KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Demokrat Akui Konvensi Mampu Dongkrak Elektabilitas

Posted: 11 Aug 2013 11:02 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat (PD) mengakui, penyelenggaraan Konvensi Calon Presiden (Capres) PD mampu meningkatkan elektabilitas partai itu.

Sekretaris Majelis Tinggi PD Jero Wacik berharap, konvensi PD dapat menggenjot perolehan suara partai pada pemilihan anggota legislatif (pileg) April 2014 mendatang.

"Bahwa konvensi akan berimbas pada elektabilitas, ya. karena itu kan sinergi. Karena, kalau PD mendapat suara kecil pada pileg, maka capres-capres ini bagaimana mengusungnya? Kan berat," kata Jero usai pengumuman Konvensi Capres PD, Minggu (11/8/2013) di Jakarta.

Ia mengakui, sulit bagi partainya untuk dapat mengusung capres sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain jika perolehan suara PD pada pileg hanya di bawah 10 persen.

"Tapi kalau kami bisa dapat suara 18 persen  misalnya, mudah kami menusungnya. Ada sinergi capres-capres yang ikut konvensi dengan elektabilitas partai," lanjut politisi yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Tapi, dia menampik tuduhan bahwa konvensi capres bertujuan untuk mendongkrak elektabilitas dan perolehan suara partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Dia berdalih, tujuan utama konvensi adalah mencari pengganti SBY yang dapat dijagokan partainya untuk menjadi capres. Pasalnya, kata dia, SBY tidak dapat lagi maju menjadi capres pada Pemilu 2014 mendatang.

"Kami mencari capres melalui konvensi, rakyat diajak (menentukan) mana capres yang paling disukai, dianggap rakyat boleh menggantikan SBY," pungkas Jero.

Dia menuturkan, kalau pun publik menilai, PD sudah punya putra mahkota yang siap menggantikan SBY, nama itu tetap harus diuji dipublik. Ia mengatakan, pihaknya hanya akan mengajukan capres yang disukai rakyat.

Artinya, lanjut dia, kandidat tersevut harus yang berkualitas dan diinginkan rakyat. PD telah membentuk Komite Konvensi yang terdiri dari 17 orang.

Komite terdiri dari 10 tokoh di luar PD dan tujuh orang kader PD. Komite inilah yang akan menjadi panitia proses dan penyelenggaraan konvensi yang akan berjalan mulai September 2013 hingga April 2014 mendatang. Nama capres dari PD akan diumumkan pada Mei 2014 usai pemilihan anggota legislatif. (Deytri Robekka Aritonang)

Editor : BNJ

PD Umumkan 17 Anggota Komite Konvensi

Posted: 11 Aug 2013 07:41 AM PDT

Ketua Dewan Pembina Dewan Pembina Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, mengadakan jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/7/2011). Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, prihatin dengan situasi politik di Tanah Air belakangan ini. Kompetisi politik diwarnai dengan dengan politik politik pecah belah atau devide et impera yang pernah dijalankan pemerintah kolonial zaman dulu. | KOMPAS/ALIF ICHWAN


JAKARTA, KOMPAS.com- Jero Wacik selaku Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Minggu (11/8), mengumumkan nama para anggota Komite Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat.

"Keputusan komite sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Komite Konvensi Calon Presiden terdiri dari 17 orang, " kata Jero Wacik saat pengumuman Komite Konvensi Partai Demokrat, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (11/08/2013).

Jero menuturkan, 17 orang diantaranya berasal dari 7 orang kader Partai Demokrat dan 10 orang dari eksternal Partai. "Ketua Komite Konvensi, Muhammad Maftuh Basyuni (mantan Menteri Agama ), Taufiequrachman Ruki (mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan ) sebagai Wakil Ketua Komite , Suadi Marasabessy (anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ) sebagai Sekretaris Komite dan A. P Andi Timo Pangerang (Wakil Ketua Komisi XI Partai Demokrat) sebagai Bendahara Komite ," ungkap Jero.

Adapun anggotanya, kata Jero Wacik terdiri dari, Soegeng Sarjadi (pengusaha ) Margiono (Ketua PWI), TP Rachmat (pengusaha ), Efendy Gazali (pengamat Komunikasi Politik), Christianto Wibisono (ekonom ), Indrawaty Sukadis (anggota komisi IX Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin (Ketua DPP Partai Demokrat ), Hinca Panjaitan (anggota Sekretaris Bidang Komunikasi Publik dan Informasi DPP partai Demokrat), Wisnu Wardhana (pengusaha ), Putu Suasta (Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat), Humprey R Djemat (pengacara), Charis Rully dan Vera Febyanthi (anggota DPR Partai Demokrat).

"Komite Konvensi diberikan tugas oleh Partai Demokrat untuk menyelenggarakan Konvensi Partai Demokrat untuk menetapkan dan mengusulkan Calon Presiden 2013 yang akan disusung Partai Demokrat sesuai Ketentuan Konvensi," kata Jero.

Jero mengungkapkan, pelaksanaan Konvensi sesuai Angaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). "Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Konvensi wajib berpegang teguh pada AD/ART serta peraturan Tata Tertib Majelis Tinggi Partai Demokrat, " imbuh Jero.

Tidak hanya itu, Majelis Tinggi Partai Demokrat dalam surat keputusannya menjelaskan struktur organisasi dan kewajiban anggota konvensi yang ditetapkan oleh Ketua Komite Kovensi dengan mempertimbangkan saran dari anggota konvensi setelah capres ditetapkan.

Editor : Egidius Patnistik

Belum Ada Perempuan dalam Bakal Peserta Konvensi Demokrat

Posted: 11 Aug 2013 07:31 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrat (PD) malamar setidaknya 11 orang untuk bersedia menjadi peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) PD. Sayangnya, di antara 11 nama itu, tidak ada seorang pun perempuan.

"Belum ada (kandidat capres perempuan). Lagi dicari perempuan," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik usai pengumuman Konvensi Calon Presiden PD, Minggu (11/8/2013) di Jakarta. Jero mengungkapkan, pihaknya belum pada tahap penetapan peserta konvensi. Karena itu, katanya, peluang kandidat perempuan untuk ikut konvensi itu masih terbuka.

Hal yang sama juga diungkapkan, Ketua Umum Harian Partai Demokrat Syarif Hasan. Dia mengatakan, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu masih mencari tokoh perempuan untuk diikutkan dalam proses dan penyelenggaraan konvensi.

PD aktif melamar beberapa orang untuk ikut bertarung dalam konvensi. Nama-nama yang dipastikan menjadi peserta konvensi akan diumumkan Komite Konvensi Capres PD pada akhir Agustus mendatang.

PD telah membentuk Komite Konvensi yang terdiri dari 17 orang. Komite terdiri dari 10 tokoh di luar PD dan tujuh orang kader PD. Komite inilah yang akan menjadi panitia proses dan penyelenggaraan konvensi yang akan berjalan mulai September 2013 hingga April 2014 mendatang. Nama capres dari PD akan diumumkan pada Mei 2014 usai pemilihan anggota legislatif.

Editor : Egidius Patnistik

Demokrat Lamar 11 Orang untuk Ikut Konvensi

Posted: 11 Aug 2013 07:25 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrat (PD) aktif melamar beberapa orang untuk ikut bertarung dalam Konvensi Calon Presiden (Capres) PD. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan, ada 11 nama yang sudah dilamar PD dan menyatakan setuju untuk ikut konvensi.

"Ada lebih dari 10 orang, 11 lah orang yang kami tawarkan ikut konvensi. Saya yang menghubungi. Beliau-beliau sudah menyatakan serius untuk ikut (konvensi)," kata Jero usai pengumuman Konvensi Calon Presiden PD, Minggu (11/8/2013) di Jakarta.

Dia mengatakan, jumlah itu masih akan bertambah lagi. Namun, dia enggan menyebutkan siapa saja nama-nama yang dilamar pihaknya. Yang pasti, katanya, semua nama yang menjadi peserta konvensi akan diumumkan akhir Agustus mendatang.

"Nanti komitenya akan hubungi mereka lebih detil, akan ada pembicaraan lebih lanjut. Kalau sudah okay (sepakat), tanda tangan (kesepakatan)," jelas Jero.

Ia mengungkapkan, pihaknya tidak membatasi jumlah peserta konvensi. Namun, katanya, jumlahnya tidak akan terlalu banyak yang justru akan membingungkan publik. Menurutnya, peserta konvensi akan berkisar sekitar 10 orang. "Tidak ada batasan jumlah. Tapi kami juga tidak membayangkan banyak-banyak, nanti pusing rakyatnya memilih," katanya.

Dari beberapa nama yang dilamar, menurut Jero, ada juga kader partai lain. "Ada (kandidat dari partai lain). Makanya belum boleh disebut dulu (namanya), karena itu diatur dalam kode etik konvensi," lanjut dia.

Editor : Egidius Patnistik

Demokrat Lamar Kader Partai Lain untuk Ikut Konvensi

Posted: 11 Aug 2013 06:47 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrat (PD) ternyata melamar kader partai lain untuk ikut dalam perhelatan konvensi calon presiden (capres) dari PD. Jika ada kader partai lain yang serius ikut konvensi capres PD, orang itu diminta cuti dari aktivitas partai asalnya.

"Ada (kandidat dari partai lain). Makanya belum boleh disebut dulu (namanya), karena itu diatur dalam kode etik konvensi," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik usai pengumuman Konvensi Calon Presiden PD, Minggu (11/8/2013) di Jakarta.

Dia menyebutkan, ada 11 orang kandidat capres yang dihubungi PD untuk ikut konvensi. Ia mengklaim, kesebelas orang tersebut telah menyatakan kesediannya untuk ikut dalam konvensi partainya. Ia mengaku, dirinyalah yang menghubungi sebelas kandidat tersebut. "Ada lebih dari 10 orang, 11 lah orang yang kami tawarkan ikut konvensi. Saya yang menghubungi," katanya.

Tetapi, dia enggan menyebutkan nama-nama yang sudah dilamar partainya. Jero mengatakan, PD melalui Komite Konvensi Capres PD akan mengumumkan nama peserta konvensi akhir Agustus mendatang. "Nanti lah, akhir Agustus," kata Jero yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumebr Daya Mineral itu.

Jero mengatakan, konvensi itu digelar lantaran, Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat lagi diusung sebagai capres. Karena itu, lanjutnya, pihaknya harus menyaring capres yang berkualitas dan disukai rakyat. Ia mengatakan, penyaringan dilakukan melaui konvensi.

Hal berbeda diungkapkan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Suaidi Marasabessy. Menurutnya, hingga saat ini belum ada anggota partai lain yang dilamar untuk ikut dalam konvensi capres PD. Namun, katanya, sudah ada beberapa pembahasan tidak resmi soal keikutsertaan kader partai lain dalam penyelenggaraan itu.

"Secara eksplisit belum, implisitnya sudah," ujar Suaidi yang didaulat menjadi Sekretaris Komite Konvensi Capres PD. Tetapi, dia menegaskan, jika ada kader partai lain terutama fungsionaris partai yang ingin ikut meramaikan perhelatan demokrasi di partainya, yang bersangkutan harus berhenti sementara dari partai lamanya.

"Kalau dia fungsionaris partai lain, harus berhenti. Pada saat diumumkan (ikut konvensi) akan ada konsekuensi itu, nanti kalau sudah tidak (terlibat konvensi), boleh aktif kembali di partainya," katanya.

Editor : Egidius Patnistik

DPR Harus Pertanyakan Alasan Presiden Angkat Patrialis

Posted: 11 Aug 2013 04:17 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.COM - DPR diminta untuk ikut bertanggung jawab atas pengangkatan mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menjadi hakim konstitus pada Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, DPR harus memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mempertanyakan keputusannya itu.

"DPR harus bertindak, kondisinya ini kan ada kita anggap sebagai pelanggaran undang-undang (UU) oleh Presiden. Panggil Presiden pertanyakan soal keputusannya itu," kata Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (11/8/2013).

Dia mengatakan, DPR dalam sistem kenegaraan juga menduduki posisi pengawas pemerintahan. Pelaksanaan UU, menurutnya harus ada dalam kontrol DPR. Karena itu, tegasnya, jika ada pelanggaran terhadap UU, DPR harus mempertanyakannya kepada pemerintah dan pihak terkait.

"Kalau ada kesalahan dalam pelaksanaan UU, harus ditindaklanjuti dengan serius," kata Bahrain.

Ia menuturkan, penunjukan Patrialis menjadi hakim MK telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 MK. Menurutnya, proses penunjukan itu tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan publik. "Keikutsertaan publik kan harus ada. Kalau itu tidak berjalan, maka ada pelanggaran UU," kata Bahrain.

Dia mengatakan, langkah DPR mempertanyakan kebijakan presiden itu dapat berujung pada impeachment atau pemakzulan Presiden. "Ya ujung-ujungnya bisa impeachment, kalau tidak bisa diberi jawaban yang berdasar," tukasnya.

Ia menilai, penunjukan Patrialis sebagai hakim konstitusi it sarat muatan politik. SBY, menurutnya, punya kepentingan untuk menyelamatkan partainya pada Pemilu 2014 nanti. "Asumsi kami ini untuk kepentingan 2014, karena proses pengesahan, pengujian, impeachment, itu bermuara di MK. Kalau tidak dikawal dapat berpengaruh pada penegakan konstitusi," katanya.
Ia menyampaikan, sejauh ini, MK termasuk lembaga yang masih bersih dibandingkan lembaga negara lain. Namun, katanya, penunjukan Patrialis dengan tidak berdasar prosedur, mencederai kebersihan MK.

"Kalau ada begini (penunjukan Patrialis sebagai hakim konstitusi) sulit untuk percaya lagi MK masih bersih. Pada segi formal saja sudah salah. Tidak perlu kita bahas lagi materilnya," pungkas Bahrain.

Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013 yang memberhentikan dengan hormat Achmad Sodiki dan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi. Presiden lalu mengangkat kembali Maria. Selain itu, diangkat juga Patrialis untuk menggantikan Achmad. Dalam Pasal 18 UU MK diatur bahwa hakim konstitusi diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden masing-masing tiga orang.

Editor : Egidius Patnistik

Presiden Jilat Ludah Sendiri dengan Angkat Patrialis Jadi Hakim MK

Posted: 11 Aug 2013 03:39 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap menjilat ludahnya sendiri dengan mengangkat mantan Menteri Hukum dan HAM (Menhuk dan HAM) Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Presiden pernah mengevaluasi dan mengganti Patrialis sebagai menteri. Hal itu berarti Patrialis pernah gagal menjalankan tugasnya. Koordinator Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menegaskan hal itu di Kantor Indonesia Corruption Watch di Jakarta, Minggu (11/8/2013).

"Logikanya kalau SBY sudah mengganti Patrialis artinya sudah talak 3 (putus hubungan) antara Presiden dan Patrialis. Sekarang Patrialis diangkat lagi jadi hakim konstitusi. Ini seperti membiarkan Presiden menjilat ludah sendiri," kata Haris.

Ia mengingatkan beberapa kegagalan Patrialis ketika menjabat sebagai Menhuk dan HAM. Di antaranya, kata dia, pemberian remisi hingga empat kali kepada terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Polycarpus.

Menurutnya, beberapa kebijakan Patrialis tidak sensitif terhadap HAM. Hal itu, menurut Haris, termasuk pengakuan Patrialis hanya pada enam agama di Indonesia. "Patrialis adalah orang yang cenderung anti-keberagaman keberagamaan. Dia tidak mengakui WNI (warga negara Indonesia) lain yang menganut agama di luar enam agama itu," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan, jika Patrialis menjadi hakim konstitusi, maka putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan HAM tidak akan memihak pada penegakan HAM.

Dia menduga, ada kesepakatan politik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan menunjuk Patrialis yang merupakan politisi PAN sebagai hakim konstitusi. Namun jika memang demikian, maka seharusnya PAN menurut Haris dapat menunjuk kadernya yang lain, yang lebih kompeten dan berintegritas, untuk diajukan kepada Presiden untuk dijadikan hakim konstitusi. "Etika politik PAN saya pertanyakan. Semestinya PAN mengajukan kader lain," ujar Haris.

Untuk itu, dia meminta Presiden membatalkan keputusan yang telah dikeluarkannya terkait pengangkatan Patrialis.

Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013, yang memberhentikan dengan hormat Achmad Sodiki dan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi. Presiden lalu mengangkat kembali Maria. Selain itu, diangkat juga Patrialis untuk menggantikan Achmad. Dalam Pasal 18 Undang-Undang MK diatur bahwa hakim konstitusi diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, masing-masing tiga orang.

Editor : Egidius Patnistik

471 Pemudik Tewas dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Posted: 11 Aug 2013 03:09 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 2.095 kecelakaan terjadi sejak H-7 hingga H+2 Lebaran 2013. Sebanyak 471 orang meninggal dunia, 747 orang luka berat, dan 2.688 orang luka ringan dalam insiden-insiden tersebut.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto, Minggu (11/8/2013), mengatakan, kecelakaan-kecelakaan itu melibatkan 3.621 kendaraan, dengan rincian 2.517 sepeda motor, 588 mobil, 270 mobil barang, 140 bus, 94 kendaraan tak bermotor, dan 12 kendaraan khusus.

"Sepeda motor masih menduduki peringkat pertama kecelakaan dalam arus mudik dan arus balik," kata Agus.

Agus juga menjelaskan, kecelakaan terjadi antara lain karena mengantuk (447 kasus), tak menjaga jarak aman (259), melanggar batas kecepatan (216), melanggar rambu lalu lintas (66), dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol (46 kasus).

Editor : Tjatur Wiharyo
at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)