Pages

▼

KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional

Mahfudz Siddiq: Koalisi Berbasis \"Aliran Politik\" Tidak Relevan Lagi

Posted: 05 Sep 2013 11:25 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Ide koalisi partai berdasarkan aliran politik dinilai sudah tak lagi relevan. Saat ini ideologi partai yang satu dengan partai lain sudah tak kentara bedanya. Penilaian ini juga berlaku untuk partai yang dianggap berbasis agama.

"Membedakan mana partai Islam mana bukan (partai) Islam, kan susah juga," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku Menuju Papua Tanah Damai: Perspektif Non Papua, Kamis (5/9/2013), di Jakarta.

Menurut Mahfudz, politik yang dapat dikembangkan sekarang adalah politik kebangsaan. Dalam politik kebangsaan, kata dia, pimpinan nasional ke depan akan dipilih berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan berdasarkan pelabelan yang kerap kali lebih bersifat primordial.

"Bahwa perilaku politik masyarakat masih dipengaruhi aspek-aspek (primordial) itu, biar saja. Kan, itu budaya politik. Tapi jangan sampai ada satu political engineering untuk mengembangkan lagi pemahaman dan pendekatan seperti itu," kata Mahfudz.

Seperti diberitakan, sejumlah pengamat menilai saat ini adalah waktu yang tepat agar partai bernuansa Islam berkoalisi mengusung satu calon presiden. Para pengamat menghitung, jika partai bernuansa Islam berkoalisi, perolehan suara nasional akan mencapai lebih dari 20 persen.

Editor : Palupi Annisa Auliani

Ketemu Jokowi di Acara Konversi Gas, Jero Sempat Tanya soal Lain...

Posted: 05 Sep 2013 10:15 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Dialog hangat menyelip di sela kegiatan di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) Daan Mogot, Jelambar, Jakarta Barat, Kamis (5/9/2013). Pembicaraan itu terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, setidaknya di awal, pembicaraan bukan soal SPBG.

Dalam pantauan Kompas.com, Jokowi datang ke lokasi peresmian sekitar pukul 13.00 WIB. Kedatangannya langsung disambut Jero. Sembari berjalan ke panggung acara, pembicaraan hangat terjadi di antara keduanya.

"Besok jadi ikut Rakernas (PDI-P), Pak?" tanya Jero kepada Jokowi. "Jadi, Pak. Kan di Jakarta (acaranya)," jawab Jokowi. Perbincangan masih terus berlanjut bahkan sampai saat mereka duduk di kursi di panggung acara.

Kehadiran Joko Widodo dalam acara tersebut merupakan bagian dari rencana percepatan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan jajaran Kementerian ESDM hadir pula di sana.

Editor : Palupi Annisa Auliani

Benny Handoko, Pemilik Akun \"@benhan\" Ditahan

Posted: 05 Sep 2013 09:50 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Benny Handoko, pemilik akun @benhan di jejaring sosial Twitter, resmi menjadi tahanan kejaksaan. Penahanan ini terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Misbakhun, melalui situs jejaring sosial tersebut.

"Tadi siang, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menyerahkan tersangka dan barang buktinya, ke pihak Kejaksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Rikwanto, melalui pesan singkatnya, Kamis (5/9/2013).

Rikwanto menambahkan, penyerahan Benny beserta barang bukti dilakukan setelah sebelumnya Kejaksaan menyatakan berkas perkaranya lengkap, dua minggu lalu. "Selanjutnya tersangka dalam penanganan kejaksaan," ujarnya.

Sebelumnya, Benny Handoko dilaporkan Misbakhun ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui jejaring sosial Twitter. Dalam akun Twitternya @benhan, Benny Handoko menulis "Misbakhun sebagai perampok Bank Century".

Benny Handoko dilaporkan Misbakhun ke Polda Metro Jaya pada 10 Desember 2012 dengan Laporan Polisi Nomor: TBL/4262/XII/2012/PMJ/Ditreskrimsus. Benny saat ini dikenakan Pasal 27 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Editor : Palupi Annisa Auliani

5 Kali Seminggu, Wiranto-Hary Tanoe \"Blusukan\"

Posted: 05 Sep 2013 08:41 AM PDT


DENPASAR, KOMPAS.com — Setelah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden dari Partai Hanura, pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo (WIN-HT) mulai rajin blusukan ke daerah-daerah.

Hary Tanoe mengatakan, kenal saja tidak cukup membuat rakyat menentukan pilihan. Pemilih juga harus dilandasi keyakinan terhadap kompetensi calon pemimpin.

"Kenal tentunya bukan tahu saja, oh ini Pak Wiranto, oh ini Hary Tanoe, tapi lebih dalam konteks ya memang layak, begitu," ujar Hary Tanoe di sela-sela kegiatan Konferensi CEO Global Forbes di Nusa Dua, Bali.

"Tugas kami adalah bagaimana mereka yakin bahwa kami mampu. Kami harus mampu menciptakan simpati. Ini penting sekali dan itu perlu waktu, makanya partai dan kami WIN-HT sering keliling sekarang ke daerah-daerah seminggu praktis bisa 4-5 kali," imbuh CEO MNC Group ini.

Dalam seminggu ini, Hary Tanoe sudah dihadapkan pada jadwal blusukan yang padat, mulai dari Bali, Makassar, Riau, hingga Padang. Selama berada di daerah, WIN-HT memberi pembekalan kepada calon legislatif Hanura yang merupakan kepanjangan tangan mereka untuk mengenalkan pasangan baru ini ke masyarakat.

Editor : Kistyarini

Partai Pendukung Mursi: Kami Tidak Tahu di Mana Presiden Kami...

Posted: 05 Sep 2013 07:57 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pendukung mantan Presiden Mesir Muhammad Mursi mulai melakukan lobi-lobi internasional ke negara Muslim. Salah satunya adalah Partai Keadilan dan Kebebasan (FJP) yang mengirimkan utusannya untuk melakukan komunikasi politik dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (5/9/2013) di Kompleks Parlemen. 

FJP mengirimkan juru bicaranya, Ahmed M Fahmi el-Watid, untuk bertemu dengan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. FJP merupakan partai pendukung Presiden Mursi yang berdiri dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Di dalam pertemuan tersebut, Ahmed menceritakan perubahan drastis yang terjadi di Mesir setelah militer melancarkan kudeta terhadap Mursi.

"Sudah terlalu banyak penderitaan, pembantaian, banyak demonstran dibunuh. Lebih dari 5.000 orang tewas, 20.000 terluka, dan 10.000 dijebloskan ke penjara," ujar Ahmed.

Pada saat yang bersamaan, Ahmed menuturkan seluruh pemimpin kelompok oposisi Mesir ditangkap. Selain itu, partai-partai Islam dibubarkan. "Penggulingan Mursi sebagai presiden terpilih sangat tidak adil," ungkap Ahmed.

Dengan penuh emosi, Ahmed menuturkan, Mursi sudah cukup inklusif dalam melibatkan semua partai dalam proses demokrasi yang tengah berlangsung di Negeri Piramida itu. Ahmed juga mengklaim, semenjak Mursi memimpin, telah terjadi peningkatan pendapatan nasional Mesir. Mesir, kata Ahmed, bahkan bisa memproduksi mobil dan truk sendiri. Tetapi, setelah rezim militer mengambil alih, penderitaan dialami rakyat Mesir.

"Jumat lalu, sudah jutaan rakyat Mesir yang berdemonstrasi membela Mursi, meski hingga sekarang, kami tidak tahu di mana Presiden kami. Sampai sekarang kami tidak tahu di mana Presiden yang terpilih secara demokratis itu berada dan bagaimana kondisinya," ungkap Ahmed.

Pembubaran Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin (IM) resmi dibubarkan pemerintah interim yang ditunjuk Mesir. Tak hanya kali ini, IM pernah "dilikuidasi" pada tahun 1928 dan tahun 1954. Pada tahun 1954, IM beroposisi terhadap perjanjian Inggris-Mesir yang diteken oleh Presiden kala itu Gamal Abdel Nasser dan pemerintah penjajah Inggris.

Bekerja diam-diam dalam bidang karitatif selama beberapa dekade, IM mendirikan FJP pada 2011. Momen itu bertepatan dengan penggulingan Presiden Hosni Mubarak. FJP kemudian memenangi pemilihan umum (pemilu) parlemen pada akhir 2012. Kemenangan itu mendudukkan tokoh IM Muhammad Mursi sebagai orang nomor satu di Mesir.

Pada awal Juli, para pendukung melakukan aksi protes atas apa yang mereka sebut sebagai "penggulingan" Mursi dari kekuasaan. Aksi kekerasan merebak dalam bentrokan dengan polisi. Demo itu sampai kini sudah menewaskan 1.000 orang, termasuk 100 polisi.

Termutakhir, ratusan anggota IM, termasuk pemimpin tertingginya, Mohamed Badie, dan dua deputinya, dijebloskan ke penjara. Mereka dituduh membangkitkan kekerasan dan pembunuhan terhadap pendemo anti-Mursi.

Editor : Heru Margianto

Vonis Kasus Cebongan Dinilai Proporsional

Posted: 05 Sep 2013 07:42 AM PDT


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menjatuhkan vonis kepada delapan dari 12 terdakwa kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Kamis (5/9/2013).

Hukuman yang diterima para terdakwa pun berbeda-beda, tergantung peran masing-masing pada saat penyerangan berlangsung. "Saya kira sudah cukup proporsional. Berat ringannya hukuman itu kan relatif," kata Ganjar Laksmana, pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, yang dihubungi Kompas.com, Kamis (5/9/2013).

Ganjar menjelaskan, ketika menjatuhkan putusan, seorang hakim melihat hubungan kasuistis atas peran masing-masing terdakwa. Dengan demikian, majelis hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman yang sama antara terdakwa yang satu dan yang lain.

Kendati demikian, ia menyayangkan sebagian pihak masih mengaitkan tindakan para terpidana dengan upaya pemberantasan terhadap premanisme. Menurutnya, ada perbedaan tegas antara kasus kriminal murni dengan pemberantasan preman.

"Sedangkan ini adalah kriminal murni yang dilakukan baret merah. Ini murni balas dendam seperti film-film India," katanya.

Ganjar mengatakan, jika memang ingin memberantas premanisme, seharusnya tidak perlu prajurit khusus sekelas Kopassus turun untuk melakukannya. Menurutnya, Kopassus merupakan pasukan elite yang dilatih dengan biaya yang mahal sehingga sudah selayaknya jika mereka melaksanakan operasi khusus saja.

"Kalau memang ingin memberantas preman, seharusnya di luar penjara karena para korban adalah tersangka kasus yang sedang ditangani Polri," katanya.

Sebelumnya diberitakan, tiga terdakwa kasus penyerangan Lapas Cebongan dijatuhi hukuman penjara 6 sampai 11 tahun karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap empat tahanan titipan Polda DI Yogyakarta di Lapas Cebongan.

Serda Ucok Tigor Simbolon divonis 11 tahun penjara, sedangkan Serda Sugeng Sumaryanto dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, dan Koptu Kodik dihukum 6 tahun penjara. Selain itu, ketiganya dipecat dari TNI.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer, di mana Serda Ucok dituntut 12 tahun, Serda Sugeng 10 tahun, dan Koptu Kodik 8 tahun.

Sementara itu, lima terdakwa lainnya dijatuhi hukuman 1 tahun 9 bulan, tetapi tidak dipecat dari TNI. Mereka dinyatakan terbukti membantu pembunuhan berencana tersebut.

Editor : Kistyarini

Ini Alasan PDI-P Belum Tetapkan Capres

Posted: 05 Sep 2013 07:36 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com — Semakin dekatnya waktu pemilihan umum presiden (pilpres) membuat semua partai politik bersiap diri untuk menghadapinya. Sejumlah partai telah terang-terangan menetapkan calon presidennya (capres). Namun, hal itu berbeda dengan PDI Perjuangan yang masih belum mengambil keputusan terkait figur yang akan diusungnya sebagai capres. Kenapa? 

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan, pihaknya menunda waktu penentuan capres karena disebabkan oleh sejumlah hal. Salah satu hal yang paling mendasari penundaan itu adalah karena dinamika politik nasional yang masih dan akan terus menggeliat dan serba tak bisa ditebak.

"Kita punya cara masing-masing. Jadi, PDI-P tak ingin tergopoh-gopoh atau ikut-ikutan mengusung satu nama. Kita lihat suasana politik hari ini," kata Puan di sela-sela acara geladi bersih Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, dinamika politik saat ini dapat sewaktu-waktu berubah, bahkan dalam hitungan jam ataupun hari. Menurutnya, di waktu sekitar sembilan bulan menuju pilpres, masih sangat mungkin terjadi banyak perubahan.

Hal itu dilontarkan Puan menyikapi tingginya elektabilitas salah satu kader PDI Perjuangan yang kini memimpin DKI Jakarta, Joko Widodo. Meski memiliki elektabilitas di atas tokoh nasional lainnya sebagai capres, menurut Puan, partainya harus memiliki perhitungan matang untuk menentukan figur terbaik sebagai capres mendatang, termasuk fokus pada perolehan suara di pemilu legislatif.

"Pengalaman dari (Pilpres) 2009 itu jadi pertimbangan. Kami pernah menang, dan kami pernah kalah, memutuskan hal strategis memerlukan pertimbangan yang matang," tandasnya.

Ia melanjutkan, setelah mengantongi nama capres, baru kemudian akan ditentukan calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampinginya. Baginya, capres dan cawapres merupakan satu paket dan harus dipastikan mampu bekerja bersama dan saling melengkapi.

"Capres dan cawapres harus bergandeng tangan. Tapi, kan tidak mungkin bicara cawapres kalau kita belum pastikan capresnya," ujar Puan.

Editor : Heru Margianto

Capres PDI-P Harus Bisa Selesaikan Masalah Bangsa

Posted: 05 Sep 2013 07:27 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyampaikan bahwa calon presiden yang akan diusung partainya pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun depan harus bisa menyelesaikan seluruh masalah yang merudung Indonesia. Ia tegaskan, PDI Perjuangan akan memilih figur tepat untuk menjawab hal tersebut. 

"Suksesi kepemimpinan, yang penting bagaimana bisa mengatasi masalah yang semakin kritis," kata Puan di sela-sela acara gladi bersih Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan, semua masalah yang membelit Indonesia tak dipicu oleh masalah di dalam dan luar negeri. Puan berharap hal itu disadari oleh semua pihak agar penuntasan masalah bisa lebih cepat terselesaikan. Yang tak kalah penting, kata Puan, PDI Perjuangan harus berada di garda terdepan menjalankan prinsip Trisakti yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan kepribadian di bidang budaya.

"Masalah internasional juga ikut mempengaruhi, kita akan ikut merasakan kesulitan rakyat," tandasnya.

Panitia Pengarah Rakernas PDI Perjuangan telah merumuskan sejumlah kriteria calon presiden yang akan digodok dalam forum rakernas pada 6-8 September 2013. Sejumlah kriteria yang dimaksud adalah memiliki pengalaman mengelola negara, pernah jadi kepala daerah ataupun legislator. Latar belakang Jawa dan muslim juga menjadi kriteria yang tak bisa terbantahkan.

Selain itu, sosok pemimpin nasional yang dicari PDI Perjuangan nantinya juga merupakan representasi dari suara dan harapan masyarakat, harus paham tentang ideologi dan Pancasila sehingga kebijakannya berpihak pada rakyat.

PDI Perjuangan telah menyiapkan sebuah buku Garis-garis Besar Haluan Partai yang berisi sejumlah program pemerintahan jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang 30 tahun mendatang. PDI Perjuangan menargetkan menjadi partai penguasa baik di eksekutif maupun legislatif dalam Pemilu 2014 mendatang.

Editor : Heru Margianto
at

No comments:

Post a Comment