KOMPAS.com - Nasional |
- Presiden Tetapkan 9 Maret Hari Musik Nasional
- Banyak Peminat, Pendaftaran Caleg Demokrat Dipersingkat
- Tiga Calon Plt Demokrat Mengemuka
- Plt Demokrat Hanya Bertugas Menyiapkan KLB
- Anas Diimbau Minta Maaf pada SBY
- Menteri yang Tertawa
- 149 Orang Mendaftarkan Diri
- Tiba di Tanah Air, Presiden Langsung Gelar Rapat
| Presiden Tetapkan 9 Maret Hari Musik Nasional Posted: 09 Mar 2013 02:01 PM PST  Presiden Tetapkan 9 Maret Hari Musik Nasional Sabtu, 9 Maret 2013 | 22:01 WIB JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 menetapkan 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional dalam upaya meningkatkan apresiasi terhadap musik nasional. Sekretaris Kabinet Dipo Alam melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/3/2013) mengatakan, Keppres tersebut dikeluarkan juga dalam meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para insan Indonesia, serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat musik Indonesia secara nasional, regional, dan internasional. Dalam Keppres yang baru saja ditandatangani Presiden setibanya di Tanah Air, Sabtu (9/3) pagi setelah selama sepekan melakukan perjalanan dinas ke Jerman dan Hongaria itu, Presiden SBY menetapkan bahwa Hari Musik Nasional yang akan diperingati setiap tanggal 9 Maret, bukan merupakan Hari Libur Nasional. Keppres itu juga menyebutkan, penetapan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional itu mempertimbangkan bahwa musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional, yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan, serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. "Para insan musik Indonesia bersama masyarakat, selama ini telah memperingati tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional," sebut Keppres tersebut. Atas dasar pertimbangan itu semua, Presiden SBY terhitung hari ini menetapkan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional. |
| Banyak Peminat, Pendaftaran Caleg Demokrat Dipersingkat Posted: 09 Mar 2013 01:29 PM PST Banyak Peminat, Pendaftaran Caleg Demokrat Dipersingkat Penulis : Anita Yossihara | Sabtu, 9 Maret 2013 | 21:29 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat memutuskan untuk mempersingkat masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Keputusan itu diambil lantaran banyaknya kader serta tokoh yang mendaftar. Sebelumnya, Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon anggota DPR pada tanggal 6 Maret hingga 31 Maret. Namun, Panitia Penjaringan Bakal Calon Anggota DPR kemudian memutuskan untuk mempersingkat masa pendaftaran, hingga tanggal 24 Maret mendatang. "Tim Penjaringan memutuskan dalam rapat kemarin malam (Jumat) bahwa penyerahan terakhir formulir dan syarat bakal calon anggota DPR maksimal 24 Maret," kata Andi Nurpati, salah seorang Panitia Penjaringan Bakal Calon Anggota DPR Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (9/3/2013) malam. Andi menjelaskan, penutupan pendaftaran dipersingkat karena banyaknya peminat. "Ini di luar dugaan, sampai hari ketiga (kamis) sudah 720 orang yang mengambil formulir," tuturnya. Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah. "Hingga Sabtu malam ini saja, jumlah kader dan tokoh yang mendaftar sudah mencapai 758 orang. Sampai penutupan jam 20.00, jumlah formulir yang diambil 758," kata Nurita Sinaga, Wakil Ketua Bidang Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR. Nurpati menambahkan, seluruh bakal caleg harus menyerahkan seluruh berkas persyaratan pada 24 Maret. Setelah itu, panitia penjaringan akan melakukan verifikasi persyaratan selama satu pekan, yakni tanggal 25-31 Maret. Daftar bakal calon yang lolos verifikasi rencananya akan diserahkan kepada Majelis Tinggi pada 1 April. Majelis Tinggi-lah yang akan memutuskan nama-nama bakal caleg yang akan dimasukkan dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Penyusunan DCS ditargetkan selesai tanggal 8 April, sehingga sudah bisa diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum pada 9 April, sesuai dengan jadwal tahapan Pemilu 2014. |
| Tiga Calon Plt Demokrat Mengemuka Posted: 09 Mar 2013 09:15 AM PST Tiga Calon Plt Demokrat Mengemuka Penulis : Sabrina Asril | Sabtu, 9 Maret 2013 | 17:15 WIB JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Demokrat akan segera menetapkan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum setelah ditinggalkan Anas Urbaningrum. Wakil Ketua Umum Max Sopacua mengatakan Plt nantinya hanya untuk mempersiapkan pelaksanaan KLB, bukan untuk menghabiskan masa jabatan Anas yang berakhir pada 2015. Siapa saja kandidat yang akan terpilih sebagai Plt? Max mengaku sejumlah nama memang sudah dimajukan ke Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. "Ada tiga atau empat nama yang saat ini dicalonkan menjadi Plt, yaitu pak Syarif Hasan, saya sendiri, dan pak Toto Riyanto," ujar Max saat dihubungi, Sabtu (9/3/2013). Ia mengatakan Plt ditentukan oleh Majelis Tinggi. Pertimbangan memilih Plt, kata Max, juga dilihat dari posisi dalam struktur organisasi yang ada dalam Partai Demokrat. "Plt ini bukan acuan, karena tugasya hanya untuk tetapkan KLB, bukan untuk menghabisi masa jabatan Anas. Kapan KLB dilakukan, yang pasti tidak lama lagi, nanti ditentukan Majelis Tinggi," kata Max. Anas Urbaningrum memutuskan berhenti dari Partai Demokrat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. Semenjak itu, posisi Ketua Umum Demokrat masih kosong. Hingga kini, suara di internal Partai Demokrat juga terpecah. Ada beberapa pihak yang menilai perlunya penetapan Plt, sementara yang lainnya menginginkan Kongres Luar Biasa (KLB). Para loyalis Anas beranggapan Plt tidak sesuai dengan AD/ART partai karena tidak ada aturannya. Sementara kubu lainnya melihat bahwa Plt sah dilakukan karena sesuai Pasal 99 ayat 3 AD/ART Partai Demokrat. Tetapi, pasal itu pun diperdebatkan lagi lantaran untuk mekansime penetapan Plt diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) yang hingga kini belum dibuat. |
| Plt Demokrat Hanya Bertugas Menyiapkan KLB Posted: 09 Mar 2013 08:34 AM PST Plt Demokrat Hanya Bertugas Menyiapkan KLB Penulis : Sabrina Asril | Sabtu, 9 Maret 2013 | 16:34 WIB JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Demokrat segera menyiapkan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum partai ini. Pelaksana tugas ini nantinya hanya akan bertugas menyiapkan Kongres Luar Biasa (KLB). Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua saat dihubungi Minggu (9/3/2013). "PLT itu bukan Ketum, dia hanya bertugas menetapkan KLB. Jadi tidak menjadi soal siapapun nanti yang akan ditunjuk menjadi Plt. Plt ini juga masa jabatannya bukan menghabiskan masa jabatan Anas," ucap Max. Namun, Max masih belum bisa memastikan waktu yang tepat diselenggarakannya KLB. "Semua masih menunggu instruksi dari pak SBY. Dari 33 DPD yang hadir dalam rapat kemarin, kami tunduk semua kepada Majelis Tinggi," katanya. Penunjukkan Plt tersebut diakui Max juga menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Max mengakui penetapan Plt memang tidak memiliki landasan hukum di partainya. Lalu apa solusinya? Max pun tak tahu pasti bagaimana langkah nantinya yang akan dilakukan agar penunjukkan Plt tidak melangkahi kaidah hukum yang berlaku. Saat ini, kata Max, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya arahan dari Majelis Tinggi yang akan kembali melakukan rapat dalam waktu dekat. Sementara untuk penetapan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS), Max menjelaskan partainya masih menunggu respons dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Daftar calon anggota legislatif sementara menjadi persoalan baru bagi Partai Demokrat lantaran Ketua Umum Anas Urbaningrum berhenti. Padahal, DCS setiap parpol harus diserahkan ke KPU pada 9 April mendatang dengan disertakan tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal. Max mengklaim untuk mengisi kekosongan Ketum dalam penandatanganan DCS, sebenarnya bisa digantikan oleh pengurus lain. "Kami punya peraturan organisasinya untuk hal-hal urgen, saat kekosoangan Ketum, ada lagi sebutan-sebutan lainnya seperti sekjen. Tapi kami menunggu KPU bagaimana hasil konsultasinya, akan kami jadikan acuan," ucap Max. |
| Anas Diimbau Minta Maaf pada SBY Posted: 09 Mar 2013 07:00 AM PST Anas Diimbau Minta Maaf pada SBY Sabtu, 9 Maret 2013 | 15:00 WIB  KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), didampingi, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (kanan) saat silaturahim dengan jajaran dewan pembina, dewan kehormatan, dewan pengurus pusat, serta dewan pengurus daerah Partai Demokrat di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/3/2012).JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum seyogianya meminta maaf kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono karena gagal memimpin Partai Demokrat. Tidak elok jika Anas saat ini terkesan berusaha menarik simpati kelompok luas atas persoalan yang menimpa dirinya. "Pak Anas minta maaf lah kepada Pak SBY bahwa dalam kemimpinan dia kurang berhasil. Setiap kali dia menyampaikan hubungan mereka sebagai hubungan bapak dan anak. Boleh dong anak sampaikan permintaan maaf kepada bapak," Ketua Departemen Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Demokrat, Letjen (Purn) Cornel Simbolon, di Jakarta, Sabtu (9/3/2013). Menurutnya, selama masa kepemimpinan Anas elektabilitas Partai Demokrat merosot. Di bawah kepemimpinan Anas pula, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terpaksa turun tangan untuk membereskan kekisruhan yang melanda partai. "Jangan dia melupakan hal-hal seperti ini," katanya. Cornel mengimbau Anas agar fokus menghadapi persoalan hukumnya dan tidak berkelit. "Harusnya beliau bisa mengatasi dengan baik, menghadapi suatu masalah. Seorang pemimpin harus berjiwa besar. Apa yang dialami Anas adalah ujian kecil," ujarnya. |
| Posted: 09 Mar 2013 04:12 AM PST KOMPAS.com - Enam hari kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ny Ani Yudhoyono dan para menteri serta pejabat lain ke Berlin, Jerman, dan Budapest, Hongaria, adalah perjalanan penuh optimisme dan kegembiraan. Yudhoyono atau yang lebih akrab disapa SBY menekankan, kritik terhadap kerja pemerintahannya penting, tetapi perlu juga mengetengahkan pencapaian besar yang telah diraih selama ini. "Mengemukakan hal yang membangkitkan optimisme itu perlu dan sesuatu yang mendatangkan pahala," kata SBY pada awal perjalanan ini, yang langsung mendapat anggukan dari para wartawan yang ikut dalam rombongan. Presiden Jerman Joachim Gauck, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Hongaria Janos Ader yang berkumis tebal, dan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dalam berbagai kesempatan di muka para wartawan berkali-kali mengatakan, saat ini, di bidang ekonomi, Indonesia adalah negara terkuat di Asia Tenggara. "Walau dunia sedang dilanda krisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa sampai 6 persen per tahun. Ini hal luar biasa," ujar Janos Ader, seperti dilaporkan wartawan Kompas J Osdar dari Budapest, Kamis (7/3/2013). Angela Merkel di depan wartawan juga mengatakan, "Apa yang dicapai Indonesia itu luar biasa." Maka, bukan hal dosa, kata SBY dalam kesempatan sebelumnya di depan wartawan Indonesia, jika pers Indonesia pun mewartakan optimisme bagi bangsa Indonesia, seperti yang dikatakan sejumlah pers luar negeri. Tidak kalah dengan SBY yang berusaha menumbuhkan pemberitaan optimisme, para wartawan dalam rombongan ini, antara lain Wahyu Moeryadi (majalah Tempo), Johanes Selamun Don Bosco (Berita Satu), Primus Dorimulu (Suara Pembaruan), Noor Syamsudin Chatib Haesy (Jurnal Indonesia), serta Asep Setiawan (Metro TV), menyampaikan analisis karikatural tentang gerak-gerik pemerintahan baru Indonesia mendatang. Analisis itu membuat Menteri Perdagangan Gita Wirawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan lain-lain bergembira dan banyak tertawa di dalam ekor pesawat sebelum mendarat di Berlin, Minggu (3/3/2013) malam. Kunjungan kenegaraan Presiden Yudhoyono ke Jerman dan Hongaria tersebut untuk memenuhi undangan Presiden Jerman Joachim Gauck dan Presiden Hongaria Janos Ader. Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, sebelum rombongan Presiden berangkat ke Jerman, menjelaskan, kedua pertemuan bilateral tersebut akan membahas tindak lanjut kemitraan komprehensif Indonesia-Jerman yang disepakati di Jakarta pada 10 Juli 2012. Selain itu, dibahas juga secara mendalam prioritas kerja sama bidang ekonomi dan bidang lain, termasuk riset dan teknologi. Pertemuan dengan Presiden Hongaria, juga dengan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, membahas upaya-upaya peningkatan hubungan bilateral di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Salam dari tepi Sungai Dona, Budapest. (why) |
| Posted: 09 Mar 2013 01:27 AM PST JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga pendaftaran ditutup Jumat (8/3/2013) pukul 16.00 WIB, sebanyak 149 orang telah mendaftarkan diri sebagai calon komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017. Dari deretan nama tersebut, terdapat 4 orang Komisioner KIP Periode 2009-2013, yakni Henny S. Widyaningsih (Wakil Ketua), dan 3 Anggota KIP Ahmad Alamsyah Saragih, Ramly Amin Simbolon, serta Dono Prasetyo. Sementara itu, Ketua KIP Abdul Rahman Ma'mun dan Amirudin (Anggota) tidak terlihat dalam deretan daftar nama yang sudah melakukan registrasi pendaftaran. "Dari awal, nawaitu saya di KIP hanya satu periode. Selain itu, set up pondasi KIP sudah bisa running dengan sudah adanya regulasi dibawah perundang-undangan, sistem penyelesaian sengketa informasi yang sudah mulai running, Standar Operasional Prosedur yang tinggal dijalankan," kata Abdul Rahman Ma'mun di Jakarta, Jumat. Ia menambahkan, kerjasama dengan beberapa lembaga sudah dilakukan dan masih bisa ditindaklanjuti oleh Komisioner selanjutnya. Apalagi, ada empat Komisioner KIP yang sudah mendaftar, sehingga dapat menjaga kesinambungan lembaga. "Saya tetap pada niat yang sama, satu periode di KIP," ujarnya. Beberapa nama yang sudah dikenal publik juga muncul dalam daftar nama calon yang sudah registrasi melalui online yakni, Direktur Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta James Pardede, mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Mochamad Riyanto, mantan Pemred Jurnal Nasional Wahyudi Marhaen Pratopo, Koordinator Program Wahid Institute Rumadi MA. Selain itu, beberapa nama merupakan Ketua dan Komisioner Keternukaan Informasi Provinsi, yakni Juniardi (Ketua KI Lampung), Joko Tetuko (Ketua KI Jawa Timur), Rahmulyo Adiwibowo (Ketua KI Jawa Tengah) dan Yhannu Setyawan (Ketua KI Banten). Kemudian Reidi Ferdinand Sumual (Wakil Ketua KI Sulawesi Utara), Dr Haeba Ramli (Komisioner KI Sulawesi Selatan), John Fresly (Wakil Ketua KI DKI Jakarta). Hasil seleksi administratif akan diumumkan pada 11-13 Maret 2013. Tahapan selanjutnya adalah tes tertulis, penerimaan makalah dan feedback dari masyarakat, psikotest, wawancara dan penilaian makalah. Kemudian Pansel menyerahkan hasilnya kepada Menkominfo, lalu Menkominfo menyerahkannya kepada Presiden, kemudian Presiden memilih dan menyerahkan kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test, persetujuan DPR terhadap anggota KIP Kepada Presiden, dan Presiden menetapkan anggota KIP Periode 2013-2017. |
| Tiba di Tanah Air, Presiden Langsung Gelar Rapat Posted: 09 Mar 2013 01:27 AM PST Tiba di Tanah Air, Presiden Langsung Gelar Rapat Penulis : Christoporus Wahyu Haryo P | Sabtu, 9 Maret 2013 | 09:27 WIB JAKARTA, KOMPAS.com- Setelah melewati kunjungan luar negeri selama enam hari di Jerman dan Hungaria, Sabtu (9/3/2013) pagi ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Tanah Air. Pesawat kepresidenan yang membawa rombongan Presidena mendarat di Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 6.45. Tampak menyambut kedatangan Presiden antara lain Wakil Presiden Boediono dan Ny Herawati Boediono; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono; dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Hadir pula Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang didampingi tiga Kepala Staf Angkatan, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, serta Pangdam dan Kepala Polda Metro Jaya. Begitu tiba di ruang VVIP Bandara Halim Perdana Kusuma, Presiden langsung menggelar pertemuan singkat, mendengarkan laporan tentang kondisi perkembangan terakhir di Tanah Air. Editor : Marcus Suprihadi |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment