KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

KPK Tangkap Tangan Oknum Pegawai Pajak

Posted: 09 Apr 2013 12:20 PM PDT

KPK Tangkap Tangan Oknum Pegawai Pajak

Penulis : Icha Rastika | Selasa, 9 April 2013 | 19:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (9/4/2013), diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum pegawai pajak. KPK menangkap tiga orang dan membawa ketiganya ke Gedung KPK, Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan lebih jauh.

"Ini diduga orang pajak yang memeras," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat. Diduga, masih ada tangkapan lain yang belum masuk ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com di Gedung KPK, sekitar pukul 17.20, masuk seorang pria berkemeja putih keabu-abuan dengan tangan terborgol. Pria itu dikawal sejumlah penyidik KPK dan langsung dibawa masuk gedung begitu turun dari mobil.

Sekitar lima menit kemudian, penyidik KPK kembali membawa masuk seorang pria yang mengenakan kemeja hitam serta berkacamata. Sekitar pukul 18.00, penyidik KPK kembali membawa masuk seorang pria muda yang belum diketahui identitasnya. Informasi yang diperoleh Kompas.com, penyidik juga mengamankan uang ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan hari ini.

Saat dikonfirmasi, Kepala Humas Direktorat Jenderal Pajak Chandra Budi mengaku belum mendapatkan informasi mengenai dugaan oknum pajak yang tertangkap tangan KPK. "Belum dapat informasi, masih terus koordinasi," katanya saat dihubungi wartawan.

Gerindra: Dikotomi Capres Sipil-Militer Tak Relevan Lagi

Posted: 09 Apr 2013 11:32 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Dikotomi calon presiden dan wakil presiden dari latar belakang militer atau sipil dinilai sudah tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini. Rakyat diyakini akan memilih pemimpin dengan melihat kejujuran, ketegasan, kecerdasan, dan pelayanannya.

"Presiden harus punya integritas, kapabilitas, serta utamanya leadership. Dengan demikian, latar belakang apa pun, kalau seorang capres punya integritas dan kapabilitas, ia yang akan dipilih," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Hal itu dikatakan Fadli menanggapi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta Partai Demokrat mengusung capres dengan berlatar belakang sipil dan cawapres berlatar belakang militer dalam Pemilu 2014.

Seperti diketahui, Partai Gerindra akan mengusung Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres di Pemilu 2014. Prabowo adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal.

Fadli juga mengomentari adanya usulan agar gelar pendidikan capres nantinya minimal sarjana. Menurut dia, gelar sarjana tidak menjamin seseorang mampu menjadi presiden. Ia memberikan contoh tokoh-tokoh yang tidak memiliki gelar sarjana ketika memimpin, seperti Deng Xiaoping, Abdurrahman Wahid, Soeharto, dan Megawati Soekarnoputri.

"Bahkan, banyak miliuner pemimpin perusahaan besar yang tak lulus S-1, seperti Bill Gates atau Steve Jobs. Pada diri presiden itu yang penting punya leadership untuk menjadi nakhoda pembawa perahu sampai ke pulau. Percuma ijazah S-3, tetapi tidak punya leadership. Leadership itu bukan dilihat dan didapat dari ijazah, melainkan dari pengalaman dan daya kreativitasnya," ujar Fadli.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, nama Prabowo termasuk salah satu nama yang paling difavoritkan menjadi calon presiden. Prabowo pernah maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2009 mendampingi calon presiden dari PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Presiden: Pemimpin Jangan Bergaya Komando Dalam Kamar

Posted: 09 Apr 2013 11:26 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak lagi melakukan penyimpangan. Sebab, dampak dari pelanggaran yang dilakukan anggota TNI/Polri, khususnya pelanggaran hak asasi manusia, bisa sampai ke dunia internasional.

"Dampaknya sampai ke tingkat dunia, sampai ke PBB, ke negara-negara sahabat. Ini hanya karena satu, dua, tiga prajurit yang melalukan tindakan melebihi kepatutannya," kata Presiden ketika ramah tamah dengan jajaran TNI Angkatan Darat di Markas Besar TNI AD, di Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Presiden mengatakan, peristiwa pelanggaran yang melibatkan anggota TNI/Polri mungkin dianggap biasa di mata para pejabat TNI/Polri. Namun, Presiden merasa setiap pelanggaran merupakan peristiwa luar biasa. Setiap muncul masalah, SBY mengaku harus menjelaskan masalah tersebut kepada dunia internasional.

"Seperti insiden di Papua, insiden di tempat yang lain. Pada tingkat saya harus menjelaskan ke Sekjen PBB, menjelaskan ke teman-teman saya, para pemimpin dunia, presiden atau perdana menteri," ujarnya.

Agar peristiwa seperti pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Jawa Tengah, tidak terulang, Presiden meminta agar para pemimpin TNI/Polri lebih dekat dan peka terhadap apa yang terjadi di prajurit. Yudhoyono meminta mereka jangan melakukan gaya kodamar atau komando dalam kamar.

"Pemimpin harus menyayangi anak buahnya. Cara menyayanginya, ya, latihlah supaya kalau bertempur dia selamat dan tetap hidup. Jangan karena sayang lalu tidak melatihnya dengan keras sehingga dalam pertempuran hanya harus menjadi korban. Itu berarti tidak sayang. Sayang juga memikirkan keluarganya, persoalan sehari-harinya. Sayang juga memperhatikan hak-haknya, memikirkan pendidikan dan kariernya," kata Presiden.

Inilah Kritik Ex Pangdam Diponegoro untuk Komnas HAM

Posted: 09 Apr 2013 11:20 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal Hardiono Saroso mengkritik kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait penanganan pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Menurut dia, Komnas HAM selalu tidak objektif dalam mengusut suatu kasus.

"Komnas HAM dari dulu begitu. Jangan didengar. Nih gua 2,5 tahun masalah Timor-Timor diperiksa Komnas HAM. Dia selalu nuduh terus. Jelek aja semua di mata mereka," kata Hardiono di Jakarta, Selasa (8/4/2013).

Sebelumnya, Komnas HAM berpendapat masih ada kejanggalan dalam kasus Lapas Cebongan. Salah satunya masalah pemindahan empat tersangka dari Polda DIY ke Lapas Cebongan.

Setelah sempat membantah adanya keterlibatan prajurit TNI, Hardiono kini mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan empat tahanan. "Berani berucap, berani bertanggung jawab. Yang jelas prajurit mati untuk pemimpin, pemimpin mati untuk prajurit," kata dia.

Seperti diberitakan, tak lama setelah penyerangan Lapas, Hardiono langsung membantah ada keterlibatan prajuritnya dalam peristiwa tersebut. Padahal, saat itu baru dilakukan penyelidikan awal.

"Bukan dari prajurit TNI, tidak ada prajurit yang terlibat. Saya bertanggung jawab penuh sebagai Pangdam IV/Diponegoro," katanya.

Belakangan, kepada tim investigasi TNI AD, sebanyak 11 anggota Grup II Komando Pasukan Khusus Kartosura, Jawa Tengah, mengaku melakukan penyerangan. Salah satu diantara mereka sebagai eksekutor empat tahanan.

Penyerangan itu disebut berlatar belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Santoso di Hugo's Cafe. Empat tersangka pembunuhan Santoso yang kemudian ditembak mati, yakni Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.

Hari Pertama, Belum Ada Parpol Serahkan DCS

Posted: 09 Apr 2013 11:06 AM PDT

Hari Pertama, Belum Ada Parpol Serahkan DCS

Penulis : Dian Maharani | Selasa, 9 April 2013 | 18:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, 9 April 2013, merupakan hari pertama Komisi Pemilihan Umum (KPU), membuka kesempatan bagi partai politik untuk menyerahkan Daftar Caleg Sementara (DCS). Namun, hingga sore ini belum ada partai politik yang datang untuk menyerahkan DCS.

"Jadi belum ada yang memanfaatkan hari pertama ini untuk mendaftar. Biasanya hari terakhir," ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2013).

Menurut Sigit, hal ini dapat menjadi salah satu acuan apakah parpol telah siap dengan para calegnya. Kesiapan tersebut mulai dari kuantitas caleg dan kualitas yang dianggap pantas menduduki kursi legislatif 2014.

"Ini menjadi persoalan parpol kita apakah siap atau tidak," katanya.

Untuk diketahui, pendaftaran DCS akan dibuka hingga 22 April 2013. Pendaftaran dibuka sejak pukul 08.00-16.00. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi dan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT).

Salah satu syaratnya yakni adanya keterwakilan caleg perempuan sebesar 30 persen. Di samping itu, Ketua DPR Marzuki Alie berpendapat, semua parpol peserta Pemilu 2014 telah menyiapkan para calegnya jauh sebelum ketentuan penyerahan DCS diumumkan KPU.

Dia mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan parpol belum menyerahkan DCS. Dia meyakini sebanyak 12 parpol peserta Pemilu akan memenuhi semua ketentuan KPU.

"Kalau disiapkan ruang waktu sejak tanggal 9 hingga 22 April ya, akan dihabiskan sesuai peraturan. Itu pasti akan dipenuhi semua," katanya.

