BK. Di luar BK, pihaknya tidak akan mengungkap agar tidak dituduh fitnah. Hanya, terkait bukti, Eman tidak bisa menjawab. Menurutnya, hanya Imam yang bisa membuktikan kebenaran upaya suap itu. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment