KOMPAS.com - Nasional |
- Calon PNS Sering Gagal Jawab Soal Wawasan Kebangsaan
- PKS Setuju Sikap MUI Tolak Miss World di Indonesia
- Anies Baswedan: Kualitas Manusia Kita Mengerikan
- 105 Instansi di Daerah Tak Diizinkan Tambah PNS karena Boros
- Anies Baswedan Bakal Protes kalau Konvensi Demokrat Tak \"Fair\"
- Marzuki: Tidak Ada Nama Anggota DPR yang Hilang dalam Audit II Hambalang
- Anis Matta: PKS Tak Akan Kehabisan Energi
- Sekarang, Saat Terbaik Partai Islam Berkoalisi Usung Mahfud MD
| Calon PNS Sering Gagal Jawab Soal Wawasan Kebangsaan Posted: 31 Aug 2013 06:34 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi para peserta tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), persiapkan diri Anda dengan baik saat mengikuti tes kemampuan dasar (TKD), khususnya soal wawasan kebangsaan. Menurut Asisten Deputi Perencanaan Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi A Rizal, soal bagian ini sering menjadi titik gagal para peserta. Bahkan, mereka yang sudah bergelar doktor sekali pun. Rizal mengungkapkan, hal itu pernah terjadi pada 15 orang peserta yang mengikuti seleksi untuk formasi doktor di salah satu PTN di Bandung. Mereka terpaksa tak mengikuti proses selanjutnya karena gagal dalam TKD yang meliputi wawasan kebangsaan, intelegensi umum, serta karakteristik pribadi. "Bangsa ini kan enggak mau kalau wawasan kebangsaan (aparatnya) diragukan. Perlu orang berintegritas," kata Rizal, saat ditemui di Kompas Karier Fair (KKF) 2013, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (31/8/2013). "Tapi mereka sudah cuek lah terkait itu (wawasan kebangsaan). Makanya banyak yang jatuh (gagal) di situ," ujarnya. Menurut Rizal, sebenarnya tidak ada posisi yang sulit untuk dipenuhi. Kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk CPNS, standar. Hanya saja, sebagian peserta memang tidak lolos karena tak mengerti soal wawasan kebangsaan, sebelum melangkah ke Tes Kompetensi Bidang (TKB). Dari data Kemenpan-RB, pada seleksi CPNS tahun lalu, posisi kosong paling banyak di Kementerian Keuangan. "Tahun 2012 kalau enggak salah itu 16 persen posisi kosong. Kemenkeu yang selama ini selalu penuh, (tahun lalu) kosong 250-an posisi," kata Rizal. Kemenpan-RB saat ini tengah berupaya mendapatkan birokrat berintegritas, bersih, dan bebas KKN. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: CPNS 2013 |
| PKS Setuju Sikap MUI Tolak Miss World di Indonesia Posted: 31 Aug 2013 05:04 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju dengan sikap resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak pelaksanaan Miss World 2013 di Indonesia. Hal itu disampaikan Juru Bicara PKS Mardani Alisera, menanggapi kontroversi penyelenggaraan Miss World di Bali. "Sikap MUI pasti didasari hujah yang kuat. Kami sarankan Pemda/penyelenggara mengikuti saran MUI," kata Juru Bicara PKS Mardani AliSera ketika dikonfirmasi, Sabtu (31/8/2013). Seperti diberitakan, rencana penyelenggaraan Miss World di Bali pada September ini menuai kontroversi. Salah satunya, karena jika merujuk pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, kontestan dinilai berpakaian minim yang dianggap tak sesuai dengan budaya Indonesia. MUI tolak Miss World di Indonesia Sebelumnya Ketua MUI, KY Muhyiddin Junaidi, pekan lalu, mengatakan, MUI pada rapat terakhir, 5 Agustus 2013 menyatakan menolak Indonesia sebagai tuan rumah Miss World. Menurutnya, setelah dilakukan peninjauan dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, agama, dan budaya tidak ada yang mendatangkan manfaat bagi Indonesia. MUI menilai lebih banyak mendatangkan kerugian. Muhyiddin mencontohkan, belajar dari kasus Miss Word tahun 2000-an di Nigeria, di mana masyarakat muslim menolak karena saat itu perwakilannya divonis cambuk karena melakukan perzinahan. Namun, kontes tetap diselenggarakan. Pada hari H, kata Muhyiddin, terjadi kekerasan mengakibatkan 200 orang meninggal. Akihrnya, panitia memindahkan acara ke London. "Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam, kontes itu bagi kami jika dipandang dari sudut agama Islam sangat kontradiktif dari nilai agama Islam," kata Muhyiddin. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| Anies Baswedan: Kualitas Manusia Kita Mengerikan Posted: 31 Aug 2013 04:08 AM PDT Rektor Universitas Paramadina, Anies R Baswedan, memberikan kata sambutan dalam acara peluncuran buku karya Staff Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (7/10/2011). | KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
"Kualitas manusia kita mengerikan, betul. Bukan hanya Indonesia, tapi juga negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam)," kata Anies dalam pidato di acara Syawalan Alumni HMI-MPO di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (31/8/2013). Anies, yang menjadi peserta Konvensi Capres Demokrat ini, mengatakan, Gross Domestic Product (GDP) 57 negara OKI jika digabungkan hanya 79 persen negara Jepang. Padahal, negara-negara anggota OKI berlimpah sumber daya alam seperti Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Iran, Irak, Libia. Jepang tak punya SDA, hanya memiliki manusia. Anies mengatakan, selama ini pemimpin Indonesia hanya menyinggung infrastruktur untuk manusia ketika bicara pembangunan, bukan manusianya. "Sudah saatnya kita mengembalikan manusia Indonesia sebagai fokus dalam pengembangan Indonesia secara lengkap," ujarnya. Ia juga mengingatkan era yang sangat krusial bagi Indonesia, yakni diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015. Ia mempertanyakan apakah Indonesia siap menghadapi integrasi negara-negara ASEAN di tengah masih banyaknya masalah dalam negeri. Anies mencontohkan ketimpangan kondisi ekonomi di Indonesia. Jika dibuat peta Indonesia berdasarkan jarak ekonomis, kata dia, maka jarak Jakarta-Cirebon akan lebih jauh ketimbang Jakarta-Singapura. "Sekarang kita mau jaga keutuhan Indonesia, jarak itu harus dibereskan. Saya rasa ini problem yang luar biasa. Ketimpangan antara yang makmur, sejahtera, dengan tidak sejahtera. Yang bekerja dengan yang tidak bekerja. Yang berpengetahuan dengan tidak berpengetahuan. Ketimpangan ini harus dibereskan secara amat mendasar. Kalau kita akan menjadi bagian dari global dan ini belum beres, saya rasa akan menjadi masalah besar," papar Anies. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| 105 Instansi di Daerah Tak Diizinkan Tambah PNS karena Boros Posted: 31 Aug 2013 03:37 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tak mengizinkan 105 instansi pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah pegawainya. Asisten Deputi Perencanaan Bidang SDM Kemenpan-RB A Rizal mengatakan, izin tak diberikan karena biaya belanja pegawai melebihi 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Ada formula kami (Kemenpan-RB) kalau belanja pegawai lewat 50 persen enggak dikasih sama Pak Menteri. Ada yang belanja lebih dari 67 persen. Artinya apa? APBD mereka sudah terlalu banyak untuk birokrasi. Mana yang untuk publik, mana yang untuk pembangunan?" kata Rizal, saat ditemui di Kompas Karier Fair (KKF) 2013, di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (31/8/2013). Rizal mengatakan, izin penambahan pegawai tidak akan diberikan sebelum instansi Pemda tersebut mampu menata birokrasi di daerah, salah satunya dengan jalan redistribusi. Redistribusi pegawai instansi di tingkat Pemda perlu dilakukan agar pada instansi yang kelebihan pegawai tidak ada pegawai yang 'nganggur', dan hanya menyedot APBD. Sementara itu, terkait dengan sebaran PNS di daerah, Rizal tak menyangkal jumlahnya belum memenuhi kebutuhan. Namun, Kemenpan-RB meminta daerah untuk melakukan analisis kebutuhan pegawai dengan baik, Dalam penerimaan PNS tahun ini, dibuka 40 ribu formasi untuk 260 instansi Pemda. Padahal, berdasarkan laporan daerah, lanjut Rizal, kebutuhan PNS di daerah mencapai 800 ribu orang. "Mestinya kalau masing-masing menganalisis betul, saya yakin tidak sebanyak itu. Degitu pula di daerah. Kalau Anda kontrol (daerah), banyak yang nganggur," ujar Rizal. "Kami juga punya masalah, karena di masyarakat kita Bupati, Walikota, Gubernur itu dibilang sukses kalau berhasil menyerap PNS banyak. Itu sangat politis," tambah Rizal. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: CPNS 2013 |
| Anies Baswedan Bakal Protes kalau Konvensi Demokrat Tak \"Fair\" Posted: 31 Aug 2013 03:05 AM PDT Peserta Konvensi Partai Demokrat, Anies Baswedan (tengah) berbincang bersama anggota Komite Bidang Program dan Acara Hinca Panjaitan (kiri), serta anggota Komite Konvensi Effendi Gazali sebelum mengikuti wawancara konvensi di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (27/8/2013). Selain Anies, tiga tokoh lainnya direncanakan akan mengikuti konvensi pada hari ini yaitu Endriartono Sutarto, Hayono Isman, dan Irman Gusman. | TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Anies mengatakan, saat ini semua masih dalam fase belajar lantaran baru pertama kali menggelar konvensi seperti ini. Sama halnya ketika perhelatan akbar organisasi yang baru terbentuk. Belum ada aturan yang jelas sehingga sulit untuk berharap semua beres sebelum proses dimulai. "Sebuah perjuangan penuh tarik menarik. Jangan berharap seperti upacara, semua disiapkan kita tinggal datang terus upacara. Ini perjuangan, jalani, hadapi, bertarung. Di situ letak karakter pejuang," kata Anies dalam pidato di acara Syawalan Alumni HMI-MPO di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu ( 31/8/2013 ). Anies mengaku optimistis mekanisme Konvensi akan semakin baik karena kuncinya ada pada sorotan media massa. Ketika sorotan lampu terang benderang, kata dia, biasanya perilaku sesorang akan ditata baik. "Media dan masyarakat semakin terang spot light-nya, prosesnya harus semakin transparan, semakin independen. Saya berharap sekali sama teman-teman media. Itu semua harus terus diperjuangkan. Mindset saya ini harus selalu fair, selalu free. Jika ada masalah nanti kita protes, nanti kita minta diperbaiki, diluruskan," katanya. Seperti diberitakan, salah satu tokoh yang diundang Komite Konvensi Demokrat, Mahfud MD, membatalkan keikutsertaannya karena menilai mekanisme konvensi belum jelas. Penjelasan yang diterima selama ini, kata Mahfud, baru secara lisan. Penjelasan itu juga kerap berganti-ganti. Padahal, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan capres ditetapkan oleh Majelis Tinggi. Menurut Demokrat, penetapan capres terpilih memang dilakukan Majelis Tinggi yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya, menurut Demokrat, penetapan itu berdasarkan hasil survei. Kandidat yang elektabilitasnya tertinggi akan ditetapkan sebagai capres Demokrat. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Marzuki: Tidak Ada Nama Anggota DPR yang Hilang dalam Audit II Hambalang Posted: 31 Aug 2013 02:52 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie membantah adanya tekanan politik terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyusun laporan audit tahap II proyek Hambalang. Ia mengatakan, nama-nama anggota DPR yang terindikasi melakukan penyelewengan terkait proyek Hambalang tercantum dalam laporan tersebut. "Enggak, enggak ada (tekanan politik), tanya BPK. Kita lihat kertas kerja pemeriksaan (KKP), bukan draf," kata Marzuki seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi politik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2013). Menurut Marzuki, ia telah berkomunikasi dengan Ketua BPK Hadi Poernomo. Saat itu, kata Marzuki, Hadi menyampaikan ada sekitar 30 anggota DPR yang dipanggil oleh BPK untuk diperiksa terkait proyek Hambalang. Lebih jauh, Marzuki membantah ada 15 nama anggota DPR yang hilang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahap II Hambalang. "Tidak ada yang hilang kok. Saya sudah bicara dengan Hadi Poernomo (Ketua BPK), itu masuk ke dalam KKP dan dilampirkan dalam LHP," ujarnya. Sebelumnya diberitakan, diduga ada dua versi laporan audit Hambalang. Laporan audit yang bocor di kalangan wartawan mencantumkan 15 nama anggota DPR. Sementara audit yang diterima DPR dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mencantumkan nama-nama tersebut. Ke-15 anggota DPR itu disebut dengan inisial yaitu MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. Ternyata, audit yang diterima DPR berbeda. Meski dengan redaksional yang hampir mirip, bagian yang terdapat 15 nama itu hilang. Ketua BPK Hadi Poernomo tak menanggapi audit bulan Juli yang bocor ke wartawan itu. Ia hanya menegaskan bahwa audit resmi BPK hanya ada satu dan diberikan ke DPR maupun KPK pada tanggal 23 Agustus 2013. Saat ditanya soal hilangnya 15 nama anggota DPR, Hadi enggan berkomentar karena terikat kode etik dan peraturan undang-undang untuk tidak membocorkan audit investigasi kepada publik. Ia menjamin institusinya selalu mengendepankan independensi dalam melakukan audit. Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto meminta Pimpinan DPR untuk mengklarifikasi ke BPK atas beredarnya 15 nama tersebut. Terkait hal ini, Hadi menyatakan siap menjelaskannya kepada DPR. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Anis Matta: PKS Tak Akan Kehabisan Energi Posted: 31 Aug 2013 02:25 AM PDT KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan bahwa partai yang dipimpinnya tidak akan kehabisan energi untuk bekerja di tengah kasus-kasus yang membelit elite partai. Anis mengatakan, salah satu sumber energi itu adalah kemenangan PKS di sejumlah pemilihan kepala daerah. "Saya tetap optimistis dengan kondisi PKS saat ini, karena sering terjadi logika pengamat jauh berbeda dengan realita yang tumbuh di masyarakat," kata Anis Matta dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (31/8/2013), mengutip pernyataannya saat menyampaikan sambutan dalam acara silaturahim dengan jajaran Pemerintah Daerah, Musyawah Pimpinan Daerah (Muspida) dan tokoh masyarakat Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, Jumat (30/8/2013) malam. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan sejak dipilih menjadi Presiden PKS pada awal Februari 2013, dirinya terus berkeliling ke seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan konsolidasi internal dan bertemu dengan sejumlah tokoh serta warga masyarakat. Menurutnya, sejauh ini internal PKS justru bertambah solid. Sementara itu, lanjutnya, sambutan dari eksternal partai juga sangat positif. Pertemuan tersebut antara lain dihadiri oleh Bupati HSS Ahmad Fikry, Wakil Bupati Ardiansyah, Ketua DPRD Ja'far, Ketua MUI Muchyar Dahri BA, dan unsur Muspida lain. Selain itu, hadir pula tokoh masyarakat, para alim ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan HSS, serta anggota DPR dari PKS Habib Abu Bakar (Komisi III), Ahmad Zainuddin (Komisi X) dan Firdaus (Komisi XI). Pilkada Hulu Sungai Selatan berlangsung pada tanggal 3 April 2013 dan dimenangi pasangan kader PKS Achmad Fikry-Ardiansyah, diusung bersama Partai Golkar, PDIP, dan PKB. Kemenangan kader PKS terakhir juga diraih di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Kota Bandung. "Kemenangan PKS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara telak menjadi suplai energi bagi PKS untuk bekerja dan terus bekerja, memberi yang terbaik untuk masyarakat," papar Anis. Penegasan ini menurut Anis bukan tanpa dasar, karena Achmad Fikry-Ardiansyah kembali dipercaya memimpin HSS tentu karena masyarakat puas atas hasil kerja yang bersangkutan. Menurut dia hal tersebut antara lain terbukti oleh perolehan suara pasangan tersebut, yang mencapai hampir 70 persen. Atas prestasi ini, Anis menilai, PKS semakin fokus untuk memberikan karya terbaik bagi masyarakat. Dia menegaskan kerja partai bernomor 3 ini harus yang berimplikasi langsung pada kebutuhan dasar rakyat. "Tidak henti-hentinya saya memerintahkan kepada seluruh kader untuk senantiasa hadir di tengah warga. Hanya dengan cara itu, PKS dapat mengetahui apa sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat," katanya Anis pun meminta para kader PKS tidak larut dalam gonjang-ganjing politik yang terjadi. Menurut dia, kader partainya harus lebih gaul agar benar-benar bersama warga, karena ini yang akan menjadi sumber energi yang tak akan habis bagi PKS. "Siapa pun yang kelak memimpin Indonesia ini haruslah memiliki visi untuk ikut ambil bagian dalam berkontribusi pada dunia international," ujarnya. Editor : Caroline Damanik Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Sekarang, Saat Terbaik Partai Islam Berkoalisi Usung Mahfud MD Posted: 31 Aug 2013 02:22 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai Islam seharusnya merespons cepat keinginan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Mahfud dinilai sebagai calon yang mumpuni dan belum menentukan kendaraan politik yang akan digunakannya pada pesta demokrasi lima tahunan itu. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, peluang terbaik Mahfud maju sebagai calon presiden adalah bila diusung oleh partai-partai Islam. "Mungkin partai Islam tidak punya sejarah untuk berkoalisi dan menyodorkan satu calon. Ini saatnya, kalau ini terjadi luar biasa sekali," kata Siti Zuhro, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2013). Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Bachtiar Ali, mengatakan, langkah Mahfud MD menolak ikut Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat seharusnya bisa menjadi pertimbangan partai-partai Islam untuk berkoalisi mengusungnya menjadi calon presiden. Menurutnya, hal ini bisa menguntungnya keduanya, baik koalisi partai mau pun Mahfud. "Saya kira dengan melakukan sosialisasi intens, itu caranya, tidak ada alternatif lain kecuali melalui koalisi partai Islam karena Pak Mahfud batal ikut konvensi," kata Bachtiar. Bahctiar mengatakan, Mahfud pantas diusung menjadi calon presiden oleh semua partai Islam karena mengerti permasalahan Indonesia, memiliki solusi yang bertumpu pada penegakan hukum, dan berintegritas. Mahfud dinilai lebih menjanjikan karena memiliki basis politik di PKB dan basis sosial di Nahdlatul Ulama. Dalam perhitungannya, bila partai-partai Islam berkoalisi, maka perolehan suaranya mencapai lebih dari 20 persen suara nasional. Namun, Bachtiar mengakui, koalisi partai Islam tak mudah dilakukan karena belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. "Jadi maukah partai Islam berkonsensus menentukan capresnya sendiri, dalam hal ini adalah mengusung Mahfud MD?" ujarnya. Mahfud MD telah berulang kali menyatakan diri siap menjadi calon presiden 2014-2019. Meski secara historis memiliki hubungan dengan PKB, tetapi Mahfud belum memutuskan maju menjadi calon presiden melalui partai mana pun. Ia sempat diundang Komite Jonvensi Demokrat, tetapi akhirnya membatalkan keikutsertaannya karena menganggap aturan konvensi yang tidak transparan. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment