KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Puan Maharani: Jokowi Bukan Boneka PDI-P

Posted: 10 Mar 2013 02:51 PM PDT

Puan Maharani: Jokowi Bukan Boneka PDI-P

Penulis : Dian Maharani | Minggu, 10 Maret 2013 | 21:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan, Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi bukan boneka partai untuk meraup suara calon Gubernur di daerah lain. Menurut Puan, sebagai kader PDI-P, wajar saja jika Jokowi membantu Pilkada di semua daerah.

"Oh, enggak dong. (Jokowi) itu bukan sebagai boneka. Pak Jokowi harus paham dengan posisinya pada hari ini bahwa apapun beliau itu masih dari PDI-P yang harus siap ditugaskan di mana saja," kata Puan di Jakarta, Minggu (10/3/2013). Dia mengatakan, bukan hanya Jokowi yang diminta sebagai juru kampanye. Kader lain yang dianggap bisa menambah suara pada pemilihan calon Gurbernur di semua daerah juga diminta membantu.

"Bukan cuma Pak jokowi. Semua eksekutif yang kami anggap bisa membantu menambah suara pada Pilgub dan Pilpres, kami minta bantuannya untuk bisa hadir," terangnya. Sebelumnya, Jokowi telah menjadi juru kampanye untuk pemilihan calon Gubernur di beberapa daerah. Di Pilgub Jawa Barat, misalnya, ia mengikuti kampanye pasangan calon dan wakil Gubernur Jabar, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki.

Seharusnya Jokowi juga menjadi juru kampanye di Sumatera Utara untuk pasangan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi. Namun pada hari yang sudah dijadwalkan, Jokowi ternyata sakit dan dokter mengharuskan istirahat. Kesuksesan Jokowi pada Pilkada DKI diharapkan dapat menambah suara untuk Pilkada di daerah lain.

Namun, rupanya kedatangan Jokowi tak membawa kemenangan bagi PDI-P di Pilgub Jabar dan Sumut. Puan mengatakan hasil yang didapat di Jawa Barat dan Sumatera Utara akan menjadi bahan evaluasi bagi partainya. "Kalau Jokowi dianggap bukan sebagai sosok yang vote getter, kita harus lihat dulu daerahnya di mana. Saya optimistis bahwa apa yg menjadi suara PDI-P Jabar dan Sumut itu merupakan suara real masyarakat dan simpatisan yang mendukung PDI-P Kami bisa menyatakan bahwa itulah salah satu modal kami ke depan," katanya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Din: Kembalikan Peran MPR, untuk Benahi Sistem Politik dan Kepartaian

Posted: 10 Mar 2013 02:37 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengusulkan agar Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dikembalikan perannya sebagai lembaga tertinggi negara. Pengembalian peran MPR ini, menurutnya, penting untuk memulihkan kebobrokan sistem politik dan kepartaian di Indonesia.

"Saya mengusulkan harus ada konsensus nasional baru secara damai dalam kerangka lembaga-lembaga negara yang ada dan MPR itu punya peran. Saya cenderung untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, saya kira itu amanat dari sila ke-4 Pancasila," ungkap Din seusai menghadiri penganugerahan gelar doktoral kehormatan Universitas Trisaksi kepada Ketua MPR Taufiq Kiemas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (10/3/2013). 

Menurut Din, kondisi yang terjadi saat ini jauh dari penegakan Empat Pilar Kebangsaan. Kondisi saat ini, katanya, jauh dari ide Trisaksi Bung Karno, yang terdiri dari berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Empat Pilar Kebangsaan adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Din berpendapat konsensus bersama perlu dilakukan untuk melihat perjalanan reformasi selama 13-14 tahun ini. Menurut dia, demokratisasi yang selama ini berjalan tidak perlu dikembalikan ke belakang, namun juga jangan sampai bergulir secara liar begitu saja. "(Selama ini demokratisasi) melahirkan tidak hanya demokrasi liberal, tapi juga demokrasi kriminal, sehingga ketika bicara soal koalisi, ialah koalisi yang tidak banyak membela kepentingan rakyat," katanya.

Partai politik yang seharusnya bertanggung jawab atas reformasi struktural, kata Din, justru cenderung bersifat pragmatis bahkan oportunis pada tingkat tertentu. Dia mengatakan, banyak produk undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga merugikan rakyat. "Itu yang kami lakukan judicial review, nah itu limbah dari apa yang diputuskan di Senayan (DPR) ini," kata Din.

Sistem yang berjalan seperti ini, lanjut Din, hanya akan menimbulkan ongkos politik tinggi. Hal ini pun cenderung berujung pada maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan elite politik. "Inilah yang mendorong orang yang mau menjadi anggota DPR harus mengeluarkan biaya tinggi, jadi bupati, walikota, gubernur, bahkan presiden, akan disisipi oleh upaya 'membayar kuitansi'. Kuitansi itu tak terlepas dari kolusi, bahkan korupsi, maka kita berada di dalam lingkaran setan, kebobrokan itu," ujarnya.

Presiden Harus Memulai

Untuk mengubah kondisi ini, menurut Din, bukanlah perkara yang mudah. Amandemen konstitusi perlu diprakarsai pemegang amanat, yakni Presiden. "Presiden mengajak partai politik, mengajak stakeholder lain, seperti, ormas-ormas, apa yang terbaik bagi bangsa ini. Ide-ide tadi diselenggarakan secara formal di lembaga yang ada," usul Din.

Mendekonstruksi DPR-MPR, lanjut Din, bagaikan reformasi jilid II. Diperlukan koalisi kearifan yang bisa menjadi tandingan bagi koalisi partai yang orientasinya kekuasaan. "Koalisi sejati itu bersifat lintas partai, termasuk juga ormas-ormas, untuk bisa jadi tandingan bagi koalisi politik yang orientasinya kekuasaan. Bagaimana melanggengkan kekuasaan, bagaimana merebut kekuasaan dalam koalisi yang tidak seluruhnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat," katanya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

KLB Hentikan Polemik Tentang Ketua Umum

Posted: 10 Mar 2013 01:55 PM PDT

KLB Hentikan Polemik Tentang Ketua Umum

Penulis : Marcellus Hernowo | Minggu, 10 Maret 2013 | 20:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum baru sebelum 9 April 2013, tidak hanya akan memberi kepastian hukum tentang siapa yang menandatangani daftar calon anggota legislatif sementara partai itu ke Komisi Pemilihan Umum. Namun juga dapat menghentikan polemik soal jabatan ketum Partai Demokrat saat ini.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, Minggu (10/3/2013) di Jakarta.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik menuturkan, partainya akan menggelar KLB sebelum 9 April 2013 yang artinya sebelum penyerahan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jero mengaku sudah diminta untuk mempersiapkan KLB. Pemilihan ketua umum baru Partai Demokrat melalui KLB, merupakan mekanisme yang paling seusai dengan AD/ART partai dan keputusan ini sudah melalui pembahasan di majelis tinggi partainya.

Qodari menduga, salah satu alasan KLB digelar, karena ada informasi bahwa KPU hanya menerima DCS yang ditandatangani ketum definitif.

"Yudhoyono selaku ketua majelis Partai Demokrat, agaknya juga ingin memastikan konsolidasi organisasi dan kader partainya dapat dilakukan dengan adanya ketum baru. Ketiadaan ketum definitif membuat transisi di partai itu jadi berkepanjangan," jelas Qodari.

Dengan segera digelarnya KLB, posisi Anas Urbaningrum yang "berhenti" sebagai ketum Partai Demokrat juga menjadi lebih jelas. Pasalnya, selama ini Anas hanya menyatakan "berhenti" dan bukan "mundur". Ia juga tidak menyerahkan surat tertulis. "Terpilihnya ketum baru produk KLB dapat menghentikan polemik soal jabatan ketum PD saat ini," kata Qodari.

Inisiatif KLB, menurut Qodari, sebaiknya memang datang dari majelis tinggi. Jika inisiatif datang dari permintaan DPD atau DPC, akan memunculkan kesan bahwa Yudhoyono tidak memahami aspirasi pengurus daerah. 

Ini Pinangan Yusril untuk Puan Maharani

Posted: 10 Mar 2013 01:53 PM PDT

JAKARTA,KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan minatnya mengajak Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani berpasangan sebagai Capres-Cawapres pada 2014. Menurut dia, duet Yusril-Puan adalah pasangan ideal dan akan bisa mendapat dukungan mayoritas rakyat dalam Pemilihan Presiden 2014.

"Puan masih muda, cakap dan pintar. Pada dirinya mengalir darah Bung Karno melalui Bu Mega," ujar Yusril, Sabtu (9/3/2013). Sementara dirinya sendiri, menurut Yusril punya ilmu menata negara dengan baik dan benar, serta pengalaman panjang mengelola pemerintahan.

Yusril pun mengaku sudah berpikir lama, mencari bagaimana komposisi ideal kepemimpinan bangsa ini ke depan di tengah krisis tokoh sekarang. "Saya sendiri berniat untuk maju," kata dia.

"Kalau Puan berkenan, Insya Allah, ini akan menjadi kombinasi yang ideal. Kami bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk membuat bangsa ini jauh lebih baik ke depan," ujar Yusril. Apalagi, tambah dia, dari sisi politik dan kepartaian, ada kesamaan antara PBB dan PDIP seperti masa lalu.

"Di masa lalu, PNI dan Masyumi bekerjasama dengan bagus. Bung Karno dan M Natsir berjalan seiring. Insya Allah ke depan PDIP dan PBB dapat berkoalisi. Saya dan Puan sama-sama memimpin bangsa ini untuk kemajuan bangsa," kata Yusril. Dia pun berharap Puan berkenan menerima 'pinangan'-nya ini.

Yusril pun menyatakan partainya punya kans untuk mendapat dukungan suara signifikan, sebagai partai alternatif. "Rakyat sudah bosan dengan partai (yang) tokoh-tokohnya terlibat korupsi. Sepanjang sejarah, tokoh PBB tidak pernah ada yang terlibat korupsi" kata dia.

Tanggapan Puan

Ditemui di sela pengukuhan gelar doktor kehormatan untuk Taufiq Kiemas, Minggu (10/3/2013), Puan menyatakan terkejut ada wacana duet dari Yusril ini. "Saya apresiasi dan surprise juga Pak Yusril bicara seperti itu. Dalam artian memang dinamika ke depan ini akan lebih seru dari yang sekarang ini," kata ia.

Puan mengaku belum pernah bertemu apalagi membicarakan wacana tersebut dengan Yusril. Tapi, menurut dia ide tersebut bagus. "Makanya saya katakan, wah Pak yusril punya ide cemerlang seperti ini, oke juga," katanya.

Tapi, Puan mengatakan di internal PDI-P sudah ada aturan dan mekanisme sendiri soal pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden. "Kita tunggu perintah Ibu ketua (Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri). Saya tidak bilang siap atau tidak, saya siap ditempatkan di mana saja," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (10/3/2013).

Menurut Puan, bukan persoalan setuju atau tidak setuju menjadi capres atau cawapres, tapi aturan di internal partainya tetap harus dijalankan. Aturan berdasarkan Kongres terakhir partai ini adalah menyerahkan keputusan terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Megawati.

"(Sementara) kami fokuskan hari-hari ini bagaimana PDI-P bisa dapat suara yang cukup untuk maju," kata Ketua Fraksi  PDIP itu. Puan mengaku kenal Yusril, namun menurut dia belum ada pembicaraan soal pencalonan itu. Pertemuan khusus di antara mereka pun belum pernah terjadi.

Apalagi, tambah Puan, tetap saja harus ada mekanisme yang ditempuh dan terpenuhinya persyaratan sesuai peraturan perundangan. "(Harus) cukup dulu persyaratannya," kata dia. (Zul/Aditia Maruli)

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

PDI-P: Partai Bukan Sekadar Kendaraan Politik

Posted: 10 Mar 2013 01:02 PM PDT

JAKARTA,KOMPAS.com - Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo, menegaskan partai politik bukan sekadar kendaraan untuk berlaga dalam pemilu kepala daerah maupun pemilu nasional. Sekalipun partai politik terbuka dapat menerima calon dari dalam maupun luar partai, sikap kandidat setelah terpilih tetap harus diantisipasi.

"(Kalau) setelah jadi lalu partai dibuang, ditinggal, itu namanya melecehkan partai. Dalam hal ini PDI Perjuangan menolak perilaku semacam itu," tegas Tjahjo melalui layanan pesan singkat, Minggu (10/3/2013). Dia tak menampik bahwa dalam sistem demokrasi, rekrutmen calon pimpinan di tingkat pusat maupun daerah harus melalui partai politik sebagaimana perintah Undang-undang. Tapi, tegas dia, tidak boleh diartikan partai politik hanyalah semacam kuda tunggangan.

Pola rekrutmen yang kini diterapkan PDI-P, ujar Tjahjo, dibangun dua arah dan timbal balik antara pusat dan daerah. Tidak ada keterputusan dalam pola rekrutmen kepemimpinan antara daerah dan pusat. Pada prinsipnya, ujar Tjahjo, pola rekrutmen PDI-P untuk pemilu kepala daerah adalah ingin menempatkan kader daerah yang sukses untuk dapat berperan ke depan di tingkat nasional. Tapi sebaliknya, imbuh dia, kader tingkat nasional yang sukses atau berprestasi juga dapat berperan di daerah.

Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, lagi-lagi menjadi contoh yang disebutkan Tjahjo, sebagai figur daerah yang 'diorbitkan' ke daerah. Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo adalah Wali Kota Surakarta. Sebaliknya, Rieke Diah Pitaloka di Jawa Tengah dan Effendi Simbolon di Sumatera Utara, sebut Tjahjo, adalah figur nasional yang ditugaskan ke daerah. Ketiga contoh ini, ujar Tjahjo, memperlihatkan hasil yang merobohkan survei awal. "Hasilnya mampu bersaing, dari semula tak diperhitungkan sama sekali," kata dia.

Kalau setelah jadi lalu partai dibuang, ditinggal, itu namanya melecehkan partai

Jabar dan Sumut tak mengecewakan

Tjahjo pun berpendapat, hasil yang dicapai PDI-P di Jawa Barat dan Sumatera Utara tidak bisa dibilang mengecewakan. Meski belum mencapai target kemenangan, kata dia, namun kedua pemilu kepala daerah menjadi bahan evaluasi penting bagi PDI-P untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu kepala daerah lain dan membangun soliditas menyongsong Pemilu 2014. "Mengingat  pemenangan pilkada dirancang berdasarkan gerakan mesin politik partai, maka soliditas partai merupakan konsideran utama bagi PDI Perjuangan di dlm menetapkan pasangan calon," ujar dia.

Pola yang sudah dipakai dalam Pemilu Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, menurut Tjahjo akan terus digunakan dalam pilkada lain. "Inilah yang dijadikan pola pada pilkada, baik dalam pilkada di Jateng, Bali, maupun di Nusa Tenggara Timur," ujar dia dengan menyebut pilkada yang bakal digelar dalam waktu dekat.

Konsistensi sikap untuk mewujudkan demokrasi sehat, sebut Tjahjo, adalah jurus kunci PDI-P untuk menarik banyak pemilih. Selain itu, tambah dia, ada citra kuat yang melekat di partai ini, yakni upaya membumikan Pancasila dengan konsep Trisakti sebagaimana ajaran Bung Karno. Ajaran Trisakti adalah berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Semua argumentasi ini, ujar Tjahjo, yang membuat PDI-P tetap konsisten berada di luar pemerintahan di tingkat pusat. Sementara di tingkat daerah, PDI-P secara demokratis dapat memenangkan kontestasi untuk menempatkan kadernya di pemerintahan. "Konsistensi sikap politik PDI-P inilah yang banyak diapresiasi oleh pemilih di luar anggota, kader, dan simpatisan," kata dia.

Satu lagi, tambah Tjahjo, PDI-P juga mendapat respons positif dari publik, karena keberaniannya mendorong figur pemimpin muda yang merakyat dan bebas korupsi, dengan prestasi dan rekam jejak yang bisa dipertanggungjawabkan. Lagi-lagi, Joko Widodo menjadi salah satu contohnya. 

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Mahasiswa Diajak Sosialisasi Empat Pilar

Posted: 10 Mar 2013 01:00 PM PDT

MAKASSAR, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat mengajak mahasiswa berbagai perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang ditanamkan para pendahulu dengan melakukan sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Sengaja kami ajak para mahasiswa dalam sosialisasi ini karena dari bangku kuliah nilai-nilai keluhuran itu akan dibangun dan mahasiswa menjadi pintu perubahan untuk masa depan yang lebih baik lagi.

-- Lukman Hakim Saifuddin

"Sengaja kami ajak para mahasiswa dalam sosialisasi ini karena dari bangku kuliah nilai-nilai keluhuran itu akan dibangun dan mahasiswa menjadi pintu perubahan untuk masa depan yang lebih baik lagi," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin di Makassar, Minggu (10/3/2013).

Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Clarion Makassar itu menghadirkan perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar dengan mengemas sosialisasi dalam bentuk "outbound".

Ia mengatakan, dalam sosialisasi itu sengaja memilih mahasiswa karena dari bangku kuliah itu akan tercipta tatanan kepemimpinan yang lebih baik jika sejak dini diajarkan mengenai pentingnya nilai-nilai kebangsaan.

"Kami mencoba mengembangkan kepemimpinan, komunikasi dan kemitraan mahasiswa. Di dalamnya kami isi dengan nilai-nilai empat pilar sehingga mereka bisa memahami betul apa sesungguhnya nilai-nilai bangsa yang menjadi keutuhan bangsa ini," katanya.

Diungkapkannya, bangsa Indonesia memiliki kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal inilah yang disebut sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pemilihan nilai-nilai empat pilar tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu padu mengisi pembangunan agar bangsa ini lebih maju dan sejahtera," ucapnya.

Ia menambahkan pihaknya dalam hal ini, MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya.

Salah satu upaya yang dilakukan MPR adalah dengan melaksanakan tugas memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa tersebut. Upaya ini dikenal dengan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

"Kegiatan sosialisasi sangat penting karena saat ini masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sosialisasi akan terus dilakukan sehingga banyak masyarakat yang paham terhadap nilai-nilai luhur bangsa," jelasnya.

Ia menegaskan moral dan karakter bangsa sedang mengalami degradasi, seperti maraknya korupsi, tawuran, narkoba, seks bebas, dan lainnya.

"Diharapkan melalui pengamalan nilai-nilai empat pilar, maka diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi muda untuk semakin mencintai dan berkehendak membangun negeri," tegas Lukman.

Selain itu, dirinya mengaku jika MPR, mempunyai tugas untuk menyosialisasikan empat pilar. Sosialisasi yang dilakukan berbeda dengan sosialisasi pada masa lalu yang lebih terkesan indoktrinisasi. Saat ini sosialisasi dilakukan dengan interaktif, yakni ada waktu untuk tanya jawab.

Mahfud Belum Berniat Jadi Penasihat KPK

Posted: 10 Mar 2013 12:16 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD belum berniat menjadi penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi, dia mengaku belum tahu tugas penasihat KPK tersebut.

"Enggak tahu saya, belum tahu tugasnya apa, posisinya apa, cuma dengar dari koran saja," ujar Mahfud di Jakarta, Minggu (10/3/2013). Dia menanggapi pendapat Juru Bicara KPK Johan Budi yang menilai Mahfud cocok menjadi penasihat KPK.

Menurut Mahfud, hingga saat ini belum ada yang menawarkannya untuk menjadi penasihat KPK. Jika pun nanti ada yang menawarkan, Mahfud mengaku tidak tahu apakah setuju mendaftarkan diri atau tidak. "Enggak tahu saya, terserah KPK lah, kan banyak yang cocok," ucapnya.

KPK tengah mencari penasihat untuk periode 2013-2017 melalui seleksi yang dilakukan panitia seleksi (pansel). Adapun masa jabatan Mahfud sebagai Ketua MK akan berakhir pada 1 April 2013. Mahfud juga telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR pada Oktober 2012 yang isinya menyatakan akan berhenti sebagai hakim konstitusi pada masa akhir jabatannya.

Sejauh ini, pendaftaran calon penasihat KPK, sepi peminat. Pansel KPK pun, siap melakukan metoda jemput bola dengan mengajak tokoh-tokoh yang dianggap kompeten. Pendaftaran calon penasehat KPK ini dibuka sejak 25 Februari 2013.

Tim pansel penasihat KPK ini terdiri dari sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo (ketua tim); mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma'arif (anggota); peneliti LIPI, Mochtar Pabotinggi (anggota); mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto (anggota); dan mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein (anggota).

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon penasihat KPK. Selain memiliki integritas, kompetensi, independensi, dan kepemimpinan, penasihat KPK juga harus memiliki pengalaman kerja minimal 15 tahun di bidang hukum pidana, keuangan, perbankan, tata usaha negara, hukum perdata, manajemen dan organisasi, psikologi, teknologi informasi, atau sistem audit kumulatif.

Usia pendaftar minimal 50 tahun pada akhir masa kerja panitia seleksi, yaitu pada 7 Mei 2013, dengan pendidikan minimal setingkat sarjana (S-1), dan sudah tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik minimal 5 tahun terakhir. Kini, KPK memiliki dua penasihat, yaitu Abdullah Hehamahua dan Said Zainal Abidin. Namun, Abdullah sudah dua periode menjabat sehingga tidak dapat mengajukan diri lagi. Sementara Said tidak berniat menjadi penasihat KPK untuk periode selanjutnya.

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Hary Tanoe dan 10 Parpol Bergabung, Hanura Optimistis Masuk Tiga Besar Pemilu

Posted: 10 Mar 2013 12:10 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura optimistis dapat masuk dalam tiga besar perolehan suara Pemilu 2014, menyusul bergabungnya 10 partai politik yang tak lolos verifikasi untuk menjadi peserta pesta demokrasi itu. Apalagi, partai itu kini juga mendapat dukungan dari Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo, yang bergabung selepas dari Partai Nasdem.

"Dengan bergabungnya sepuluh partai dan Pak Hary, kami mengharapkan masuk dalam tiga besar," kata Wiranto di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta Pusat, Minggu (10/3/2013). Dia menyadari Hanura belum menjadi partai yang besar. Namun, dengan bergabungnya Hary Tanoe dan sepuluh parpol itu, ia yakin Hanura akan mendapat kekuatan baru untuk 2014.

Berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, Hanura belum pernah menempati posisi tiga besar. Posisi teratas selalu diduduki oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat. Survei terakhir yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Hanura menanjak ke posisi lima dari 10 partai politik peserta Pemilu 2014.

Menurut Wiranto, Hanura masih memiliki banyak waktu untuk meningkatkan elektabilitas partai. "Pemilu masih setahun lebih dan setiap tahapan terjadi. Penilaian lembaga survei hasilnya fluktuatif. Partai Hanura dengan perkembangannya menentukan target sertinggi-tingginya," terangnya.

Sebelumnya, sepuluh partai politik yang tidak lolos verifikasi KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2014, berlabuh ke Partai Hanura. Sepuluh parpol tersebut adalah Partai Kedaulatan, Partai Republikan, Partai Nasional Republik, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pemuda Indonesia, Partai Kongres, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) , Partai Demokrasi Perjuangan, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani
at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)