KPK Kembali Lakukan Operasi Tangkap Tangan

Posted: 09 Apr 2013 11:06 AM PDT

KPK Kembali Lakukan Operasi Tangkap Tangan

Penulis : Icha Rastika | Selasa, 9 April 2013 | 18:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan, Selasa (9/4/2013). Tampak penyidik KPK membawa masuk dua orang yang diduga tertangkap tangan ke gedung KPK, Jakarta.

Sekitar pukul 17.20, masuk seorang pria berkemeja putih keabu-abuan dengan tangan terborgol. Pria itu dikawal sejumlah penyidik KPK dan langsung dibawa masuk gedung begitu turun mobil.

Sekitar lima menit kemudian, penyidik KPK kembali membawa masuk seorang pria yang mengenakan kemeja hitam serta berkacamata. Selang 30 menit kemudian, penyidik KPK kembali membawa satu orang berkemeja yang diduga turut ditangkap tangan. Belum diketahui identitas ketiga orang tersebut.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan adanya penangkapan tersebut. "Ya, lebih detailnya nanti akan dijelaskan," kata Johan.

Max Sopacua: Yenny Wahid Inginkan Posisi Puncak

Posted: 09 Apr 2013 11:05 AM PDT

Max Sopacua: Yenny Wahid Inginkan Posisi Puncak

Penulis : Sabrina Asril | Selasa, 9 April 2013 | 18:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengakui masuknya Yenny Wahid ke Demokrat juga diiringi dengan tawaran-tawaran politik kepada putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu. Yenny, kata Max, menginginkan posisi puncak saat masuk ke Demokrat.

"Kami sudah membicarakan dengan Pak SBY sebagai ketua formatur. Ada keinginan Mbak Yenny masuk di posisi puncak. Tetapi dipikirkan lagi, banyak kader sudah sekian tahun di partai yang tidak bisa dilupakan," ujar Max, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Dari hasil pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono itu, Max memastikan, Yenny tidak akan ditawarkan posisi wakil ketua umum. Yudhoyono selaku ketua formatur akan memilih kader internal untuk menjabat posisi itu. Namun, Max mengatakan, Yenny tetap diberikan posisi penting di Demokrat.

"Artinya, Mbak Yenny tidak di posisi biasa juga, tetapi bukan menjadi waketum. Dia lebih diusulkan untuk menjadi kepala badan pemenangan pemilu," ujar Max.

Sementara untuk posisi waketum, Max mengatakan, saat ini Wakil Sekretaris Jenderal Nurhayati Ali Assegaf menjadi kandidat kuat. Posisi Nurhayati nantinya akan digantikan oleh Andi Nurpati.

"Tetapi ini semua belum resmi, belum definitif. Akan ada satu sampai dua kali (pertemuan) lagi dengan Pak SBY. Setelah itu, baru akan disampaikan ke publik secara resmi," kata Max.

Demokrat: Menteri juga Harus Kerja untuk Partai

Posted: 09 Apr 2013 10:53 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengajukan lima menterinya untuk ikut serta menjadi calon anggota legislatif. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, menteri menjadi caleg adalah hal yang wajar karena para menteri itu juga memiliki tanggung jawab kepada partai.

"Kami memang meminta semua menteri dari Partai Demokrat harus turun gunung untuk menjadi vote getter di Pemilu 2014. Kalau ada tanggapan negatif, sah-sah saja. Tapi kan kerja mereka hanya tinggal satu tahun lagi dan mereka juga punya kewajiban membesarkan partai," kata Max di Kompleks Parlemen, Selasa (9/4/2013).

Max menuturkan bahwa keikutsertaan para menteri menjadi caleg adalah sebuah kebutuhan dan kewajiban. Hal ini mirip seperti anggota DPR. Selain harus menjalani kewajiban sebagai anggota Dewan, Max mengatakan, politisi juga harus berkegiatan menyukseskan program partai.

"Tidak ada hal yang aneh. Sebuah parpol berjuang untuk partainya menaikkan elektabilitas, di era bebas seperti ini biasa saja," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.

Max memastikan bahwa lima menteri dari Partai Demokrat tidak akan memanfaatkan fasilitas kenegaraan dalam setiap kampanye. "Kan ada badan yang koreksi itu, KPK juga bisa melihat. Intinya para menteri ini tak perlu takut kalau mau bekerja secara jujur," ujar Max.

Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memajukan para menteri dari partai masing-masing sebagai caleg. Partai Demokrat, misalnya, menurunkan lima menterinya menjadi caleg. Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin.

Sementara itu, PKB mengajukan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini dan PAN mengajukan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Azhwar Abubakar dari Aceh. Selain itu, PKS juga menurunkan dua menterinya sebagai caleg, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan Menteri Pertanian Suswono.

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)