KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Ditanya Pergantian Kapolri, Kapolda Metro Jaya: "Ada Pertanyaan Lain"

Posted: 11 Apr 2013 08:40 PM PDT

Ditanya Pergantian Kapolri, Kapolda Metro Jaya: 'Ada Pertanyaan Lain?'

Penulis : Robertus Belarminus | Jumat, 12 April 2013 | 03:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana mempercepat pergantian Kapolri. Rencananya, Jenderal (Pol) Timur Pradopo akan purnatugas sebagai Kapolri sebelum masa pensiunnya pada Januari 2014. Rencananya, pergantian dipercepat menjadi Agustus atau September 2013.

Sejumlah nama pun disebut bakal menjadi pengganti Timur, seperti Komisaris Jenderal Sutarman, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan Komisaris Jenderal Anang Iskandar. Selain nama tersebut, jenderal bintang dua yang saat ini menjabat sebagai Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Putut Eko Bayuseno, juga masuk sebagai salah satu nama dalam bursa calon kapolri.

Namun, Putut menolak menjawab saat ditanya tentang kemungkinan dia menjadi kapolri itu. "Saya tidak mau menanggapi pertanyaan itu. Ada pertanyaan lain?," tepis dia, dalam jumpa pers berbagai kasus, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (11/4/2013). "Hari ini kita kan temanya ungkap kasus besar, maaf ya," ujar Putut saat kembali ditanya dengan pertanyaan yang sama.

Terpisah, anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan menuturkan, saat ini Kompolnas tengah mempersiapkan nama-nama calon pengganti Kapolri. Kompolnas juga membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat melalui situs www.kompolnas.go.id untuk turut memberikan masukan figur calon kapolri selanjutnya.

"Soal siapa saja calon yang resmi, kami ajukan nantinya kepada Presiden. Saat ini, masih kami rahasiakan karena nama-nama yang masuk masih kami godok," ujar Edi lewat pesan singkatnya. Sejak ruang informasi dibuka kepada publik, Edi mengatakan puluhan informasi soal calon kapolri sudah diterima Kompolnas. Isi masukan, menurut Edi, adalah penilaian masyarakat soal figur calon kapolri yang sesuai kelak.

Dalam wawancara dengan Majalah Tempo yang dilaksanakan di Wisma Negara, Jakarta, Jumat (5/4/2013), Presiden menyebutkan, selain Kapolri, Panglima TNI juga turut diganti karena faktor usia. Adapun untuk Kapolri, menurut Presiden, diperlukan figur baru yang cakap dan bisa menjalankan tugas, tidak hanya untuk mengamankan Pemilu 2014, tetapi juga mengatasi berbagai gangguan keamanan.

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Kiriman dari Negara Ini, Barang Akan Diperiksa Ekstra

Posted: 11 Apr 2013 08:30 PM PDT

Kiriman dari Negara Ini, Barang Akan Diperiksa Ekstra

Penulis : Zico Nurrashid Priharseno | Jumat, 12 April 2013 | 03:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Bea dan Cukai mengaku ada pengawasan ekstra untuk kiriman barang yang berasal dari empat negara. Keempat negara tersebut adalah Malaysia, Thailand, Belanda, dan India.

"Keempat negara itu biasanya menjadi perhatian khusus Bea Cukai karena disinyalir sebagai (negara asal) pemasok narkoba," kata  Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta, Hatta Wardana, di Kantor Bea dan Cukai Wilayah Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2013). Negara-negara itu kerap kedapatan menjadi jalur pengiriman atau bahkan asal kiriman barang haram.

Prosedur Bea Cukai, bila ada kiriman mencurigakan, akan dilakukan pembongkaran. Hatta menjelaskan, semua barang yang masuk ke Indonesia tidak luput dari pemeriksaan dengan menggunakan sinar X. Akan tetapi, khusus untuk barang yang datang dari keempat negara itu, ada pemeriksaan lanjutan berupa pembukaan kemasan.

Sebelumnya, pada 4 April 2013, Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 757 gram sabu yang dikirim dari Malaysia dengan menggunakan empat buah kompresor. Selain itu, pada 27 Februari 2013, kantor pos di Pasar Baru berhasil menemukan 115 butir ekstasi yang disimpan di dalam sebuah frame foto yang berasal dari Belanda.

Kedua barang tersebut ditaksir bernilai Rp 1,5 miliar. "Biasanya, para sindikat narkoba selalu mengincar kaum hawa untuk memuluskan aksinya. Modusnya adalah dengan menjalin pertemanan melalui BlackBerry Messenger (BBM) ataupun Facebook," terang Hatta.

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Batal Jadi Caleg DPR, Pasek Mengaku Lebih Bebas

Posted: 11 Apr 2013 07:46 PM PDT

Batal Jadi Caleg DPR, Pasek Mengaku Lebih Bebas

Penulis : Sabrina Asril | Jumat, 12 April 2013 | 02:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika membatalkan niatnya maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) tingkat Dewan Perwakilan Rakyat. Dia lebih memilih menjadi caleg Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Bali. Kenapa?

"Ini keputusan pribadi saya. Naluri politik saya tetap dibangun sehingga saya memilih DPD untuk lebih bebas merepresentasikan gagasan saya," ujar Pasek di Kompleks Parlemen, Kamis (11/4/2013). Ia mengatakan, pertimbangannya maju sebagai caleg DPD juga karena permintaan orangtuanya.

Selain itu, kata Ketua Komisi III DPR, Provinsi Bali masih butuh suara di tingkat nasional. Alhasil, sebagai putra asli Bali, Pasek pun mengambil langkah maju sebagai caleg DPD.

Pasek menuturkan, meski maju sebagai caleg DPD, dia tetap masih kader Partai Demokrat. Di sisa masa baktinya sebagai anggota DPR, Pasek mengatakan akan terus mengawal program pemerintahan sampai selesai. "Sudah menjadi tanggung jawab moral politik saya untuk mendukung pemerintahan SBY sampai selesai," katanya.

Pasek membantah ketika disebut pencalonannya ke DPD lantaran sakit hati akan hasil kongres luar biasa partainya yang digelar akhir bulan lalu. Pasek selama ini dikenal sebagai loyalis setia mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Tidak, saya merasa menang. Pertarungan politik itu kan ada dua, satu perebutan figur dan perebutan ide dan gagasan. Itu sudah terujilah ide dan gagasan saya," ungkap Pasek.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

PKS Anugerahi Habibie Gelar Guru Demokrasi Bangsa

Posted: 11 Apr 2013 07:38 PM PDT

PKS Anugerahi Habibie Gelar Guru Demokrasi Bangsa

Penulis : Palupi Annisa Auliani | Jumat, 12 April 2013 | 02:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganugerahi Prof Dr Bacharudin Jusuf Habibie gelar Guru Demokrasi Bangsa. Penghargaan diberikan untuk jasa Habibie yang memberikan teladan kepemimpinan demokratis saat menjadi Presiden.

"Kebebasan pers, keran politik untuk berdirinya parpol baru, dan otonomi daerah adalah beberapa dari peninggalan Habibie yang sangat menentukan bangsa ini saat itu," ujar Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nurwahid dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (11/4/2013) malam. Dia mengatakan, selama 16 bulan menjadi Presiden pada 1998-1999, Habibie telah meninggalkan pesan demokrasi yang monumental bagi bangsa Indonesia.

Penghargaan diserahkan oleh Presiden PKS Anis Matta seusai Dialog Demokrasi dan Peradaban yang digelar dalam rangka Milad ke-15 PKS, di Jakarta, Kamis (11/4/2013). Hidayat mengatakan, penghargaan ini diberikan untuk mengingatkan generasi yang saat ini memimpin dan generasi yang lebih muda untuk tetap menjaga nilai-nilai demokrasi yang dasarnya sudah diletakkan para pendiri bangsa dan Habibie sebagai pemimpin di masa transisi.

"PKS berharap, Pak Habibie dapat terus memberikan sumbangsih bagi bangsa ini, menularkan jiwa demokrasi kepada anak-anak muda, dan memotivasi bangsa ini untuk selalu menjaga Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia," ujar Hidayat.

Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia. Dia menggantikan Soeharto yang menyatakan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah sebelumnya Habibie menjadi Wakil Presiden. Masa jabatan Habibie berakhir pada 1999, seusai pesta demokrasi yang kemudian mengantarkan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden. Saat itu, presiden belum dipilih secara langsung, masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Keluarga: Bentuk Pansus LP Cebongan!

Posted: 11 Apr 2013 05:45 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan keluarga korban pembunuhan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, menyampaikan keluhannya kepada Komisi III DPR terkait lamban dan setengah hatinya proses pengusutan kasus tersebut. Keluarga pun meminta DPR membuat sebuah panitia khusus (pansus) yang bisa melakukan pengawasan terhadap pengusutan kasus ini.

"Kepada Komisi III, keluarga memohon agar proses pengusutan ini bisa dilakukan secara efektif. Karenanya, Komisi III bisa membentuk pansus untuk bisa mengawal proses penegakan hukum secara maksimal," ujar kakak kandung Yohanes Juan Manbait, Viktor Manbait, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Kamis (11/4/2013). Dia pun menumpahkan kesedihan keluarga akan hasil investigasi yang dilakukan TNI Angkatan Darat dan perkembangan isu yang menyertainya.

Saat ini, lanjut Viktor, yang terjadi justru pemutarbalikkan fakta dengan mengedepankan penyebutan para korban sebagai preman. "Opini ini terbentuk seakan wajar bahwa mereka adalah preman dan pantas mendapatkan perlakuan ini semua. Ini suatu kemunduran bagi bangsa ini," kata Viktor.

Ketika opini tersebut muncul, lanjut Viktor, yang terjadi adalah sebuah pembenaran keji atas aksi penyerangan oleh 11 anggota Grup II Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat. Viktor menilai peristiwa yang terjadi di LP Cebongan adalah penyerangan terhadap negara yang dilakukan secara sistematis oleh prajurit bersenjata. "Saya ingin tanya apakah ini masuk dikategorikan sebagai tindakan makar?" tanya dia.

Viktor berharap investigasi yang dilakukan TNI Angkatan Darat bukanlah akhir, melainkan sebagai sebuah awal dari upaya penegakan HAM di negeri ini. Pihak keluarga, kata Viktor, juga mendorong pembentukan tim pencari fakta gabungan yang diisi TNI dan Polri untuk mengungkap kasus ini secara tuntas.

Menurut Viktor, keluarga juga menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe pada 19 Maret 2014. "Heru Santoso juga korban," kata dia. Viktor pun berpendapat pengusutan penyerangan LP ini harus dimulai dari peristiwa tewasnya Santoso.

Menanggapi keluhan ini, Wakil Ketua Komisi III Al-Muzzamil Yusuf mengatakan akan segera mengagendakan rapat gabungan dengan Komisi I DPR. Nantinya, rapat gabungan itu juga akan menghadirkan Panglima TNI dan Kapolri beserta para jajarannya. "Kami sudah ajukan untuk rapat gabungan, tinggal menunggu setelah reses karena kami besok sudah masuk reses selama satu bulan ke depan," imbuhnya.

Seperti diberitakan, TNI AD masih melakukan penyidikan atas penyerangan di LP Cebongan. Dari hasil investigasi TNI AD, 11 anggota Grup II Kopassus Kandang Menjangan Kartasura diduga sebagai pelaku penyerangan. Mereka adalah Sersan Dua US, Sersan Satu S, Sersan satu TJ, Sersan Satu AR, Sersan Dua SS, Sersan Satu MRPB, Sersan Satu HS, Sersan Dua IS, Kopral Satu K, Sersan Mayor R, dan Serma MZ.

Para pelaku ini akan diadili secara terbuka dalam pengadilan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penyerangan di lapas ini mengakibatkan empat tahanan tewas. Mereka yang tewas ditembak adalah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait. Para tahanan tersebut merupakan tersangka pengeroyok dan pembunuh Serka Heru Santoso.

Berita terkait dapat dibaca pula dalam topik: Anggota Kopassus Serang LP Cebongan

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Punya Akun Twitter, SBY Siap Terima Sinisme Paling Ekstrem

Posted: 11 Apr 2013 03:44 PM PDT

Punya Akun Twitter, SBY Siap Terima Sinisme Paling Ekstrem

Kamis, 11 April 2013 | 22:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga memberikan pernyataan terkait dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memiliki akun resmi Twitter.

"Lebih dekat dan berinteraksi secara lebih intensif dengan publik adalah niat utama di balik keputusan Presiden SBY menjadi penjelajah di media sosial," kata Daniel, Kamis (11/4/2013).

Daniel menambahkan, niat ini juga sejalan dengan kehendak Presiden untuk memperluas jangkauan komunikasi publiknya dalam sisa masa pemerintahannya. Pendekatan ini memang merupakan bagian dari tujuannya agar Presiden dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan politiknya dalam menavigasi pemerintahannya.

"Ia memang bukan yang pertama karena Presiden Obama juga memiliki akun Twitter. Saya percaya, keputusan para pemimpin dunia untuk masuk ke dunia itu didasari oleh keyakinan akan makin pentingnya media sosial sebagai ruang publik yang juga memiliki sifat strategis dalam pembentukan opini politik," ujarnya lebih lanjut.

Daniel memberikan gambaran, kehidupan sosial masyarakat sudah sangat berubah karena teknologi informasi. Begitu pula politik. Para pemimpin harus menyesuaikan diri agar mereka tetap dapat membuat koneksi dengan kenyataan sehari-hari. Diskoneksi dengan realitas adalah mimpi buruk yang hendak dicegah oleh Presiden SBY.

"Menerima kritik tajam dari followers adalah bagian dari upaya memelihara koneksi itu. Presiden menerima semua konsekuensi itu, termasuk yang terburuk dari semuanya, yaitu ia harus melayani ocehan dan celotehan, dari yang lucu, tetapi kurang relevan hingga sinisme yang ekstrem," katanya.

Dalam waktu dekat, Presiden akan meluncurkan akun Twitter-nya. Kepala Negara mengaku memang sudah bulat hatinya untuk juga menjadi bagian dari net-citizen atau dikenal dengan nama netizen. Presiden juga ingin menjadi bagian dari denyut warga biasa dan membenamkan diri untuk terlibat dalam dialog bebas dan setara.

"Ini juga bagian dari pengejawantahan dirinya sebagai seorang demokrat yang terlibat dalam memperkuat citizenship atau kewarganegaraan. Ini juga langkahnya untuk memperdalam demokrasi dan memberi maknanya yang lebih sejati untuk membangun kepercayaan dan kerja sama di antara warga Indonesia, bahkan warga dunia," jelas pria yang juga dikenal sebagai pengamat politik asal Universitas Airlangga.

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Emas Raihan

Posted: 11 Apr 2013 03:30 PM PDT

SURABAYA, KOMPAS.com — Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan penipuan dalam investasi emas PT Raihan Jewellry. Ketiga tersangka itu ialah Direktur PT Raihan Muhammad Anzhari dan dua karyawannya berinisial T dan MG.

"Mereka baru akan dipanggil sebagai tersangka dalam minggu-minggu ini," ujar Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur AKBP Prasetijo Utomo di Mapolda Jawa Timur, Kamis (11/4/2013).

Ketiganya dijerat Pasal 378 tentang penipuan. Diduga masih banyak korban di daerah lain. Sebab, Raihan tidak hanya beroperasi di Surabaya, melainkan juga di Medan. Total nasabahnya diperkirakan berjumlah 400 orang. Setidaknya, ada sembilan nasabah yang melapor mengalami kerugian sebesar Rp 15 miliar.

Selain itu, Prasetijo mengatakan, pelaku diduga menginvestasikan uang nasabah untuk berbagai sektor bisnis, di antaranya bisnis batu bara, rumah sakit, dan toko-toko emas di Medan. "Uang investasi diduga digunakan untuk bisnis lain, tapi baru akan dicek apakah benar digunakan untuk bisnis tersebut dan apakah benar bisnisnya ada," terang Prasetijo.

Sebelumnya, pemilik sekaligus Direktur Raihan Jewellery, Muhammad Azhari, membantah jika perusahaannya dinilai sebagai investasi bodong. Dia mengaku menjual emas asli dengan sertifikat. Azhari menyatakan, Raihan merugi sehingga belum dapat mengembalikan uang nasabah.

Seperti diberitakan, sebanyak sembilan nasabah Raihan Jewellery cabang Surabaya melaporkan Azhari, Theresia, dan Maxsie ke Polda Jatim. Mereka kecewa karena Raihan dinilai tidak menepati kontrak perjanjian. Nasabah mau menanamkan investasi karena tergiur dengan imbal hasil 2,5 persen setiap bulan. Dalam jangka waktu enam bulan, perusahaan berjanji mengembalikan seluruh dana investasi emas tersebut.

Namun, sejak Desember 2012, Raihan menghentikan pembayaran imbal hasil dan belum mengembalikan dana investasi awal. Nasabah menuntut Raihan untuk mengembalikan dana investasi awal karena terdapat selisih harga sekitar 25-30 persen antara emas yang dijual Raihan dengan harga emas di pasaran.

Azhari mengatakan, pihaknya berjanji mengembalikan dana nasabah secara bertahap. Akan tetapi, Raihan hanya akan membeli lagi emas yang sudah di tangan nasabah dengan harga Rp 500.000 per gram.

Pernyataan Menhan soal LP Cebongan Pembodohan Publik!

Posted: 11 Apr 2013 03:20 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai penyerangan empat tahanan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, bukanlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pernyataan ini dianggap tidak masuk akal dan merupakan pembodohan publik dengan argumentasi yang manipulatif.

"Pernyataan dan sikap pemerintah bahwa tragedi pembantaian warga sipil narapidana di Lapas Cebongan bukan pelanggaran HAM bukan saja sangat sulit diterima akal sehat, melainkan juga pembodohan terhadap publik bangsa ini," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Ode Ida di Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Politisi yang kini bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengecam pernyataan Menhan sebagai argumentasi yang manipulatif. Selain itu, pernyataan tersebut juga semakin menunjukkan watak pimpinan TNI secara struktur enggan mengakui adanya jiwa korsa yang negatif.

"Ini ekspresi watak resisten pimpinan TNI secara terstruktur, keengganan mengakui tentang adanya solidaritas negatif berbasis korps," kata La Ode.

La Ode yakin bahwa peristiwa penyerangan itu sudah atas sepengetahuan pimpinan di jajaran Kopassus. Ia menilai mustahil pimpinan langsung para prajurit Kopassus pelaku penyerangan itu tak tahu-menahu adanya gerakan anak buahnya yang keluar dengan menggunakan senjata. Jika ada pengakuan bahwa komandannya tak tahu-menahu, kata La Ode, komandannya itu tidak pantas menjadi pemimpin.

Terhadap hal ini, La Ode mencurigai adanya upaya pimpinan TNI hanya akan mengorbankan para prajuritnya. "Sedangkan sang komandan masih tetap akan dipertahankan dan terus akan dibina kariernya sampai nanti jadi perwira tinggi. Diskresi seperti itu sangat berbahaya karena boleh jadi petinggi TNI nanti akan sangat toleran terhadap kekerasan terhadap warga sipil, mengabaikan nilai HAM dan penegakan hukum," imbuhnya.

Hal yang mengkhawatirkan, lanjut La Ode, akan semakin banyak kekerasan terhadap warga sipil yang akan ditoleransi dan dianggap bukan pelanggaran HAM atas nama kekuasaan.

Kementerian Pertahanan menganggap tidak ada pelanggaran HAM dalam peristiwa pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Untuk itu, Kemenhan menganggap tidak perlu ada pengadilan HAM. "Ini bukan pelanggaran HAM karena ada saran dikenakan Undang-Undang HAM. Kami ambil sikap tidak sependapat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat jumpa pers di Gedung Kemenhan, Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Purnomo menganggap penyerangan lapas hingga pembunuhan empat tahanan merupakan spontanitas dan tidak direncanakan. Selain itu, kata dia, jajaran pimpinan TNI tidak mengetahui peristiwa tersebut, apalagi menjadi kebijakan. "Pengadilan HAM hanya bisa terjadi kalau terjadi penghilangan nyawa, satu ras, etnik, secara menyeluruh, atau dilakukan secara sistematik berdasarkan kebijakan pimpinan," kata Purnomo.

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)