KOMPAS.com - Nasional

KOMPAS.com - Nasional


Refleksi Akhir Tahun PKS Hadirkan Mahfud MD hingga Jokowi

Posted: 26 Dec 2012 11:28 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar refleksi akhir tahun 2012 di pusat seni budaya Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 29 Desember 2012. Selain para petinggi PKS, acara tersebut dipastikan akan dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Ketua DPP PKS Bidang Seni dan Budaya Yudi Widiana Adia, mengatakan, refleksi akhir tahun ini menjadi momentum yang tepat bagi para tokoh politik dan pemimpin bangsa untuk saling bersilaturahmi mempersiapkan kehidupan politik dan sosial yang lebih baik di tahun 2013.

"Ini akan menjadi ajang silaturahim para calon pemimpin bangsa yang potensial. Lewat acara ini kami juga berharap ke depannya Indonesia akan menjadi lebih baik lagi dibandingkan tahun 2012," ujar Yudi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com di Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Dijelaskan, tokoh-tokoh nasional yang juga ramai dibicarakan oleh publik sebagai capres alternatif akan hadir. Mereka antara lain Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua MK Jimly Assidiqqie, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Puan Maharani, Gubernur DKI Joko Widodo, dan raja dangdut yang juga mubaligh, Rhoma Irama.

Dari kalangan pengusaha akan hadir Chairul Tanjung dan Sandiaga S Uno. Menurut Yudi, tahun 2012 diwarnai situasi politik dan hukum yang menyita perhatian publik. Salah satu yang menonjol adalah perseteruan antara lembaga penegak hukum, KPK dan Polri. Padahal, menurut Yudi, dua lembaga tersebut seharusnya saling sinergi dan saling mendukung dalam upaya penegakan hukum di tanah air, khususnya masalah korupsi yang menjadi amanat reformasi.

"Selain itu, penuntasan kasus-kasus korupsi seperti kasus Hambalang dan Century juga tak kunjung selesai hingga sekarang ini. KPK dan Polri harus selalu sinergi, saling mendukung agar kedua kasus ini, dan juga kasus-kasus lainnya segera tuntas," kata Yudi.

Situasi politik sepanjang tahun 2012 ini, menurut Yudi, cukup bergejolak. Kondisi politik 2012 cukup dominan dengan munculnya tokoh fenomenal Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, sosok Jokowi mampu menggerakkan kalangan kelas menengah yang selama ini banyak yang apolitis untuk bergerak ke bilik-bilik suara dan memilih dirinya yang dianggap membawa perubahan.

Puncak acara Refleksi Akhir Tahun 2012 akan diisi dengan renungan akhir tahun bersama sejumlah petinggi PKS seperti Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekjen PKS Anis Matta, Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid, seniman, budayawan sekaligus aktor senior Deddy Mizwar, dan sejumlah tokoh lainnya.

Gelar Seni dan Budaya

Selain mengumpulkan tokoh nasional, refleksi akhir tahun ini juga menjadi bentuk apresiasi PKS terhadap seni dan budaya. Sejumlah seni dan budaya Tanah Air akan digelar dalam acara ini. "Acara ini akan menjadi wujud apresiasi PKS terhadap seni dan budaya. Ini sesuai dengan cita-cita PKS yang ingin membangun peradaban. Walau bagaimana pun, peradaban tidak bisa lepas dari seni budaya," kata Yudi.

Berbagai lomba seperti lomba band religi dengan total hadial Rp 25 juta dapat diikuti oleh masyarakat umum. Ada juga lomba melukis dengan cat air untuk pelajar SMP dan SMA, dengan total hadiah Rp 10 juta. Selain itu, dilombakan pula cipta lagu PKS dengan kualifikasi lagu pop dan nuansa kedaerahan. Lomba cipta lagu PKS ini terbuka untuk umum dan disediakan hadiah Rp 5 juta untuk pemenang masing-masih kategori.

Selain lomba-lomba, akan digelar juga konser nasyid dan musik religi yang akan diramaikan oleh grup nasyid nasional seperti Shotul Harokah, Izzatul Islam, Fatih, Punk Muslim dan lainnya. Bagi para muslimah, juga akan digelar acara khusus Fashion Show Busana Muslimah.

Editor :

Hertanto Soebijoto

Diduga Masih Ada Mafia Tanah di BPN

Posted: 26 Dec 2012 08:53 AM PST

Diduga Masih Ada Mafia Tanah di BPN

Penulis : Khaerudin | Rabu, 26 Desember 2012 | 23:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium Pembaruan Agraria menduga, masih banyak mafia tanah yang berkeliaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Indikasinya, proses penetapan tanah telantar terhenti di BPN, meskipun sudah ada ketentuan berupa Peraturan Pemerintah sejak tahun 2010.

Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Idham Arsyad, sejak tahun 2010, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar.

PP ini, lanjut Idham, diharapkan dapat mencegah adanya spekulasi tanah, dari pengusaha yang sudah diberikan hak atas tanahnya oleh negara tetapi tidak dipergunakan semestinya oleh pengusaha. PP ini telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala BPN, yang secara tegas menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pendayagunaan tanah terlantar adalah untuk kepentingan rakyat melalui program reforma agraria.

"Peraturan ini mendapat tantangan dari pengusaha, khususnya pengusaha di sektor perumahan, tetapi mendapat apresiasi dari gerakan agraria karena bisa memilah pengusaha spekulan dan pengusaha sungguh, dan objek tanah telantar juga bisa digunakan untuk kepentingan rakyat yang tidak punya tanah," kata Idham di Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Namun sejak PP Tanah Telantar diterbitkan, belum ada realisasi yang jelas dari BPN untuk menindaklanjutinya. Terhentinya proses penetapan tanah telantar ini menurut Idham, mengindikasikan ada mafia tanah yang masih berkeliaran di BPN.

"Terhentinya proses penetapan tanah telantar ini menunjukkan tidak adanya komitmen politik BPN dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, karena pada dasarnya aturan PP Tanah telantar menjadi jalan untuk menyaring mana pengusaha spekulan tanah dan mana pengusaha yang bersungguh-sungguh," katanya.

BNPB Buat Peta Risiko Bencana

Posted: 26 Dec 2012 08:53 AM PST

Kebencanaan

BNPB Buat Peta Risiko Bencana

Penulis : Yuni Ikawati | Rabu, 26 Desember 2012 | 23:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melanjutkan penyusunan peta risiko multi bencana, pada skala kabupaten. Tahun 2013 pembuatan peta tersebut lebih difokuskan pada risiko bencana tsunami.

Hal ini disampaikan Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Teddy Sudinda, Kamis (26/12/2012). Upaya ini terkait dengan perubahan paradigma menghadapi bencana yaitu dari yang semula tanggap darurat yang bersifat responsif menjadi upaya antisipatif sebelum kejadian bencana.

Pembuatan peta ini merupakan bagian dari pembuatan rencana penanggulangan bencana di Indoensia. Selain itu juga untuk mendukung penyusunan masterplan pengurangan risiko tsunami, antara lain perencanaan pembangunan selter dan jalur evakuasi. Fokus kegiatan, pada upaya pencegahan dan mitigasi bencana.

Pada tahap awal penyusunan peta risiko tsunami dilakukan di daerah rawan tsunami di barat Sumatera dan selatan Jawa. Target tahun 2013 akan dibuat peta risiko tsunami untuk 33 kabupaten/kota yang berisiko tinggi di kawasan tersebut.

Selain menampilkan risiko tsunami, pada peta berskala 1:25.000 itu dimunculkan pula risiko bencana lainnya di 33 kabupaten/kota yang ditetapkan.

Di Indonesia selain tsunami ada 13 jenis bencana lainnya. Sebagai negara yang rawan bencana, umumnya setiap daerah memiliki lebih dari satu jenis bencana.

Penyusunan peta risiko bencana telah dilakukan untuk tingkat propinsi. Tahun 2012 peta multibencana tingkat kabupaten telah dibuat di 33 kabupaten/kota. Selanjutnya setiap tahun dibuat peta sejumlah yang sama untuk kabupaten lainnya.

Songsong Pemilu, PAN Gelar Rakernas Februari

Posted: 26 Dec 2012 08:53 AM PST

Songsong Pemilu, PAN Gelar Rakernas Februari

Penulis : Anita Yossihara | Rabu, 26 Desember 2012 | 23:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Partai Amanat Nasional (PAN) menjadwalkan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada awal Februari 2014 mendatang di Pekanbaru, Riau. Rakernas digelar untuk konsolidasi pengurus partai, serta merumuskan strategi menyongsong Pemilihan Umum tahun 2014.

"Tidak bisa dipungkiri, tahun 2013 merupakan tahun politikk. PAN akan melakukan konsolidasi tingkat nasional di rakernas tanggal 8-10 Februari 2014," kata Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan di Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Taufik menjelaskan, rakernas merupakan titik tolak untuk merumuskan strategi pemenangan pemilu. Terutama strategi untuk lebih memperkuat basis-basis massa partai di tingkat pedesaan.

Selain itu, rakernas juga dijadwalkan untuk mengumpulkan seluruh bakal calon anggota legislatif (caleg) dari PAN. Mereka akan mendapatkan pengarahan dari Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Di rakernas itu pulalah, para bakal caleg dari PAN akan dimantapkan.

Taufik juga menjelaskan, konsolidasi struktur partai juga akan terus diperkuat. Hal itu dilakukan untuk mengejar target perolehan suara minimal 11 persen pada pemilu legislatif mendatang.

Awal Tahun Banyak Tersangka Baru di KPK

Posted: 26 Dec 2012 08:06 AM PST

Pemberantasan Korupsi

Awal Tahun Banyak Tersangka Baru di KPK

Penulis : Khaerudin | Rabu, 26 Desember 2012 | 22:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjanjikan, awal tahun depan akan banyak tersangka baru yang ditetapkan dari berbagai kasus dugaan korupsi yang ditangani.

Setidaknya ada tiga kasus dugaan korupsi yang bakal memunculkan nama baru sebagai tersangka yakni kasus proyek Hambalang, pengadaan di Kementerian Agama, dan suap terkait pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional di Riau.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Rabu (26/12/2012), membenarkan, paling tidak pada pertengahan Januari tahun depan media akan disibukkan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi yang memunculkan nama tersangka baru.

Johan tak membantah, sejumlah kasus yang kini ditangani KPK seperti proyek Hambalang, pengadaan di Kementerian Agama dan suap PON Riau bakal memunculkan nama-nama baru sebagai tersangka.

"Awal tahun depan bakal ada tersangka-tersangka baru. Media akan sangat sibuk," ujar Johan menjanjikan.

Meski dia tak menyebut nama-nama yang berpotensi menjadi tersangka, ada beberapa nama besar yang diduga terkait dengan tiga kasus korupsi yang kini ditangani KPK.

Menurut Johan, tahun depan KPK memang akan mendapatkan tambahan tenaga penyidik baru hasil rekrutmen internal. Untuk itulah lanjut Johan, akan ada penambahan kecepatan dalam penanganan sejumlah kasus di KPK.

Remisi Corby Ditolak

Posted: 26 Dec 2012 08:06 AM PST

Remisi Corby Ditolak

Penulis : Khaerudin | Rabu, 26 Desember 2012 | 22:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan remisi untuk narapidana narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby, ditolak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Corby memang diusulkan mendapat remisi dalam rangka perayaan Natal oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan Denpasar. Namun usulan tersebut ditolak dengan alasan tak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

"Corby memang diusulkan dapat remisi oleh kalapasnya, tapi karena sudah ada PP No.99/2012 yang syarat (perolehan remisi) nya sudah lebih ketat, sehingga remisinya tidak memenuhi syarat," ujar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, di Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Menurut Denny, tidak hanya Corby yang usulan remisinya ditolak dengan alasan tak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan PP No. 99/2012.

"Remisi untuk napi bandar narkoba, korupsi dan kejahatan terorganisasir lainnya juga ditolak, kecuali memenuhi syarat PP No.99/2012. Salah satunya sebagai justice collaborator (pelaku yang bekerja sama)," ujar Denny.

Sitaan Kejagung Tahun 2012 Berkisar Rp 1 Triliun

Posted: 26 Dec 2012 07:50 AM PST

Sitaan Kejagung Tahun 2012 Berkisar Rp 1 Triliun

Penulis : Dian Maharani | Rabu, 26 Desember 2012 | 22:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung Republik Indonesia mencatat, selama tahun 2012, telah merampas barang maupun uang sitaan eksekusi sebesar Rp 1,032 triliun. Hal itu dilakukan Tim Satuan tugas Khusus Kejagung dan sudah disetorkan ke kas negara seluruhnya.

"Ini terus kami lakukan inventarisasi barang rampasan yang sudah diputus pengadilan berkekuatan hukum tetap," ujar Jaksa Agung Basrief Arief di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Selain itu, Tim Satuan Tugas Khusus juga masih melakukan pelacakan pada perkara yang belum berkekuatan hukum tetap. "Itu terus kita lakukan pelacakan yang belum diputus inkracht. Kita lacak untuk dilakukan sita eksekusi terkait dengan masalah uang pengganti," terangnya. 

Menurut Basrief, total hasil rampasan tersebut meningkat dibanding tahun 2011, yakni hanya Rp 150 miliar. Untuk itu, Basrief mengaku Kejagung akan berupaya sebanyak-banyaknya menyetor kepada kas negara.

"Ini meningkat dibandingkan 2011 berkisar sekitar 150 miliar," terangnya.

Disamping itu ia menjelaskan, Bidang Tata Usaha Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Tahun 2012 ini telah menyelamalan keuangan negara Rp 2,517 triliun.

Kejagung: Kurang Dari 5 Kasus Korupsi Dihentikan Tahun 2012

Posted: 26 Dec 2012 07:35 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada sedikitnya lima kasus dugaan korupsi selama tahun 2012. Salah satu di antaranya adalah kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

"Saya tidak hafal, tapi selama tahun 2012, tidak lebih dari lima (kasus). Contoh, yang tadi sudah disebutkan Sisminbakum. Kemudian kasus tanah di Bogor karena kedaluarsa. Jadi ditutup demi hukum, kemudian ada kasus Harbour Bay di Batam itu karena tidak ada unsur melawan hukumnya, jadi juga di ditutup," terang Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andhi Nirwanto di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Andhi menjelaskan, penghentian kasus tersebut masuk dalam penyelesaian suatu perkara yang diatur dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP. Pasal tersebut berbunyi, suatu perkara dihentikan karena tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan alasan-alasan dihapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, seperti tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluarsa.

"Ini bagian penyelesaian suatu perkara. Nah, ketika suatu perkara memang nyata-nyata tidak bisa dinaikkan ke penuntutan, supaya juga tidak menggantung tersangkanya, diambilah langkah-langkah SP3," terangnya.

Di samping itu, Andhi mengatakan, sepanjang 2012 ini, Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan penyelidikan sebanyak 742 perkara dan penyidikan 1.341 perkara. Sementara itu, 1.367 perkara telah masuk ke penuntutan. Dari penanganan perkara tersebut, uang yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp 294,432 miliar.

No comments:

Post a Comment