KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Akbar Tanjung Optimistis Golkar Bisa Raup 30 Persen Suara Pemilu 2014

Posted: 19 Aug 2013 01:10 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, mengatakan partainya berambisi kembali memenangkan Pemilu Legislatif 2014. Target perolehan 30 persen suara pun optimis bisa tercapai.

"(pada) Pemilu 2004 kami menang dengan memperoleh 22 persen. Kami melihat peluang-peluang ke depan bisa didorong bisa sampai 30 persen," kata Akbar di Jakarta, Senin (19/8/2013). Dia pun menegaskan saat ini Partai Golkar fokus memenangkan pemilu legislatif dan menolak menjawab soal kemungkinan koalisi yang akan dibangun partai itu ke depan.

Untuk mencapai target tinggi itu, menurut Akbar seluruh kader partai harus solid dan bekerja keras. "Kader harus siap dan mau terjun ke tengah-tengah masyarakat. Mau berkomunikasi dan mau terus menyuarakan aspirasi rakyat. Ini harus dikongkretkan bahwa suara Golkar suara rakyat." ujarnya.

Selain itu, Akbar yang juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar, mengaku terus memantau tingkat keterpilihan bakal calon Presiden dari partainya, Aburizal Bakrie. Pemantauan itu, aku dia, juga mencakup kaitan Aburizal dengan kasus lumpur Lapindo yang bisa menjadi hambatan utama pencalonan tersebut.

"Kami terus catat, analisis, dan kaji soal-soal yang bisa mempengaruhi keterpilihan atau elektabilitas Aburizal Bakrie, termasuk opini publik, dan juga grup usaha Bakrie yang bisa berdampak kepada tingkat keterpilihan saudara Aburizal Bakrie," kata Akbar.

Editor : Palupi Annisa Auliani

Usai Rapat, Komite Konvensi Partai Demokrat \"Sowan\" ke Cikeas

Posted: 19 Aug 2013 12:30 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Seusai rapat penetapan nama peserta konvensi Partai Demokrat, komite konvensi tersebut langsung "sowan" ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Rapat belum menghasilkan nama peserta konvensi untuk penentuan bakal calon presiden Partai Demokrat.

"Setelah rapat langsung kami mau ke Cikeas ini," ujar bendahara komite konvensi Andi Timo Pangerang, seusai rapat komite konvensi Partai Demokrat di Wisma Kodel, Senin malam. Saat ditanyakan untuk keperluan apa komite harus menghadap SBY, Timo tak menjelaskannya lebih lanjut. "Silakan tanya sama Pak Hinca (juru bicara Komite Konvensi Partai Demokrat) aja ya," ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR itu.

Hinca Pandjaitan menampik anggapan pertemuan dengan SBY itu merupakan bentuk intervensi partai kepada independensi komite. "(Pertemuan) itu normal saja. Sangat wajar jika kami melaporkan progres kepada Ketua Umum Demokrat karena ini kan konvensi Partai Demokrat," tepis dia.

Menurut Hinca, komite sampai saat ini masih menggodok 11 nama yang diajukan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat kepada komite. Selain itu ada tambahan nama yang diajukan komite. Pada semua kandidat tersebut, komite mengaku melakukan pendekatan.

Rencananya, pada akhir Agustus 2013, komite sudah memutuskan peserta final konvensi. "Pada tahap akhir pemilihan peserta ini, tetap ada di komite ini. Jadi tidak mungkin ada intervensi dari Demokrat," imbuh Hinca.

Seperti diberitakan, komite konvensi sudah menerima 11 nama calon peserta konvensi yang diajukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Di antaranya Marzuki Alie, Irman Gusman, Gita Wirjawan, Chairul Tanjung, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Pramono Edhie Wibowo, dan Djoko Santoso. Adapun di antara 15 nama baru yang diusulkan komite, terdapat nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Editor : Palupi Annisa Auliani

Masih Godok Nama-nama, Komite Belum Umumkan Peserta Konvensi Demokrat

Posted: 19 Aug 2013 12:12 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama-nama kandidat peserta konvensi calon presiden (capres) dari Partai Demokrat masih dalam tahap "penggodokan" dan "pemantapan" oleh Komite Konvensi Partai Demokrat.

"Kami ingin tampilkan nama-nama terbaik pada saatnya," kata anggota komite yang membidangi program, media, dan sosialisasi, Didi Irawadi Syamsuddin, seusai rapat penetapan calon peserta konvensi, Senin (19/8/2013).

Karenanya, ujar Didi, komite belum dapat mengumumkan jumlah dan nama peserta konvensi, selain 11 nama yang telah diumumkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. "Insya Allah pada akhir bulan ini akan diumumkan. Belum ada info lain, masih perlu beberapa kali pertemuan lagi," papar Didi.

Dalam kesempatan itu, Didi mengatakan bahwa 11 nama yang disebutkan Majelis Tinggi Partai Demokrat memang layak dan bagus sebagai bakal calon peserta konvensi. "Lalu ada usulan juga penambahan nama dari anggota komite," ujar dia.

Beberapa pertemuan yang masih akan digelar komite, imbuh Didi, akan menyortir tambahan usulan kandidat dari komite. "(Jumlah kandidat peserta) akan menyusut setelah kami godok," kata dia.

Didi kembali menegaskan bahwa komite bekerja independen dan tak diintervensi pihak lain. "Keputusan mutlak diambil oleh komite ini," tekan dia.

Bagaimanapun, kata Didi, konvensi ini merupakan iktikad baik Partai Demokrat untuk menemukan pemimpin. "Keputusan final dari nama-nama (calon peserta konvensi) ada di komite," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, komite konvensi sudah menerima 11 nama calon peserta konvensi yang diajukan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Di antaranya adalah Marzuki Alie, Irman Gusman, Gita Wirjawan, Chairul Tanjung, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Pramono Edhie Wibowo, dan Djoko Santoso.

Komite juga menambahkan nama-nama baru kandidat. Tambahan tersebut berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pejabat publik sampai tokoh wanita. Salah satu nama yang diusulkan komite adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Editor : Palupi Annisa Auliani

MK: SKK Migas dan BP Migas, 100 Persen Sama!

Posted: 19 Aug 2013 09:48 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menilai, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dibentuk pemerintah untuk menggantikan Badan Pengawas Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) adalah instansi yang 100 persen sama.

"Kalau kita lihat, struktur dan personelnya 100 persen sama kan. Hanya 1 atau 2 orang saja yang berbeda," ujar Akil Mochtar di Gedung MK Jakarta, Senin (19/8/2013). Dia mengatakan, BP Migas dibubarkan oleh MK pada 2012 karena dianggap sebagai inefisiensi yang melanggar konstitusi.

Namun, kata Akil, pemerintah membentuk badan pengganti setelah pembubaran itu, yaitu SKK Migas. "Persoalannya di pemerintah. Pemerintah ingin mengisi kekosongan, jadi dibentuklah SKK Migas," ujar dia.

Akil menilai, pemerintah tidak mengikuti pesan yang disampaikan MK saat membubarkan BP Migas. Dalam putusannya, MK memasukkan pesan bahwa "kedaulatan harus dikembalikan ke negara, yang diwakili pemerintah, untuk secara langsung menguasai sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat".

"Jadi tidak seperti konsep BP Migas, yaitu ada stakeholder. Kemudian negara tidak ikut campur ke sana, hanya menyerahkan ke stakeholder saja," kata Akil.

SKK Migas menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dugaan menerima suap dari Kernel Oil, Pte, Ltd. Bersamanya, ditangkap dan ditetapkan pula menjadi tersangka, Simon Gunawan dari Kernel Oil dan seorang pelatih golf bernama Deviardi.

KPK menyita uang senilai 400.000 dollar AS, 90.000 dollar AS, dan 127.000 dollar Singapura dari kediaman Rudi. KPK juga menyita sepeda motor bermerek BMW dengan pelat nomor B-3946-FT.

Dalam penggeledahan ke sejumlah tempat, KPK juga mendapatkan uang 200.000 dollar AS di ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. Sementara itu, di ruang kerja Rudi, KPK mendapatkan 60.000 dollar Singapura, 2.000 dollar AS, dan kepingan emas seberat 180 gram. KPK pun mendapatkan 350.000 dollar AS dari kotak deposit Rudi di Bank Mandiri.

Editor : Palupi Annisa Auliani

Gelar Seleksi Terbuka, Kemenhuk dan HAM Ingin Dirjen Baru Pemasyarakatan Tak Pas-pasan

Posted: 19 Aug 2013 09:13 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhuk dan HAM) membuka seleksi terbuka untuk menjaring calon Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas). Kementerian ini berharap seleksi terbuka akan mendapatkan orang yang tepat yang bisa mengatasi persoalan pemasyarakatan selama ini.

"Kami ingin yang terbaik karena persoalan di Ditjen Pas membutuhkan orang nomor satu, dalam hal ini mencari Dirjen Pas yang tidak pas-pasan," kata Wamenhuk dan HAM Denny Indrayana di kantornya, Jakarta, Senin (19/8/2013). Dia mengatakan informasi soal seleksi ini akan diumumkan melalui media massa pada Rabu (21/8/2013).

Beberapa tahapan disiapkan untuk seleksi tersebut, yang dijadwalkan mulai berlangsung pada September 2013. Tahapan dimulai dengan seleksi administrasi, dilanjutkan tes tertulis, kemudian wawancara dengan panitia seleksi, pemaparan program para kandidat, dan tes kesehatan. "Terakhir, masing-masing kandidat akan bertemu Pak Menteri (Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin) sebelum diajukan ke Presiden," papar Denny.

Rekam jejak para calon, imbuh Denny, akan ditelusuri pula. Dia memastikan proses seleksi akan berlangsung transparan, dengan panitia seleksi yang independen. Panitia ini terdiri atas 9 orang, baik dari kalangan internal maupun eksternal kementerian.

Diketuai Denny, anggota panitia dari internal adalah Sekjen Bambang Rantam Irjen Agus Sukiswo, Dirjen HAM Harkristuti Harkrisnowo, dan Dirjen Pas M Sueb. Adapun anggota panitia seleksi dari kalangan eksternal adalah Komaruddin Hidayat, Sosiolog Imam Prasodjo, ahli hukum tata negara Saldi Isra, dan mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua.

Menurut Denny, Dirjen Pas M Sueb saat ini sedang sakit dan mengambil cuti panjang. Tugas Sueb kini dijalankan Pelaksana Harian Dirjen Pas Bambang Krisbanu. Seleksi terbuka dilakukan untuk mencari pengganti Sueb.

Editor : Palupi Annisa Auliani

Komite Konvensi Demokrat Akan Buka-bukaan soal Dana

Posted: 19 Aug 2013 09:01 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara komite konvensi calon presiden Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan, komite akan membuka dana konvensi kepada publik. Hal ini untuk menghilangkan kecurigaan publik atas sumber pendanaan konvensi yang kini dikaitkan dengan kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

"Soal pendanaan dalam satu minggu ini selesai penyusunannya, dan akan kami sampaikan ke publik. Komite punya punya komitmen kuat untuk konvensi ini agar bersumber dari dana yang sah, halal, bisa dipertanggungjawabkan, terbuka, dan bisa diakses," ujar Hinca dalam jumpa pers seusai rapat pleno komite konvensi Partai Demokrat di Wisma Kodel, Senin (19/8/2013).

Hinca mengatakan, komite konvensi pada Senin ini baru menerima seluruh rumusan rancangan anggaran dari masing-masing bidang, seperti bidang program dan acara, bidang program sarana dan prasarana, bidang program media dan sosialisasi, bidang program penjaringan dan survei, serta bidang penegakan kode etik.

"Masing-masing sudah dimasukkan, tapi belum final. Sehingga belum bisa kami sampaikan. Oleh Ibu Andi (bendahara komite) nanti disusun, dan akan diumumkan," ungkap Hinca.

Lebih lanjut, pria yang berprofesi sebagai advokat ini mengatakan, siapa pun bisa memberikan dana untuk komite konvensi, baik pihak internal Partai Demokrat maupun eksternal. Khusus untuk internal Demokrat, kata Hinca, tidak ada kewajiban partai untuk menyumbang khusus untuk konvensi.

"Semuanya sukarela kalau mau ada yang sumbang silakan. Tapi harus pasti bahwa itu dana halal dan bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kami akan buat surat pernyataan agar bisa memastikan dana itu halal," imbuhnya.

Hinca juga kembali menyatakan, kasus Rudi tak ada kaitannya dengan dana konvensi Partai Demokrat. Ia menilai komite konvensi diperkuat oleh orang-orang yang berkomitmen bersih. Dengan demikian, pada saat komite dibentuk, salah satu prinsip yang dipegang komite konvensi adalah keterbukaan, termasuk soal dana.

"Jadi enggak usah berpikir macam-macam, kami punya komitmen itu," tukasnya.

Editor : Hindra Liauw

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

KPK: STNK Moge BMW Milik Deviardi

Posted: 19 Aug 2013 08:55 AM PDT

Barang bukti berupa motor gede merek BMW hasil operasi tangkap tangan terhadap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini, yang diperlihatkan di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2013). | KOMPAS.COM/RODERICK ADRIAN MOZES


JAKARTA, KOMPAS.com - KPK menyatakan bahwa STNK motor gede keluaran BMW yang disita dari kediaman Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ternyata dimiliki Deviardi alias Ardi. Rudi kini berstatus tersangka penerimaan suap terkait kegiatan hulu migas.

"STNK milik Deviardi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (19/8/2013).

Dengan demikian, menurut Johan, moge BMW berplat nomor B 3946 FT yang disita dari rumah Rudi tersebut berbeda dengan moge BMW yang pernah dilaporkan Rudi dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Namun, lebih rinci mengenai moge BMW yang disita itu, Johan belum dapat mengungkapkannya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebelumnya menduga bahwa moge BMW yang disita dari kediaman Rudi itu merupakan bagian dari suap. Rudi diduga bersama-sama Deviardi, menerima suap dari petinggi PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya.

Tim penyidik KPK menangkap Rudi dan Deviardi di kediaman Rudi beberapa waktu lalu dengan barang bukti 400.000 dollar AS, 127.000 dollar Singapura, dan 90.000 dollar AS, termasuk moge BMW tersebut.

Menurut Bambang, sebelum tertangkap tangan, Deviardi mengambil uang dari Simon. Uang tersebut diantarkan ke kediaman Rudi dengan mengendarai moge BMW. Namun anehnya, Deviardi meninggalkan motor tersebut di rumah Rudi. Menurut Bambang, Rudi bahkan sempat mencoba menghidupkan mesin moge tersebut sebelum tertangkap KPK.

Editor : Hindra Liauw

Misteri Pimpinan Komisi III Baru yang Akan Dilantik...

Posted: 19 Aug 2013 08:37 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan berganti pimpinan pada Selasa (20/8/2013). Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso akan memimpin pelantikan itu. Namun, Priyo masih tak mau menyebutkan posisi yang nantinya akan dirotasi dan peluang politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menduduki posisi Ketua Komisi III DPR.

"Besok siang saya dijadwalkan melantik dan mengesahkan pimpinan Komisi I, II, III, Baleg, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) untuk masa tugas setahun ke depan," ujar Priyo dalam pesan singkat yang diterima Senin (19/8/2013) malam.

Priyo tidak menjelaskan secara spesifik posisi ketua atau wakil ketua yang akan dilantik itu. Ia hanya menjelaskan bahwa terkait polemik rotasi ketua Komisi III, dirinya masih menunggu surat resmi dari pimpinan Fraksi Partai Demokrat hingga Selasa esok pagi.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul yang kini menjadi anggota Komisi III DPR sesumbar dirinya sudah ditunjuk DPP Partai Demokrat sebagai Ketua Komisi III DPR. Ruhut mengaku akan mengganti posisi rekan satu partainya, Gede Pasek Suardika, yang akan maju sebagai caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ia juga menuturkan, DPP Partai Demokrat sudah menyerahkan surat kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Namun, pelantikan ini ternyata belum diketahui Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa. Saan mengaku, fraksi belum menerima surat pemberitahuan dari DPP. Seharusnya, kata Saan, fraksi menerima pemberitahuan itu dan fraksi yang nantinya mengajukan pergantian ke pimpinan DPR.

Ruhut selama ini dikenal sebagai salah satu loyalis setia keluarga Cikeas. Pada saat Anas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, Ruhut menjadi orang yang paling keras meminta Anas mundur saat dikaitkan dalam kasus Hambalang. Sementara Gede Pasek Suardika yang saat ini masih menjadi Ketua Komisi III adalah loyalis dari Anas Urbaningrum.

Editor : Hindra Liauw
at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)