KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Ridwan: Sengman yang Bawa Rp 40 M, Utusan Presiden

Posted: 29 Aug 2013 10:38 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang kasus dugaan suap impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah terus berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Persidangan kasus ini, Kamis (29/8/2013), menghadirkan Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Rekaman percakapan Fathanah dan Ridwan diputar dan nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut.

Pemutaran rekaman pembicaraan tersebut dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut jaksa, percakapan itu terjadi setelah pertemuan Ridwan dan Fathanah di Kuala Lumpur, Malaysia, Januari 2013.

Dalam rekaman itu, didengarkan suara Fathanah yang menyampaikan kepada Ridwan bahwa uang Rp 40 miliar sudah beres dikirim melalui Sengman dan Hendra. Mendengar rekaman itu, Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango kemudian menanyakan nama yang muncul tersebut kepada Ridwan.

"Ada nama Sengman. Itu siapa?" tanya Nawawi. "Itu nama orang, Pak," jawab Ridwan. "Iya, siapa?" tanya hakim lagi yang tampak kesal dengan jawaban Ridwan. Ridwan kemudian menjelaskan bahwa Sengman adalah utusan Presiden SBY.

"Waktu saya diputarkan (rekaman) ini di penyidikan KPK, saya jelaskan Bapak Sengman ini setahu saya ini utusan Presiden kalau datang ke PKS," jawab Ridwan. "Presidennya siapa?" tanya Nawawi. "Presiden kita, Pak SBY. (Sengman) di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ditulis dia orang dekatnya Pak SBY," jawab Ridwan lagi.

Sementara itu, Hendra menurut Ridwan adalah teman dari Sengman. Ketika dicecar oleh hakim, Ridwan mengaku tidak tahu maksud pembicaraan Fathanah. "Saya tidak tahu karena beliau (Fathanah) bilang ini 40 (Rp 40 miliar) dibawa Sengman," katanya.

Menurut Ridwan, substansi keseluruhan pembicaraan lewat telepon itu adalah mengenai pemberitaan di majalah Tempo saja. "Substansinya masalah (yang dimuat majalah) Tempo itu saya jelaskan. Soal kuota daging sapi, Pak. Permasalahannya nama saya waktu itu disangkutpautkan. Yang saya paham, pemberitaan (Tempo) 2011 salah. Saya tidak ada kaitannya dengan daging sapi," terang Ridwan.

Dalam rekaman itu, juga disebut nama El dan Engkong. Ridwan yang dikonfirmasi menyatakan bahwa El adalah Direktur Utama PT Indoguna, Maria Elizabeth Liman. Sementara Engkong adalah sebutan untuk ayah Ridwan, Hilmi.

Berikut transkrip percakapan antara Fathanah dan Ridwan Hakim melalui telepon.

F (Fathanah): Saya udah kontak Ibu EL udah beres, Wan.
R (Ridwan): Udah beres ke mana?

F: Udah beres 40 lebih dikirim lewat Sengman dan Hendra waktu itu.
R: Belum nyampe, bos.

F: Lah, udah enggak mungkinlah, makanya ibu El itu nggak mungkin. Udah-udah beres bener, Engkong sendiri waktu itu sesudah itu pernah ketemu dan tidak ada komentar gitu, loh.
R: Iya enggak ada komentar. Masa di depan show room ngasih komentar, kan enggak mungkin. Yang jelas komplainnya ke kita.

F: Satu dan engkong.
R: Apa?
F: Ke satu dan engkong enggak mungkinlah ya juga. Tapi, udah nyampe kok 40 (empat puluh). Ditenteng langsung sama Ibu kok untuk disampaikan ke Lembang.
R: Enggak ada, komplainnya ke kita bos.

F: Hah? Ya, udah kalo mau.
R: Komplainnya ke kita, kenapa?
F: Dalam waktu dekat ketemu sama Ibu El dulu deh supaya jelas.
R: Oke boleh, boleh, boleh.
F: Bener, Wan?
R: Iya.

F: Enggak nyampe?
R: Enggak nyampe, baru konfirmasi lagi kan kemarin.
F: Ya Allah ya Robbi, ke mana. Masa Sengman dengan Hendra enggak nyampein?
R: Ya, enggak tahu, pokoknya gitu ceritanya.

F: Hehh
R: Jadi gimana, malam ini jadi ketemu enggak?
F: Ketemu, ketemu, saya ketemu di Citos (Cilandak Town Square). Eh Wan, kesemuanya, kewajibannya Ibu El sendiri berapa ke Engkong?
R: Eee, yang jelas, nanti deh diomonginnya.

Seperti diketahui, nama Ridwan pernah disebut dalam persidangan sebelumnya. Komisaris PT Radina Bioadicipta, Elda Devianne Adiningrat, yang juga mantan Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia, mengungkapkan, Ridwan dan Fathanah pernah melakukan pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Januari 2013. Elda juga hadir dalam pertemuan itu.

Menurut Elda, dalam pertemuan itu, Ridwan menanyakan kesanggupan Dirut PT Indoguna Maria Elizabeth Liman yang akan dibantu dalam mengurus penambahan kuota impor daging sapi.

Dalam kasus ini, Ahmad Fathanah bersama mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq didakwa menerima pemberian hadiah atau janji dari Juard dan Arya (Direktur PT Indoguna Utama) terkait kepengurusan kuota impor daging sapi untuk perusahaan tersebut Rp 1,3 miliar. Keduanya juga didakwa tindak pidana pencucian uang.

Editor : Palupi Annisa Auliani

Presiden Ingin ke Cipanas Naik Komodo

Posted: 29 Aug 2013 08:11 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan perhatian khusus terhadap kendaraan taktis atau rantis Komodo buatan PT Pindad yang dipamerkan di Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) Ke-18 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Presiden menyempatkan meninjau pameran di akhir acara. Rantis berwarna hitam doff itu diparkir di stan terakhir. Komodo salah satu dari dua kendaraan yang dinaiki Presiden. Satu lagi minibus elektrik yang dirancang untuk mobile meeting. Beberapa orang masuk bersama Kepala Negara ke mobil yang di dalamnya terdapat ruangan untuk rapat.

Khusus Komodo, Presiden naik seorang diri. Sambil terus tersenyum, mantan perwira tinggi TNI itu duduk di bangku kemudi. Ia juga melihat-lihat interior.

"Nanti kita ke Cipanas naik ini," kata Presiden kepada salah seorang pria sambil tersenyum.

Rantis Komodo merupakan nama yang diberikan Presiden. Peresmian nama itu dilakukan di sela-sela meninjau pameran Indo Defence Expo di JIExpo Kemayoran pada November 2012. Alasan Komodo dipilih lantaran Komodo binatang perkasa.

Selain Komodo, ikut dipamerkan berbagai produk buatan lokal seperti Satelit LAPAN A2, roket 3 digit, pesawat nirawak PUNA, berbagai senjata api, motor berbahan gas, robot pengurai bom, dan alat monitor tanah longsor.

Editor : Hindra Liauw

4 Batal, Ini Formasi Kesebelasan Konvensi Demokrat

Posted: 29 Aug 2013 08:08 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang digelar sejak Sabtu (24/8/2013) telah usai. Ajang penjaringan kandidat calon presiden ini menyisakan 11 nama. Padahal, sebelum menggelar Pra-Konvensi, ada 15 nama yang mengudara.

Di hari terakhir penyelenggaraan Pra-Konvensi, empat nama lainnya batal ikut. Orang pertama yang kali pertama memutuskan batal untuk ikut adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.

Mahfud memasuki ruang Pra-Konvensi sekitar 15 menit untuk membacakan surat keputusannya. Mahfud mengaku batal mengikuti konvensi karena mekanisme konvensi yang belum jelas.

Setelah Mahfud, Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana juga memutuskan tidak mengikuti konvensi. Rusdi menyampaikan langsung keputusannya kepada komite. Dengan bahasa yang diperhalus, Rusdi mengaku menunda keikutsertaannya pada konvensi lantaran ingin fokus pada bisnisnya.

Selanjutnya, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih, juga memutuskan untuk tidak mengikuti konvensi. Rustriningsih menghadiri Pra-Konvensi selama 30 menit sebelum menyampaikan keputusannya. Dia mengaku batal ikut karena masih ingin fokus berkarier dan mengurus keluarga di kampung halamannya, Jawa Tengah.

Terakhir, ada juga nama Bupati Kutai Timur Isran Noor yang sebelumnya disebut akan ikut konvensi, tetapi tidak terjadwal dalam tahap Pra-Konvensi. Komite Konvensi Capres Partai Demokrat enggan menyebutkan alasan yang jelas terkait hilangnya nama Isran Noor ini.

Juru Bicara Komite Rully Charis menyatakan, pihaknya tidak pernah menyebut nama-nama peserta yang akan mengikuti Pra-Konvensi, termasuk Isran Noor. Dengan begitu, inilah formasi kesebelasan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat:

1. Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan);
2. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina);
3. Dahlan Iskan (Menteri BUMN)
4. Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat)
5. Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI)
6. Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan)
7. Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah)
8. Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat)
9. Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat)
10. Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat)
11. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).

Editor : Hindra Liauw

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Rustriningsih Batal Ikuti Konvensi Demokrat

Posted: 29 Aug 2013 08:01 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih juga memutuskan batal mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana juga memutuskan untuk batal ikut dalam konvensi ini.

Rustriningsih awalnya datang memenuhi undangan Pra-Konvensi di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (29/8/2013). Datang sendirian pukul 19.35, Rustriningsih langsung masuk ke ruang Pra-Konvensi. Rustriningsih berada di dalam ruangan yang berisi 17 orang anggota Komite Konvensi itu selama lebih kurang 30 menit.

Namun setelah keluar, dia menyatakan untuk tidak mengikuti konvensi. "Saya sudah sampaikan kepada komite, maaf kalau tidak bisa memenuhi harapan untuk mengikuti konvensi yang akan diselenggarakan," kata Rustriningsih.

Rustriningsih mengaku mengambil keputusan tersebut karena masih ingin berkiprah di Jawa Tengah. Selain itu dia juga mengaku ingin fokus mengurus keluarga. Rustriningsih menolak jika keputusannya tersebut diambilnya berdasarkan hasil diskusi bersama Komite Konvensi Demokrat di dalam ruangan.

Menurutnya, ia telah memutuskan sebelum tiba di Wisma Kodel. Menurutnya, diskusi menjadi sedikit lama karena sekaligus bersilaturahim dengan Komite Konvensi yang beberapa di antaranya adalah teman lama.

Rustriningsih juga menyangkal keputusannya dipengaruhi oleh tekanan dari partainya, yakni PDI-P.

Editor : Hindra Liauw

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Presiden Minta Swasta Alokasikan Dana untuk Riset

Posted: 29 Aug 2013 07:04 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap perusahaan swasta, terutama perusahaan multinasional di Indonesia mengalokasikan anggaran khusus untuk riset, inovasi, dan pengembangan teknologi. Langkah itu, menurut Presiden, merupakan bentuk sinergi dengan pemerintah untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju di 2045 .

"Riset, inovasi, pengembangan teknologi pasti memerlukan biaya yang besar. Maka di samping anggaran pemerintah, mestinya swasta juga mulai mengeluarkan anggaran untuk itu dengan jumlah yang cukup," kata Presiden saat Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-18 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Presiden mengatakan, perusahaan swasta di negara-negara maju mengalokasikan anggaran untuk membiayai riset. Keterlibatan swasta itu, kata Presiden, membuat daya saing di negaranya meningkat.

Presiden menyinggung laporan yang dikeluarkan World Ekonomic Forum setiap tahun terkait daya saing global. Di dalamnya ada peringkat negara sedunia berdasarkan hasil penilaian sembilan kriteria. Teknologi dan inovasi masuk dalam kriteria penilaian.

"Jadi kalau perusahan-perusahaan besar di negeri ini bersedia mengalokasikan anggaran lebih besar bagi riset, inovasi, dan pengembangan teknologi, maka perusahaan itu akan lebih kompetitif, lebih produktif, efisien. Secara komulatif negara kita akan lebih kompetitif," kata Presiden.

Presiden juga mengingatkan agar pengembangan kekuatan alat utama sistem senjata atau alutsista Indonesia harus memprioritaskan produksi dalam negeri. Jika memang industri lokal belum mampu membuat, maka dimungkinkan membeli buatan luar negeri dengan kerjasama khusus.

"Barang kali ada joint investment. Nanti pada saatnya kita memiliki kemampuan untuk produksi alutsista itu," pungkas Presiden

Editor : Hindra Liauw

Periksa PK Sudjiono, KY Bentuk Tim Investigasi

Posted: 29 Aug 2013 06:54 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com - Dari hasil pelacakan pemberitaan media dan informasi yang diperoleh Komisi Yudisial (KY), Ketua KY Suparman mengatakan, terdapat dugaan aspek cacat prosedural, potensi cacat substansial, dan dugaan suap dalam putusan Peninjauan Kembali koruptor buron Sudjiono Timan.

Kini, KY telah membentuk tim panel dan tim investigasi untuk mendalami dugaan-dugaan tersebut. "Nah, sekarang kita tengah membentuk dua tim. Satu tim investigasi yang mendalami info tentang suap, satu tim panel yang akan mendalami dugaan cacat prosedural dan substansial," ujar Suparman di kantor KY, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Saat ini, tutur Suparman, KY juga tengah meminta dokumen prosedur pengajuan dan putusan PK Sudjiono Timan dari Mahkamah Agung. Dokumen-ini, menurut Suparman, dapat menunjukkan adanya cacat substansial dan cacat prosedural.

"Kan, di website itu putusan aja. Nah, kita sedang layangkan surat untuk memintanya dokumennya dari MA. Karena kita pengen lihat, cacat substansialnya dimana. Cacat proseduralnya dapat kita nilai dari proses pengajuan PK itu sendiri," ujar Suparman.

Hingga saat ini, jumlah pengaduan perkara PK Sudjiono Timan baru berjumlah satu. Pada Jumat (30/8/2013) esok, Koalisi Masyarakat Sipil dikabarkan baru akan melakukan pengaduan perkara ini ke KY.

"Tapi bagi kami itu tidak penting benar. Mau berapapun, kan, substansinya sama. KY itu gak perlu harus banyak-banyak yang lapor," kata Suparman.

Editor : Hindra Liauw

KPK: Uang 100 dollar AS Tanggung Jawab Djoko Susilo

Posted: 29 Aug 2013 06:47 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas berpendapat, uang 100 dollar AS yang ditemukan di lampira pledoi (nota pembelaan) Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo justru akan merugikan ia sendiri. Djoko merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

"Itu kontraproduktif buat Pak Djoko," kata Busyro di Jakarta, Kamis (29/8/2013) malam.

Menurutnya, keberadaan uang itu akan menjadi tanggung jawab Djoko pribadi. "Karena yang menyerahkan itu Pak Doko, jadi Pak Djoko yang paling bertanggung jawab," ucapnya.

Selanjutnya, menurut Busyro, KPK akan mempelajari lebih jauh soal temuan selembar 100 dollar AS dalam buku pledoi Djoko tersebut. Dia mengatakan, KPK akan mengirimkan surat ke Mahkamah Agung (MA) mengenai insiden uang dalam buku pledoi Djoko tersebut. Busyro menilai temuan uang dalam buku pledoi tersebut telah mencederai wibawa lembaga pengadilan.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan hal senada. Menurut Bambang, selain mencederai wibawa pengadilan, temuan uang ini melecehkan jaksa KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

KPK pun akan mengkonfirmasi masalah ini kepada majelis hakim yang menangani perkara Djoko sekaligus berkoordinasi dengan MA.

Uang 100 dollar AS ditemukan jaksa KPK dalam lampiran pledoi Djoko di tengah persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Uang itu ditemukan terselip ketika jaksa membuka halaman demi halaman buku pledoi yang diterimanya dari Djoko.

Sementara pihak Djoko dalam persidangan kemarin, mengaku tidak ada unsur kesengajaan ataupun motif tertentu terkait uang 100 dollar AS dalam buku pledoi tersebut. Djoko pun tidak mengerti bagaimana uang itu bisa ada di buku pledoinya.

Editor : Hindra Liauw

Giliran Bos Lion Air Batal Ikut Konvensi Demokrat

Posted: 29 Aug 2013 06:43 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, kini giliran Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana yang batal mengikuti Konvensi calon presiden Partai Demokrat. Rusdi awalnya datang memenuhi undangan Pra-Konvensi di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Datang sendirian pukul 18.15, Rusdi langsung masuk ke ruang Pra-Konvensi. Berbeda dengan Mahfud yang hanya masuk sekitar 15 menit, Rusdi berada di dalam selama satu jam sesuai waktu yang dijadwalkan. Namun setelah keluar, dia menyatakan untuk tidak mengikuti Konvensi.

"Saya memutuskan untuk menunda pencapresan ini. Mungkin saya akan mengikuti konvensi sepert ini lima tahun lagi," kata Rusdi.

Dia mengaku mengambil keputusan tersebut karena masih ingin fokus kepada usaha penerbangannya. Dia mendapatkan berbagai saran dari mitra kerja dalam dan luar negeri untuk menunda pencapresan.

"Saya sendiri tentu harus membicarakan segala sesuatunya dengan mitra kerja dalam dan luar negeri. Dari bahasa tubuh mereka, mereka belum ingin saya mencapreskan diri sekarang," kata Rusdi.

Rusdi menolak jika keputusannya tersebut diambilnya dari hasil diskusi bersama 17 orang komite konvensi di dalam ruangan. Menurutnya, keputusan tersebut sudah dibawanya sejak berangkat dari rumah. Menurutnya, diskusi menjadi lama karena dia baru mengungkapkan keputusannya tersebut di akhir diskusi.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Konvensi Demokrat Hinca Panjaitan kembali mengungkapkan hal yang sama saat Mahfud memutuskan batal mengikuti konvensi.

"Iya kita hormati juga keputusannya Pak Rusdi," kata Hinca.

Editor : Hindra Liauw

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)