KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Ical: 2013 Tahun Manuver Politik

Posted: 05 Mar 2013 04:12 PM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie meminta agar semua kader Partai Golkar tetap menjaga komitmen mengangkat kesejahteraan rakyat. Komitmen itu disebut Ical harus dipertebal, mengingat tahun 2013 ini adalah tahun politik yang penuh manuver politik.

"Situasi Tanah Air di awal 2013 agaknya meruncing, penuh manuver-manuver politik, masalah hukum. Begitu banyak pihak yang menuduh pihak yang lain," ujar Ical dalam puncak perayaan HUT Fraksi Golkar ke-45 di Balai Kartini, Selasa (5/3/2013). Permasalahan hukum, sebut dia, dicampuradukkan dengan masalah politik dan kekuasaan.

"Kata-kata menjadi tanpa makna, dan konsep keadilan diterima jika hanya menguntungkan dirinya sendiri," kecam Ical. Calon presiden dari Partai Golkar ini mengimbau kepada ribuan kader Partai Golkar yang hadir agar bisa berdiri di baris terdepan dalam kehidupan politik.

Ical meminta para kader mencontohkan gaya politik yang benar, yang terfokus pada kesejahteraan masyarakat. "Kepada semua eleman bangsa, jika ada masalah hukum, selesaikan dengan kaidah hukum yang adil dan berbudaya. Bagi mereka yang tersangkut di dalamnya, marilah kita semua junjung tinggi proses hukum yang benar tanpa mencampuradukkan publisitas kepentingan kekuasaan," ucap Ical.

Perhelatan puncak perayaan HUT ke-45 Fraksi Partai Golkar dihadiri oleh sejumlah politisi senior Partai Golkar. Mereka antara lain BJ Habibie, Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Agung Laksono, Sharif Tjijip Sutardjo, Fadel Muhammad, Andi Matalata, dan Theo L Sambuaga.

Hadir pula sejumlah pimpinan fraksi partai lain, yakni Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Puan Maharani, dan Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin. Sekretaris Setgab Syarifudin Hasan juga turut hadir dalam acara ini.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Hapus Feodalisme akibat Politik Kekerabatan

Posted: 05 Mar 2013 03:20 PM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan kekerabatan dalam pencalonan kepala daerah, diperlukan untuk menjaga semangat reformasi. Apalagi, saat ini feodalisme tumbuh di balik prosedur pilkada langsung.

Hal ini terbukti dengan semakin banyak dinasti politik. Pemerintah mengidentifikasi, sudah ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik lokal.

"Pemerintah mendukung, kalau DPR sepakat bahwa larangan kekerabatan dalam pilkada diperluas dalam satu provinsi. Faktanya, hal seperti itu terjadi di banyak daerah," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, Selasa (5/3/2013) di Jakarta.

Sebagian politik dinasti tampak pada suksesi langsung. Suami, istri, anak, ayah, kakak, saudara ipar, diajukan menggantikan kepala daerah petahana. Namun, banyak pula suksesi yang tidak langsung di daerah itu juga, tetapi di daerah lain dalam satu provinsi.

Salah satu yang paling menonjol adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Dia adalah kakak kandung Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, kakak tiri Wali Kota Serang Tb Haerul Jaman, kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan anak tiri Wakil Bupati Pandeglang Heryani.

Ichsan Yasin Limpo yang kini Bupati Gowa adalah adik Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Di Sulawesi Utara, ada Wakil Bupati Minahasa Ivan SJ Sarundajang yang putra Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang.

Wali Kota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap adalah anak Bupati Padang Lawas Bachrum Harahap.

Kendati sudah tidak menjabat Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, putranya Zumi Zola kini Bupati Tanjung Jabung Timur.

Sebagian besar kandidat yang kerabat petahana terpilih kembali. Namun, setidaknya 17 calon yang kerabat petahana kalah. Adapun dari 57 nama tersebut, enam kandidat masih bertarung dalam pilkada.

Kekerabatan, lanjut Djohermansyah, jelas ada pengaruhnya pada keterpilihan. Petahana diuntungkan dengan akses pada birokrasi, program, maupun anggaran daerah. Namun, politik kekerabatan ini menunjukkan akar feodalisme dan tradisi monarki di Indonesia belum sepenuhnya berubah.

Bukan meritokrasi yang melandasi pilkada, melainkan nepotisme dan kolusi. Akibatnya, ada pertentangan dengan semangat reformasi yang diusung para mahasiswa pada 1998.

Karena itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pun menyetujui usulan DPR bahwa larangan politik dinasti diperluas.

"Kalau DPR sepakat, pemerintah setuju saja. Tapi, ini hanya untuk lingkup setiap provinsi. Kalau lingkup nasional, diatur dalam perundangan lain," tuturnya.

Untuk mengakomodir usulan DPR ini, tambah Djohermansyah, pemerintah siap mereformulasi ketentuan pada Rancangan Undang-Undang Pilkada yang sedang dibahas di DPR.

Ditambahkan, larangan ini tidak akan melanggar hak azasi orang perorang untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Sebab, bila dihadapkan pada hak azasi orang banyak, larangan ini membuka akses lebih luas untuk semua orang bertarung sebagai calon kepala daerah. Politik dinasti justru mengesankan akses kekuasaan hanya ada pada segelintir kalangan.

Golkar Harapkan Transisi Kekuasaan Konstitusional

Posted: 05 Mar 2013 03:06 PM PST

JAKARTA, KOMPAS.com  - Partai Golkar mengharapkan transisi kekuasaan yang konstitusional. Kendati bersikap kritis, Partai Golkar menyebut dirinya sahabat loyal, serta pelaku politik yang menghargai aturan bersama.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dalam pidato Perayaan 45 Tahun Fraksi Partai Golkar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (5/3/2013) malam.

Sebagai negeri yang tumbuh menuju negeri demokrasi yang matang, kata Aburizal, peralihan kekuasaan harus berlangsung tertib dan teratur. Karenanya, perlu dipastikan situasi nasional menjelang pemilu adalah damai dan kondusif.

Aburizal juga mengingatkan kader Partai Golkar di daerah untuk tidak membuang waktu. Persiapan menjelang Pemilu 2014 dengan mendekati masyarakat, menawarkan ide untuk membangun pemerintahan lebih baik pada masa datang.

Kepercayaan diri juga tampak dalam pidato Aburizal. Hasil berbagai survei nasional yang menempatkan Partai Golkar sebagai partai dengan elektabilitas saat ini, dinilai pertanda kepercayaan mulai kembali. Hal ini diharapkan menjadi modal Partai Golkar menghadapi Pemilu 2014.

Perayaan hari jadi ke-45 Fraksi Partai Golkar ditandai dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan buku "Pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap Demokrasi", kepada para tokoh.

Ditayangkan pula rekaman video perjalanan Aburizal Bakrie turun ke masyarakat bawah. Selain itu, para ketua Fraksi Partai Golkar juga mengucapkan ikrar pemenangan dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014.

Hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar Akbar Tandjung, Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla, serta para pinisepuh seperti Oetojo Oesman, Abdul Gafur, Marzuki Ahmad, Luhut Panjaitan, dan Sulasikin Murpratomo.

Selain itu, hadir pula ketua-ketua fraksi partai lain seperti Nurhayati Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), Tjatur Sapto Edy (Fraksi PAN), Hidayat Nurwahid (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), dan Puan Maharani (Fraksi PDIP).

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Peristiwa di Balik Video Kekerasan Versi Polri

Posted: 05 Mar 2013 02:52 PM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri mulai mengungkapkan versi mereka soal video yang menampilkan aksi kekerasan oleh oknum polisi. Video tersebut dinyatakan merupakan rekaman yang diambil pada Januari 2007 di Poso, Sulawesi Tengah, dengan korban aksi kekerasan adalah Wiwin alias Rahman Kalahe.

"Tayangan itu dapat disimpulkan adalah pasca-penangkapan. Jadi setelah dilakukan penangkapan mereka memang informasinya dibawa kekantor polisi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar tentang video yang diserahkan beberapa pimpinan ormas Islam ke Mabes Polri, beberapa hari lalu. Dia mengatakan penangkapan puluhan terduga teroris itu dilakukan pada 22 Januari 2007.

Menurut Boy, penangkapan saat itu dilakukan setelah polisi tak kunjung berhasil meminta mereka menyerahkan diri. Pendekatan melalui tokoh masyarakat, ujar dia, sudah dilakukan selama enam bulan, tanpa ada hasil.

Penangkapan dilakukan oleh tim satuan tugas Poso. Dalam operasi tersebut, satu polisi tewas, yaitu Briptu Roni, akibat luka tembak di kepala. Sementara lima polisi lain terluka. Boy menyebutkan orang yang diburu polisi saat itu adalah Wiwin.

Menurut Boy, Wiwin adalah pelaku pembunuhan dengan memutilasi tiga pelajar SMA di Poso pada 2005. "Saudara Wiwin ini dari hasil pengecekan data yanng ada merupakan satu pelaku dari sekitar tujuh pelaku pembunuhan atau mutilasi terhadap pelajar SMA di Poso," kata Boy.

Sat itu, tutur Boy, Wiwin dan kawan-kawannya menggunakan senjata M-16 dan M-43, yang menurut polisi diperkirakan didapat dari Filipina. Kepemilikan senjata jenis itu pun diduga terkait aksi perampasan senjata di Maluku yang dilakukan terduga teroris.

Kemudian, terkait Wiwin dan korban lainnya yang tidak mengenakan pakaian dalam video itu, Boy mengatakan hal itu merupakan salah satu prosedur pemeriksaan. Hal itu dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya benda lain seperti bahan peledak dan senjata api yang hendak disembunyikan.

Dalam video itu, menurut Boy, aparat juga bermaksud memintai keterangan tersangka untuk mengungkap pelaku lainnya yang belum tertangkap. "Suatu upaya yang ketat dalam rangka memeriksa kelengkapan," kata dia.

Dalam video yang sempat beredar di Youtube itu, memperlihatkan para tersangka ditendang dan diinjak. Salah satunya adalah Wiwin yang tiba-tiba terjatuh karena ditembak. Menurut Boy, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut adanya kesalahan prosedur yang melanggar HAM.

"Kami akan pelajari lebih jauh lagi. Kami akan lakukan pendalaman lebih lanjut apakah ada keterkaitan dengan kesalahan prosedur dalam penanganan itu," kata Boy. Sementara itu, untuk para anggota yang berada dalam tayangan itu masih dicari oleh tim penyelidik.

Karena waktu kejadian sudah enam tahun lalu, kata Boy, diperirakan para polisi yang terekam dalam video sudah tak lagi bertugas di Poso. Dalam tayangan video itu, polisi juga terlihat masih menggunakan helm dan rompi antipeluru. "Kami masih mencari kejelasan lagi terhadap petugas-petugas yang memang ada dalam tayangan itu. Kalau dicermati satu-satu menggunakan helm dan juga jaket. Kalau dilhat itu jaket antipeluru," katanya.

Boy mengatakan Wiwin sekarang ada di LP Palu, Sulawesi Tengah, dalam kondisi sehat. Menurut dia, polisi tetap memberikan perawatan pada Wiwin, setelah terekam video itu. Polisi berencana meminta keterangan Wiwin terkait video ini.

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Kenapa KPK Takut Memanggil Sri Mulyani

Posted: 05 Mar 2013 02:17 PM PST

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Amerika Serikat dipertanyakan Ketua Kelompok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy.

"Perkara ini cukup sederhana. Apakah Sri Mulyani masih warga Indonesia? Bila masih, KPK tinggal melayangkan surat panggilan untuk diperiksa. Itu kan prosedur standar, tidak perlu akrobatik hukum seperti ini," kata Aboe Bakar di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2013).

Aboe Bakar mengatakan, seharusnya KPK tidak mengulangi perlakuan terhadap Mindo Rosalina Manullang, salah satu tersangka kasus korupsi wisma atlet yang diperiksa di hotel berbintang. KPK harus memeriksa sesuai dengan aturan, bukan dengan permintaan terperiksa.

Jika dalam panggilan KPK ternyata Sri Mulyani mangkir terus, lanjut dia, penyidik baru mendatangi AS untuk membawa paksa seperti yang dilakukan kepada saksi atau tersangka lain.

"Bila KPK yang mendatangi ke AS, di mana harkat dan martabat KPK? Publik pasti akan bertanya kenapa lembaga superbody seperti KPK takut memanggil Sri Mulyani? Ada apa sebenarnya?" ungkap Aboe Bakar.

Ia khawatir legalitas hasil pemeriksaan Sri Mulyani nantinya lantaran AS bukan bagian yurisdiksi hukum Indonesia. "Kita tidak ingin legalitas pemeriksaan Sri Mulyani nantinya dipermasalahkan di persidangan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, KPK akan memeriksa Sri Mulyani sebagai saksi di Amerika Serikat pada April 2013. Menurut KPK, proses pemeriksaan di AS agar mempercepat proses penyidikan. Tanpa menyebut nama, penyidik KPK nantinya juga akan terbang ke Tokyo dan Jepang untuk memeriksa saksi-saksi Century.

Sri Mulyani dianggap tahu seputar Century karena pernah menjadi Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ketika masih menjadi Menkeu, Sri Mulyani mengaku kepada Jusuf Kalla (JK) selaku wakil presiden saat itu bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan krisis.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengaku telah tertipu laporan soal status gagal sistemik Bank Century. Pada 2012 lalu, Timwas Century juga sempat meminta Sri Mulyani turut dipanggil ke parlemen. Hal ini menyusul pernyataannya bahwa dia telah melapor kepada JK soal bail out pada 21 November 2008 atau tak sampai 24 jam setelah hal tersebut dilakukan. Namun, JK membantah soal laporan itu. JK mengaku baru menerima informasi bail out pada 25 November 2008.

Sebelumnya, KPK juga meminta keterangan Sri terkait penyelidikan bail out Century. KPK pun sudah meminta keterangan Wakil Presiden Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia. Dalam kasus Century, KPK menyatakan mantan Deputi Pengawasan Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah dan Budi Mulya sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, hingga kini, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti Chalimah Fadjriyah belum diterbitkan karena faktor kesehatan.

Diusulkan, Partai Politik Boleh Punya Badan Usaha

Posted: 05 Mar 2013 02:11 PM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa mengusulkan  partai politik boleh memiliki badan usaha yang harus dijalankan secara profesional. Transparansi dan profesionalitas partai diharapkan tertempa dengan keberadaan badan hukum ini.

"Usulan agar partai politik boleh memiliki badan usaha dengan pertimbangan untuk mencegah praktik korupsi dan penyimpangan uang negara," kata Ali Maskur Musa pada diskusi `revisi UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara` di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (5/3/2013). Kehadiran badan usaha ini, ujar dia, merupakan upaya mewujukan kemandirian partai poliitk yang harus dikelola secara profesional.

"Akan menjadi pembelajaran bagi partai politik untuk melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan partai," tambah Ali. Menurutnya dengan terbiasa mengelola badan usaha yang transparan, menurut dia keuangan partai politik akan bisa lebih dipertanggungjawabkan.

Dengan laporan yang tranparan, rinci, dan bisa dipertanggungjawabkan, kata Ali, pelaporan keuangan partai ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu tak akan bermasalah. Akuntabilitas dan stigma korupsi partai politik akan bisa ditekan.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dimyati Natakusumah dan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat State Budget Watch Ramson Siagian. Dimyati menyatakan dukungan pada wacana partai politik boleh memiliki badan usaha ini. "Sebagai upaya menuju mandiri dan profesional sehingga meningkatkan kepercayaan publik," kata dia.

Tapi, Dimyati mengatakan bila wacana ini bisa diwujudkan, harus didorong juga konsekuensi berupa penegakan hukum yang tegas. "Partai politik tak akan bermain-main lagi dengan uang negara," ujar dia. Termasuk, harap dia, tak akan ada lagi penyalahgunaan dana alokasi khusus, dana bagi hasil, ataupun turunan keuangan negara yang lain.

Berita terkait dapat dibaca pula dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

Ini Pelajaran Golkar dari Habibie, JK, Akbar Tanjung, dan Ical

Posted: 05 Mar 2013 01:43 PM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar memperingati hari ulang tahunnya yang ke-45 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2013). Di dalam perayaan itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto melakukan kilas balik atas jasa tokoh-tokoh Golkar.

Tapi, kilas balik hanya dimulai dari era Presiden BJ Habibie. Setya mengatakan Partai Golkar belajar banyak dari sosok Habibie, terutama soal demokrasi. "Pak Habibie lah yang pertama meletakkan demokrasi di negeri ini. Di masa Bapak menjadi presiden, demokrasi tumbuh dan berkembang sehingga dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia," ujar Setya.

