KOMPAS.com - Nasional |
- PT KAI: Arus Balik 2013 Naik 48 Persen
- Tukang Ojek Sodomi Anak SD
- Aku Mudik, Maka Aku Ada ...
- Pemerintah: Peringatan HUT RI Sehemat Mungkin
- Kafe Larang Penjualan Koran Milik Murdoch
- Gerindra: Ahok Tak Galak, Jakarta Tak Berubah
- Mahfud MD: Konvensi Demokrat, Alternatif Pemilu 2014
- Jimly: Banyak Komisioner KPU yang Aji Mumpung
| PT KAI: Arus Balik 2013 Naik 48 Persen Posted: 10 Aug 2013 09:59 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara PT Kereta Api Sukendar Mulya, Sabtu (10/8/2013), mengatakan arus balik pada tahun 2013 naik sebanyak 48 persen dibandingkan tahun 2012. Hal itu terlihat dari data yang dicatat di beberapa stasiun di Jakarta, misalnya Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Stasiun Kota, dan Stasiun Tanjung Priuk. "Ada kenaikan sekitar 48 persen dari empat wilayah yang keberangkatan. Perbandingannya jumlah penumpang arus balik tahun 2013 sebanyak 341.858 orang dan tahun 2012 hanya 231.450 penumpang,"kata Sukendar kepada wartawan di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Sekendar menjelaskan, pada arus balik jumlah penumpang hari ini mencapai 17.000 orang lebih. Namun, lanjut dia, puncak arus balik akan terjadi Minggu (11/8/2013). Sebagai langkah antisipasi, PT KAI meningkatkan keamanan hingga 24 jam di berbagai stasiun. "Sisi keamanan nomor satu. Kondusif dan pintu keluar harus lebih lancar. Semacam tindakan ekstra kita lah," ujar Sukendar. Editor : Ervan Hardoko |
| Posted: 10 Aug 2013 08:25 AM PDT JAKARTA, KOMPAS.com - AF (10) bocah kelas V SD di wilayah Matraman, Jakarta Timur, menjadi korban kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh Asep (25), rekan ayah korban berinisial H. Residivis kasus pelecehan seksual ini diketahui melakukan perbuatan tersebut pada Sabtu (10/8/2013) sekitar pukul 06.00 WIB. Erwin, paman korban, mengatakan, kejadian bermula saat pelaku menginap di rumah korban. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang ojek dikatakan meminta korban untuk melakukan oral seks. Setelah itu, korban pun disodomi. Erwin mengatakan, berdasarkan pengakuan korban, pelaku telah melakukan perbuatan tersebut selama tiga kali. Perbuatan tersebut dilakukan ketika rumah sedang sepi. "Yang tadi pagi sekali, yang lain katanya bulan Juli," kata Erwin saat melaporkan kasus tersebut ke Polres Jakarta Timur, Sabtu. Erwin, setelah mendengar langsung pengakuan dari korban, langsung melaporkan hal ini ke H. Terbakar emosi, H pun menemui pelaku dan langsung menghajarnya. Namun, pelaku langsung diamankan ke kantor polisi. Editor : Hindra Liauw |
| Posted: 10 Aug 2013 06:30 AM PDT
Mudik adalah tradisi tahunan yang berlangsung masif dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Inilah momentum untuk merekonsiliasi beragam keinginan dan ambisi meraih masa depan di negeri rantau dengan kerinduan masa lalu di kampung halaman. Keduanya bertemu dalam satu titik untuk saling menyapa, saling membagi, dan bahkan saling mengevaluasi. Dalam tradisi mudik, setiap orang akan larut dengan emosional etnik yang tidak bisa dikalahkan dengan iming-iming apa pun. Dengan mudik, setiap orang akan merasakan betapa kampung halaman jauh lebih mendamaikan ketimbang negeri rantau yang penuh masalah. Dalam sosiologi agama, mudik adalah penemuan kembali (reinventing) atau bahkan penyegaran kembali (refresh) jati diri yang ingin menyandarkan sebuah kerinduan ke pangkuan ibu kandung sekaligus melepas kepenatan hidup. Tidak terlalu berlebihan apabila mudik digambarkan sebagai perjalanan kultural sekaligus spiritual yang dapat menuntun setiap perantau ke sebuah tempat untuk berkontemplasi (mudzakarah) dan mengevaluasi diri (muhasabah) dari serangkaian kesibukan. Mudik bergerak secara masif tanpa dibelenggu oleh latar belakang ideologi agama apa pun. Ia tidak dimonopoli oleh perantau Muslim an sich, yang karena telah menjalankan puasa dan akan menghadapi hari raya Idul Fitri. Namun, merujuk terminologi beyond belief-nya Robert N Bellah, mudik menuntun setiap perantau untuk merasakan kerinduan asasi di tanah kelahiran atau kampung halaman, yang telah menjadi arena kepublikan atau ruang publik untuk saling bersimpati dan berempati secara dinamis dan dialektis. Mudik dan kepublikan Diskursus tentang kepublikan terkait erat dengan konsep kultural manusia. Hannah Arendt dalam buku The Public and the Private Realm menyebutkan, kepublikan atau ruang publik adalah ruang "penampakan" tempat orang berinteraksi dengan bertindak dan berbicara. Untuk membangun suasana interaktif yang mengakomodasi tindakan dan wicara, mudik berperan signifikan merealisasikan pemenuhan kerinduan kepada siapa pun untuk diajak bertindak dan berbicara. Terutama bahasan yang berkaitan dengan kenangan masa lalu, bagian penting dalam proses rekam jejak seseorang. Dalam hal membicarakan sesuatu yang relevan dengan masa lalu sekaligus bekal untuk masa datang, setiap orang tidak akan segan membingkai masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan dan solidaritas sosial, sebagaimana ditegaskan Richard Rorty dalam buku Contingency, Irony and Solidarity. Tema tersebut akan membumbui setiap pertemuan apa pun dan dengan siapa pun tanpa harus dilingkupi karakter audiens yang dibatasi ideologi tertentu. Kampung halaman sebagai arena publik akan selalu menegosiasikan batas-batas persoalan, baik yang dianggap tabu maupun lumrah, agar para perantau melaksanakan tugasnya mengemban misi masyarakat. Setidaknya, wejangan orangtua, guru, sanak saudara menjadi bahan evaluasi ketika para perantau kembali beraktivitas. Perantau dapat dikatakan sebagai pewaris masyarakat kampung halaman yang banyak menitipkan harapan agar negara ini menjadi arena keberadaban. Jadi, mudik yang kini tengah berlangsung tidak lazim apabila hanya dimaknai sebagai sarana pamer keberhasilan. Mudik perlu dipahami sebagai recharge untuk menggali kembali nilai-nilai kearifan di kampung halaman. Secara filosofis, mudik serupa dengan puasa Ramadhan yang menjadi bulan membangkitkan kembali energi dalam beribadah ataupun bersosialisasi. Ini agar nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan. Nilai transformatif Perantau yang menjadi pelaku utama mudik harus memahami bahwa ritual pulang kampung tahunan ini mempunyai nilai transformatif yang luhur yang bisa mencerahkan cara pandang ketika kembali ke tempat kerja masing-masing. Maka, keadilan yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan harus diimplementasikan dengan baik. Selain itu, solidaritas sosial yang menjadi penyangga utama ruang interaksi satu dengan yang lain perlu disematkan di beragam ruang kerja, agar antara satu dan yang lain bisa bertegur atas nama "kebaikan dan saling mengingatkan untuk mengendalikan diri dari perbuatan yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip keadilan". Dalam hal ini, salah satu faktor perusak tatanan negara adalah nihilnya jiwa tepo sliro untuk bekerja sama dalam penegakan kebenaran. Yang banyak terjadi saat ini adalah kerja sama untuk berbagi hasil kejahatan. Bahkan, jika ada orang yang mau mengingatkan seseorang yang hendak berbuat jahat, dianggap sebagai musuh berbahaya. Kondisi ini tentu sangat ironis dan menjadi bumerang upaya pemberantasan segala bentuk kejahatan. Sudah seharusnya, setiap orang terlibat secara sinergis untuk bahu-membahu mencegah dan memberangus praktik ini. Jadi, mudik, secara esensial, selain dimaknai sebagai aspek ritual, perlu dimaknai pula sebagai momen spiritualitas yang berfungsi untuk membangkitkan sense of belonging melalui solidaritas sosial, yang sudah lama terbangun di kampung halaman. Setidaknya, nilai-nilai kearifan di kampung halaman menjadi sandaran hati untuk saling mengingatkan ke arah yang benar. Dengan demikian, mudik yang menjadi sarana eksistensi perantau dan tempat peraduan untuk menunjukkan keadaan dirinya kepada ibu kandung halamannya akan memberikan manfaat besar bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Setidaknya, proses mudik dengan melalui segala macam kesulitan bisa menjadi harapan untuk banyak orang. Inilah kiranya, model "mudico" ergo sum yang perlu dikembangkan dan disadari sebagai ruang untuk bertransformasi menuju keberadaban. (Fathorrahman, Dosen Sosiologi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, A'wan Syuriyah PWNU Yogyakarta) |
| Pemerintah: Peringatan HUT RI Sehemat Mungkin Posted: 10 Aug 2013 06:05 AM PDT
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam pedoman peringatan menyebutkan, penyelenggaraan acara tersebut juga perlu memperhatikan situasi dan kondisi setempat. Sudi menghimbau kepada penyelenggara untuk menjadikan momentum HUT RI sebagai sarana pendidikan dan hiburan rakyat. Hiburan nantinya, kata Sudi, mengutamakan tradisi masing-masing daerah. "Acara hiburan juga diadakan di wilayah kecamatan hingga kelurahan dan desa-desa sehingga masyarakat menikmati dan berpartisipasi," kata Sudi dalam pedoman itu seperti dikutip di Situs Sekretariat Kabinet, Sabtu (10/8/2013). Untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kelancaran acara, Sudi mengingatkan agar pihak penyelenggara berkoordinasi dengan aparat keamanan. Kepada seluruh rakyat, instansi pemerintah, maupun swasta diwajibkan mengibarkan Bendera Merah Putih pada 14-18 Agustus 2013. Di tingkat pusat, rangkaian peringatan HUT RI, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan Tanda Kehormatan RI di Istana Merdeka pada 13 Agustus. Presiden akan mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Istana Negara pada 15 Agustus. Pada 16 Agustus, Presiden menyampaikan Pidato Kenegaraan dan RUU APBN beserta nota keuangan tahun 2014 beserta nota keuangannya di Sidang Bersama DPR dan DPD. Malam harinya, akan digelar Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Nasional, Kalibata, Jakarta. Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI akan digelar di halaman Istana Merdeka pada 17 Agustus dimulai pukul 10.00 WIB. Pada pukul 12.00 WIB, akan digelar ramah tamah dengan para perintis kemerdekaan, veteran, purnawirawan, pahlawan nasional, wredhatama, dan Angkatan 45 di Istana Negara. Pada 17.00 WIB, digelar Upacara Penurunan Sang Merah Putih di Halaman Istana Merdeka. Acara akan diawali pertunjukan marching band dan kesenian. Pukul 20.00 WIB digelar resepsi kenegaraan di halaman tengah Istana Merdeka dan Istana Negara. Acara terakhir, pada 18 Agustus malam digelar silatuhrahmi dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pasukan Taruna Akademi TNI dan Akademi Polisi, Orcherstra Gita Bahana Nusantara, Para Teladan Nasional di JI Expo Kemayoran. Editor : Hindra Liauw |
| Kafe Larang Penjualan Koran Milik Murdoch Posted: 10 Aug 2013 05:46 AM PDT BRISBANE, KOMPAS.com – Kampanye pemilu di Australia telah mendorong pemilik sebuah kafé untuk menyetop penjualan surat kabar dari penerbit News Corp milik raja media Rupert Murdoch yang dianggap bias. Tajuk rencana yang ditulis di halaman depan harian The Daily Telegraph telah memicu keputusan tersebut, tutur Patrick Boucher, salah satu dari tiga pemilik kafé Slightly Twisted Refreshments di kawasan Nundah di utara Brisbane. Tajuk yang berjudul "Tendang Mereka ke Luar" merujuk pada pemerintahan Partai Buruh di bawah pimpinan Perdana Menteri Kevin Rudd. "Ini sudah keterlaluan. Surat kabar yang menulis opininya di halaman depan betul-betul tidak bisa diterima," tutur Boucher seperti dikutip Brisbane Times, surat kabar rival Murdoch dari kelompok Faifax, Jumat (9/8/2013). "Tak ada masalah kalau tajuk rencana yang ditempatkan di halaman dalam tapi kalau di halaman depan, ini sudah kelewat batas," tambahnya. Boucher mengatakan, ia tak berkeberatan bila pelanggannya membawa surat kabar milik Murdoch ke kafenya. Namun, ia tak lagi menjualnya. Sebagian besar pelanggannya mendukung keputusannya. Namun Boucher tak menyangka reaksi yang luar biasa di media sosial dari pengumuman yang dia tempel di depan café yang juga ia unduh ke dunia maya. "Rupert Murdoch memakai surat kabarnya untuk mempengaruhi hasil pemilu di Australia untuk kepentingan bisnisnya," bunyi pengumuman yang ditempel di kafénya. "Karena itu surat kabar The Courier-Mail dan The Australian tidak akan dijual di kafé ini sampai pemberitahuan lebih lanjut." Pengumuman itu juga menulis bahwa Murdoch adalah orang asing yang telah meninggalkan kewarganegaraan Australianya. Dengan demikian, ia telah kehilangan hak untuk berbuat sesuatu dalam politik di Australia. "Tadinya saya pikir ini hanya soal kecil yang bersifat pribadi, saya tak menyangka reaksinya begitu hebat," tutur Boucher. "Dari masukan yang saya peroleh kemarin, saya kira orang pada umumnya tidak memperhatikan bias pemberitaan tersebut tapi dengan situasi dunia persuratkabaran di Brisbane, memang orang pada umumnya tidak sadar sampai ada yang memberi pendapat." Boucher mengaku bahwa ia adalah pendukung Partai Buruh, partai yang dilihat sebagai musuh oleh surat kabar milik Murdoch. Ia sekarang menjual surat kabar Sydney Morning Herald dan The Age terbitan Fairfax di kafenya. Surat kabar kelompok ini sering dilihat lebih imbang dalam pemberitaan. Namun demikian, Boucher mengatakan ia juga akan melarangnya bila ia mengendus pemberitaan yang bias. \ Larangan di kafé milik Boucher menyusul larangan yang sama terhadap surat kabar The Daily Telegraph di sebuah toko di kota pertanian kecil Wallabadah di dekat kota Tamworth di utara negara bagian New South Wales. Murdoch menguasai 65 persen sirkulasi surat kabar dengan penjualan lebih dari 17 juta eksemplar seminggu di Australia. Sementara itu, Fairfax hanya menguasai sekitar 25 persen. Boucher mengatakan bahwa larangannya berlaku paling tidak selama kampanye pemilu. Pemilu di Australia akan berlangsung 7 September. Editor : Hindra Liauw |
| Gerindra: Ahok Tak Galak, Jakarta Tak Berubah Posted: 10 Aug 2013 02:17 AM PDT Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berkunjung ke Redaksi Harian Kompas untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan sosialisasi program kerja Kantor Harian Kompas di Palmerah, Jakarta, Jumat (10/5/2013). Basuki diterima langsung oleh Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama, yang didampingi CEO Kompas Gramedia, Agung Adiprasetyo, Pemimpin Redaksi Kompas, Rikard Bagun, dan jajaran pimpinan Kompas lainnya. | KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
"Kita harus kembali ke substansinya dulu. Substansi yang dikemukakan benar atau salah? Sejauh ini apa yang disampaikan Ahok itu hampir semuanya benar," kata Fadli di sela-sela menghadiri Open House di kediamanan Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Sabtu (10/8/2013). Hal itu dikatakan Fadli ketika dimintai tanggapan perseteruan antara Ahok dengan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung terkait pedagang kaki lima di Tanah Abang. Fadli mengatakan, tentu Ahok memiliki dasar yang kuat untuk bertindak atau berbicara. Jika tidak, Ahok sudah dituntut hukum. Saat ini, kata dia, yang diperlukan untuk membenahi Ibu Kota memang penegakan hukum dan ketertiban. "Style orang memang berbeda-beda. Ada yang kalem, ada yang tegas. Untuk menghadapi situasi seperti sekarang, memang diperlukan gaya seperti itu. Kalau tidak dengan cara seperti itu, jangan-jangan tak terjadi perubahan," kata Fadli. Meksi demikian, Fadli berharap agar Ahok sedikit lebih bijak ke depannya. Namun, bukan berarti menurunkan kualitas kepemimpinannya. Editor : Hindra Liauw |
| Mahfud MD: Konvensi Demokrat, Alternatif Pemilu 2014 Posted: 10 Aug 2013 02:10 AM PDT PAMEKASAN, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, konvensi Partai Demokrat merupakan salah satu alternatif menuju pertarungan memperebutkan kursi presiden pada Pemilu 2014. Dirinya belum memutuskan apakah akan mengikuti konvensi tersebut. "Saya sudah siapkan beberapa alternatif karena jalan untuk capres bukan hanya melalui konvensi di Partai Demokrat," kata Mahfud di Pamekasan, Sabtu (10/8/2013). Alternatif lain, Mahfud akan menjadikan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai kendaraan politiknya. Tak hanya itu, mantan menteri pertahanan ini juga mengaku terus melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Saat ini, Mahfud juga mengaku telah menyusun sejumlah persiapan terkait niatnya maju pada 2014. Salah satunya adalah membentuk jaringan yang terdiri dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan pemuda. Menurutnya, jaringan tersebut tinggal dideklarasikan. Secara finansial, mantan anggota DPR RI ini juga telah menyiapkannya. Financial, utamanya, dibutuhkan untuk melakukan konsolidasi ke daerah-daerah. Editor : Hindra Liauw Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: |
| Jimly: Banyak Komisioner KPU yang Aji Mumpung Posted: 10 Aug 2013 01:52 AM PDT
Indikasinya, masa jabatan 95 orang yang sudah dipecat segera berakhir. Adapun komisioner baru hanya sebatas peringatan. Saat ini, masih ada 30 persen komisioner lama yang masih menjabat dan akan habis tahun ini. "Biasanya, di pemilu kepala daerah tanpa sadar dimanfaatkan untuk 'mumpung' mau pergantian. Itu akibatnya banyak kasus penyimpangan," kata Jimly di sela-sela open house Idul Fitri 1434 H di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2013). Jimly menyoroti para komisioner KPU sebelumnya yang relatif masih muda. Lantaran gajinya relatif kecil, ditambah banyak larangan untuk bekerja di instansi lain seperti PNS, kata Jimly, akhirnya para Komisioner KPUD banyak yang belum mapan. Jadi karena sudah mau berakhir, secara psikologis dipakailah (jabatannya mencari uang). Kasus-kasus yang kami temukan begitu. Apalagi berkaitan dengan incumbent. Kultur birokrasi kita di daerah banyak politisasi setelah berlangsungnya pilkada langsung. Banyak birokrasi menjadi tim sukses. Berpengaruh juga di birokrasi penyelenggara pemilu. Ini yang kami temukan dalam banyak kasus," kata Jimly. Meski demikian, tambah Jimly, pihaknya tetap berusaha untuk menjaga nama baik KPU. Jangan sampai keputusan DKPP malah membuat demoralisasi Institusi KPU. Jimly mengakui banyak pihak yang sudah mengingatkan hal itu kepada DKPP setelah memecat banyak komisioner KPU. "Semua anggota DKPP saya ajak berpikir dengan kearifan. Kita punya tanggung jawab yang lebih luas menjaga citra institusi. Tapi tidak boleh karena ada personal yang memenjarakan institusi dengan citra tidak baik. Sebagian kita beri peringatan. Tapi kalau pelanggaran berat, misalnya berpihak, tidak independen, apa boleh buat kita pecat," kata Jimly. Jimly menambahkan, pihaknya tengah membicarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan agar temuan DKPP yang terindikasi tindak pidana bisa diproses hukum. Harapannya, agar timbul efek jera. "Sebelumnya ada indikasi pidana di beberapa kasus. Tapi kita tak mau ikut campur. Yang penting sudah ada sanksi," pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Editor : Hindra Liauw |
| You are subscribed to email updates from KOMPAS.com - Nasional To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment