KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

KPK Akan Periksa Ulang Kekayaan Sekjen Kementerian ESDM

Posted: 02 Sep 2013 12:43 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan klarifikasi ulang atas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. Jumlah kekayaan Waryono dalam LHKPN 2011 yang saat ini ada di KPK tercatat Rp 41,9 miliar dan 22.482 dollar AS.

"Kami telah meminta direktorat LHKPN, untuk mengklarifikasi hal tersebut (harta Sekjen KESDM)," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Senin (2/9/2013) malam. Dia mengatakan klarifikasi akan dilakukan untuk memeriksa penambahan kekayaan Waryono setelah 2011 tersebut. Klarifikasi dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan LHKPN itu.

Bila ditemukan penambahan atau data yang tak wajar, ujar Bambang, KPK pasti akan langsung menindaklanjuti. "Orang boleh punya harta kekayaan, yang perlu diklarifikasi itu asal-usulnya. Apakah sesuai dengan profilnya atau tidak. Kami pimpinan meminta teman-teman LHKPN lakukan kajian yg sifatnya administratif, nanti akan kami tindak lanjuti," kata dia.

Seperti diketahui, Waryono diduga terlibat dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Indikasi tersebut muncul saat KPK menemukan uang 200.000 dollar AS di ruang kerjanya.

Penyidik KPK berencana memeriksa Waryono untuk menjelaskan asal usul uang yang ditemukan dalam tas hitam tersebut. Sementara Rudi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian suap dari petinggi PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya senilai 700.000 dollar AS. Uang tersebut diduga diberikan melalui pelatih golfnya, Deviardi alias Ardi.

KPK juga menetapkan Simon dan Ardi sebagai tersangka. Uang dalam pecahan mata uang asing pun ditemukan KPK dalam penggeledahan di ruang kerja Rudi di kantor SKK Migas beberapa waktu lalu. Penyidik menyita 60.000 dollar Singapura, 2.000 dollar AS, dan kepingan emas seberat 180 gram.

Penyidik menemukan pula uang dalam deposit box Rudi di Bank Mandiri, Jakarta, senilai total 350.000 dollar AS. Selain menyita uang, KPK mengamankan mobil Toyota Camry Hybrid yang diduga milik Rudi. Mobil itu diduga diberikan oleh Deviardi kepada Rudi, tetapi bukan berasal dari PT Kernel.

Editor : Palupi Annisa Auliani

KPK Belum Bisa Usut Sengman

Posted: 02 Sep 2013 09:12 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Dugaan keterlibatan seseorang bernama Sengman dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi dianggap masih lemah. KPK belum dapat mengusut keterlibatan Sengman dalam kasus tersebut hanya karena namanya disebut oleh Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (2/9/2013). Menurut Bambang, Sengman tidak berkaitan langsung dengan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Kini, menurutnya, fokus KPK adalah membuktikan dalam persidangan dakwaan yang disusun tim jaksa penuntut KPK atas perkara Luthfi dan Fathanah, bukan mengusut keterlibatan pihak selain keduanya. "Sengman itu siapa? Kita kan ingin buktikan bahwa uang untuk Luthfi," ujar Bambang.

Dia mengatakan, penyidik KPK belum memutuskan untuk mengembangkan penyidikan ke arah keterlibatan Sengman. "Yang sekarang KPK lakukan adalah konsen terhadap tersangkanya karena tugas KPK membuktikan tuduhan terhadap tersangka," tuturnya.

Nama Sengman pertama kali muncul dalam persidangan perkara Fathanah pada Kamis (29/8/2013) pekan lalu. Saat itu, Ridwan Hakim tengah diperiksa sebagai saksi. Tim jaksa KPK lantas memutar rekaman percakapan antara Fathanah dengan Ridwan.

Dalam rekaman itu, didengarkan suara Fathanah yang menyampaikan kepada Ridwan bahwa uang Rp 40 miliar sudah beres dikirim melalui Sengman dan Hendra. Menurut Ridwan, Sengman adalah utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Hendra, menurut Ridwan, adalah teman dari Sengman (baca: Ridwan: Sengman yang Bawa Rp 40 M, Utusan Presiden). 

Namun, ketika dicecar hakim, Ridwan mengaku tidak tahu maksud rekaman pembicaraannya dengan Fathanah tersebut.

Editor : Heru Margianto

KPK Dalami Kejanggalan Penganggaran PON Riau

Posted: 02 Sep 2013 08:16 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kejanggalan dalam penganggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2013 terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembangunan venue lapangan tembak PON XVII yang melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal. KPK menemukan peningkatan biaya-biaya PON yang dianggap tidak wajar. 

"Peningkatan biaya-biaya yang muncul dalam pendanaan PON, itu kan harus minta konfirmasi dari anggota DPR karena di situ yang berperan aktif tersangka," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (2/6/2013).

Untuk mengonfirmasi peningkatan anggaran PON tersebut, menurut Bambang, KPK memeriksa sejumlah anggota Komisi X DPR, termasuk Angelina Sondakh alias Angie. Hari ini, KPK memeriksa Angie sebagai saksi bagi Rusli terkait kasus PON Riau.

"Itu sebabnya dipanggil orang-orang yang menjadi bagian dari komisi yang berkaitan dengan bidang olahraga," ungkapnya.

Meskipun demikian, menurut Bambang, KPK belum mengusut keterlibatan anggota dewan dalam kasus dugaan korupsi PON Riau ini. Bambang mengatakan, pihaknya masih fokus menyelesaikan berkas pemeriksaan Rusli. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya penelusuran baru jika memang dalam proses persidangan Rusli nantinya terungkap fakta mengenai keterlibatan anggota DPR, khususnya terkait penganggaran PON.

"Jadi, kami (fokus) pada RZ (Rusli Zainal) tersangka dulu. Kami belum memutuskan apa pun selain konsen (konsentrasi) di situ, tapi mudah-mudahan kalau dalam persidangan ada info yang bisa dipakai untuk mengembangkan kasus ini, maka akan dilakukan kajian untuk itu," ujarnya.

Terkait penyidikan kasus Rusli, sebelumnya KPK memeriksa anggota DPR Setya Novanto dan Kahar Muzakir. Menurut Bambang, pemeriksaan kedua anggota DPR ini pun bertujuan mengonfirmasi informasi yang diberikan saksi-saksi sebelumnya. "Sehingga bisa jelas nanti unsur-unsur yang akan dirumuskan dalam dakwaan," tambahnya.

Editor : Heru Margianto

Konvensi Diragukan, Demokrat Jalan Terus

Posted: 02 Sep 2013 06:38 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawady Syamsuddin, menegaskan, partainya tidak ambil pusing dengan berbagai kalangan yang meragukan Konvensi Capres Partai Demokrat akan mendongkrak elektabilitas partai maupun capres hasil konvensi. Demokrat tidak akan mundur.

"Kami tidak terlalu khawatir dengan pihak-pihak yang meragukan konvensi ini. Bagi kami yang penting kerja dan terus bekerja dengan baik," ujar Didi dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Menurutnya, ide tentang konvensi dimunculkan sebagai niat baik Partai Demokrat untuk mencari calon pemimpin terbaik bangsa di masa mendatang, termasuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada orang-orang di luar Partai Demokrat.

"Jadi, semua peserta konvensi mempunyai kesempatan yang sama untuk bertarung dalam konvensi," katanya.

Ia juga menegaskan, tidak akan ada intervensi atau campur tangan dari Partai Demokrat yang bisa memengaruhi hasil keputusan Komite Konvensi Partai Demokrat. Majelis Partai Demokrat memberikan mandat penuh kepada komite untuk melaksanakan tugasnya.

"Publik yang akan jadi penentu," katanya.

Sebelumnya, pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, menyatakan peluang keterpilihan calon presiden dari Partai Demokrat sangat kecil. Sebab, kompetisi dalam konvensi diragukan.

Ia juga berpendapat campur tangan SBY dalam konvensi menjadi sebuah keniscayaan yang tidak perlu diperdebatkan. Hal ini mengacu pada pengambilalihan posisi ketua umum dari tangan Anas Urbaningrum oleh SBY.

"Pasti besar (campur tangan SBY dalam konvensi). Kita jangan lupa sejarah waktu SBY harus ambil alih kepemimpinan, kan alasannya penyelamatan. Jadi, atas nama penyelamatan Partai Demokrat, Pak SBY akan sampai titik darah penghabisan," kata Siti.

Editor : Heru Margianto

Koalisi Partai Islam Usung Mahfud MD Sulit Terwujud

Posted: 02 Sep 2013 06:18 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi partai bernuansa Islam untuk mengusung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai calon presiden periode 2014-2019 dinilai sulit terwujud. Sebab, meski bernuansa Islam, partai-partai itu tidak dalam satu mazhab. 

"Berani nggak itu? Mazhabnya berbeda. Tidak sulit kalau seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dulu pernah dilakukan oleh Gus Dur dan Amien Rais yang membuat irisan kepentingan di poros tengah," kata CEO Lembaga Klimatologi Politik (LKP) Usman Rachman dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Ia meyakini, sosok Mahfud pun akan menuai perdebatan di antara partai-partai tersebut. "Mahfud punya peluang, tapi yang lain bagaimana? Mahfud dengan Yusril (Ihza Mahendra) kan sering berseteru," ujarnya. 

Seperti diberitakan, sejumlah pengamat menilai saat ini adalah waktu yang tepat agar partai bernuansa Islam berkoalisi mengusung satu calon presiden. Di antara sederet nama, sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dianggap yang paling tepat untuk diusung menjadi calon presiden dari koalisi partai Islam.

Para pengamat menghitung, jika partai bernuansa Islam berkoalisi, perolehan suara nasional akan mencapai lebih dari 20 persen. PKB, PPP, dan PKS juga menilai Mahfud MD layak dipertimbangkan untuk diusung menjadi calon presiden. Elektabilitas, kemampuan, dan integritas Mahfud dianggap memenuhi kriteria sebagai calon presiden (baca: Sekarang, Saat Terbaik Partai Islam Berkoalisi Usung Mahfud MD).

Editor : Heru Margianto

Demokrat Akan Memetik Apa yang Ditabur

Posted: 02 Sep 2013 04:55 AM PDT


KOMPAS.com — Dua hari sebelum 11 nama peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dilaporkan tim komite ke Majelis Tinggi Partai Demokrat, kader senior Partai Golongan Karya, Fahmi Idris, yang juga salah satu pendiri Wisma Kodel, mengajak wartawan bertaruh. Wisma Kodel adalah tempat wawancara calon peserta.

Pertaruhan itu dikemukakan Fahmi yang memahami kejenuhan wartawan menunggu acara tertutup di Wisma Kodel. Sehari setelah itu, Mahfud MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), politisi PDI-P Rustriningsih (mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah), serta pengusaha Rusdi Kirana (Direktur Lion Air) datang dan menolak ikut konvensi.

Dengan tegas, Mahfud membeberkan keberatannya ikut konvensi seperti hak dan kewajiban peserta konvensi ataupun Partai Demokrat, terutama setelah konvensi selesai dan pemenangnya ditetapkan. Mahfud juga menyoal ketidaksinkronan mekanisme konvensi dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Seusai jumpa pers Mahfud, anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, segera masuk ruang rapat. Tak lama berselang, Suaidi bergegas pergi meninggalkan gedung, menolak menjawab hal yang dipertanyakan Mahfud.

Sehari kemudian, anggota tim komite, Effendi Gazali, mengakui adanya kesalahan administratif, bukan kecurangan terkait konvensi. Sejak awal, kriteria seharusnya dicantumkan dalam surat undangan dan semua surat keputusan majelis tinggi harus disertakan di dalamnya.

"Saya sudah kirim SMS (pesan layanan singkat) dan ngotot dalam pertemuan, tetapi anggota lain memutuskan mengirim undangan dahulu. Nanti dalam pertemuan pertama antara komite dan peserta, semua penjelasan diberikan. Nah, Mahfud hanya datang dan membaca surat pernyataannya. Jadi, tidak sempat melihat surat-surat yang akan diberikan ke peserta," ujar Effendi.

Padahal, semua calon peserta sebelum Mahfud tak menunjukkan adanya penyerahan dokumen kriteria yang diberikan tim komite, sebagaimana disampaikan Effendi. Anies Baswedan, misalnya, hanya menceritakan pembahasan pertemuan tertutup. Hanya Ali Masykur Musa yang membuka sedikit bahwa pada 30 Agustus 2013 diharuskan menyerahkan berkas administrasi dan 6 September 2013 menyerahkan visi dan misinya secara tertulis.

Lain Mahfud, lain Rustriningsih menolak undangan konvensi. Bagi Rustriningsih, selama tidak ada undangan resmi, nama-nama calon peserta yang beredar di media massa dianggapnya hanyalah rumor. Begitu mendapat undangan resmi, Rustriningsih datang sebagai calon peserta terakhir. Rustriningsih membungkus penolakannya dalam istilah sebagai silaturahim politik biasa.

Paling mengejutkan adalah kehadiran dan penolakan Rusdi Kirana. Rusdi hendak ikut konvensi lima tahun mendatang. Itu pun kalau ada lagi partai yang menyelenggarakan konvensi dan membuka peluang bagi dirinya. Kepentingan bisnis saat ini dijadikan alasan utamanya menolak konvensi ini.


Membawa uang

Untuk saat ini, ketika ditanya, Rusdi mengaku siap menjadi tim sukses partai politik untuk Pemilu 2014. Ia menunggu siapa yang duluan mengajaknya. "Saya siap saja masuk ke parpol. Yang jelas, saya datang bukan mencari uang, tetapi saya membawa uang," ujar Rusdi.

Pasca-Munas Luar Biasa Partai Demokrat di Bali, Maret 2013, pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, dalam beberapa kesempatan menegaskan, Partai Demokrat makin kelihatan menggunakan sistem komando. Komando berada di satu tangan, yakni Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum Partai Demokrat yang keduanya dipegang Susilo Bambang Yudhoyono. Kekuatan komando itulah yang membuat seluruh kadernya hanya tunduk dan melihat sosok SBY. Kini, saat SBY tidak bisa lagi dicalonkan sebagai presiden karena aturan konstitusi, partai yang didirikan tahun 2001 ini terlihat kebingungan. Publik kini melihat. Kaderisasi di Partai Demokrat terlambat dilakukan.

Siapa yang menabur, dialah yang semestinya menuai. Ibarat petani, kini di saat memasuki musim kemarau, saat paceklik mulai mengintip, petanilah yang susah payah memelihara. Memelihara agar benih yang ditabur tetap tumbuh pada masa- masa sulit. Memelihara agar kelak benih yang tumbuh menghasilkan bulir-bulir padi. Memelihara agar bulir-bulir padi tidak diserang tikus atau hama saat gelap, serta diserbu burung-burung pipit.

Petani yang bersusah payah itu pasti berharap agar hasil panenan bisa dipetik dan laku dijual, bukan dipetik orang lain. (Stefanus Osa)

Editor : Caroline Damanik

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

ICW: Hilangnya 15 Nama Anggota DPR karena Intervensi Politik?

Posted: 02 Sep 2013 04:36 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW), yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, mempertanyakan hilangnya 15 nama anggota DPR dalam laporan tahap II audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bulan Juli 2013 terkait proyek Hambalang. Aktivis ICW, Emerson Yuntho, menduga ada intervensi politik dari DPR.

"Kami menduga beberapa nama hilang dari audit dari bulan Juli sampai 23 Agustus, apakah memang hilang atau sengaja dihilangkan," kata Emerson, Senin (2/9/2013), dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat.

"Jadi, pertanyaannya, kenapa bisa hilang? Kami menduga ada intervensi dari kepentingan politik anggota DPR dalam hilangnya nama-nama itu," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Kontras Haris Azhar, yang juga tergabung dalam koalisi, juga menduga hal yang sama, yaitu adanya intervensi politik dari hilangnya nama para politisi itu.

"Indikasinya ada kekuatan politik dan mempunyai tujuan untuk menghilangkan kasus proyek Hambalang," kata Haris.

Seperti diberitakan, BPK menyerahkan audit tahap II Hambalang kepada Pimpinan DPR, Jumat (23/8/2013).

Sebelum audit diserahkan secara resmi ke DPR, wartawan mendapatkan bocoran dokumen ringkasan hasil audit setebal 77 halaman. Dalam audit tersebut, terdapat 15 nama anggota DPR yang terlibat dalam penganggaran proyek Hambalang. Mereka dianggap menyetujui anggaran Hambalang meski penganggaran belum melalui rapat dengan kementerian.

Sebanyak 15 nama anggota DPR itu disebut menggunakan inisial, yakni MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. Namun, audit yang diterima DPR berbeda. Meski dengan redaksional yang hampir mirip, bagian yang terdapat 15 nama itu hilang.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Soal Jokowi dan PDI-P, JK: Kemungkinan yang Baik Itu Harus

Posted: 02 Sep 2013 04:30 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat kemungkinan untuk berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014 sebagai kesempatan yang baik. Begitu pula dengan kemungkinan bergabung dengan PDI-P yang mengusung Jokowi.

"Semua kemungkinan yang baik untuk bangsa dan negara itu harus, Anda pun kalau ada kesempatan ya harus ikut," katanya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (2/9/2013), ketika ditanyai kemungkinannya bersanding dengan Jokowi dan bergabung dengan PDI-P.

Namun, meski isyarat politik itu ditunjukkan, sampai saat ini, politisi Golkar ini mengaku belum ada pendekatan politik yang dilakukan oleh partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

Pasca-penolakannya maju dalam konvensi Partai Demokrat, JK mengaku sampai saat ini masih belum memberikan isyarat apa pun untuk bergabung dengan partai mana. Menurutnya, dinamika politik di Indonesia sangat tinggi sehingga perlu pertimbangan yang matang untuk memutuskan maju sebagai calon presiden maupun wakil presiden mewakili suatu partai politik tertentu.

"Ini kan politik, banyak dinamikanya, nanti kita lihat lah kalau sudah waktunya," tutur politisi Golk.

Sebelumnya, JK menolak ajakan Komite Konvensi Partai Demokrat ketika Ketua Komite Maftuh Basyuni dan Wakil Ketua Komite Taufiqurrachman Ruki mendatangi kediamannya, Selasa (27/8/2013) malam. Menurut Sekretaris Komite Konvensi Capres Demokrat Suaidi Marassabessy, alasan JK menolak ajakan konvensi lantara ia pernah menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Masalahnya, jika ikut Konvensi dan ternyata terpilih sebagai capres Demokrat, konsekuensinya Kalla harus menjadi kader dan berada di jabatan struktural Demokrat.

Editor : Caroline Damanik

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)