KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Demokrat Tantang Anas Laporkan Nama Baru Kasus Century ke KPK

Posted: 07 Mar 2013 03:16 PM PST

Demokrat Tantang Anas Laporkan Nama Baru Kasus Century ke KPK

Penulis : Sabrina Asril | Kamis, 7 Maret 2013 | 23:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim kecil dari Timwas Century mengaku mendapatkan fakta baru dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, terkait skandal bailout Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Fakta baru itu adalah dugaan keterlibatan empat nama baru dalam skandal tersebut. Partai Demokrat tak mau berpolemik soal itu.

"Kalau memang ada hal-hal baru, alangkah eloknya itu dibawa ke KPK ketimbang jadi konsumsi politik," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin di Gedung Kompleks Parlemen, Kamis (7/3/2013). Berdasarkan keterangan tim kecil yang menyambangi Anas, Senin (4/3/2013), tiga dari empat nama baru yang diduga terkait dengan skandal Bank Century memiliki afiliasi dengan Partai Demokrat.

Menurut Didi, kunjungan tim kecil Century ke kediaman Anas tidak ada relevansinya dengan tugas pengawasan Timwas Century. Karenanya, ujar dia, Fraksi Partai Demokrat di DPR tak mau berperan dalam tim kecil itu. "Bagi saya nggak ada relevansinya. Pengetahuan Mas Anas mengenai Century juga tidak jauh beda dari Pansus," ucap Didi.  

Didi pun berpendapat Anas tak menyebutkan soal empat nama itu. Dia mengatakan Anas sudah membantah menyebutkan nama-nama, melalui salah satu koleganya di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Orang yang dimaksud Didi adalah politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi.

Seusai berkunjung ke rumah Anas, tim kecil bentukan Timwas Century menyatakan bahwa Anas menyebutkan ada empat nama baru yang diduga juga terkait dengan skandal Bank Century. Selain tiga orang di antaranya terafiliasi ke Partai Demokrat, dikatakan bahwa dua dari empat nama itu berasal dari kalangan birokrat.

Menurut anggota Timwas Century dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, informasi dari Anas tersebut hanya untuk menambah pengetahuan kolektif. Namun, apakah semua nama yang disebut Anas akan dipanggil, Hendrawan menjelaskan keputusan itu harus diambil dalam forum rapat internal Timwas, yang kemungkinan akan digelar pada pekan depan.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Bank Century

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Puluhan Tokoh Parpol Lain Bakal "Nyaleg" di PAN

Posted: 07 Mar 2013 02:46 PM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan mengklaim ada puluhan tokoh partai politik lain yang akan masuk dalam daftar calon sementara (DCS) PAN untuk Pemilu Legislatif 2014, terutama untuk pengusungan calon anggota legislatif (caleg) tingkat pusat alias Dewan Perwakilan Rakyat.

"Paling tidak ada puluhan orang dari parpol lain untuk caleg DPR," kata Taufik di Jakarta, Kamis (7/3/2013). Namun, dia enggan menjelaskan dari partai mana saja mereka.

Taufik juga tak mau menjawab apakah ada di antara mereka yang kini menjadi anggota Dewan. "Kalau dari DPR lihat saja nanti, kecuali dia yang ngomong duluan ke publik," ucap dia.

Menurut Taufik, jumlah bakal caleg untuk DPR yang mendaftar ke PAN sudah melewati batas maksimal sesuai ketentuan undang-undang, yakni 560 orang. Data terakhir, kata dia, sudah sekitar 700 orang mendaftar. Karena itu, ujar dia, akan ada proses seleksi.

Selain tokoh parpol lain, tambah Wakil Ketua DPR itu, ada pula bakal caleg dari kalangan artis. Di antaranya, sebut dia, Desi Ratnasari, Hengky Kurniawan, Dwiki Dharmawan, serta pasangan suami istri Ikang Fawzi dan Marissa Haque.

"Sebetulnya masyarakat melihat figur. Begitu masuk bakal caleg, tidak melihat apakah dia petinggi partai atau bukan. Yang penting bisa diajak bicara atau tidak. Jadi, tidak ada bedanya antara tokoh nasional atau daerah," pungkas Taufik.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik:lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2184/1/Geliat.Politik.Jelang.2014 Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Prajurit TNI OKU Kecewa soal Penegakan Hukum

Posted: 07 Mar 2013 02:39 PM PST

Pembakaran Mapolres OKU

Prajurit TNI OKU Kecewa soal Penegakan Hukum

Penulis : Edna C Pattisina | Kamis, 7 Maret 2013 | 22:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kodam Sriwijaya tengah menginvestigasi secara internal siapa provokator penyerbuan Mapolres Ogan Komering Ulu. Ditengarai, kekecewaan prajurit Yon Armed 15 terkait kasus penembakan temannya oleh anggota Polri pada 27 Januari 2013 lalu yang tidak jelas titik terang penanganan hukumnya memicu insiden itu.    

Hal ini disampaikan oleh Pangdam Sriwijaya Mayjen TNI Nugroho Widyotomo, saat dihubungi, Kamis (7/3/2013).

Pada 27 Januari, seorang anggota Yon Armed 15 melintas di depan pos polisi. Ia pulang dari pesta pernikahan temannya pada pukul 01.30 WIB. Prajurit itu berteriak "polisi gilo" kepada anggota Polri yang sedang berjaga.

"Polisi langsung tembak dan menewaskan prajurit itu," cerita Nugroho.

Pada Kamis (7/3/2013) pagi seharusnya diisi dengan olahraga. Beberapa prajurit menghadap Komandan Batalyon Armed 15/76, meminta izin untuk menyampaikan aspirasi damai. Mereka ingin bertemu Kapolres Ogan Komering Ulu untuk menanyakan sampai di mana proses hukum kasus penembakan temannya.

Proses itu sudah diambil alih Polda Sumatera Selatan dan belum ada titik terangnya. Namun, mereka kecewa karena Kapolres belum datang. Padahal, rencana kedatangan para prajurit itu sudah disampaikan sebelumnya. 

Kekecewaan itu ditambah dengan kedatangan anggota POM TNI AD yang menghalangi niat aspirasi damai. Kekecewaan itu dilampiaskan dengan membakar dan melempar.

"Anggota kecewa, kenapa Kapolres tidak ada," kata Nugroho.

Tumpukan ketidakpercayaan pada proses penegakan hukum akhirnya pecah dalam bentuk aksi.

Saat ini, Nugroho menyatakan, Kodam Sriwijaya tengah melakukan investigasi untuk menemukan provokator penyerbuan tersebut. Pimpinan Kodam dan Polda juga tengah mengupayakan langkah-langkah agar insiden tidak meluas.

"Pembakaran Polres OKU, Kelanjutan Adu Kuat TNI-Polri"

Posted: 07 Mar 2013 02:34 PM PST

BANDUNG, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah Abdurrahman menyebutkan, pertikaian TNI dan Polri sudah berlangsung sejak lama. Pertikaian terjadi di setiap daerah di tanah air Indonesia. Masih ada persaingan kekuatan di antara TNI dan Polri.

"Ini mungkin persaingan kekuatan saja. Dari dahulu kala memang selalu seperti ini, akhirnya melahirkan sebuah pertikaian," kata Hamidah di Bandung, Kamis (7/3/2013). Persoalan sepele seperti bila salah satu anggota kesatuan dipukul oleh kesatuan yang lain, ujar dia, bisa memicu aksi saling serang dan balas dendam.

Kasus pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Kamis (7/3/2013), diduga merupakan kelanjutan dari kasus pelanggaran lalu lintas yang berakhir dengan penembakan anggota TNI oleh polisi lalu lintas dari Polres OKU pada akhir Januari 2013. Menurut dia, persoalan adu kuat semula adalah persoalan di level pimpinan TNI dan Polri tetapi berlanjut ke jajaran di bawahnya.

Kondisi ini, tambah Hamidah, diperparah dengan tak adanya pengendalian khusus dari pimpinan kepada para anggotanya. "Pengendalian personel dari pimpinannya ini kan perlu sekali. Kalau pimpinannya bisa mengendalikan masing - masing personelnya, baik di Polri maupun TNI, ya, Insya Allah lah ya, hal ini tidak akan terjadi," kata Hamidah

Tidak pantas

Anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan mengimbau TNI dan Polri bersama-sama menjaga keamanan masyarakat. Menurut dia insiden Kamis (7/3/2013) sangat disesalkan. "Menurut kami sangat tidak pantas dilakukan oleh TNI - Polri. Ini akan memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat," tegas dia. Bila dua kekuatan bersenjata ini berkonflik, ujar Edi, yang menjadi korban adalah masyarakat.

Edi mengatakan Kompolnas akan melakukan pemantauan situasi di Sumatera Selatan. Dia pun menjanjikan akan mengusut insiden ini, yang terkait dengan polisi. "Semua berkaitan dengan Polri, kami akan usut sampai tuntas," janji dia. Menurut Edi, Kompolnas juga berencana memanggil Kapolri dan Kapolda Sumatera Selatan, untuk menanyakan bagaimana kejadian ini bisa terjadi.

Mapolres OKU, dibakar puluhan anggota TNI, Kamis pagi. Empat polisi dan satu warga sipil menjadi korban dari insiden ini. Kondisi korban bervariasi. Kapolres OKU, Komisaris Polisi Ridwan, menjadi salah satu korban penusukan dalam insiden tersebut, dan kondisinya masih kritis.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Polres OKU Dibakar TNI

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Satu Warga Sipil Ikut Jadi Korban Serbuan TNI ke Polres OKU

Posted: 07 Mar 2013 02:07 PM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang warga sipil bernama Ajrul ikut menjadi korban kericuhan antara puluhan anggota TNI dan Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Baturaja, Sumatera Selatan, Kamis (7/3/2013). Ajrul yang diketahui berprofesi sebagai petugas kebersihan, mengalami luka di bagian pelipis.

"Ada satu orang (sipil yang jadi korban) diduga cleaning service," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2013) malam. Total korban dalam pembakaran Polres OKU berjumlah lima orang, dengan empat di antaranya adalah polisi, termasuk Kapolsek Martapura Komisaris Polisi Ridwan. Tiga polisi lain yang juga menjadi korban adalah Aiptu Merbawi, Briptu Berlin Mandala, dan Bripka Andi.

Kondisi para korban bervariasi. Aiptu Merbawi mengalami luka tusuk pada paha kirinya dan patah pada hidung. Briptu Berlin Mandala terluka tusuk di dada kiri dan tangan kanan robek. Bripka Andi, mengalami luka di mata dan luka tusuk di tangan kanan. Kompol Ridwan juga mengalami luka tusuk dan luka di bagian kepala. Mereka diduga ditusuk oknum TNI seusai terjadi pembakaran Polres OKU. Keempat polisi tersebut saat ini menjalani perawatan di Palembang.

Sebelumnya, Markas Polres OKU dibakar puluhan anggota TNI dari Batalyon Armed 15, Kamis (7/3/2013) sekitar pukul 07.30 WIB. Para oknum TNI ini juga merusak mobil polisi, dua Pos Polisi, dan Sub Sektor setempat. Sekitar 90 anggota TNI itu datang dengan sepeda motor dan truk.

Ketika datang, puluhan tentara tersebut membawa sungkur yang kemudian diduga melukai empat polisi itu. Berdasarkan keterangan polisi, semula tentara-tentara ini ingin menanyakan kasus tewasnya anggota TNI pada Januari lalu. Tentara tersebut tewas ditembak petugas lalu lintas Polres OKU.Diduga kecewa dengan penjelasan yang didapat, puluhan tentara itu akhirnya membakar gedung Polres dan kendaraan yang ada di sekitar markas.

Pada akhir Januari lalu anggota TNI Pratu Heru tewas ditembak petugas lalu lintas Polres OKU Brigadir Polisi Bintara Wijaya.Berdasarkan keterangan Wijaya, saat itu dia menghentikan Heru yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun, Heru tak menghiraukan dan tetap melanjutkan perjalanan.

Wijaya pun mengejar Heru hingga melepaskan tembakan yang menewaskan anggota TNI itu. Wijaya kini telah ditahan di Polda Sumatera Selatan. Tapi, sejak saat itu hubungan TNI dan Polisi di Sumsel memanas.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Mapolres OKU Dibakar TNI

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Kesenjangan Jadi Akar Masalah Bentrok TNI-Polri

Posted: 07 Mar 2013 01:11 PM PST

Kesenjangan Jadi Akar Masalah Bentrok TNI-Polri

Penulis : Christoporus Wahyu Haryo P | Kamis, 7 Maret 2013 | 21:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Akar persoalan yang memicu bentrok antara prajurit TNI dan polisi, adalah kesenjangan kewenangan dan kehidupan material antara anggota dua institusi negara itu. Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyampaikan hal itu, Kamis (7/3/2013), menanggapi insiden pembakaran Markas Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Dari sisi kehidupan materi, kesenjangan tampak nyata di kalangan bawah antara prajurit TNI dan polisi. Kondisi itu sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan antara prajurit TNI dan Polri.

-- Bambang Widodo Umar

"Sekarang kewenangan keamanan dalam negeri ada di tangan Polri sendiri. Padahal dulu sewaktu masih dalam ABRI, kewenangan itu dilakukan bersama-sama antara TNI dan Polri," kata Bambang.

Dari sisi kehidupan materi, menurut Bambang, kesenjangan tampak nyata di kalangan bawah antara prajurit TNI dan polisi. Kondisi itu sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan antara prajurit TNI dan polri. Manakala ada gesekan sedikit saja di antara anggota dua institusi keamanan itu, jika tidak diantisipasi dan disikapi dengan bijak, bentrok hampir sulit dihindari.

Proyek Simulator SIM, KPK Dalami Aliran Dana ke Komisi III DPR

Posted: 07 Mar 2013 12:59 PM PST

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi menduga ada aliran dana ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Anggota Komisi III DPR, Dasrul Djabbar mengaku diajukan pertanyaan penyidik KPK mengenai aliran dana tersebut.

"(Ditanyakan) apa ada aliran dana ke Komisi III (DPR), saya bilang tidak tahu, itu jawaban saya," ujar Dasrul, seusai menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/3/2013). Dia pun mengatakan tak bisa memberikan keterangan terkait indikasi aliran dana, karena mengaku tak tahu.

Politikus Partai Demokrat ini pun mengaku mendapat pertanyaan mengenai penganggaran proyek simulator SIM. Menurut Dasrul, anggaran proyek simulator SIM ini tidak melalui persetujuan Komisi III DPR. Anggaran untuk proyek simulator SIM, ujar dia, berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang langsung dibahas dengan Kementerian Keuangan.

"Saya kan menjawab apa yang saya tahu, sumber dana itu PNBP, tidak dibahas Komisi III (DPR), pemungut PNBP itu langsung dengan Kemenkeu. Pemungut itu tidak hanya Korlantas, misalnya Kumham (Kementerian Hukum dan HAM), ada Imigrasi, dan banyak lembaga lain yang memungut PNBP," papar Dasrul.

Dasrul juga mengaku ditanya mengenai pertemuan-pertemuan di luar DPR antara anggota Komisi III dengan pihak tertentu mengenai proyek simulator SIM. "Pertanyaan kepada saya, apa saya pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan itu?" ujarnya. Mengenai pertemuan yang dicurigai penyidik KPK, Dasrul mengaku tidak pernah ikut dan tidak mengetahuinya.

Nazaruddin tuding legislator

Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding tiga anggota Komisi III DPR terlibat kasus simulator SIM. Anggota DPR yang dituding Nazaruddin adalah Bambang Soesatyo (Partai Golkar), Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), dan Herman Hery (Partai PDI-Perjuangan). Ketiga anggota DPR ini disebut menerima uang proyek simulator.

Mengenai keterlibatan tiga anggota Komisi III DPR ini, Dasrul enggan mengomentarinya. Dasrul hanya menegaskan kalau dia  tidak ikut disebut Nazaruddin.  "Apa yang dikatakan Nazarudin, saya bukan kapasitas menjawab. Anda mungkin tahu yang disebut Nazar bukan saya. Kalau disebut, saya akan klarifikasi," ujarnya.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa Bambang, Aziz, dan Herman untuk mengklarifikasi pernyataan Nazaruddin tersebut. Seusai diperiksa, Bambang membantah terlibat dan mengatakan kalau Komisi III DPR tidak pernah membahas anggaran simulator SIM. Sementara Aziz dan Herman, lebih memilih bungkam dan menghindari pertanyaan wartawan.

Selain tiga anggota DPR ini, KPK memeriksa anggota Komisi III Benny K Harman. Seusai diperiksa, Benny yang juga politikus Partai Demokrat ini menyampaikan hal senada dengan Bambang. Benny mengatakan kalau DPR tidak pernah membahas anggaran simulator SIM.

Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo, mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, pemilik PT CMMA Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang.

Mereka diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, yang merugikan keuangan negara. Dalam pengembangannya, KPK menjerat Djoko dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Editor :

Palupi Annisa Auliani

PDP Berkoalisi dengan PAN di Pemilu 2014

Posted: 07 Mar 2013 12:45 PM PST

PDP 'Berkoalisi' dengan PAN di Pemilu 2014

Penulis : Dian Maharani | Kamis, 7 Maret 2013 | 20:45 WIB

ANTARA/RENO ESNIR

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiati (tengah), anggota Bawaslu Nasrullah (kanan), dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Didi Supriyanto (kiri) saat memberikan penjelasan kepada wartawan dalam diskusi bertema "Benarkah verifikasi faktual kartu tanda anggota (KTA) parpol jadi mesin pembunuh parpol nonparlemen?" di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (28/12). KPU akan mempertanggungjawabkan seluruh proses verifikasi parpol dan berharap hasil verifikasi faktual dapat diterima parpol.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) resmi berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pemilu 2014. Partai yang tidak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta Pemilu 2014 itu mengaku pilihan bergabung ke PAN sudah melewati proses pemikiran matang.

"Pertama PDP memliki kesamaan idelogi dengan PAN dalam hal pancasila sebagai ideologi politik," ujar Sekretaris Jendral PDP Didi Supriyanto, di Gedung DPP PAN, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2013). Alasan kedua, menurutnya PAN merupakan partai reformasi yang lahir dari organisasi majelis reformasi amanat rakyat. Hal itu menurutnya sejalan dengan PDP yang lahir dari gerakan pembaruan.

Didi juga mengatakan kedua partai sama-sama memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan Indonesia. Selain itu, ia menilai PAN telah dipimpin Ketua umum yang berpengalaman. "PAN dipimpin Ketua Umum yang sangat berpengalaman di pemerintahan dan didukung kader yang cerdas dan santun, juga relatif kecil mendapat serangan badai konflik partai," terangnya.

Menurut Didi, selama ini PAN juga memberikan apresiasi untuk persahabatan politik bersama PDP. Hal itu diharapkan memberikan akses bagi kader PDP terutama dalam Pemilu 2014.

Sekretaris Jendral PAN, Taufik Kurniawan, mengatakan keputusan 'koalisi' dengan PDP ini merupakan bagian dari langkah sinergitas yang mereka bangun. "Afiliasi politik tidak berdasarkan pragmatisme tapi mengimbangi idealisme partai politik," papar dia, di lokasi dan kesempatan yang sama.

Taufik mengatakan soal penyusunan daftar calon sementara (DCS) untuk Pemilu 2014, PAN akan memberikan kesempatan juga pada kader PDP untuk memberikan kontribusi. "Kami koordinasi dengan kawan-kawan untuk memberikan kontribusi, bagi kader PDP seluruh Indonesia, daerah mana yang menjadi basis," ujar dia.

PDP adalah partai yang mulai muncul menjelang Pemilu 2009. Dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2014, partai yang dipimpin Roy BB Janis ini tak lolos. 

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani
at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)