KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Gerindra: Pertemuan SBY dan Prabowo Tak Bahas Koalisi dan Mentan

Posted: 13 Mar 2013 12:30 AM PDT

Gerindra: Pertemuan SBY dan Prabowo Tak Bahas Koalisi dan Mentan

Rabu, 13 Maret 2013 | 07:30 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com  - Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Martin Hutabarat menegaskan pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto tidak membahas koalisi partai pada tahun 2014. Dia juga membantah Prabowo diminta menggantikan Suswono sebagai Menteri Pertanian.

"Soal koalisi antara kedua partai tidak menjadi fokus pembicaraan mereka," tegas Martin yang juga anggota Komisi III DPR, Selasa (12/3/2013). Karenanya, pembicaraan juga tak membahas masalah kontrak politik antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Strategi politik masing-masing partai untuk Pemilu 2014 pun, imbuh Martin, tak muncul dalam pertemuan tersebut.

Menurut Martin apa yang dibicarakan kedua tokoh ini banyak mengenai strategi kepentingan bangsa ke depan, terutama dalam menghadapi era globalisasi. Tapi dia tak menampik tema pembicaraan itu terkait dengan proses peralihan kepemimpinan nasional.

Martin mengatakan SBY dan Prabowo lebih memikirkan dan membahas bagaimana membuat suasana politik aman dan tenteram di tanah air pada tahun politik hingga 2014."Itulah yang menjadi komitmen mereka berdua," tegas Martin.

Sebelumnya, bertempat di Kantor Presiden, Senin (11/3/2013), SBY dan Prabowo bertemu hampir dua jam. Banyak persoalan nasional, ekonomi yang dibahas kedua tokoh politik bangsa ini.

Isu Menteri Pertanian

Martin pun membantah bahwa dalam pertemuan itu SBY meminta Prabowo menggantikan Suswono sebagai Menteri Pertanian, menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi di Kementeria Pertanian yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Prabowo calon Presiden terkuat sekarang. Kok jadi Menteri?," tepis dia.

Menurut Martin apabila hanya membicarakan persoalan kursi menteri spektrumnya terlalu kecil untuk dua tokoh besar yang berlatar belakang militer tersebut. Apalagi, tambah dia, pertemuan dilakukan di Istana Negara. "Terlalu kecil hal seperti itu mereka bicarakan di istana negara. Lagi pula kasus korupsi Kementerian Pertanian adalah urusan KPK," ujar dia. (Srihandriatmo Malau | Willy Widianto)

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

2014, Persaingan Cawapres

Posted: 12 Mar 2013 11:21 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jeffrie Geovanie memperkirakan persaingan menarik dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 justru terjadi di bursa calon Wakil Presiden. Karena, kata dia, akan muncul banyak kandidat dari kalangan tokoh muda dan figur baru. Sementara figur ideal masyarakat tentang sosok calon Presiden, dinilai sudah lebih tergambar.

"Di Pemilu Presiden 2014, tampaknya menjadi menarik di persaingan figur cawapres, yang akan mendampingi bakal calon presiden (Capres) seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) jika (keduanya) dicalonkan partainya," kata Jeffrie dalam siaran pers, Selasa (12/3/2013) malam. Dia pun menyebutkan beberapa kandidat cawapres yang diperkirakan muncul adalah Chairul Tanjung, Dahlan Iskan, Gita Wiryawan, Hary Tanoesoedibjo, Mahfud MD, dan Puan Maharani.

Pernyataan Jeffrie Geovanie tersebut diperkuat dengan hasil beberapa lembaga survei tahun 2013. Beragam hasil survei menempatkan Jokowi dan Prabowo sebagai kandidat kuat diusung untuk calon Presiden pada Pemilu Presiden 2014. Peneliti dari Maarif Institute Endang Tirtana mengatakan banyaknya kasus korupsi di Indonesia membuat masyarakat membutuhkan pemimpin alternatif yang tegas dan bersih dari jejak korupsi.

"Masyarakat juga sudah tidak terlalu mengelu-elukan pemimpin yang kharismatik dan pintar berteori misalnya terlihat dari pilihan masyarakat pada terhadap Gubernur DKI Jakarta Jokowi," kata Endang. Menurut dia, yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah pemimpin yang apa adanya, jujur, bertindak cepat dan tegas, serta berpihak pada rakyat. Sosok ideal dari kebutuhkan itu, menurut dia tergambar pada Jokowi dan Prabowo Subianto.

"Kedua sosok ini merupakan sosok yang kreatif memasarkan program-program mereka dengan target yang jelas dan konsisten," kata Endang. Dia bahkan berpendapat kekompakan Jokowi dan Prabowo adalah faktor pendongkrak kemenangan Jokowi di Pemilu Gubernur DKI Jakarta.

Tapi, Endang pun mengingatkan bahwa pilihan masyarakat nanti pada Pemilu 2014 akan tergantung pada kebijakan partai politik yang dapat mengusung calon. "Bisa jadi sang tokoh menjadi idola masyarakat secara umum, akan tetapi ada kebijakan strategis partai yang tidak bisa bersinergi sehingga memunculkan nama lain," ujar dia. Endang berharap partai politik bisa menangkap sinyal kebutuhan masyarakat ini, dengan mempertimbangkan popularitas dan kapabilitas calon, untuk dapat memenangkan pemilihan. (B Kunto Wibisono)

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Indonesia Kembali Kirim Tim untuk World Homeless Cup

Posted: 12 Mar 2013 06:25 PM PDT

BANDUNG, KOMPAS.com - League of Change (LOC) 2013, yang berakhir pada Selasa (12/3/2013) dengan tim putra-putri Jawa Barat sebagai pemenang, juga mendapatkan 29 pemain untuk mewakili Indonesia ke World Homeless Cup (WHC) di Polandia. Para pemain adalah orang dengan HIV/AIDS (ODHA), terdiri atas 16 putra dan 13 putri, akan berlaga di ajang sesama kaum marjinal tingkat internasional, WHC, yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2013.

Sebelum mewakili Indonesia, ke-29 pemain akan mengikuti pemusatan pelatihan selama satu bulan. Susunan tim putra untuk WHC 2013 adalah Paizan (Jateng), Reza (Sumatera Utara), Fikri (Penjaga gawang, DKI), Fahmi (DKI), Mifta (DKI), Dimas (Jatim), Bolang (Jatim), Akub (penjaga gawang, Jabar), Ikbal (Sulawesi Selatan), Niko (Jabar), Ricky (Jabar), Aswar (penjaga gawang Sulawesi Selatan), Widodo (Banten), Lucky (Yogyakarta), Agus (Bali), Sandy (Jabar).

Sedangkan susunan tim putri adalah Cia (penjaga gawang, DKI Jakarta), Santi (DKI Jakarta), Mellisa (DKI Jakarta), Sani (Jabar), Eva (Jabar), Isye (Jabar), Dewi (Jabar), Nenden (Selection), Afriana (Banten), Tri (pejaga gawang, Banten), Dana (Selection), Elly (Jabar), Nining (DKI). Semua pemain didapatkan dari kompetisi tiga hari LOC 2013 yang berlangsung di Lapangan Bawet, Jalan Balubur,  Bandung, Jawa Barat, 10-12 Maret 2013.

WHC 2011 dan 2012

Keikutsertaan Indonesia di WHC pada tahun ini bukanlah kali pertama. Tahun lalu, Indonesia juga mengirimkan tim mengikuti hajatan serupa, yang waktu itu digelar di Mexico City, Brazil. Indonesia pada 2012 menjadi satu-satunya tim yang mewakil Asia, dari 43 tim putra dan 13 tim putri yang berlaga.

Pada WHC 2012, tim Indonesia menempati peringkat keempat. Selain itu, Indonesia juga mendapat penghargaan untuk pelatih terbaik, atas nama Doni Arisetyawan.

"Saya kira, kemenangan terbesar dari tim ini adalah perubahan yang terjadi pada diri para peserta, sesuai dengan tujuan diadakannya Homeless World Cup," ujar manajer tim saat itu, Febby Arhemsyah. Pemusatan pelatihan untuk persiapan WHC 2012 juga digelar di Bandung, Jawa Barat, tapi dengan waktu lebih singkat, yaitu dua pekan. 

Sebelumnya, Indonesia pun sudah mengikuti WHC 2011. Pada keikutsertaan pertama itu, Indonesia menempati peringkat keenam dan gelar pemain terbaik untuk Ginan Koesmayadi.

Editor :

Palupi Annisa Auliani

KPK Sita Empat Mobil Djoko Susilo

Posted: 12 Mar 2013 12:38 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita empat mobil milik mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Penyitaan mobil ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) yang menjerat Djoko.

"Penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap empat mobil yang diduga berkaitan dengan tersangka DS (Djoko Susilo), " kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa (12/3/2013).

Keempat mobil tersebut adalah Jeep Wrangler, Nissan Serena, Toyota Harrier, dan Toyota Avanza. Kini keempat mobil tersebut diamankan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Sebelumnya, KPK juga telah menyita tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Djoko. SPBU ini berada di Jakarta, Ciawi, dan Semarang. Tiga SPBU ini termasuk dalam 20-an properti milik Djoko yang disita KPK. Penyitaan tersebut bertujuan agar tidak terjadi pemindahan aset selama KPK masih menyidik kasus simulator SIM tersebut. KPK juga sudah menyita 11 rumah milik Djoko yang tersebar di Yogyakarta, Solo, Semarang, Jakarta, Depok, dan Bogor.

Johan belum dapat memastikan nilai total aset Djoko yang disita KPK. Berdasarkan informasi dari KPK, nilai aset yang diperoleh sejak tahun 2012 mencapai Rp 15 miliar. Sementara itu, nilai aset yang diduga diperoleh sejak Djoko menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebesar Rp 30 miliar. Nilai aset ini belum termasuk sejumlah lahan di Leuwinanggung, Tapos, Bogor; dan Cijambe, Subang. Johan mengatakan, tidak ada aset Djoko yang disimpan di luar negeri.

KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM. Jenderal bintang dua itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga merugikan keuangan negara.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK menjerat Djoko dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Modus pencucian uang Djoko diduga dilakukan melalui pembelian aset berupa properti, baik tanah maupun lahan, dan diatasnamakan kerabat serta orang dekat Djoko.

Ramadhan Jagokan Pramono Edhie, Gita, dan Bu Ani

Posted: 12 Mar 2013 12:30 PM PDT

KLB Demokrat

Ramadhan Jagokan Pramono Edhie, Gita, dan Bu Ani

Penulis : Marcellus Hernowo | Selasa, 12 Maret 2013 | 19:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan, menjagokan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Ibu Ani Yudhoyono, sebagai ketua umum Partai Demokrat pengganti Anas Urbaningrum yang menyatakan berhenti.

"Musyawarah untuk mufakat, aklamasi (dalam pemilihan ketua umum) juga menjadi solusi terbaik bagi Partai Demokrat saat ini," kata Ramadhan, Selasa (12/3/2013) tentang kongres luar biasa partainya yang akan digelar akhir bulan ini untuk memilih ketua umum partai.

Ramadhan mengatakan, sosok Pramono Edhie mampu meredam friksi dan faksionalisasi di internal Partai Demokrat. Pramono Edhie juga diterima semua golongan hingga dapat menjadi sosok pemersatu.

"Pramono Edhie dapat menjawab misi KLB, yaitu penyelamatan dan konsolidasi partai," kata Ramadhan yang dalam Kongres Partai Demokrat 2010 menjadi tim sukses Andi Malarangeng. Namun, saat itu Andi dikalahkan Anas Urbaningrum dalam perebutan kursi ketua umum partai.

Namun, Ramadhan juga mengaku menyukai Gita Wirjawan. Selain bersih, merakyat, dan tidak aneh-aneh, Gita juga seniman dan sosoknya sangat komunikatif.

Pada akhirnya, Ramadhan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis tinggi Partai Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami akan patuh apapun arahan Majelis Tinggi Partai Demokrat," janji Ramadhan yang kini juga menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR ini. 

Din Syamsuddin: Jangan Berantas Teroris dengan Cara Teror

Posted: 12 Mar 2013 11:09 AM PDT

Pemberantasan Terorisme

Din Syamsuddin: Jangan Berantas Teroris dengan Cara Teror

Penulis : Adi Sucipto | Selasa, 12 Maret 2013 | 18:09 WIB

LAMONGAN, KOMPAS.com- Perwakilan ulama yang tergabung dalam Solidaritas Ormas Islam atau SOLI meminta agar ada reformasi di Kepolisian RI dan perubahan pendekatan dalam pemberantasan terorisme.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin saat di Lamongan, Jawa Timur, Selasa (12/3/2013), mengklarifikasi soal usulan pembubaran Detesemen Khusus 88 Anti Teror. Ia berharap kepolisian tidak menggunakan cara teror dalam memberantas terorisme.

Hasil diskusi bersama perwakilan SOLI secara kasat mata berdasarkan rekaman video yang ada menunjukkan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat dalam pemberantasan terorisme. Selanjutnya Din bersama SOLI mengimbau agar ada reformasi di tubuh Kepolisian dan berubah pendekatannya agar lebih kredibel dan profesional.

Polisi bisa mengajak masyarakat dalam pemberantasan terorisme yang telah menjadi musuh bersama. Dalam upaya pemberantasan terorisme harus ada perubahan pendekatan dari kepolisian agar tidak melakukan pelanggaran HAM. "Jangan memberantas terorisme dengan pendekatan teror juga," kata Din.

Din menyayangkan pihak Markas Besar Kepolisian RI membantah kebenaran video kekerasan dalam pemberantasan terorisme, karena masih banyak video lain sejenis. Ia berharap jangan ada adu opini sehingga terkesan menutupi kesalahan. "Yang terbaik, polisi segera mengakui kesalahan, dan mengubah pendekatan pemberantasan terorisme dengan tidak menggunakan cara teror," paparnya.

Editor :

Marcus Suprihadi

Dua Persen Masyarakat Indonesia Kurang Gizi Berat

Posted: 12 Mar 2013 10:53 AM PDT

Dua Persen Masyarakat Indonesia Kurang Gizi Berat

Penulis : Adi Sucipto | Selasa, 12 Maret 2013 | 17:53 WIB

LAMONGAN, KOMPAS.com — Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebutkan kondisi 2 persen masyarakat Indonesia kekurangan gizi berat dan 30 persen ukuran tinggi dan berat badannya kurang ideal. Kurang gizi ini bukan disebabkan tidak ada yang dimakan, tetapi lebih karena kurangnya pengetahuan akan gizi yang benar.

Hal itu diungkap Ali pada Selasa (12/3/2013) saat meresmikan Balai Pengobatan milik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Solokuro di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Ia secara simbolis menyerahkan lima peralatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PTM) Dasar. Ali juga menyampaikan hasil Riset Kesehatan Dasar mengungkapkan angka hipertensi di Indonesia mencapapi 40 persen. Artinya, setiap 10 orang, empat di antaranya berpotensi terkena hipertensi, 30-40 persen di antaranya berpotensi gagal ginjal.

"Jika hipertensi diketahui lebih awal bisa dilakukan perawatan sehingga terbebas dari risiko penyakit jantung, stroke dan gagal ginjal," katanya.

Ali memuji Lamongan yang menggratiskan pelayanan di ruangan kelas III untuk semua pasien yang mendahului program pemerintah pusat dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut dia hidup sehat itu lebih penting agar tidak gampang sakit. 

Masalah PKPI dan PBB Harus Diselesaikan Segera

Posted: 12 Mar 2013 10:47 AM PDT

Masalah PKPI dan PBB Harus Diselesaikan Segera

Penulis : Haris Firdaus | Selasa, 12 Maret 2013 | 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sengketa pemilu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Partai Bulan Bintang (PBB) harus segera diselesaikan. Bila tidak diselesaikan dalam waktu secepatnya, masalah itu dikhawatirkan bisa mengganggu tahapan pemilu selanjutnya.

Demikian dikatakan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Daniel Zuchron, dalam diskusi "Menguak Sengketa Pemilu: Di Balik Putusan PBB dan PKPI" di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (12/3/2013).

Menurut Daniel, KPU harus segera menjalankan putusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. Selain itu, KPU juga mesti segera melaksanakan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) yang menyatakan PBB lolos sebagai peserta pemilu.  

"Penyelesaian sengketa PKPI dan PBB sekarang ini akan berdampak pada penyelesaian sengketa pemilu berikutnya. Jadi, KPU seharusnya segera menjalankan dua putusan itu," tutur Daniel.

Menurut dia, apabila KPU menolak meloloskan PKPI dan PBB, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu ke depan akan terganggu. "Kalau keputusan Bawaslu dan PTTUN tidak dijalankan oleh KPU, hal itu tentu akan merusak konstruksi penyelesaian sengketa pemilu," ungkap Daniel.

Sementara itu, kuasa hukum PKPI Suhardi Somomoeljono menyatakan, pihaknya telah mengajukan gugatan ke PTTUN atas sikap KPU yang tidak mau menjalankan putusan Bawaslu. 

"Yang kami gugat adalah sikap KPU yang tidak mau menerbitkan surat keputusan baru yang mencantumkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014," katanya. Gugatan diajukan pada Jumat (8/3) dan sidang pertama perkara ini akan digelar Rabu (13/3/2013).

Ketua Bidang Hukum dan HAM PBB Panhar Makawi memaparkan, pihaknya berharap KPU segera menindaklanjuti putusan PTTUN yang meloloskan PBB. Sebagai penyelenggara pemilu, kata dia, KPU tidak akan menderita kerugian apa-apa bila PBB mengikuti Pemilu 2014 sehingga KPU tidak bisa mengajukan kasasi ke MA. 

"Kan tidak ada kerugian apapun bagi KPU kalau PBB menjadi peserta pemilu. Lalu kenapa putusan PTTUN tidak segera dijalankan?" ungkapnya.

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)