Kepercayaan Habibie kepada Golkar, lanjut Setya, juga ditunjukkan dari kepemilikan kartu identitas Habibie. "Pak Habibie hanya punya tiga kartu yaitu KTP, paspor Indonesia, dan Kartau Tanda Anggota Golkar," ujar dia.

Berikutnya, Setya menuturkan jasa Akbar Tanjung, salah satu tokoh senior yang pernah juga menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin ini. Dari Akbar, ujar Setya, Golkar belajar tentang kepiawaian dan ketenangannya dalam berpolitik.

Gaya Akbar ini, sebut Setya, mampu melepaskan Golkar dari ujian berat pada masa awal demokrasi. "Tidak hanya itu, Akbar Tanjung tidak hanya menyelamatkan partai ini tetapi bahkan mampu membawa kesuksesan pada Pemilu 2004, Partai Golkar sebagai partai pemenang pemilu," kata Setya.

Berikutnya, giliran jasa Jusuf Kalla yang dipaparkan anggota Komisi III DPR ini. Menurut dia gaya kepemimpinan Jusuf Kalla yang pernah pula menjadi ketua umum partai dan menjadi Wakil Presiden ke-10 Indonesia, memberikan insipirasi tersendiri.

Setya mengatakan Jusuf Kalla dengan kenegarawanannya bisa menyelesaikan konflik di berbagai daerah. "Pak Jusuf Kalla bisa menjaga keutuhan (dan) tetap kokohnya NKRI, sesuai roh dan jati diri Indonesia," ucapnya.

Terakhir, jasa Aburizal Bakrie yang dituturkan Setya, dia sebut sebagai pembimbing fraksi Partai Golkar. Ical, kata dia, mengajarkan tentang keterbukaan, ketegasan, dan toleransi dalam berpolitik. "Demokrasi bukan tujuan tapi sarana mencapai kemakmuran," imbuh Setya.

Perhelatan puncak perayaan HUT ke-45 Fraksi Partai Golkar dihadiri sejumlah politisi senior partai ini. Seperti, BJ Habibie, Akbar Tanjung, Agung Laksono, Sharif Tjijip Sutardjo, Fadel Muhammad, Andi Matalata, dan Theo L Sambuaga. Hadir pula sejumlah pimpinan rraksi di DPR dari partai lain, antara lain Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Puan Maharani, dan Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin. Sekretaris Setgab Syarifudin Hasan juga turut hadir dalam acara ini.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Editor :

Palupi Annisa Auliani

KSAD Lepas Peserta Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi

Posted: 05 Mar 2013 01:09 PM PST

Ekspedisi

KSAD Lepas Peserta Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi

Penulis : Didit Putra Erlangga Rahardjo | Selasa, 5 Maret 2013 | 21:09 WIB

Kompas/Didit Putra Erlangga

Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Pramono Edhie Wibowo, berfoto bersama peserta Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi di Situ Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (5/3/2013).

TERKAIT:

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Pramono Edhie Wibowo, melepas peserta Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi, untuk menjelajahi pulau itu selama empat bulan ke depan. Perjalanan ini diharapkan bisa mengulangi sukses dua ekspedisi terdahulu di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Pelepasan dilakukan di Situ Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (5/3/2013). Para peserta sudah berada di lokasi itu sejak dua minggu sebelumnya, untuk mengikuti pembekalan. Mereka akan diberangkatkan secara bergelombang ke sembilan subkorwil terpisah di Pulau Sulawesi.

Di Sulawesi, para peserta akan meneliti keanekaragaman hayati disana, flora maupun fauna. Ekspedisi juga meliputi pemetaan wilayah, serta menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pelosok dan terpencil. Nantinya, hasil ekspedisi ini akan dibukukan.

"Bawa kembali hasilnya untuk memperkaya pengetahuan tentang kekayaan Indonesia," ujar Pramono.

Para peserta ekspedisi terdiri atas berbagai komponen, mulai tentara, polisi, peneliti, dan mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang terlibat mencapai 200 orang. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari ekspedisi sebelumnya yang hanya 100 orang.

Pramono menuturkan, dia tidak akan berada di sana untuk menyambut para peserta saat kembali bulan Juli tahun 2013 mengingat dia sudah pensiun pada bulan Mei. Dia mengharapkan agar ekspedisi ini terus bisa digelar pada tahun mendatang.

at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)