KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

10,3 Juta Warga Miskin Terancam Tak Dapat Layanan Kesehatan

Posted: 05 Aug 2013 11:34 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang, sebanyak 10,3 juta penduduk miskin di Indonesia dipastikan tak bakal mendapat layanan dan jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Hal itu disebabkan pemerintah hanya menyetujui jumlah penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesesehatan (Jamkes) untuk orang miskin dan tidak mampu sebesar 86,4 juta orang dengan nilai iuran Rp 19.225 per orang.

"Padahal, data orang miskin dari Tim Nasional Pendataan Penduduk untuk Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (TNP2K dan DJSN), jumlah PBI mencapai 96,7 juta orang," ujar Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) M Said Iqbal kepada harian Kompas, Senin (5/8/2013) di Jakarta.

Menurut dia, pada saat efektifnya UU SJSN justru terjadi ironisme.

"Sebab, pada saat itu, 10,3 juta orang miskin ini akan ditolak bila berobat ke rumah sakit. Ini berarti bahwa orang miskin dilarang sakit jika tidak ingin ditolak di rumah sakit," tambahnya.

Said menjelaskan, situasi ini akan berisiko terjadinya konflik di masyarakat karena tidak akan ada rakyat miskin yang mau dikategorikan masuk ke 10,3 juta orang yang ditolak masuk ke rumah sakit karena tidak mendapat Jamkes.

"Asal tahu saja, di UU SJSN dan BPJS, Jamkes diberikan untuk semua rakyat. Oleh karena itu, KAJS mendesak pemerintah pada tanggal 1 Januari mendatang harus membiayai Jamkes untuk seluruh orang miskin dan tidak mampu, termasuk buruh penerima upah minimum, yang jumlahnya ada 156 juta orang," paparnya.

Solusi agar warga miskin, termasuk buruh, mendapat layanan kesehatan, Said meminta iuran PBI diturunkan menjadi Rp 15.000 per orang sehingga dana PBI menjadi Rp 20,2 triliun bisa mencukupi, sebagaimana sudah disetujui Menteri Keuangan.

"Cara lain, integrasikan dana Jamkesda atau lewat APBD ke dana PBI (APBN). Dengan dua cara ini, seluruh warga miskin Indonesia, termasuk buruh dapat memperoleh Jamkes pada awal tahun depan," harapnya.

Editor : Ervan Hardoko

Organisasi Mahasiswa Kecam Keras Peledakan Vihara Ekayana

Posted: 05 Aug 2013 11:27 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah organisasi mahasiswa antara lain GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ), GMKI (Gerakan Mahasiwa Kristen Indonesia), KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia ), PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan Hikmahbudhi (Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia ) mengecam keras pelaku ledakan bom yang terjadi di Vihara Ekayana, Kebon Jeruk, Minggu (4/8/2013).

Seluruh organisasi mahasiswa ini menilai, aksi tersebut adalah sebuah provokasi untuk mengusik kerukunan umat beragama di Indonesia.

Ketua Umum Hikmahbudhi, Adi Kurniawan, mengatakan umat Buddha tidak akan terprovokasi untul melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu kedamaian bangsa dan negara.

"Walaupun tidak timbul korban, aksi ini memberikan dampak psikologis yang amat buruk bagi umat Buddha," kata Adi dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat GMNI, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2013).

Adi menambahkan, peristiwa ini justru membuat umat Buddha semakin proaktif dalam membangun kerja sama dengan pemeluk agama lain.

"Kita selalu harmonis, tidak ada pernah ada gesekan. Makanya kami bingung kenapa bisa ada bom," ucap Adi.

Lebih lanjut, Adi mengimbau agar umat Buddha tetap bersikap tenang, tetapi waspada.

"Tetap waspada, tidak perlu ada perlawanan, mari kita bangun komunikasi antara semua komponen bangsa," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KMHDI Made Bawayasa menyesalkan pemerintah yang dianggap gagal dalam memberikan keamanan untuk seluruh umat beragama di Indonesia.

"Yang melakukan perbuatan teror atas nama agama tidak bisa dimaafkan, dan sangat mencederai kebhinekaan kita sebagai bangsa Indonesia," ujar Made.

Menurut made, aparat harus mengusut tuntas ledakan bom di Vihara Ekayana dan mengimbau umat Buddha agar tidak terprovokasi.

Editor : Ervan Hardoko

Cegah Terorisme, Pemerintah Harus Aktif Selesaikan Konflik Myanmar

Posted: 05 Aug 2013 10:50 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia disarankan lebih berperan aktif untuk menyelesaikan konflik antaragama di Myanmar.

Hal itu juga untuk meredam kebencian kelompok radikal terhadap minoritas yang dapat berujung aksi terorisme.

"Indonesia yang kebijakan politiknya bebas aktif, ternyata pemerintahnya tidak cukup bersuara di ASEAN. Jadi Pemerintah Indonesia harus mulai bersikap lebih," kata pengamat masalah terorisme, Nurhuda Ismail, saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2013).

Nurhuda menduga, wihara yang adalah tempat beribadah umat Buddha dijadikan target peledakan tak lepas dari kondisi yang terjadi di Myanmar.

Dalam konflik sektarian di Myanmar, sebagian umat Buddha negeri itu merupakan kelompok yang membantai umat Muslim Rohingya.

"(Kelompok teror) terinspirasi dari internet, terutama dari YouTube yang membuat mereka ingin menyerang karena umat Islam di Myanmar dibantai umat Buddha," katanya.

Sebelumnya, saat mengunjungi Vihara Ekayana pada Senin pagi, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan Pemerintah Indonesia telah berupaya maksimal agar konflik antarwarga mayoritas Buddha dan etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar bisa dihentikan.

"Pemerintah Indonesia sudah berupaya sebatas tata kehidupan internasional dengan meminta Pemerintah Myanmar untuk memperhatikan betul konflik agama di sana. Saya yakin umat Buddha Indonesia telah melakukan hal yang sama," ucapnya.

Seperti telah diberitakan, dua paket berisi diduga bom yang ditaruh di Vihara Ekayana pada Minggu (5/8/2013) malam sekitar pukul 19.00 WIB, meledak di akhir prosesi kebaktian.

Di salah satu paket bungkusan bom terdapat secarik kertas yang berisi "Kami Menjawab Jeritan Rohingya".

Diduga, pelaku peledakan adalah kelompok radikal Indonesia yang ingin menunjukkan solidaritas mereka terhadap etnis Rohingya.

Editor : Ervan Hardoko

SBY \"Blusukan\" di Kampung Rambutan, Curi Perhatian Pemudik

Posted: 05 Aug 2013 10:17 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) "blusukan" ke terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, untuk melihat situasi mudik, Senin (5/8/2013).

Dalam kesempatan itu, Presiden meninjau beberapa titik lokasi di dalam area terminal.

Berdasarkan pantauan Kompas.com Presiden sempat mendengarkan paparan Kepala Terminal Kampung Rambutan Dwi Basuki mengenai situasi dan keadaan terminal saat ini.

Presiden menanyakan beberapa hal seperti masalah situasi keamanan sampai dengan pemeriksaan sopir bus di terminal tersebut.

"Ada Pak, juga untuk tes urine ditemukan tiga pengemudi yang ditemukan psikotropika dan kami rekomendasikan untuk tidak melakukan perjalanan," papar Dwi menjawab pertanyaan.

Dwi juga menjelaskan mengenai pengamanan yang melibatkan kepolisian di teminal. Selain itu, Dwi memaparkan rencana perbaikan dan upaya peningkatan pelayanan di terminal kepada Presiden.

Setelah itu, Dwi meminta Presiden memantau langsung keadaan terminal tersebut.

Presiden kemudian "blusukan" di bagian dalam terminal.  Lokasi pertama yang dikunjungi SBY, yakni di posko kesehatan di dalam terminal.

Keberadaan orang nomor satu di Indonesia itu mencuri perhatian pemudik yang menyebabkan mereka berkerumun untuk menyaksikan kedatangan Presiden.

Beberapa kali warga sempat bersalaman dengan Presiden dan mengangkat handphone mereka untuk mengambil gambar SBY.

Setelah itu, Presiden masuk ke dalam sebuah bus kelas eksekutif jurusan Jakarta-Tasikmalaya.

Di dalam bus, Presiden menyapa beberapa penumpang. Setelah meninjau kondisi bus sekitar lima menit, Presiden kemudian menuju ke tempat lokasi pemeriksaan tes kesehatan dan kelaikan kendaraan.

SBY juga sempat meninjau ruang tunggu di dalam terminal. Sesekali, warga —terutama para ibu— menerobos barisan Paspampres dan menyalami langsung Presiden.

Di ruang tunggu, Presiden kemudian menengok loket penjualan tiket bus yang adalah lokasi terakhir "blusukan" di terminal itu.

Editor : Ervan Hardoko

Mabes Polri Masih Selidiki Bahan Pembuat Bom Wihara

Posted: 05 Aug 2013 09:55 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Mabes Polri meyakini bom yang meledak di Vihara Ekayana, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (4/8/2013) sekitar pukul 19.01 WIB, merupakan bom rakitan.

Polri hingga kini masih menyelidiki jenis bahan peledak dan keterangan saksi, untuk mengungkap pelaku aksi peledakan dua buah bom tersebut.

"Ini memang bom rakitan. Pelaku sedang kita kejar, melalui penyelidikan di tempat kejadian, penyelidikan tentang bom, dan rangkaian bahan peledaknya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, saat dijumpai di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin (5/8/2013).

Selain itu, Boy mengatakan, penyelidikan untuk mengungkap pelaku juga dilakukan dengan memeriksakan saksi-saksi kejadian.

Terkait "pesan" pelaku yang tertangkap CCTV bertuliskan "Kami Menjawab Jeritan Rohingya", Polri belum bisa mengungkap identitas pelaku peletak dua bom tersebut atau dari jaringan teror mana pelaku tersebut berasal.

Namun, Boy mengatakan pelaku peledakan berjumlah lebih dari satu orang. "Yang jelas pelakunya lebih dari satu," ujar Boy.

Meski aktivitas pelaku yang menyusup ke wihara tertangkap CCTV, Boy belum bisa memastikan polisi bisa dengan cepat menangkap tersangka pelaku.

Menurutnya, pelaku kemungkinan besar berpindah lokasi setelah melakukan aksinya.

"Pelakunya ini manusia, dia bergerak ke mana-mana. Nah, itu dia, pergerakan ke mana-mana ini yang lagi dipikirkan," ujar Boy.

Sebelumnya, satu paket bom diletakkan pelaku di pintu masuk wihara dan satu lagi di belakang patung Buddha Maitreya.

Dari kedua paket tersebut, hanya satu yang meledak, yaitu bom yang diletakkan di pintu masuk.

Sementara yang terletak di belakang patung tidak meledak dan hanya mengeluarkan asap.

Ledakan bom berdaya ledak rendah itu menyebabkan tiga orang yang berada di lokasi mengalami luka ringan.

Editor : Ervan Hardoko

Hikmahbudhi: Menag Terlalu Cepat Menyimpulkan

Posted: 05 Aug 2013 09:36 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) menilai pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait ledakan yang terjadi di Vihara Ekayana, Jakarta Barat, sangat kontroversial.

Menurut Ketua Hikmahbudhi, Adi Kurniawan, terlalu dini jika menteri agama menyimpulkan ledakan di Vihara Ekayana terkait kasus Rohingnya Myanmar.

"Pertanyaan Bapak Menteri sangat kontroversial, karena menurutnya (Suryadharma Ali) di dalam serpihan (sisa ledakan) tertulis pernyataan balas dendam dari sekelompok orang, dan terlalu cepat untuk menyimpulkan," kata Adi seusai jumpa pers, di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Jakarta Pusat, Senin (5/8/2013).

Lebih lanjut Adi mengimbau agar umat Buddha Indonesia tidak terpancing insiden ini dan tetap menjaga ketenangan.

"Umat Buddha diharapkan terus mengevaluasi, mencari persoalan di mana letak masalahnya dan jangan sampai terpancing," ucap Adi.

Menurut Adi, ajaran Buddha tidak mengenal kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ajaran Buddha justru menganjurkan kejahatan dibalas dengan kebaikan.

"Jika melakukan perlawanan frontal, bisa memperkeruh suasana. Maka kami mengimbau umat Buddha jangan sampai terprovokasi," tambah Adi.

Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Parlindungan Simarmata menyatakan sependapat bahwa ledakan di Vihara Ekayana bukan merupakan bentuk balas dendam atas masalah etnis Rohingya di Myanmar.

"Ini cuma provokasi, saya menyesalkan perkataan menteri agama. Jika polisi yang menyampaikan itu wajar, tetapi kali ini menteri agama yang mengatakan, itu bisa menjadi hal yang tidak lazim," kata Parlindungan.

Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali dalam keterangan pers, Senin (5/8/2013) mengatakan terdapat hubungan antara ledakan di Vihara Ekayana dan konflik di Myanmar.

Dalam bom itu, kata Suryadharma, terdapat kertas bertuliskan "Kami Menjawab Jeritan Rohingnya".

Editor : Ervan Hardoko

MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Jalur Pantura ke KPK

Posted: 05 Aug 2013 09:26 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Anti-Korupsi Insonesia (MAKI) melaporkan kasus dugaan korupsi proyek perbaikan jalur Pantura ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Proyek perbaikan jalur Pantura itu ditengarai menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 triliun tiap tahunnya.

"Ya, kami memang telah melaporkan ke KPK dugaan korupsi perbaikan jalan abadi di Pantura. Perbaikan proyek jalan itu mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun tiap tahunnya dengan jarak 1.400 km," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Senin (5/8/2013).

Boyamin menambahkan, berdasarkan hasil investigasi, ditemukan modus dugaan korupsi dengan menurunkan kualitas material yang digunakan untuk perbaikan jalan.

Penurunan kualitas itu diduga kuat sengaja dilakukan sehingga dalam waktu singkat jalan tersebut telah rusak kembali.

"Mereka sebenarnya sengaja tutup mata dengan membiarkan kualitas jalan atau jembatan itu jelek. Disengaja agar cepat rusak," kata Boyamin.

Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Boyamin melanjutkan, MAKI menyerahkan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen tender, dokumen lelang, seperti surat pemesanan aspal dan pemesanan beton.

MAKI juga menyiapkan dua saksi yang bersedia memberi keterangan kepada KPK.

"Selain laporan, saya lampirkan beberapa orang yang bisa jadi saksi kunci. Saya berikan alamat dan nomor handphone-nya. Saksi-saksi tersebut siap dipanggil KPK kapan pun. Saya masih merahasiakan nama saksi tersebut karena saya khawatir saksi akan dilobi pihak PU," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, KPK akan mengusut dugaan korupsi perbaikan jalur Pantura jika audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai.

Di tempat terpisah, Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, pihaknya tengah melakukan audit terkait proyek jalur Pantura.

Saat ini, kata dia, pengumpulan data dan pemetaan jalan sedang dilakukan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan perlunya pembangunan jalan karena setiap meter dari jalan nasional memerlukan penanganan setiap tahunnya.

Setiap tahun dilakukan pemeliharaan rutin, termasuk rekonstruksi dan penambalan lubang.

Editor : Ervan Hardoko

Partai Demokrat Merasa Tersandera Kasus Hambalang

Posted: 05 Aug 2013 09:12 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengakui penanganan kasus korupsi proyek Hambalang yang menjerat sejumlah politisi partai itu berjalan lamban.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf bahkan menyatakan kasus tersebut telah menyandera partainya berbulan-bulan.

"Iya (berlarut-larut). Kami tidak tahu ada apa sebenarnya. Kan sudah diumumkan, sudah ada yang jadi tersangka tapi nggak diproses. Kasihan mereka yang jadi tersangka tapi tak segera menjalani proses hukum," ucap Nurhayati seusai acara buka puasa bersama di Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2013).

Dia menambahkan, selain membawa dampak buruk bagi para tersangka, Partai Demokrat secara tidak langsung juga terkena imbasnya.

"Partai Demokrat tidak pernah merasa diuntungkan dengan berlarutnya kasus Hambalang. Demokrat ingin kasus ini segera diselesaikan agar tidak tersandera. Apalagi ini menjelang pemilu, sangat sensitif bagi kami," tambah Nurhayati.

Saat ini kelanjutan proses penyelidikan kasus korupsi Hambalang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil audit  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK sebelumnya telah menyerahkan audit Hambalang tahap I kepada DPR dan KPK.

Dalam audit sampai 30 Oktober 2012 itu, BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara mencapai Rp 243,66 miliar.

Dalam tahap II, audit difokuskan pada penyusunan anggaran proyek Hambalang antara DPR dan pemerintah, juga dimasukkan soal aliran dana.

Belum diketahui berapa total besaran kerugian negara dalam proyek Hambalang.

Lamanya audit tahap dua ini membuat KPK mengaku terkendala dalam penahanan tersangka kasus Hambalang, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Editor : Ervan Hardoko
at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)