KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Ikut Konvensi Demokrat, Kepala Daerah Jangan Kampanye Pakai APBD

Posted: 13 Sep 2013 05:52 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, kepala daerah yang berminat ikut Konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat (PD) tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Hanya, Gamawan menegaskan, yang bersangkutan dilarang berkampanye menggunakan APBD.

"Aturannya (yang mewajibkan kepala daerah ikut konvensi harus mundur) belum ada. Konvensi kan istilah baru. Belum ada pengaturannya. Intinya tidak ada larangan," ujar Gamawan di Gedung Kemendagri, Jumat (13/9/2013).

Dia mengatakan, kepala daerah tersebut juga tidak dilarang melakukan kampanye dengan memasang alat peraga seperti spanduk, baliho, dan reklame. Hanya, tegasnya, kampanye tersebut tidak boleh didukung dana APBD.

"Kalau kampanye pakai APBD ya tidak boleh," tegas Gamawan.

PD menjaring bakal calon presiden yang akan diusung partai penguasa tersebut pada Pemilu Presiden 2014 mendatang. Sejumlah kepala daerah digadang-gadang ikut dalam perhelatan tersebut. Sebut saja di antaranya Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang dan Bupati Kutai Timur Isran Noor.

Sinyo menyatakan tidak akan melepas jabatan gubernurnya. "Saya tentu tidak boleh mengorbankan tugas pokok. Ya tinggal bagaimanalah kita mampu membagi waktu," kata Sinyo, Rabu (11/9/2013).

Meski tak akan nonaktif dari jabatan gubernurnya, tetapi Sinyo akan mengajukan izin ke Kemendagri untuk sosialisasi.

Editor : Hindra Liauw

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Mendagri: Tuntut DPRD yang Tak Berhentikan Kepala Daerah \"Nyaleg\"

Posted: 13 Sep 2013 05:21 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku tidak dapat melakukan terobosan untuk memberhentikan kepala daerah yang masuk Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPRD, dan DPD jika tidak diusulkan DPRD. Karenanya, Mendagri meminta rakyat di daerah yang bersangkutan mendesak DPRD untuk memberhentikannya.

"Sudah saya surati DPRD (untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah). Semestinya semua rakyat di daerah itu mempersoalkan. Masak orang sudah mau mundur, masih menjabat juga? SK-nya (surat keputusan pemberhentian) tidak terbit-terbit. Mestinya rakyat di daerah itu yang mempersoalkan. DPRD harusnya punya rasa tanggung jawab," ujar Gamawan di Gedung Kemendagri, Jumat (13/9/2013).

Dia menegaskan, tanggung jawab memberhentikan kepala daerah sesungguhnya berada pada DPRD. Disampaikannya, jika kepala daerah sudah mengajukan pengunduran diri untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg), seharusnya DPRD segera memroses pemberhentian tersebut.

"Kepala daerah sudah memohon berhenti kok tidak disidang-sidang? Kekuasaan (memberhentikan) kan tidak ada di sini (Kemendagri). Sudah saya buat SE seluruh daerah (kepada DPRD), UU juga mengatakan harus dengan keputusan Dewan," tukas mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Kemendagri mencatat ada sebanyak 22 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD dan DPD. Sebanyak 15 dari 22 pejabat tersebut sudah diberhentikan sebelum penetapan DCT oleh KPU dan KPU daerah.

Mendagri telah menyetujui usulan pemberhentian Wali Kota Tangerang Wahidin Halim, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Badrul Munir, dan Wali Kota Padang Panjang Suir Syam.

Editor : Hindra Liauw

Robert Tantular: Dana \"Bail Out\" Century Diselewengkan

Posted: 13 Sep 2013 05:09 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Utama PT Century Mega Investindo Robert Tantular diperiksa KPK selama sekitar lima jam sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century, Jumat (12/9/2013). Seusai diperiksa, Robert mengungkapkan bahwa penyidik KPK mendalami temuan baru berupa dugaan penyalahgunaan dana bail out (dana talangan) Century sebesar Rp 6,7 triliun.

"Hari ini mau pendalaman, sudah ada penemuan baru, diduga ada penyalahgunaan penggunaan dana bail out yang Rp 6,7 triliun itu. Jadi, ini akan didalami terus, silakan tanya penyidik," kata Robert di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta seusai pemeriksaan.

Saat ditanya siapa yang bertanggung jawab terkait penyalahgunaan dana bail out tersebut, Robert pun bungkam. "Silakan tanya ke KPK," katanya.

Dia juga membantah saat ditanya ada ancaman yang diterimanya sehingga enggan menyebut nama ataupun inisial pihak yang bertanggung jawab. "Tidak," ucap Robert singkat.

Robert mengatakan, KPK kembali memeriksanya pada pekan depan. Pria yang divonis empat tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Century ini juga menceritakan kronologi pemberian bail out untuk Bank Century.

Menurut Robert, pada 29 Oktober 2008, direksi Bank Century mengajukan permohonan fasilitas repo (repurchase agreement) aset oleh Bank Century kepada Bank Indonesia sebesar Rp 1 triliun. "Tapi, tak pernah diberikan sampai kejadian kalah kliring tanggal 13 November 2008," ujar Robert.

Dia pun mengungkapkan, FPJP mulai diberikan pada 14 November 2008 hingga 18 November 2008, dengan jumlah total Rp 689 miliar dari BI. Pada 21 November 2008, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih Bank Century. Kemudian, tambah Robert, dana bail out mulai dikucurkan pada 28 November 2012 hingga 21 Juli 2009 dengan total Rp 6,7 triliun.

"Saya sudah ditahan 25 November 2008," katanya.

Dalam kasus Century, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka. Budi disangka menyalahgunakan wewenang dalam pemberian FPJP kepada Bank Century tahun 2008 dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Diduga, ada kesengajaan untuk mengubah syarat rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) penerima FPJP dari minimal 8 persen menjadi CAR positif sehingga CAR Century yang ketika itu hanya 2,35 persen bisa mendapat pinjaman Rp 502,07 miliar.

Selain memeriksa Robert, KPK hari ini memanggil pegawai Bank Indonesia, Endang Kurnia, untuk diperiksa sebagai saksi dalam waktu yang sama. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Rabu (12/9/2013), mengakui jika penanganan kasus Century tergolong rumit. Kendati demikian, menurut Busyro, penyidikan kasus Century terus berjalan.

Busyro mengatakan, KPK beberapa kali memeriksa Robert, dan bahkan telah memeriksa Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany sebagai saksi dalam kasus ini. Menurut Busyro, pemeriksaan para saksi itu untuk menelisik ada tidaknya unsur kegagalan sistemik jika Century tidak segera diselamatkan sekitar 2008.

Editor : Hindra Liauw

Jokowi Terganjal Politik Dinasti PDI-P

Posted: 13 Sep 2013 04:59 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Peluang Joko Widodo (Jokowi) diusung sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan dinilai kecil. Pasalnya, Jokowi menghadapi kendala yang cukup serius, yakni politik dinasti di partai berlambang banteng tersebut.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyampaikan, politik dinasti sangat kental terjadi di PDI Perjuangan. Atas dasar itu, Siti memprediksi akan terjadi gejolak bila akhirnya PDI Perjuangan mengusung Jokowi sebagai calon presidennya.

"PDI-P itu tersandera politik dinasti. Hitung-hitungan politiknya, (kehadiran Jokowi) merugikan politik dinasti," kata Siti di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Jika merujuk pada trah keluarga Soekarno, kata Siti, calon terkuat yang akan diusung sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan adalah Puan Maharani. Kendati beralih, maka pilihannya kembali ke Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, Megawati bisa saja kembali maju sebagai calon presiden karena sosoknya sangat diperhitungkan di internal PDI Perjuangan. Megawati dianggap sebagai pemersatu dan perekat soliditas serta mampu meredam konflik di dalam tubuh PDI Perjuangan.

"Yang diuntungkan Ibu Mega itu banyak sekali, kalau Jokowi masuk, apa ini? Petanya, atau komposisinya akan berubah," tandasnya.

Dalam Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta, akhir pekan lalu, Megawati dengan tegas menyatakan bahwa tak ada politik dinasti di dalam tubuh PDI-P. Ia sampaikan, jabatan ketua umum yang dipegangnya saat ini dicapai dengan kerja keras, bukan karena faktor turunan dari sang proklamator, Soekarno.

"Saya menjadi heran kenapa orang seperti tidak bisa melihat demokrasi? Kalau keturunannya, saudaranya, dan sebagainya, kalau mereka mampu (memimpin) kenapa tidak?" kata Megawati.

Di kesempatan yang sama, Megawati juga memberi sejumlah sinyal dan berulang kali mengeluarkan pujian untuk Jokowi saat dirinya menyampaikan pidato politik.

Hasil Rakernas memutuskan keputusan calon presiden PDI Perjuangan diserahkan kepada ketua umum dan akan ditetapkan dalam waktu yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal, dan kepentingan ideologis partai.

Editor : Hindra Liauw

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Nama Mahfud MD Disebut-sebut Sudah Lama Dibahas PDI-P

Posted: 13 Sep 2013 04:10 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif MMD Initiative Masduki Baidhowi tak terkejut jika PDI Perjuangan mencuatkan nama Mahfud MD sebagai figur yang diproyeksikan layak mendampingi Joko Widodo (Jokowi) jika nanti diusung menjadi calon presiden pada 2014. Baidhowi menuturkan, PDI Perjuangan telah lama melirik dan menyampaikan ketertarikannya untuk meminang Mahfud sebagai pendamping Jokowi.

"Nama Mahfud sudah lama dibicarakan oleh PDI-P, tapi belum pernah diketahui media," kata Baidhowi saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Baidhowi menuturkan, beberapa alasan yang membuat PDI Perjuangan tertarik kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu adalah karena Mahfud merupakan tokoh yang disukai oleh masyarakat pemilih.

Merujuk pada hasil survei yang dilakukan Kompas beberapa waktu lalu, pasangan Jokowi-Mahfud MD memiliki tingkat penolakan yang sangat rendah, bahkan melebihi hasil survei saat Jokowi dipasangkan dengan Jusuf Kalla.


"Tingkat penolakannya kecil berarti, kan disukai pemilih," ujarnya.

Selain itu, lanjut Baidhowi, jika disejajarkan dengan berbagai tokoh nasional, usia Mahfud tergolong lebih muda. Atas dasar itu, Mahfud dinilai lebih pas bila mendampingi Jokowi di pemilihan umum presiden tahun depan karena dipercaya mampu mendulang suara dari pemilih berusia muda.

"Keduanya juga sama-sama bersih, sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Jokowi merakyat, dan Mahfud punya rekam jejak yang kuat," ujarnya.

Secara pribadi, Baidhowi merespons positif wacana yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan. Meski Mahfud MD masih akan menjajaki agenda sebagai calon presiden, komunikasi dengan semua partai politik perlu dilakukan untuk menyikapi dinamika yang berkembang.

Untuk diketahui, MMD Initiative merupakan pusat dan sosialisasi gagasan serta kegiatan agenda pencapresan Mahfud MD. Lembaga ini diluncurkan pada Jumat (19/7/2013). MMD Initiative dipimpin langsung oleh Mahfud MD sebagai Direktur Utama, dengan Masduki Baidhowi sebagai Direktur Eksekutif. Sementara itu, mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan KH Shalahuddin Wahid serta pakar pemerintahan Prof Dr Ryaas Rasyid duduk dalam jajaran Dewan Pertimbangan.

Rapat Kerja Nasional III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhir pekan lalu, seperti disebutkan Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, memunculkan enam nama pendamping Jokowi. Dari internal, ada Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, dan Kepala Ruang Situasi PDI-P Prananda Prabowo. Dari eksternal partai ada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Namun, keenam nama yang muncul masih sementara dan amat mungkin berubah.

Editor : Caroline Damanik

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Pejabat Negara yang Ikut Konvensi Demokrat Diminta Mundur

Posted: 13 Sep 2013 03:57 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa meminta agar seluruh pejabat negara mundur dari posisinya saat memutuskan ikut dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Hal ini perlu dilakukan agar tugas kenegaraan tidak terbengkalai.

"Kalau masalahnya dipahami publik bahwa tugasnya sudah terganggu, semua pejabat negara mundur untuk ikut dalam konvensi," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jumat (13/9/2013).

Menurut Saan, pejabat negara yang mundur tidak hanya dari kalangan menteri, tetapi juga peserta konvensi yang kini menduduki jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain bisa mengatur waktu, Saan melihat, mundurnya para pejabat negara bisa menghilangkan kekhawatiran adanya penggunaan fasilitas publik.

"Selama ini, publik sangat khawatir pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk menggunakannya dengan fasilitas masing-masing," ucap Saan.

Komite Konvensi sudah menetapkan 11 orang peserta. Mereka yang masih menjadi pejabat negara adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, anggota BPK Ali Masykur Musa, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, anggota Komisi I DPR Hayono Isman, dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal.

Desakan agar para menteri peserta konvensi mundur dari kabinet ini sebelumnya dilontarkan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia menilai, sebaiknya para menteri fokus melakukan kampanye. Syarief berpendapat, akan sangat sulit bagi para menteri berkonsentrasi jika harus tetap berkampanye.

"Kalau mau jadi presiden, harus fokus betul. Jadi presiden kan benar-benar luar biasa," kata Syarief di kantor Presiden, Selasa (10/9/2013).

Berdasarkan pengalamannya sebagai menteri, Syarief mengakui beratnya membagi waktu untuk kegiatan di luar kementerian. Sebaliknya, kata dia, Presiden tidak ingin menteri yang maju di pilpres mengganggu tugas di kementerian.

Editor : Caroline Damanik

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Demokrat Tak Biarkan Jokowi Unggul Sendirian

Posted: 13 Sep 2013 03:24 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa yakin pada akhir Desember dan awal tahun 2014 ini akan ada figur baru yang mampu menyaingi elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jokowi, sebut Saan, tak akan dibiarkan berlari sendiri di sejumlah survei calon presiden yang ada.

"Ini kan Jokowi sudah berada di titik maksimal, tidak akan mungkin dia (Jokowi) dibiarkan berlarian sendiri. Nanti pasti ada yang mengejar. Saya perkirakan pada akhir tahun atau awal tahun 2014 nanti pasti ada," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Menurut Saan, popularitas calon alternatif yang akan menyaingi Jokowi itu kini belum maksimal. "Yang belum maksimal, lambat laun akan merangkak naik. Sementara yang sudah di atas dia akan cenderung stagnan atau bisa jadi turun karena suatu peristiwa atau isu," ungkap Saan.

Dengan demikian, Saan tak khawatir jika Jokowi kini berjaya dalam sebagian besar survei. Peserta-peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, ungkap Saan, bisa jadi akan menyalip elektabilitas Jokowi.

"Saat ini pesertanya masih disiapkan. Di antara 11 peserta konvensi, saya termasuk yang yakin akan ada yang mengimbangi Jokowi," ujarnya.

Jokowi rajai survei

Survei Litbang Kompas dari dua hasil survei opini publik yang dilakukan secara berkala (longitudinal survey) terhadap 1.400 responden—calon pemilih dalam Pemilu 2014—yang terpilih secara acak di 33 provinsi menunjukkan, semakin besar proporsi calon pemilih yang jelas menyatakan pilihannya terhadap sosok pemimpin nasional yang mereka kehendaki.

Sebaliknya, semakin kecil proporsi calon pemilih yang belum menyatakan pilihan dan semakin kecil pula proporsi calon pemilih yang enggan menjawab (menganggap rahasia) siapa sosok calon presiden yang ia harapkan memimpin negeri ini.

Besarnya proporsi pemilih yang sudah memiliki preferensi terhadap sosok calon presiden secara signifikan hanya bertumpu pada lima nama: Joko Widodo, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla.

Pada survei terakhir (Juni 2013), lima sosok itu mampu menguasai dua pertiga responden. Sisanya (18,2 persen) tersebar pada 16 sosok calon presiden lainnya. Dibandingkan dengan survei pada Desember 2012, ruang gerak penguasaan ke-16 sosok "papan bawah" popularitas ini relatif stagnan, yang menandakan kecilnya peluang lonjakan mobilitas setiap sosok ke papan atas.

Dari kelima sosok yang berada pada papan atas popularitas capres, kemunculan Jokowi sebagai generasi baru dalam panggung pencarian sosok pemimpin nasional menarik dicermati. Ia langsung menempati posisi teratas dengan selisih yang terpaut cukup jauh dengan keempat calon lain yang namanya sudah menasional selama ini.

Saat ini, tingkat keterpilihan Jokowi mencapai 32,5 persen. Proporsi itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat keterpilihannya pada Desember 2012. Di sisi lain, tingkat penolakan responden terhadap dirinya tampak minim dan semakin kecil. Dari seluruh responden, yang secara ekstrem tidak menghendaki dirinya menjadi presiden hanya di bawah 5 persen.

Sebaliknya, saat ini basis dukungan terhadap Jokowi makin luas. Ia makin diminati oleh beragam kalangan, baik dari sisi demografi, sosial ekonomi, maupun latar belakang politik pemilih. Dari sisi demografi, misalnya, dukungan dari kalangan beragam usia, jenis kelamin, ataupun domisili responden Jawa maupun luar Jawa bertumpu kepadanya.

Sosoknya juga populer tidak hanya bagi kalangan ekonomi bawah, tetapi juga kalangan menengah hingga atas. Ia pun diminati oleh beragam latar belakang pemilih partai politik, tidak hanya tersekat pada para simpatisan PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung.

Editor : Hindra Liauw

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Gerindra: Belum Pernah Terbayangkan kalau Prabowo Jadi Cawapres

Posted: 13 Sep 2013 02:49 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra tak pernah membayangkan sosok Prabowo Subianto akan menjadi calon wakil presiden bersanding dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menyatakan, partainya sudah menetapkan Prabowo sebagai calon presiden.

"Kalau Gerindra sudah berketetapan mencalonkan Pak Prabowo jadi capres, dan itu sebabnya Gerindra berusaha mengonsolidasi diri dengan membangun basis kader di daerah untuk bisa memuluskan pencalonan Pak Prabowo. Jadi, belum pernah terpikir pada kita untuk menjadikan Pak Prabowo jadi calon wakil presiden," ujar Martin saat dihubungi, Jumat (13/9/2013).

Dia menambahkan, saat ini, figur yang diharapkan masyarakat memimpin Indonesia lima tahun ke depan adalah sosok yang memiliki ketegasan dan keberanian untuk mengambil keputusan.

"Dan figur seperti ini yang bisa mengatasi krisis dan persoalan bangsa ke depan, seperti Pak Prabowo yang menjadi presiden mendatang tidak akan pernah ada petrus jilid 2 seperti yang sekarang ini," imbuh Martin.

Dia menyadari, saat ini memang banyak pihak mendorong agar Jokowi segera maju sebagai capres pada Pemilu 2014. Hal ini, kata Martin, akan menjadi pertimbangan Gerindra yang sempat membuat kesepakatan dengan PDI Perjuangan pada Pemilu 2009 lalu.

Pada pemilu lalu, Gerindra sepakat berkoalisi dengan PDI Perjuangan dengan mengusung Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Di dalam perjanjian itu, disebutkan PDI Perjuangan akan mendukung Prabowo sebagai capres meski hal ini dibantah oleh sejumlah pengurus PDI Perjuangan.

Nama 6 cawapres

Seperti diberitakan, selain memunculkan sinyal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi akan diusung sebagai calon presiden, Rapat Kerja Nasional III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akhir pekan lalu, juga memunculkan enam nama calon pendamping Jokowi.

"Dari internal, ada Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, dan Kepala Ruang Situasi PDI-P Prananda Prabowo. Dari luar partai, ada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD," kata anggota DPR dari PDI-P, Hendrawan Supratikno, Kamis (12/9/2013), di Jakarta.

Hanya, menurut Hendrawan, enam nama tersebut masih bersifat sementara dan sangat mungkin berubah. Namun, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo melihat pernyataan Hendrawan baru sebatas wacana.

"Wacana kan biasa saja.Tunggu saja, kan masih lama," kata Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima, Jumat siang.

Editor : Caroline Damanik

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)