KOMPAS.com - Nasional |
- Irman Gusman: Pengalaman Pertama Dicecar
- JK Masih Pertimbangkan Ikut Konvensi Demokrat
- Djoko Susilo Akui Lalai dalam Proyek Simulator SIM
- Ini Alasan Hayono Isman Ingin Jadi Presiden
- Usai Temui JK, Ketua Komite Konvensi Demokart Bungkam
- Ikuti Prakonvensi, Irman Gusman Boyong Orang DPD
- Hubungi Presiden SBY, PM Australia Bahas Senjata Kimia di Suriah
- Djoko Susilo Minta Maaf kepada Institusi Polri
| Irman Gusman: Pengalaman Pertama Dicecar Posted: 27 Aug 2013 10:16 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengaku Prakonvensi Calon Presiden Partai Demokrat menjadi pengalaman baru baginya. Jika biasanya memimpin rapat, dia kini harus menghadapi cecaran dari komite konvensi. "Ini pengalaman pertama dicecar," kata Irman seusai menjalani prakonvensi di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (27/8/2013) malam. Prakonvensi merupakan proses perkenalan dan pendalaman terhadap para kandidat peserta konvensi, yang digelar secara tertutup. Dalam proses sekitar satu jam itu, setiap kendidat juga ditanya visi dan misi. Kepada wartawan, Irman tidak mau lagi menjelaskan visi dan misinya sebagai capres dengan alasan terlalu panjang. Hanya, ia mengaku siap untuk mengikuti seluruh proses yang akan digelar komite konvensi. Ia juga yakin dapat memperbaiki kondisi Indonesia jika menjadi Presiden. Irman mengapresiasi sikap Partai Demokrat yang menggelar konvensi untuk mencari capres. Menurutnya, konvensi akan memperbaiki wajah demokrasi, terutama citra parpol. "Harapan kita konvensi menjadi cara memilih pemimpin di masa depan. Jadi, tidak lagi pilih kucing dalam karung," kata Irman. Editor : Palupi Annisa Auliani |
| JK Masih Pertimbangkan Ikut Konvensi Demokrat Posted: 27 Aug 2013 09:01 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla masih belum memutuskan apakah akan mengikuti Konvensi calon presiden Partai Demokrat atau tidak. Menurutnya, banyak pertimbangan yang masih harus dipikirkannya sebelum memutuskan untuk mengikuti jalannya konvensi tersebut. "Lagi kita pertimbangkan, banyak aspek. Yang jelas belum keputusan, kan deadline-nya belum," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Jalan Darmawangsa Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2013). Seperti diberitakan, Ketua Komite Konvensi Demokrat Maftuh Basyuni dan Wakil Ketua Taufiqurrahman Ruki mendatangi rumah Jusuf Kalla, Selasa. Kedatangan kedua orang tersebut untuk memastikan kesediaan Jusuf Kalla mengikuti jalannya konvensi. Kedatangan tersebut merupakan yang ketiga kali. Sebelumnya, pada tanggal 16 dan 22 Agustus lalu, komite sudah pernah mendatangi kediaman Jusuf Kalla untuk menanyakan hal yang sama. Sementara itu, ketika ditanya apa saja yang dibahas pada pertemuan malam ini, Jusuf Kalla masih enggan membeberkannya. "Kita berbincang kedepannya apa, kemungkinannya apa," kata Jusuf Kalla singkat sembari masuk ke dalam rumah. Seperti diberitakan, JK tidak memiliki kendaraan parpol jika memang ingin maju dalam pilpres. Pasalnya, Golkar sudah menetapkan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai capres dalam Rapimnas III tahun 2012. Adapun cawapres akan ditetapkan Ical. Dalam beberapa kesempatan, JK sudah menyampaikan penolakan ikut Konvensi. Ia menganalogikan Konvensi seperti babak penyisihan di Indonesian Idol. Padahal, JK sudah pernah menduduki posisi wapres. "Biarlah teman-teman lain yang maju untuk mengikuti Konvensi calon presiden," kata JK. Di kesempatan lain, JK mengatakan bahwa ia siap menjadi pendamping Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada Pemilu 2014. Editor : Hindra Liauw Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Djoko Susilo Akui Lalai dalam Proyek Simulator SIM Posted: 27 Aug 2013 08:22 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan driving simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mengaku lalai dalam mengawasi jalannya proyek tersebut. Djoko mengaku percaya sepenuhnya pada kinerja anak buahnya. "Saya akui, saya lalai dalam hal tersebut, selain karena memang sudah percaya pada masing-masing unit kerja. Saya juga beranggapan hasil kerja mereka semestinya sudah benar karena sebelumnya sudah dikoreksi oleh masing-masing unit kerja secara berjenjang berdasarkan tingkatannya, sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan," terang Djoko saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (28/8/2013). Djoko tetap tidak mengakui perbuatannya seperti dalam dakwaan yang disusun tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Djoko hanya menyesal karena dalam pelaksanaan pengadaan simulator SIM, ia kurang melakukan pengawasan dalam penyerapan dan pencairan anggaran, yang setiap bulan sudah dilaporkan kepadanya selaku Kepala Korlantas Polri "Apalagi sebagai Kepala Korlantas Polri, saya juga sangat disibukkan dengan sejumlah tugas kelembagaan lainnya yang sangat padat dan sangat menyita waktu, energi, dan pikiran saya," kata Djoko. Djoko mengaku baru mengetahui detail permasalahan proses pengadaan proyek tersebut setelah KPK melakukan penyidikan dan proses persidangan. Saat ini Djoko mengaku siap bertanggung jawab sebagai pimpinan Korlantas dan Kuasa Penggguna Anggaran proyek. "Apabila kelalaian saya tersebut memang dianggap sebagai bentuk kesalahan, saya menyatakan siap bertanggung jawab sebatas kapasitas dan kewenangan saya selaku Kepala Korlantas atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)," katanya. Seperti diketahui, tim JPU dari KPK menuntut mantan Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) itu 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara. Jaksa menyatakan, Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan alat driving simulator SIM roda dua dan empat di Korlantas Polri tahun 2011. Djoko dianggap telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 32 miliar. Kerugian keuangan negara dalam proyek ini disebutkan Rp 121,830 miliar. Djoko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang terkait dengan hartanya 2003-2010 dan 2010-2012. Djoko juga dituntut membayar uang pengganti Rp 32 miliar. Jika dalam kurun waktu dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Selain itu, jaksa menuntut majelis hakim tipikor menjatuhkan hukuman tambahan kepada Djoko, yakni pencabutan hak-hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Editor : Hindra Liauw |
| Ini Alasan Hayono Isman Ingin Jadi Presiden Posted: 27 Aug 2013 08:03 AM PDT
Hayono mengatakan, alasannya sederhana, ingin menjadi presiden. Jika prajurit TNI bercita-cita menjadi Panglima TNI, kata dia, seorang politisi pasti bercita-cita menjadi Presiden. "Saya politisi. Lewat konvensi, saya bisa memanfaatkan peluang agar cita-cita saya menjadi presiden bisa tercapai. Sesederhana itu saja," kata Hayono seusai acara prakonvensi di Wisma Kodel, Jakarta, Senin (27/8/2013). Hayono sadar elektabilitasnya sebagai capres rendah, bahkan mungkin terendah dibandingkan dengan kandidat lain. Ia merasa bahwa pemilih di bawah 35 tahun belum tentu mengenal dirinya. Meski demikian, Hayono optimistis dapat meningkatkan elektabilitasnya. Hayono mengaku telah membentuk tim sukses untuk mendongkrak elektabilitasnya pada waktu yang tersisa. Meski tak mau merinci, Hayono menyebut didukung para senior Partai Demokrat. Mereka akan menjadi penasihat timses. Anggota Dewan Pembina Demokrat itu juga mengaku telah didukung oleh Kosgoro. "Harapan saya, lewat konvensi ini, dukungan tidak hanya oleh publik, tapi juga internal Partai Demokrat," ucap Hayono. Ketika disinggung soal dana kampanye, anggota Komisi I DPR itu belum mau mengungkapnya. Alasannya, ia baru akan menyusun anggaran setelah mempelajari program dari Komite Konvensi. "Sehingga saya belum bisa mengatakan berapa besar jumlah dana. Tapi, yang pasti, karena saya meyakini pemerintah yang bersih. Karena itu, saya harus bersih dari masalah pendanaan. Sumber dana akan saya buka kepada publik dan akan saya pertanggungjawabkan kepada publik," pungkas Hayono. Editor : Hindra Liauw Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Usai Temui JK, Ketua Komite Konvensi Demokart Bungkam Posted: 27 Aug 2013 07:56 AM PDT
"Tanya Pak JK saja," kata Maftuh di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Darmawangsa Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2013). Berdasarkan pantauan Kompas.com, Maftuh datang bersama dengan Wakil Ketua Konvensi Partai Demokrat Taufiqurrahman Ruki. Keduanya tiba sekitar pukul 19.30. Pertemuan ketiganya dilangsungkan secara tertutup di ruang tamu rumah Jusuf Kalla. Pertemuan itu berlangsung selama lebih kurang 75 menit dan berakhir sekitar pukul 20.45. Seusai pertemuan, di depan pintu rumah Jusuf Kalla, keduanya lantas berpamitan. Kemudian, Jusuf Kalla mengantarkan keduanya sampai di depan pintu pagar. Setelah itu, dengan menggunakan mobil sedan Nissan Teana B 1010 RFW warna hitam, keduanya meninggalkan rumah Jusuf Kalla. Seperti diberitakan, JK tidak memiliki kendaraan parpol jika memang ingin maju dalam pilpres. Pasalnya, Golkar sudah menetapkan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai capres dalam Rapimnas III tahun 2012. Adapun cawapres akan ditetapkan Ical. Dalam beberapa kesempatan, JK sudah menyampaikan penolakan ikut konvensi. Ia menganalogikan konvensi seperti babak penyisihan di Indonesian Idol. Padahal, JK sudah pernah menduduki posisi wapres. "Biarlah teman-teman lain yang maju untuk mengikuti konvensi calon presiden," kata JK. Pada kesempatan lain, JK mengatakan bahwa ia siap menjadi pendamping Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada Pemilu 2014. Editor : Hindra Liauw Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Ikuti Prakonvensi, Irman Gusman Boyong Orang DPD Posted: 27 Aug 2013 07:51 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) Irman Gusman menjalani Prakonvensi calon presiden Partai Demokrat di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (27/8/2013). Irman datang dengan ditemani oleh orang-orang DPD dari berbagai daerah. Mereka di antaranya adalah Parlindungan Purba dari Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Subadri dari Provinsi Banten, serta Djasarmen dan Zulbahri dari Kepulauan Riau. Selain itu, Irman juga membawa buku biografi dirinya dengan judul "Irman Gusman: Demi Satu Indonesia". Buku tersebut dibagikan kepada para anggota komite konvensi serta para wartawan. Irman datang pukul 20.15 dengan mengenakan baju batik berwarna coklat. Irman mengaku datang ke prakonvensi tersebut tanpa persiapan khusus. "Persiapan apa? Ini kan hanya perkenalan saja," kata Irman sebelum memasuki ruang Pra-konvensi yang berisi 17 anggota komite konvensi. Prakonvensi Partai Demokrat adalah sebuah tahapan sebelum dimulainya konvensi. Setiap peserta dipanggil secara bertahap untuk diwawancarai oleh 17 orang komite konvensi. Hari ini, prakonvensi memanggil 4 peserta. Selain Irman, komite konvensi juga mengundang Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, dan politisi senior Partai Demokrat Hayono Isman. Sebelum keempat kandidat tersebut, baru satu kandidat lain yang sudah menjalani prakonvensi, yakni Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal. Editor : Hindra Liauw Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Hubungi Presiden SBY, PM Australia Bahas Senjata Kimia di Suriah Posted: 27 Aug 2013 07:40 AM PDT
Hal itu dikatakan Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah melalui pesan singkat, Senin. Faizasyah mengatakan, komunikasi tersebut berkaitan juga dengan peran yang akan dilakukan Australia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB periode September 2013. Dalam komunikasi sekitar 10 menit, kata dia, Presiden SBY menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas penggunaan senjata kimia dalam konflik di Suriah. Tindakan itu tidak bisa diterima. "Presiden menegaskan bahwa Indonesia akan mendukung langkah-langkah yang akan diambil Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik di Suriah," kata Faizasyah. Seperti diberitakan, krisis Suriah yang bergejolak sejak 2011 telah menewaskan lebih dari 100.00 orang berdasarkan data PBB. Dugaan penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar al Assad, Rabu ( 21/8/2013 ), diduga telah menewaskan 13.000 warga negara itu. Meski demikian, laporan resmi hanya menyebutkan ratusan orang menjadi korban dan bukan karena senjata kimia. Editor : Hindra Liauw Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Djoko Susilo Minta Maaf kepada Institusi Polri Posted: 27 Aug 2013 07:24 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian memperoleh SIM, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Dia menyadari, kasus yang menjeratnya telah merusak citra Polri. "Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Institusi Polri, tempat saya bekerja dan bernaung selama ini. Di mana akibat kasus ini, telah mengakibatkan gejolak, yang secara langsung ataupun tidak langsung, menimbulkan kerugian dan stigma yang negatif terhadap institusi Polri," kata Djoko saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) pribadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (27/8/2013). Menurut jenderal bintang dua itu, kasusnya secara tidak langsung juga telah mengurangi kepercayaan masyarakat pada Korps Bhayangkara itu. Djoko juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. "Telah pula memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian," lanjutnya. Djoko mengungkapkan, dia percaya institusi Polri akan terus berbenah menjadi lebih baik. Atas kasus ini, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri itu juga meminta maaf kepada istri, anak-anak, dan keluarga besarnya. Seperti diketahui, tim jaksa penuntut umum dari KPK menuntut mantan Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) itu 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara. Jaksa menyatakan Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan simulator ujian untuk memperoleh SIM roda dua dan empat di Korlantas Polri tahun 2011. Djoko dianggap telah memperkaya diri Rp 32 miliar. Kerugian keuangan negara dalam proyek ini disebutkan mencapai Rp 121,830 miliar. Djoko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang terkait hartanya pda 2003-2010 dan 2010-2012. Djoko juga dituntut membayar uang pengganti Rp 32 miliar. Jika dalam kurun 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Selain itu, jaksa menuntut majelis hakim tipikor menjatuhkan hukuman tambahan kepada Djoko, yakni pencabutan hak-hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Editor : Hindra Liauw |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment