KOMPAS.com - Nasional |
- Irman Anggap Aspirasi Jadi Capres dan Pencalonan DPD Berbeda
- 4 Wanita Keluarga Terduga Teroris Pamulang Dipulangkan
- ADB Terancam Kekurangan Dana
- Muhaimin: Hukum Berat Penyekap Buruh
- Susno Makin Rajin Ibadah di LP Cibinong
- Ini Kata Anas soal Nasi Kucing dan Panggilan KPK
- Ibas: Bibit Waluyo Pro Rakyat
- Dua Pekan di AS, Tim KPK Pemeriksa Sri Mulyani Pulang
| Irman Anggap Aspirasi Jadi Capres dan Pencalonan DPD Berbeda Posted: 04 May 2013 03:59 PM PDT Capres 2014 Irman Anggap Aspirasi Jadi Capres dan Pencalonan DPD Berbeda Penulis : Ingki Rinaldi | Sabtu, 4 Mei 2013 | 22:59 WIB PADANG, KOMPAS.com- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menganggap aspirasi sejumlah anggota DPD Papua dan Papua Barat yang mengusulkan agar dirinya menjadi calon presiden pada 2014 dan keputusannya yang telah mendaftar lagi sebagai bakal calon legislatif DPD asal Sumbar pada Pemilu 2014 adalah dua hal berbeda. Demikian disampaikan Irman usai menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional Pengusulan MRH Sutan Mohammad Rasjid sebagai pahlawan nasional, Sabtu (4/5/2013), di Kota Padang, Sumatera Barat. Irman mengatakan, tidak ada larangan untuk mendaftar dan mengikuti pencalonan sebagai anggota DPD dan pada saat bersamaan menunggu aspirasi masyarakat untuk mencalonkan dirinya sebagai calon presiden. "Jadi DPD jalan, jadi calon presiden juga," katanya. Ia menegaskan, usulan sebagai calon presiden itu sebelumnya datang secara spontan dari sebagian masyarakat Papua Barat. "Tapi kan ada mekanismenya dan mesti diputuskan lewat mekanisme partai politik," sebut Irman. Mekanisme partai politik yang dimaksud Irman ialah dengan kemungkinan mengikuti konvensi yang akan digelar Partai Demokrat. "Pada suatu kesempatan, Bapak Presiden (SBY) menawarkan pada saya untuk ikut konvensi, tapi kan itu baru pernyataan awal. Tetapi Partai Demokrat belum membuat mekanismenya, tentu kita tunggu dulu," katanya. Editor : Marcus Suprihadi |
| 4 Wanita Keluarga Terduga Teroris Pamulang Dipulangkan Posted: 04 May 2013 03:44 PM PDT 4 Wanita Keluarga Terduga Teroris Pamulang Dipulangkan Penulis : Dian Maharani | Sabtu, 4 Mei 2013 | 22:44 WIB TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Polisi memulangkan empat wanita anggota keluarga terduga teroris Sigit Indrajit (23) ke kediamannya di Pamulang, Tangerang Selatan. Keempat wanita tersebut sempat dibawa ke Markas Polsek Pamulang setelah upaya penangkapan Sigit gagal. "Sudah dipulangkan tadi malam jam 01.30 WIB ke rumahnya," ujar Kapolsek Pamulang Komisaris Polisi Mochamad Nasir saat dihubungi, Sabtu (4/5/2013). Keempat wanita itu adalah ibu Sigit berinisial S (44 tahun), istrinya N (21 tahun), dan dua adiknya N (18) serta A (14 tahun). Nasir menjelaskan, tidak ada dugaan keterlibatan keluarga Sigit itu dalam rencana aksi teror. Hingga kini Sigit masih dalam pencarian. Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri tak menemukan Sigit saat penggerebekan di rumah kontrakannya, Jalan Kenanga 4 Nomor 61, RT 5/3, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang Kota, Tangerang Selatan, Jumat (3/5/2013) dini hari. Dari kontrakan itu, polisi menyita buku-buku, handphone, dan kamera. Sigit diduga telah dipersiapkan sebagai calon "pengantin" atau eksekutor bom bunuh diri. Upaya penangkapan Sigit pada Jumat dini hari berkaitan dengan penangkapan sebelumnya di kawasan Jalan Sudirman dan Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Di Jalan Sudirman, dekat pertigaan Bendungan Hilir (Benhil), Densus 88 menangkap Sefa dan Achmad Taufik alias Ovie saat keduanya mengendarai sepeda motor sekitar pukul 21.30 WIB. Sefa diketahui sebagai perakit bom. Dari keduanya, disita lima bom pipa siap ledak. Dari penangkapan di Benhil tersebut, Densus 88 melakukan penggeledahan di rumah indekos terduga teroris di Jalan Bangka 2F, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Di situ Densus 88 mengamankan istri Sefa. |
| Posted: 04 May 2013 03:26 PM PDT NEW DELHI, KOMPAS.com - Asian Development Bank (ADB) terancam kekurangan dana yang bisa disalurkan ke negara-negara berkembang di Asia, menyusul anjloknya pendapatan lembaga multilateral ini. Dalam pertemuan tahunan yang digelar di pinggiran New Delhi, Sabtu (4/5/2013), Presiden ADB Takehiko Nakao mengungkapkan hasil investasi dari dana yang diputar lembaga ini turun signifikan akibat semakin menurunnya imbal hasil di berbagai negara. "Pendapatan ADB dari investasi berada di titik terendah dari waktu-waktu sebelumnya karena turunnya suku bunga," ujarnya. Sejauh ini, kepemilikan saham ADB dipegang oleh 67 negara anggotanya, di mana 48 negara berada di kawasan Asia dan 19 lainnya adalah negara yang berada di kawasan Eropa dan Amerika Utara. Sementara itu, Jepang dan AS menjadi pemegang saham terbesar lembaga keuangan ini. Tipisnya dana yang dimiliki ADB diperkirakan juga bakal mengancam berbagai program pembangunan yang dibiayai lembaga ini, terutama program pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang di Asia. Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan India, P. Chidambaram, bahwa keberadaan ADB saat ini masih dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan di berbagai negara Asia. Agar program tersebut berjalan efektif, lembaga keuangan ini harus memiliki dana yang lebih besar. "Tentu saja, dukungan ADB untuk pembangunan di negara berkembang Asia akan terganjal karena minimnya dana yang dimiliki," ujarnya. Selain masalah kemiskinan, kurangnya dana yang dimiliki ADB dikhawatirkan juga bakal mengganggu pembangunan infrastruktur di berbagai negara. Indonesia adalah salah satu negara yang juga memanfaatkan pinjaman ADB untuk membiayai program pembangunan. Beberapa proyek pemerintah yang dibiayai ADB di antaranya penguatan pasar modal, proyek air bersih di Jakarta, energi terbarukan, hingga perubahan iklim. Dari data Kementerian Keuangan, total pinjaman yang diberikan ADB ke pemerintah per 30 Maret 2013 sebesar Rp 4,9 triliun, atau turun tipis dari akhir tahun 2012 Rp 5,05 triliun. Editor : Bambang Priyo Jatmiko |
| Muhaimin: Hukum Berat Penyekap Buruh Posted: 04 May 2013 02:46 PM PDT JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai penyekapan para buruh yang terjadi di Tangerang, Banten, bukan saja pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang berat, melainkan sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Muhaimin mengintruksikan pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untuk berkoordinasi dan bergabung dengan polisi mengidentifikasi tindak pidana bidang ketenagakerjaan. "Ini merupakan kasus pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang sungguh berat. Saya minta agar para pelakunya dituntut secara pidana dengan tuntutan hukum yang berat, "kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu (4/5/2013). Muhaimin mengatakan, saat ini penyidik pegawai pengawas ketenagakerjaan (PPNS) tengah melakukan penyidikan atas tindak pidana ketenagakerjaan akan yang dilakukan secara terpisah dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi. "Kita terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya dalam menangani kasus ini. Namun kita fokuskan dalam penuntutan secara pidana terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan," kata Muhaimin. Para pelaku tidak hanya dijerat dengan pidana umum. Petugas pengawas akan menuntut secara pidana atas pelanggaran hukum ketenagakerjaan. "Hal penting lainnya adalah langkah-langkah penangangan para buruh, tentunya mereka harus mendapat bantuan dan pertolongan darurat agar segera pulih kesehatannya baik secara fisik maupun mental," kata Muhaimin. Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam keras "perbudakan" 46 buruh di pabrik kuali tersebut. Iqbal menuntut Bupati Tangerang mencopot kepala dinas tenaga kerja yang membiarkan praktik eksploitasi buruh terjadi. Buruh ini diantar seorang perantara untuk bekerja di pabrik kuali dengan upah Rp 700.000 per bulan. Mereka disekap dan dipaksa bekerja 18 jam sehari tanpa libur. "Kasus ini menjelaskan bahwa sistem kerja outsourcing masih marak terjadi akibat pengawasan yang lemah. Kasus ini terjadi di daerah yang dekat pusat kekuasaan sehingga bisa dipastikan masih banyak kasus serupa di daerah lain," kata Iqbal. Editor : Marcus Suprihadi |
| Susno Makin Rajin Ibadah di LP Cibinong Posted: 04 May 2013 12:33 PM PDT Susno Makin Rajin Ibadah di LP Cibinong Penulis : Dian Maharani | Sabtu, 4 Mei 2013 | 19:33 WIB CIBINONG, KOMPAS.com - Dua hari mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Cibinong, terpidana korupsi Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji makin rajin beribadah. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu diketahui lebih banyak menghabiskan waktu dengan beribadah selama dalam Lapas. "Dia lebih banyak shalat wajib, Shalat Dhuha, Tahajud dan wiritan, mendekatkan diri pada Tuhan," ujar Kepala Lapas Abdul Hany, Sabtu (4/5/2013). Hari ini waktu kunjungan ditiadakan, lantaran Lapas menggelar acara hiburan musik dalam rangka memperingati HUT Lapas ke 49. Abdul mengatakan, Susno sesekali ikut menikmati acara musik yang berlangsung sejak pagi. "Iya, ikut menikmati," katanya. Meski pihak Lapas menutup jadwal kunjungan, pada siang tadi Susno dikunjungi dua kerabatnya yang mengaku dari Singapura. Namun, keduanya tak diizinkan menemui Susno karena waktu besuk ditiadakan. Seperti diberitakan sebelumnya, Susno akhirnya menyerahkan diri setelah diburu kepolisian dan kejaksaan. Mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat itu kini mendekam di Lapas Klas II A Cibinong, Jawa Barat, untuk menjalani sisa putusan tiga tahun enam bulan penjara. Sebelumnya, proses eksekusi terjadi di Lapas Klas II A Cibinong, Kamis (2/5/2013), menjelang dini hari atas permintaan Susno. Kejaksaan juga menerima permintaan Susno untuk menjalani sisa hukuman di lapas tersebut. Permintsaan itu sudah disampaikan Susno lewat surat pada Februari 2013. Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Susno. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Ia sempat tiga kali tidak memenuhi panggilan eksekusi kejaksaan dan menolak dibawa dengan alasan putusan batal demi hukum. Editor : Bambang Priyo Jatmiko |
| Ini Kata Anas soal Nasi Kucing dan Panggilan KPK Posted: 04 May 2013 11:26 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Lima hari lalu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, batal memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengacara Anas, Firman Wijaya, menyampaikan bahwa Anas berhalangan hadir karena sakit. Firman mengaku tak tahu persis penyebab sakitnya Anas waktu itu. Namun, menurut Firman, Anas sempat makan nasi kucing sebelum dia sakit. Benarkah Anas sakit seusai makan nasi kucing? Saat ditemui di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (4/5/2013), Anas membenarkan bahwa dia sempat makan nasi kucing sebelum sakit dan batal ke KPK. "Tapi saya sakit bukan karena nasi kucing. Kebetulan saja malamnya makan nasi kucing, memang sedang jatahnya sakit," ujar Anas. Malam sebelum jadwal pemeriksaan KPK, Anas makan nasi yang dibeli di Jalan Arafuru, tak jauh dari kediamannya. "Kalau malam di sana, ada nasi kucing," katanya. Nasi kucing merupakan sebutan untuk makanan yang dibungkus dalam kemasan kecil, biasanya dengan daun pisang atau kertas pembungkus makanan. Satu bungkus berisi nasi dan lauk dalam porsi sedikit sehingga sering dianggap pas untuk makan seekor kucing. Anas menuturkan, dia memang hobi makan nasi kucing sejak masih menjadi mahasiswa. Mulanya, Anas senang membeli nasi kucing karena harganya pas dengan kantung mahasiswa. Namun, lama kelamaan dia makin menikmati enaknya makan nasi kucing. "Ya, itu favorit saya sejak mahasiswa dulu. Waktu ke Yogya, beli nasi kucing. Kemampuan mahasiswa kan cuma beli nasi kucing. Awalnya terpaksa, lama-lama menikmati," ujarnya. Karena Anas tak memenuhi panggilan pemeriksaan lima hari lalu, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan Anas pada Senin (6/5/2013). Untuk pemeriksaan lusa, Anas mengaku siap hadir selama tidak sakit. "Insya Allah, kalau tidak ada halangan, selalu hadir," ujarnya. |
| Posted: 04 May 2013 09:39 AM PDT Pilkada Jateng Ibas: Bibit Waluyo Pro Rakyat Penulis : Kontributor Semarang, Puji Utami | Sabtu, 4 Mei 2013 | 16:39 WIB KOMPAS.com/PUJI UTAMI Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas usai menghadiri acara Konsolidasi Akbar Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah di Hotel Crowne Plaza Semarang, Sabtu (04/05/2013) TERKAIT: SEMARANG, KOMPAS.com - Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas meminta seluruh kader untuk terus mengawal Gubernur Petahana Bibit Waluyo yang kini maju lagi melalui dukungan Partai Demokrat. Hal itu disampaikan Ibas didepan seribuan kader Partai Demokrat pada acara Konsolidasi Akbar Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah di Hotel Crowne Plaza Semarang, Sabtu (04/05/2013). Ia mengatakan partainya memilih mengusung Bibit Waluyo karena dinilai sebagai sosok yang pro rakyat. Selain itu, Bibit juga dinilai memiliki jiwa yang tegak lurus dengan profesinya sebagai seorang pemimpin. Sebab meski dalam pemilihan didukung partai, Bibit tetap mengedepankan kepentingan rakyat. "Pemerintahan Bibit Waluyo sudah terbukti dan berhasil dengan berbagai penghargaan dan pembangunan, hal itu bisa dilanjutkan," tandasnya. Ibas juga mengatakan Bibit sebagai sosok yang bersih dan amanah. Sebab tidak ada transaksi uang dalam pengusungannya untuk kembali mencalonkan diri. Selain itu nama Bibit juga tida tersangkut dalam kasus apapun. Bibit ungkapnya merupakan sosok yang bekerja untuk rakyat sehingga pantas untuk diusung kembali. Meski begitu Ibas meminta kadernya untuk tetap mengawal dan menjaga agar langit di Jawa Tengah tetap biru. Bibit Waluyo juga diminta tidak lupa pada partai pengusung saat nantinya kembali terpilih sebagai gubernur. "Ini memang konsolidasi akbar dengan maksud agar kader lebih kompak dan solid. Melalui Pilkada Gubernur ini diharapkan bisa sukses dan kami mendukung penuh untuk kemenangan Bibit Waluyo dengan program yang baik dan sudah dirasakan masyarakat Jawa Tengah,"jelasnya. Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku optimis Partai Demokrat bisa bangkit lagi dan memenangkan pemilihan gubernur di Jawa Tengah. "Konsolidasi ini dilakukan agar kader lebih solid, dan masyarakat juga diharapkan bisa melihat secara obyektif pencapaian pemimpin. Seperti halnya pak Bibit yang memang program-programnya pantas untuk dilanjutkan," ujarnya. Seperti diketahui, pada pemilihan gubernur yang akan dilakukan 26 Mei mendatang Partai Demokrat mengusung pasangan gubernur petahana Bibit Waluyo dan mantan Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Sudijono Sastroatmodjo. Pasangan ini diusung bersama dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Editor : Bambang Priyo Jatmiko |
| Dua Pekan di AS, Tim KPK Pemeriksa Sri Mulyani Pulang Posted: 04 May 2013 09:27 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dua pekan berada di Amerika Serikat, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selesai memeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Penyidik memeriksa Sri sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Century. "Tim sekarang sudah berangkat kembali ke Jakarta," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (3/5/2013) malam. Menurut Johan, pemeriksaan terhadap Sri dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada 30 April dan 1 Mei di Kedutaan Besar RI di Washinton DC, Amerika Serikat. Selain memeriksa Sri, penyidik KPK meminta keterangan Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) Wimboh Santoso sebagai saksi Century. Wimboh adalah mantan Direktur di Direktorat Pengaturan Perbankan Bank Indonesia sebelum dia dimutasi menjadi Kepala Perwakilan BI di New York. "Pekan lalu, tim di Washington memeriksa dua saksi untuk tersangka BM (Budi Mulya). Pertama, Kepala BI perwakilan di Amerika Wimboh Santoso. Kedua, Sri Mulyani pada 30 April dan 1 Mei," kata Johan. Mengenai hasil pemeriksaan, Johan mengaku belum mendapatkan informasi itu dari penyidik. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa selama pemeriksaan itu, KPK mendalami peran Sri Mulyani sebagai Menkeu yang memiliki otoritas terkait bail out Bank Century. "Pasti perannya Sri Mulyani (didalami). Sri Mulyani kan menteri, punya otoritas. Otoritas itu dalam konteks bail out seperti apa," kata Bambang beberapa waktu lalu. KPK memeriksa para saksi karena dianggap tahu seputar pemberian bantuan dana talangan untuk Century. Sri dianggap tahu tentang bail out Century karena pernah menjadi Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ketika masih menjadi Menkeu, Sri mengaku kepada Jusuf Kalla (JK) selaku Wakil Presiden saat itu bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan krisis. Sri Mulyani juga mengaku telah tertipu laporan soal status gagal sistemik Bank Century. Pada 2012 lalu, Tim Pengawas Century di DPR RI juga sempat meminta Sri Mulyani turut dipanggil ke parlemen. Hal ini dilakukan terkait pernyataan Sri Mulyani bahwa dia telah melapor kepada JK soal bail out pada 21 November 2008 atau tak sampai 24 jam setelah hal tersebut dilakukan. Namun, JK membantah soal laporan itu. JK mengaku baru menerima informasi bail out pada 25 November 2008. Sebelumnya, KPK juga meminta keterangan Sri terkait penyelidikan bail out Century. KPK pun sudah meminta keterangan Wakil Presiden Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia. Dalam kasus Century, KPK menyatakan mantan Deputi Pengawasan Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah dan Budi Mulya sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, hingga kini surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti Chalimah Fadjriyah belum diterbitkan karena faktor kesehatan. |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment