KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional


Politisi PKB Ali Mudhori Tutup Usia

Posted: 09 Aug 2013 08:55 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Mudhori meninggal dunia pada Jumat (10/8/2013) pukul 18.00. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di Jember, Jawa Timur.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Ali Machsan Musa mengatakan, dirinya menerima informasi duka rekan separtainya itu pada Jumat petang. Informasi tersebut ia terima melalui pesan singkat dari Fraksi PKB.

"Tadi saya terima SMS langsung dari fraksi, Pak Ali meninggal Jumat sore," kata Ali Maschan saat dihubungi Kompas.com.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PKB Imam Nacrowi mengatakan, mantan anggota DPR ini menderita penyakit jantung dan stroke.

"Doakan semoga almarhum husnul khotimah dan mendapat tempat termulia di sisi Allah. Kami sangat berduka dengan kepergiannya," kata Imam.

Senada dengan Imam, Ali Maschan menjelaskan, kabar meninggalnya mantan Calon Bupati Lumajang itu cukup mengejutkan. Pasalnya, sejauh yang ia dengar, Ali Mudhori masih dalam kondisi sehat.

Bila mengikuti kebiasaan di partainya, kata Ali Maschan, PKB selalu berbela sungkawa dengan menggelar tahlilan. Namun karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan para kader tengah berlebaran di kampung halaman masing-masing, ia belum mendapat informasi kapan tahlilan itu akan dilaksanakan.

"Ya, itulah umur, namanya dipanggil kan bisa kapan saja. Selanjutnya kita tunggu kabar dari fraksi" ujarnya.

Nama Ali Mudhori, bersama Fauzi (mantan anggota tim asistensi Menakertrans), Sindu Malik (mantan pegawai Kementerian Keuangan, pengusaha Iskandar Pasojo (Acos), dan Dhani Nawawi,  pernah disebut terkait dengan kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID).

Keempat orang itu disebut berperan dalam mengatur pemberian commitment fee dari pengusaha Dharnawati ke Kemennakertrans. Rekaman pembicaraan antara Fauzi dan Ali yang diputar di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu menyebut istilah "Pak Ketum".

Menurut Fauzi, "Pak Ketum" adalah kode untuk Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, yang juga Menakertrans. Namun, Fauzi mengatakan kalau nama Muhaimin itu hanya dicatutnya.

Editor : Hindra Liauw

Istana: Presiden ke Cipanas untuk Kerja, Bukan Libur

Posted: 09 Aug 2013 08:17 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (9/8/2013) malam ini bertolak menuju Istana Kepresidenan Cipanas, Bogor, Jawa Barat. Di sana, Presiden dikatakan berencana untuk bekerja.

"Presiden mengambil libur Lebaran untuk menyusun pidato kenegaraan. Presiden berada di Istana Cipanas hingga akhir pekan," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha ketika dihubungi Kompas.com, Jumat malam.

Pada tanggal 16 Agustus, Presiden dijadwalkan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI.

Selain bekerja, Presiden mengatakan meluangkan waktu untuk berlibur bersama keluarga pada akhir pekan di sana.

"Saya ingin sedikit rileks dengan keluarga sehingga tanggal 11 dan 12 Agustus rencananya saya ajak keluarga berlibur di Cipanas," kata Presiden dalam video wawancara khusus dengan Biro Pers Kepresidenan yang diunggah di akun YouTube Presiden.

Awalnya, dalam wawancara tersebut, Presiden mengaku lebih sibuk di setiap bulan Ramadhan dibanding hari biasa. Hari Sabtu dan Minggu terkadang digunakan untuk bekerja. Selain itu, dirinya memenuhi undangan buka puasa bersama dari berbagai kalangan dan melakukan Safari Ramadhan. Tahun ini, ia memilih berkeliling Jawa Timur.

"Biasanya keluarga malah kurang memiliki waktu untuk bersama saya di bulan suci Ramadhan ini. Namun, selalu ada (waktu bersama keluarga). Seingat saya ada dua kali saya bersama istri, anak, dan cucu berbuka puasa bersama dalam suasana lebih rileks," kata Presiden.

Dalam wawancara, Presiden menyampaikan Selamat Idul Fitri serta mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam. "Mari kita jadikan kemenangan Ramadhan ini sebagai momentum membangun hari esok yang lebih baik. Indonesia lebih maju, lebih aman, dan lebih sejahtera," pungkas Presiden.

Editor : Hindra Liauw

Angka Kecelakaan Arus Mudik Turun 23 Persen

Posted: 09 Aug 2013 06:51 AM PDT


KARAWANG, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengklaim angka kecelakaan lalu lintas pada dalam arus mudik Lebaran 2013 turun hingga 30 persen dibanding pada 2012 lalu. Penurunan angka kecelakaan itu salah satunya dipicu kesadaran pemudik dalam berlalu lintas.

"Kalau lihat dari laporan yang masih berjalan yang kami lakukan melalui pengumpulan data, baik jumlah kecelakaan lalu lintas maupum korban meninggal dunia menurun. Kurang lebih rata-rata sampai 23 persen," ujar Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pudji Hartanto saat meninjau kesiapan jalur balik di Tol Cikampek, Karawang, Jumat (9/8/2013).

Sedangkan jumlah korban meninggal dunia, katanya, turun hingga 30 persen. Dia mengatakan, penurunan angka kecelakaan dan korban tewas maupun luka itu disebabkan peningkatan kesadaran berlalu lintas para pemudik. Ia mengatakan, pihaknya memang sering melakukan sosialisasi kepada para pemudik.

"Sudah mulai tampak kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran yang menjadikan penyebabkan kecelakaan. Mereka mulai tertib, disiplin dan mau diarahkan oleh petugas di lapangan," tuturnya.

Sosialisasi, katanya, dilakukan juga meski perjalanan mudik dan balik telah berjalan. Menurutnya, sosialisasi berkendara yang aman dilakukan juga di beberapa titik perjalanan. Ia mengatakan, selain oleh kepolisian, penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas juga karena peran pemerintah memfasilitasi pemudik bersepeda motor.

"Dari Kementerian Perhubungan mengalihkan penggunaan sepeda motor untuk menggunakan angkutan truk, kapal laut dan kereta api," kata Pudji.

Editor : Hindra Liauw

Jalur Alternatif Kurang Petugas Kepolisian

Posted: 09 Aug 2013 06:26 AM PDT


KARAWANG, KOMPAS.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pudji Hartanto mengakui, di jalur alternatif jalur balik lebaran, jumlah anggota polisi lalu lintas belum maksimal. Namun, dipastikan di jalur utama, petugas siaga dalam jumlah memadai.

"Di jalur alternatif masih kekurangan petugas. Soal itu juga kami akui," ujar Kepala Korlantas Polri Pudji Hartanto di sela-sela pantauan kesiapan arus balik Lebaran di Tol Cikampek, Karawang, Jumat (9/8/2013).

Meski demikian, kata dia, hal itu tidak akan secara signifikan mengganggu arus lalu lintas. Korlantas Polri menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas dalam mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan pada arus balik Lebaran 2013.

Di antaranya adalah dengan menempatkan, beberapa anggota polisi lalu lintas di jalur balik setiap jarak 300 meter. "Salah satu rekayasanya adalah menempatkan petugas di setiap titik-titik yang akan kami gelar tiap 200 sampai 300 meter. Itu sangat membantu, agar masyarakat pemudik dalam menggunakan kendaraannya tidak melanggar aturan," ujar Pudji.

Selain itu, kata dia, Korlantas juga melakukan pengalihan arus lalu lintas. Beberapa titik yang akan dialihkan, katanya, antara lain, di persimpangan Jomin dan Cikampek, Jawa Barat.

"Penyebaran jumlah arus lalu lintas tidak tertumpuk di jalur utama atau Pantura (Pantai Utara)," lanjut Pudji.

Yang lain lagi, katanya, adalah rekayasa yang sama dengan arus mudik sebelum Lebaran. Dia mengatakan, beberapa jalur dari arah timur akan diperbesar dengan menggunakan traffic cone sebagai pembatas.

Editor : Hindra Liauw

JK: Pilih Patrialis, Presiden Tak Salah

Posted: 09 Aug 2013 06:02 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK berpendapat tidak ada prosedur yang dilanggar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menunjuk Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Menurut JK, penunjukan itu kewenangan Presiden.

"Presiden memilih Patrialis Akbar tentu kewenangan presiden. Memang begitu sistemnya," kata JK di kediamannya di Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2013).

JK mengatakan, tentu sudah ada prosedur di internal pemerintah sebelum menunjuk Patrialis sebagai hakim konstitusi. JK mengaku pernah memberi masukan ketika masih menjabat Wapres. Menurutnya, pemerintah tak wajib untuk mempublikasikan calonnya terlebih dahulu.

"Partisipasi publik kalau yang ditunjuk oleh DPR. Kalau yang ditunjuk MA (Mahkamah Agung), yah hanya lingkungan MA. Kalau pemerintah, yah yang ditunjuk pemerintah," kata JK.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang MK disebutkan proses pemilihan hakim konstitusi diserahkan kepada Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR. Masing-masing memilih tiga orang.

Ketika dimintai pendapat bagaimana kapasitas Patralis untuk menjadi hakim konstitusi, JK menilai Patrialis pantas berada di MK. "Patrialis kan doktor bidang hukum, mestinya punya profesionalisme. Dia dulu anggota DPR (Fraksi PAN), bekas menteri (Hukum dan HAM), mestinya punya cukup pengalaman. Apa yang kurang lagi kira-kira?" kata JK.

Sebelumnya, Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden nomor 87/P tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013 yang memberhentikan dengan hormat Achmad Sodiki dan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi. Presiden menganggat kembali Maria. Selain itu, diangkat juga Patrialis untuk menggantikan Achmad.

Presiden telah disomasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK terkait pengangkatan Patrialis. Presiden dianggap melanggar prosedur dengan tidak terlebih dulu mempublikasikan calon dari pemerintah. Presiden didesak membatalkan keputusannya. Jika tidak, mereka akan mengajukan gugatan ke PTUN.

Editor : Hindra Liauw

Paloh: Nasdem Paling Sedikit Dapat 100 Kursi DPR

Posted: 09 Aug 2013 05:57 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Nasdem tetap konsisten dengan target di pemilu legislatif 2014. Partai baru tersebut menargetkan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat setidaknya mencapai 100 kursi.

"Sedikit-dikitnya 100 kursi DPR. Itu target Nasdem untuk DPR, sedikit-dikitnya itu," kata Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh seusai bersilatuhrahmi dengan Jusuf Kalla alias JK di kediamanan JK di Jakarta, Jumat (9/8/2013).

Paloh mengatakan, perlu ada upaya luar biasa di internal partai untuk mencapai target itu dan bersaing dengan parpol lain yang lebih dulu ada. Jika mesin partai hanya menjalankan pekerjaan yang konvensional, kata dia, maka sulit mendapat hasil luar biasa. Apalagi pemilu 2014 sebentar lagi.

Langkah terdekat, kata Paloh, membuat infrastruktur partai sampai ke tingkat desa. Hal itu harus selesai dalam waktu dua bulan ke depan ini. Langkah lain, kata dia, bagaimana calon legislatif bisa menjual pemikiran-pemikiran partai ke masyarakat.

"Ketiga, tentu kita mengharapkan bagaimana semakin hari sosialisasi keberadaan partai ini di tengah-tengah masyarakat dengan bantuan media massa akan semakin memberikan alternatif pilihan masyarakat," kata Paloh.

"Masyarakat boleh memilih pilihan yang terbaik. Kalau masyarakat sudah merasa jenuh dengan partai-partai yang sudah ada dan eksis, maka partai baru yang akan menjadi harapan mereka," sambungnya.

Paloh menambahkan, jika Nasdem tidak bisa mencapai hasil Pileg di tiga besar, maka pihaknya tidak akan ikut dalam pengusungan capres atau cawapres. Tetap akan melihat dulu hasil pemilu legislatif, pungkasnya.

Editor : Hindra Liauw

Paloh Yakin Endriartono Tolak Konvensi Demokrat

Posted: 09 Aug 2013 04:02 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Endriartono Sutarto diminta ikut Konvensi Partai Demokrat untuk menjaring calon presiden di pemilu 2014. Bagaimana tanggapan Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh?

Paloh mengaku bahwa Endriartono belum mengungkapkan tawaran itu kepadanya. Hanya, jika pun benar, Paloh yakin mantan Panglima TNI itu akan menolaknya.

"Saya tidak melihat Pak Endriartono dengan sejumlah jam terbang, pengalaman, kepiawaian beliau, dan kedudukan beliau yang terhormat sekali di Partai Nasdem memutuskan ikut dalam konvensi,"kata Paloh seusai menghadiri Open House di kediaman Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (9/8/2013).

Paloh mengatakan, jika memang nantinya Endriartono memutuskan ikut konvensi Demokrat setelah dipikirkan dengan matang, dirinya akan mengizinkannya. Konsekuensinya, Endriartono harus keluar dari Nasdem.

"Nasdem sebagai partai baru sangat menghargai hak-hak pribadi dalam berpolitik. Siapa saja anak bangsa ini ingin melatih diri menjadi capres kita hormati itu," pungkas Paloh.

Editor : Hindra Liauw

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Silaturahim, Jero Wacik Jelaskan Konvensi ke JK

Posted: 09 Aug 2013 03:39 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik menghadiri acara Open House di hari ke dua Idul Fitri 1434 H di kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK di Jakarta, Jumat (9/8/2013). Apa saja yang dibicarakan Jero dengan JK? Apakah konvensi Demokrat dibicarakan?

JK membenarkan bahwa Jero menjelaskan mengenai rencana konvensi Demokrat untuk menjaring calon presiden 2014. "Sebagai pengurus teras Demokrat kan menjelaskan. Yah kita pahamlah maknanya," kata JK di sela-sela Open House.

JK mengaku sudah ada pembicaraan informal dengan pihak Demokrat sebelumnya agar dirinya bisa ikut konvensi. Hanya, JK mengaku belum menjawab lantaran belum tahu banyak mengenai konvensi itu.

"Kita ingin melihat sebenarnya arahnya apa konvensi itu. Kita kan belum tahu jelas. Tentu kita ingin melihat semua kondisi, syarat-syaratnya, siapa yang tanggung jawab, siapa yang memutuskan. Tapi sementara ini kita belum berpikir kearah situ lah. Kan masih awal ya," kata mantan Ketua Umum DPP Golkar itu.

Secara terpisah, Jero mengaku datang hanya ingin bersilatuhrahim dengan JK. Jero merasa berhutang budi lantaran JK salah satu orang yang mendorong dirinya menjadi menteri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga setuju.

Ketika ditanya apakah dirinya menanyakan sikap JK terkait konvensi, Jero mengatakan, hal itu pasti dibicarakan secara empat mata nantinya. Ia mengaku bahwa JK sudah ditawari ikut konvensi lantaran dianggap layak.

"Jauh-jauh hari sudah diundang. Beliau lagi berpikir," kata Jero.

Seperti diberitakan, JK ingin kembali maju di Pilpres 2014 . Hanya, belum tahu kendaraan politik mana yang akan dipakai. Pasalnya, Partai Golkar sudah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai capres.

Editor : Hindra Liauw

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

No comments:

Post a Comment